Anggota Komisi IV DPR RI Kartika Sandra Desi melakukan kegiatan Raker bersama Kementerian Kelautan Perikanan, Kamis (23/1/2025). Dalam rapat kerja tersebut, dirinya mengatakan bahwa ternyata terdapat perbedaan pada kasus Pagar Laut di Wilayah Tangerang dan kasus Pagar Laut di Wilayah Perairan Utara Bekasi. 

"Di Bekasi ini legal karena memang sudah diketahui bersama kepemilikannya serta surat-surat secara administratif pun lengkap, sudah memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik), dan tujuannya pun jelas yakni untuk pembangunan Pelabuhan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), namun yang belum ada yakni izin dari Kementerian Kelautan Perikanan". ujarnya

"Untuk itu, saya meminta agar KKP segera berkoordinasi dengan Kementerian ATRBPN dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan Ruang laut dari tingkat daerah sampai pusat dan melakukan pengkajian ulang tentang penyelesaian permasalahan hak atas tanah yang diterbitkan diperairan laut, serta bersinergi dalam hal pengawasan dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)". 

Dirinya mengatakan, tindakan ini juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut dilakukan dengan mengedepankan norma, hukum dan regulasi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Karena ini sudah separuh jalan, jadi harus lebih hati-hati. Apalagi yang di Bekasi ini sudah mengantongi perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat". ujarnya

"Jangan sampai viral dulu baru kita bertindak, sebaiknya kita harus terlebih dahulu tau sehingga bisa mengambil langkah-langkah konkrit". ungkapnya

Anggota Komisi IV DPR RI Kartika Sandra Desi melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk meninjau lokasi Pagar Laut di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1/2025).

Dengan dihadiri oleh PJ. Gubernur Jawa Barat beserta para Dirjen Kementerian Kelautan Perikanan dan para Kepala Dinas Perikanan terkait, Kartika menuju lokasi pagar laut milik Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) untuk memantau perkembangan pagar laut yang menjadi cikal pembangunan alur pelabuhan sepanjang 5 kilometer tersebut.

Pagar laut di Bekasi dibuat dari bambu sepanjang dua kilometer dengan lebar area 70 meter di pesisir laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diperuntukkan bagi proyek pelabuhan perikanan. 

"Kasus Pagar Laut di Wilayah Bekasi ini memerlukan koordinasi yang lebih lanjut karena sudah terjadi ganti rugi terhadap nelayan, yang mana separuhnya pun sudah ditimbun. Namun jika berpikir dari sisi kemanfaatannya kedepan, tentu dengan adanya Pelabuhan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) ini para nelayan disana akan lebih terbantu dari sisi perekonomiannya, tapi tetap harus lebih mengedepankan asas kepentingan masyarakat serta lebih memperhatikan ekosistem laut". ungkapnya.

Anggota Komisi IV sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI, Kartika Sandra Desi, mengikuti agenda Rapat Pleno terkait Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pada hari Senin 20 Januari 2025. 

Menindak Lanjuti Putusan MK Tentang RUU perubahan keempat atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang final dan mengikat (final and binding) harus segera ditindaklanjuti oleh DPR RI selaku kekuasaan pembentuk UU untuk memberikan kepastian hukum (rechissicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu dilakukan penyesuaian sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat. Yang telah diputuskan MK 64/2020 Pasal 169A ayat (1), Putusan MK 37/2021 Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, Pasal 172B.

Fraksi Partai Gerindra berharap agar Keputusan MK Perubahan dapat menyelaraskan dan Menjadi aturan hukum yang dirasakan dan menjawab kebutuhan Masyarakat, serta penguatan peraturan untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045.

Atas dasar diatas Fraksi Partai Gerindra DPR-RI menyatakan Menyetujui Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi menghadiri agenda Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program swasembada pangan di Sumatera Selatan. Kegiatan Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, serta dihadiri oleh para Menteri/Wakil Menteri dari 11 kementerian terkait, Kepala Badan Pangan, Kepala Badan Gizi, PJ Gubernur Sumsel, Dirut Perum BULOG, dan Dirut PT Pupuk Indonesia. (Palembang, Senin 13 Januari 2025).

Rakor ini membahas sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam rangka mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pada agenda Rakor ini dinyatakan bahwa per 10 Januari 2025 harga barang kebutuhan pokok secara nasional cenderung stabil apabila dibandingkan bulan lalu. Adapun komoditas yang mengalami peningkatan harga antara lain telur ayam ras naik 5,54% menjadi Rp32.400/kg, daging ayam ras naik 3,11% menjadi Rp39.800/kg, dan cabai naik 44–81%.

Untuk wilayah Sumatra Selatan, harga barang kebutuhan pokok juga cenderung stabil dan serupa dengan kondisi harga nasional di mana kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai yang melewati harga acuan. Khusus untuk MINYAKITA, harga relatif stabil Rp16.900/liter, tapi masih di atas HET. Untuk itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat akan memasuki periode puasa dan lebaran.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tercipta langkah nyata untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi beserta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, melakukan kegiatan Panen Padi di Desa Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemuluhan, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (Senin, 13 Januari 2025).

Ini merupakan momentum penting untuk mendengarkan arahan dari Wamentan terkait kebijakan harga pokok penjualan (HPP) gabah dan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada kegiatan lapangan ini, diketahui bahwa pada kenyataannya Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki HPP Gabah yang hanya sekitar Rp. 5.300 per kg, yang mana hal ini masih jauh dari standar HPP gabah yang telah ditentukan oleh Presiden, yakni sebesar Rp6.500 per kg. Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan wilayah yang HPP Gabahnya dinilai paling rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pada kunjungannya tersebut, Kartika menegaskan perlunya sinergi dari berbagai pihak, seperti Dinas Pertanian, TNI, dan Polri, untuk mengawasi dan memanggil langsung para tengkulak yang membeli gabah di bawah harga yang ditentukan. 

Kartika mengatakan bahwa sesuai dengan perintah presiden, mulai tanggal 15 Januari 2025, Bulog akan membeli gabah petani dengan harga sesuai peraturan presiden.

Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi beserta Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, melakukan kegiatan Diskusi berupa pengarahan dan dialog dengan para Petani di Desa Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada hari Senin, 13 Januari 2025.

Dalam sesi dialog tersebut terdapat masukan dan usulan dari para petani mengenai bantuan bibit untuk lahan rawa, lalu juga ada petani yang menyampaikan dilema karena harga jual beras yang anjlok. Pada kegiatan tersebut Kartika & Wamentan Sudaryono memberikan pengarahan dan semangat untuk meyakini bahwa kita memiliki Presiden yang sangat peduli terhadap rakyat. Meski baru 3 bulan menjabat sebagai Presiden, namun Presiden Prabowo sudah banyak membuat gebrakan khususnya pada bidang Pertanian, termasuk dengan menyurati BULOG untuk menyerap gabah petani dengan HPP Rp.6500 per kg dimulai pada 15 Januari 2025.

Kartika mengatakan jika para petani dan masyarakat saling mendukung, maka kita semua bisa membangun ketahanan pangan yang kuat. Petani sejahtera, rakyat bahagia, dan Indonesia Mandiri. Tanahnya subur, Para Petani nya Akur, Rakyatnya Makmur.  

Anggota Komisi IV DPR RI Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. baru saja melaksanakan kegiatan Kunker Sosialisasi Undang-Undang pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. Pada kunjungan tersebut, Kartika didampingi oleh Ketua DPRD Banyuasin beserta para konstituen Gerindra Sumsel, dan mengajak 150 masyarakat setempat dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Harapannya, aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dan pertimbangan dalam menjalankan fungsi legislatif sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Adapun tujuan dan manfaat Kunjungan Kerja Sosialisasi Undang-Undang adalah untuk menjaring aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I yang terdiri dari (Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Lubuklinggau, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas Utara) agar diperhatikan dan diperjuangkan oleh Anggota DPR RI. Aspirasi masyarakat ini menjadi masukan yang berarti bagi Kartika Sandra Desi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Sistem pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Sosialisasi Undang-Undang ini dilaksanakan dengan kunjungan-kunjungan dan pertemuan-pertemuan dengan pihak pemerintah dan elemen-elemen masyarakat di Sumatera Selatan I sebagai daerah pemilihannya yang dilaksanakan terhitung sejak tanggal 23 s.d 25 Desember 2024.

Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Perorangan kali ini, aspirasi-aspirasi yang berkembang dari sektor masyarakat tersebut datang dari lapisan masyarakat umum dan pihak pemerintah. Pada beberapa pertemuan, terungkap bahwa masyarakat menaruh harapan yang besar kepada Partai Gerindra dan anggota yang mewakilkannya, sebagai pembawa amanah rakyat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengembalikan kedaulatan rakyat atas kekayaan alam Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. melakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses perdananya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, Kartika menginginkan agar Dinas Pertanian Kota Palembang tersebut memiliki ikon. Selain itu, dirinya mengatakan bahwa selain swasembada pangan dan target nasional, minimal masyarakat di Kota Palembang tersebut mampu untuk membudidayakan seluruh hasil pertanian seperti cabai, tomat, jagung agar tidak perlu lagi membeli diluar, melainkan bisa memproduksinya sendiri dengan cara menanam di pekarangan ataupun mulai menanam di pot. 

Untuk itu, Kartika mengajak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tersebut untuk bersinergi, bersama-sama untuk mensupport program-program dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang. Sebagai representatif dan cerminan dari Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPD Gerindra Sumsel, Kartika berkomitmen untuk membuat suatu perubahan, dan membawa suatu kemajuan untuk pertanian di Kota Palembang. Kedepannya, Kartika mengajak seluruh masyarakat di Kota Palembang untuk berfokus kepada hal-hal yang menjadi skala prioritas agar kedepannya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Kota Palembang tersebut bisa memiliki ikonnya tersendiri.  

Anggota Komisi IV DPR RI Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. beserta rombongan lainnya melakukan perjalanan menuju Desa Telaga Sari, Distrik Kurik Merauke Prov. Papua Selatan, untuk meninjau Optimalisasi Lahan dan melakukan kegiatan panen padi, serta presentasi mengenai upaya Peningkatan produksi pangan untuk mendukung target Swasembada pangan.

"Pekerjaan kontruksi lahan pertanian di Desa tersebut sudah mencapai 100% dengan luas lahan 40 ribu hektare. Selanjutnya, pengolahan lahan dari 40 ribu hektar mengejar terget sudah 24.427 ribu hektar lahan dengan total sekitar 60%. Tanamnya sampai saat ini sudah 13.144 hektar atau sekitar 32,87 persen sedangkan panennya baru 21 %".

Kaitan dengan oplah tersebut, pihak Desa Telaga Sari, Distrik Kurik tersebut dibantu Alsintan dari pemerintah yakni traktor roda dua sebanyak 35 unit, combine 20 unit, transplanter 20 unit, mesin pompa air 137 unit dan traktor roda empat 113 unit. Dari satu tahun musim tanam yang awalnya hanya dua kali panen maksimal sekarang menjadi 3-4 kali panen.

"Dengan adanya optimalisasi lahan ini menjadi 3 kali panen x 2 ton x 40 ribu jadi 240 ribu ton". 

Anggota Komisi IV DPR RI Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke sebagai pusat aktivitas pengelolaan hasil laut. Pelabuhan ini telah dilengkapi dengan dermaga sepanjang 287 meter, yang mampu menampung hingga 525 kapal, integrated cold storage berkapasitas 200 ton, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan seluas 800 m2.

Pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap hasil laut yang dilalulintaskan dari Merauke ke seluruh Indonesia. Semua ikan yang dikirim harus dipastikan bebas dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK). 

"Kunjungan ini memperlihatkan betapa besarnya potensi Merauke dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan sektor perikanan nasional. Didukung dengan fasilitas yang memadai dan pengawasan karantina yang intensif, diharapkan target Swasembada Pangan dapat tercapai, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan". ungkapnya. 

Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. melakukan kunjungan ke Taman Nasional Wasur Merauke Prov. Papua Selatan. Taman Nasional Wasur memiliki kekayaan dan keunikan luar biasa secara ekologi, sosial dan budaya yang membentang pada kawasan seluas 413.810 ha. 

Taman Nasional Wasur ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang istimewa karena ada 4 suku asli yang bermukim di dalam kawasan. Kearifan lokal masyarakat adat disana terasa sangat kuat dalam upaya ikut mengelola sumber daya alam yang mana selain itu, suku asli ini pun menjadi daya tarik wisata. 

Taman Nasional Wasur ini terletak di Merauke, kawasan paling Timur Indonesia ini merupakan Ramsar Site (Situs Lahan Basah) yang ditetapkan sejak tahun 2006 berperan untuk melindungi kelestarian dan fungsi lahan basah di dunia, serta telah menjadi anggota East Asian Australian Flyway (EAAF) Site Network karena dianggap berperan penting sebagai tempat persinggahan dan tujuan migrasi bagi burung-burung migran.

Potensi faunanya tercatat 80 jenis mamalia, dimana 34 spesies telah teridentifikasi dan 32 spesies di antaranya merupakan satwa endemik Papua. TN Wasur juga menjadi surga bagi 403 spesies burung, dengan 74 jenis di antaranya merupakan burung endemik Papua dan 114 spesies termasuk yang dilindungi.

"Hampir setengah tahun kawasan ini terendam air pada musim hujan dan selebihnya berubah menjadi kering. Padang rumput dan savana tempat merumput kanguru dan rusa berubah menjadi rawa dan kolam, menjadikan kawasan ini kaya dengan keanekaragaman hayati". 

Taman Nasional Wasur ini merupakan wilayah adat dari masyarakat Malind Anim yang terdiri dari 4 suku yaitu suku Malind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey dan Suku Yeinan dengan marga dan sub marga masing-masing. Masyarakat suku asli memiliki aturan-aturan informal dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat Malind Anim identik dengan alam sehingga alam harus dijaga dan dilestarikan dengan hukum adat. Upaya perlindungan wilayah yang dimiliki masyarakat adat umumnya melekat dalam kehidupan mereka agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berkesinambungan. 

"Karena hidup para masyarakat adat disana sangat bergantung pada hutan, untuk itu kami (Komisi IV) berkomitmen agar Taman Nasional Wasur ini tetap dilestarikan dan dijaga sampai kapanpun, selain itu masyakarat adat perlu dilibatkan dalam pemberdayaan melalui kegiatan wisata alam yang nantinya dapat mendukung perekonomian masyarakat adat. Dikatakan bahwa anak-anak di daerah tersebut rata-rata berpendidikan rendah, maka kita ingin mereka pun mendapat kesempatan yang sama dan bisa diterima di perguruan tinggi nasional".

Anggota Komisi IV DPR RI, (Kartika Sandra Desi) beserta Wakil Menteri Pertanian (Sudaryono) melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan terkait program cetak sawah. Kementan mendorong Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai target optimasi lahan rawa (oplah) seluas 106 ribu hektar secara cepat dan singkat, juga seluas 150 ribu hektar untuk cetak sawah baru yang didorong untuk dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Kementan juga meminta Provinsi Sumsel harus menjadi juara dalam program oplah, di antara 12 provinsi lainnya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Kartika Sandra Desi mengapresiasi kinerja kegiatan tangkap Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) pada saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Komisi IV DPR RI, Selasa (19/11/2024).

Kartika memberikan apresiasi pada BARANTIN yang pada tahun 2024 ini telah berhasil meraih 2.309 tangkapan. Namun dari banyaknya hasil tangkapan tersebut, Kartika menyoroti terkait bukti bahwa masih maraknya penyelundupan hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia. Dari 2.309 tangkapan tersebut, sebanyak 1.445 nya terjadi di Bandar Udara, 745 di pelabuhan penyebrangan, 59 di Kantor Pos, dan 60 di Pos Lintas Batas Negara. 

Dalam RDP bersama BARANTIN tersebut, Kartika mempertanyakan sebagian besar tangkapan yang terjadi di Bandar Udara. 

"Dalam perbedaan kasus yang begitu signifikan ini apakah karena di Bandara itu fasilitasnya lebih lengkap sehingga bisa lebih banyak terdeteksi atau tertangkap? Padahal jika menurut logika kita, orang pasti akan mencari tempat yang lebih terpencil atau tempat yang agak sulit untuk kasus-kasus penyelundupan ini. " ungkapnya.

Kartika pun mendesak agar BARANTIN mengevaluasi Pos Lintas Batas Negara, mengingat pada Pos tersebut sangat minim hasil tangkapannya. 

"Pada Pos Lintas Batas Negara hanya sebanyak 60 tangkapan. Padahal kalau pengalaman kita, yang tahu selama ini orang lebih suka mencari lewat jalur tikus". tambahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kartika mendesak agar BARANTIN dapat mengingkatkan dan terus memperketat pengawasan terhadap kasus-kasus tersebut dengan cara memperkuat koordinasi antar instansi terkait.

Dalam upaya peningkatan produksi pangan untuk
mendukung target swasembada pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Hj.Kartika Sandra Desi, SH.,M.M. melakukan Kunjungan Spesifik ke Desa Semambung Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo Jawa Timur untuk meninjau dan melaksanakan kegiatan pompanisasi. (Rabu 13/11/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya pemahaman mengenai pengelolaan irigasi yang efektif, terutama dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah yang memiliki lahan sawah tadah hujan. Kunjungan kerja ini sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pompanisasi, yang menjadi salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan hasil pertanian, khususnya di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan penghasil padi terbesar di Indonesia. Selain dari pada itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan pompanisasi di Sidoarjo dan menyerap aspirasi petani. Berikut beberapa hal yang disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut:

Komisi IV DPR RI ingin melihat sejauh mana program pompanisasi pemerintah pusat dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Sidoarjo.

Komisi IV DPR RI ingin mengevaluasi pelaksanaan pompanisasi sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan hasil pertanian.

Komisi IV DPR RI ingin menyerap aspirasi petani dan mencari solusi bersama untuk keluh kesah mereka.

Pemerintah pusat tengah menggenjot program swasembada pangan dan irigasi perpompaan dinilai sebagai solusi efektif untuk pengairan sawah.

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan irigasi perpompaan sebanyak 90 unit pompa dari Kementerian Pertanian.

Bantuan irigasi perpompaan tersebut mampu menaikkan Indeks Pertanaman/IP di Kabupaten Sidoarjo.

Kegiatan ditutup dengan melakukan diskusi di Komplek Pergudangan Banjar Kemantren (Gudang BULOG) mengenai upaya kolaborasi BULOG dan KEMENTAN agar dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan.