DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi Undang-Undang;
2. Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang IV DPR RI tahun sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
3. DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 11 (sebelas) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Adanya pembentukan UU tersebut menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah;
4. DPR RI menetapkan 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Penetapan tersebut diputuskan berdasarkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota dewan pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI;
5. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapsistas Petani Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pelaksanaan bimtek ini berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pertanian. Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Kementan, dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM pertanian;
2. Penyuluh sebagai agen harus mengubah perilaku petani untuk dapat mengimplementasikan teknologi untuk menggenjot produktivitas;
3. BPPSDMP Kementan dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian yaitu melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang membahas tentang Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional dalam Rangka Bisnis Perum Bulog membahas Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional dalam Rangka Bisnis Perum Bulog. Berikut catatan penting FGD tersebut, antara lain;

1. Keberadaan Bulog sebagai lembaga yang mendapat penugasan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dipandang strategis dalam penguatan tata kelola pangan nasional. Untuk itu Bulog harus terus melakukan transformasi agar menjadi agile dan beradaptasi dengan perubahan;
2. Upaya Perum Bulog dalam penguatan tata kelola pangan nasional terlihat yaitu dengan penyiapan infrastruktur sepanjang rantai pasok mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan;
3. Dalam rangka merespon kebutuhan konsumen, Bulog telah menghadirkan platform online yakni iPangananDotCom dalam rangka merespons dinamika pasar sehingga dapat memudahkan konsumen dalam mengakses bahan pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara di Rumah Aspirasi EST, Cimanggu, Kota Bogor. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Pentingnya pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara;
2. Dasar hukum sosialisasi 4 Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. Selain itu juga Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapsistas Petani Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting bimtek BPPSDMP tersebut;

1. Pelaksanaan bimtek ini berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pertanian. Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Kementan, dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM pertanian;
2. Penyuluh sebagai agen harus mengubah perilaku petani untuk dapat mengimplementasikan teknologi untuk menggenjot produktivitas;
3. BPPSDMP Kementan dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian yaitu melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas);
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas);
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Tanaman Pangan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Komoditi AKABI dan Aplikasi Elisitor Biosaka dilanjutkan dengan Pelantikan Ranting Mande secara virtual (Zoom Meeting).

Dalam sambutannya Ibu Endang S. Thohari menyampaikan kepada peserta untuk sungguh sungguh mengikuti kegiatan bimtek ini karena teknologi Elisiator Biosaka merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Metode tersebut sudah banyak dipalikasikan di beberapa daerah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pada rapat tersebut beliau bertindak sebagai jubir Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan penting rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan mutu produk ekspor kelautan perikanan agar diterima oleh negara tujuan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakselerasi teknologi garam rakyat tradisional agar produktivitas dan kualitas garam nasional meningkat sehingga dapat mengurangi volume garam impor;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan nasional dan menekan importasi produk kelautan perikanan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkonversi bantuan kincir air ke bantuan lainnya seperti kegiatan bimbingan teknis jika diperlukan oleh daerah masing-masing, terutama di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Perkebunan Nusantara. Berikut catatan penting Focus Group Discussion tersebut, antara lain;

1. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha yang didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 42% atau sebesar 6,94 juta ha. Dengan demikian peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda;

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
3.  Rancangan Undang-Udang tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
10. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.
11. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen;
12. Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkaman Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
13. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
14. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri;
16. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap;
17. RUU tentang Hukum Acara Perdata; dan
18. RUU tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementan mengenai rincian rencana dan program kerja Kementan Tahun 2023 pasca Raker tanggal 27 Maret 2023 dengan fokus kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian, yang didukung dengan penguatan sarana prasarana pertanian, pengembangan perbenihan, hingga penguatan SDM pertanian.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk menyerahkan data stok beras hasil panen di penggilingan seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya akhir Mei 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan c.q. Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan internal Kementan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pembiayaan operasionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk turut mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas dalam negeri. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi ketergantungan negara dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dalam impor;
2. Komisi IV DPR RI menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional. Penolakan ini terjadi karena saat ini tidak ada data yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan masih berbeda-beda untuk dijadikan acuan kebijakan;
3. Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sejumlah 2 (dua) juta ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Padahal pembentukan Badan Pangan ini filosofi pembentukannya yaitu untuk bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) kembali melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Bulog, BRGM, dan Bapanas;
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisiator Biosaka.

Berikut catatan penting bimtek tersebut, antara lain;

1. Biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen;
2. Biosaka adalah salah satu teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan biosaka mampu mengurangi penggunaan pemakaian pupuk kimia. Biosaka yang berperan sebagai elisitor bagi tanaman ini, selain ramah lingkungan, mudah cara pembuatan dan penggunaan, juga sangat ekonomis;
3. Seiring dengan perkembangan teknologi bioska, maka sosialisasi juga dilakukan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI. Mulai dari pengenalan manfaat biosaka, cara pembuatan, dan cara pengaplikasiannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah yang beragendakan;

1. Peninjauan Pasar Bulakamba Jalan Pantura No.38 Bulusari, Kec. Bulakamba; Jalan Taruna No.16 Bulakamba, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah; dan
2. Pertemuan dan diskusi mengenai kondisi ketersediaan pangan saat Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Pada kunjungan tersebut, bukan harga pangan tinggi yang dicurhatkan oleh pedagang, melainkan jumlah pembeli yang terhitung sepi selama bulan Ramadan. Melihat situasi kegiatan di Pasar Bulukamba, Brebes ini pendistribusian lancar, memang yang dikeluhkan masyarakat, saat puasa ini agak kurang pembelinya. Tapi biasanya mendekati lebaran akan ramai lagi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang membahas Rencana Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Berdasarkan pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 mencapai Rp1,23 triliun meningkat Rp100,58 miliar dari tahun sebelumnya. Bahwa penggunaan dana tersebut di antaranya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional hingga ketahanan pangan;
2. Kebijakan DAK fisik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mendukung ketahanan pangan, yang di dalamnya termasuk DAK bidang kelautan dan perikanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Menteri Kelautan dan Perikanan RI, serta menghadirkan PT. Perikanan Indonesia (Persero), dan PT. Garam (Persero). Berikut catatan kesimpulan raker tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tersebut cepat terimplementasi dengan baik;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang peruntukannya untuk industri;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan Paket Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pengganti program bantuan benih ikan yang saat ini tidak maksimal;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional mengingat Tahun 2022 tidak terealisasi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta menghadirkan Kepala BRGM, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT. Inhutani I, dan Dirut PT. Inhutani V. Ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan kesimpulan raker tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Automatic Adjustment anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar Rp458.603.392.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk tetap menjaga konsistensi komitmen agar Automatic Adjustment pagu anggaran KLHK tidak mengurangi alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata atas Kebijakan Kemitraan Konservasi, mulai dari tingkat regulasi sampai dengan pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi stagnasi Kebijakan Kemitraan Konservasi;
4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam waktu dekat, dalam rangka membahas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI serta menghadirkan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia, dan Dirut PT. Rajawali. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Dengar Pendapat 24 Januari 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang disusun fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian, diantaranya melalui pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/benih tanaman dan hewan yang berkualitas, yang didukung antara lain dengan pengembangan perbenihan/perbibitan, hingga penguatan prasarana dan sarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian serta pupuk);
3. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam rangka mendukung pengembangan perbenihan/perbibitan, diantaranya melalui kegiatan produksi dan perbanyakan benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang anggarannya bersumber dari BSIP dan Direktorat Jenderal teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian RI, yang membahas Upaya Pembangunan Sektor Pertanian di Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
2. Target dari DAK Pertanian adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, sehingga mendorong peningkatan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasio

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara di Rumah Aspirasi EST, Cimanggu, Kota Bogor. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Pentingnya pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara;
2. Dasar hukum sosialisasi 4 Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. Selain itu juga Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI tetap berjalan dengan kondusif dan aspiratif meski diwarnai penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Rapat pun tetap berjalan sesuai dengan agenda meski Fraksi PKS walk out dari rapat, dan masuk kembali mengikuti agenda selanjutnya;
2. Rapat Paripurna ini juga telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah keputusan untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR;
3. Rapat Paripurna DPR RI yang digelar menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Persetujuan diberikan setelah Paripurna DPR menerima laporan Komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur BI;

Berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima. Rapat paripurna telah menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mewakili Ketua DPR RI saat membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, antara lain;

1. DPR RI kerap berupaya menjalankan politik bebas aktif dalam membangun dan menjalin diplomasi antarparlemen dunia. Terlepas munculnya berbagai konflik internasional, DPR RI tetap konsisten mendukung perwujudan diplomasi yang menjaga tatanan global yang lebih baik dan lebih adil. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan Indonesia dalam sejumlah forum internasional;
2. DPR RI akan fokus pada 12 (dua belas) poin yang akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Dua belas hal ini berdasarkan kejadian yang berkembang di masyarakat. Yaitu mulai dari masalah keracunan makanan hingga kasus kekayaan oknum pejabat ASN di kementerian keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya;
3. Pertama, kejadian luar biasa masalah makanan. Kedua, maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak. Ketiga, permasalahan finalisasi penataan tenaga kerja non aparatur sipil (pegawai honorer). Kelima, pengawasan keamanan pangan yang belum terpadu. Keenam kenaikan harga beras dan pangan menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri, serta kenaikan harga BBM non subsidi di beberapa wilayah di Indonesia. Ketujuh, kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN). Kedelapan, percepatan perizinan kegiatan besar melalui digitalisasi. Kesembilan, kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Jakarta;
4. Kesepuluh, tentang polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu tahun 2024. Kesebelas, peningkatan partisipasi pemilihan umum 2024. Keduabelas masalah kekayaan oknum pejabat ASN di kementerian keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Capaian kinerja berdasarkan tiga fungsi dewan selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yaitu; Terkait Fungsi Legislasi, DPR bersama Pemerintah terus melanjutkan pembahasan 13 (tiga belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sudah berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI juga telah menetapkan RUU tentang Kesehatan menjadi RUU Inisiatif DPR RI;
2. Dalam Fungsi Anggaran, DPR RI melalui Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait telah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja TA 2023;
3. Dalam Fungsi Pengawasan, DPR RI melalui AKD telah melakukan berbagai Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas dan menindaklanjuti beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah, perlindungan konsumen perumahan, dan pengawasan terhadap koperasi dengan sistem terbuka untuk menghindari terulangnya kasus penggelapan dana masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentang Pengelolaan Taman Nasional dan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) berkolaborasi bersama Prof. Dr. Ir. H. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. dalam podcast yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi EST Cimanggu, Kota Bogor dengan topik “Gerakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pelestarian Lingkungan”.

Ada beberapa hal yang diangkat terkait topik tersebut, antara lain;

1. Progres Pemabahasan Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);
2. Pelestarian Mangrove;
3. Isu Manajemen Limbah Freeport;
4. Pelestarian Gajah di Aceh; dan
5. Replacement Hutan Kayu Putih dengan Tanaman Budidaya di Jawa Tengah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI secara sah menyetujui Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (Bl). Dalam laporan Komisi XI DPR RI mengungkapkan berdasarkan surat Badan Musyawarah DPR RI Nomor: T/ 106/ PW .01/02/ 2023, tanggal 7 Februari 2023 memutuskan bahwa pembahasan Calon Deputi Gubernur BI dilakukan oleh Komisi Xl DPR RI;
2. DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III TS 2022-2023. Delapan fraksi menyepakati RUU Kesehatan menjadi usul inisiatif DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU Omnibus Law Kesehatan menjadi RUU inisiatif DPR;
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan RUU tentang Kesehatan untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI. F-PKS menilai penyusunan RUU tentang Kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi agar nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan silaturrahmi dengan keluarga besar Pesiunan Biotrop (Biological Tropica) dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan terima kasih kepada sahaba-sahabat lama di Biotrop atas waktu dan menyempatkan diri untuk hadir di Rumah Aspirasi EST Cimanggu, Kota Bogor. Menurut Ibu Endang S Thohari bidang pertanian menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan di Indonesia. Maka Biotrop memberikan perhatian lebih kepada pengembangan pertanian Indonesia yang seharusnya tidak hanya bergantung pada petani konvensional.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Pengobatan Gratis Dokter Keliling Gerindra Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-15 Partai Gerindra Kota Bogor. Layanan dokter keliling ini menghadirkan dokter umum dan spesialis penyakit dalam.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya, (1) Memberikan penyuluhan kesehatan, (2) Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat, (3) Memberikan pelayanan kesehatan dengan pengecekan GDS dan UA, dan (4) Memberikan pengobatan sesuai dengan penyakit.

Pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. bertempat di Rumah Aspirasi Anggota DPR RI ini dibarengi dengan pembagian 350 (tiga ratus lima puluh) paket sembako untuk masyarakat yang mengikuti pengobatan gratis. Paket sembako tersebut berisikan masing-masing; Beras melati sentra ramos 5 kg, Minyak goreng super 1 liter, Tepung terigu 1 kg, Gula kristal putih 1 kg, dan Marjan sirop 1 botol.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang membahas tentang  Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Mengingatkan kembali KKP terkait Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, agar benar-benar mensosialisasikan program tersebut secara luas kepada para nelayan dan pengusaha sektor perikanan tangkap karena kebijakan ini rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta dikhawatirkan memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan kita yang lemah. Perlu pra-kondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, serta ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu untuk diprioritaskan;
2. Meminta KKP agar bantuan program seperti bioflok, indukan, benih dan pakan, peralatan tangkap ataupun bantuan program masyarakat sejenis lainnya pada tahun anggaran 2023 untuk memeperhatikan kualitas bantuannya, karena tidak jarang masyarakat ataupun kelompok penerima bantuan enggan menerimanya disebabkan kualitas bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan rapat tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia pusat periode 2022-2025 yang telah dilaksanakan Komisi I DPR RI;
2. Disebutkan bahwa Sembilan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 yang terpilih yakni Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizki Monarshi, I Made Sunarsa, Mimah Susanti, Mohammad Reza, Muhammad hasrul Hasan, Tulus Santoso dan Ubaidillah;
3. DPR RI dalam Rapat Paripurna memberikan persetujuan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito & Rekan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, DPR RI melalui Komisi XI telah melakukan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Komisi XI pada rapat tersebut;
4. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai pada masa persidangan IV;
5. Sementara itu revisi terkait RUU perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini ada enam poin;
6. Berikut enam poin tersebut; Pertama, zat psikoaktif Baru (New Psychoactive Substance). Kedua, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi. Ketiga, tim Asesmen terpadu. Keempat, Penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Kelima, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan. Keenam, penyempurnaan ketentuan pidana.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Peringatan HUT Partai Gerindra Ke-15 yang dilaksanakan di kantor DPP Partai Gerindra yang terletak di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Berikut catatan penting perayaan HUT Partai Gerindra Ke-15 tersebut, antara lain;

1. “Dan jika kerja keras dan didongkrak terus partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi”. Kutipan pesan Jokowi Presiden RI;
2. Presiden Jokowi turut mengucapkan terimakasih kepada Partai Gerindra yang telah mendukung pemerintah menjalankan program kerja dan mengatasi sejumlah persoalan di masyarakat;
3. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan menjadi saksi bahwa Presiden Jokowi memang bekerja keras mewujudkan cita-cita untuk kemajuan bangasa Indonesia;
4. Prabowo Subianto mengatakan dirinya bukan sedang menjilat saat menyatakan menjadi saksi bahwa Presiden Jokowi bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Prabowo Subianto juga menyebut hanya menyatakan bahwa kebenaran harus diakui, bukan disangkal;
5. Bangsa Indonesia harus menjauhkan atau menghilangkan sifat yang kurang menghargai pemimpinnya sendiri. Padahal pemimpin yang bersangkutan memang bekerja dan terus terus bekerja untuk perbaikan bangsa;

Kader Partai Gerindra harus bisa menghormati dan menghargai pemimpin nya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual. Rapat tersebut membahas Anggaran Automatic Adjustment KLHK 2023. Berikut catatan rapat, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyampaikan laporan masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah yang atas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat permasalahan limbah Tailing yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena itu, Komisi IV pun, tegasnya, mendesak KLHK untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
2. Komisi IV DPR RI menyampaikan temuan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV DPR RI di Kepulauan Riau terkait produk arang ilegal yang bahan bakunya dari kayu mangrove dan terdapat sebelas gudang arang yang beroperasi. Komisi IV DPR RI mempertanyakan perizinan yang diberikan KLHK terhadap aktivitas tersebut. Pemerintah membuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tetapi di sisi lain tanaman mangrovenya ditebang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan acara senam bersama dalam rangka menyambut HUT Partai Gerindra Ke-15 bersama masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Gerindra Kota Bogor yang bertempat di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

Dalam sambutannya beliau menyapaikan bahwa Partai Gerindra selalu bersama rakyat dan hadir untuk membela kepentingan rakyat. Dalam rangka memeriahkan HUT Partai Gerindra ke-15 ini seluruh kader Partai Gerindra diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan sosial bakti rakyat dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga senam, jalan santai, pertandingan sepak bola, volly, dan lain sebagainya.

Endang S. Thohari juga mengingkatkan agar masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Gerindra untuk memilih Partai Nomor Urut 2 dan memenangkan Parabowo Presiden 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi kunjungan kerja antara lain;

1. Penggilan Padi Gapoktan Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
2. Penggilingan Padi PT. Sinar Makmur, Jombang; dan
3. Kunjungan Kerja ke Pendopo Kabupaten Jombang.

Berikut catatan penting kunjungan kerja tersebut;

1. Pemerintah harus memberikan solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil dalam memproduksi gabah per harinya. Sebab, harga gabah saat ini sudah terlampau tinggi untuk dapat dibeli, tanpa adanya intervensi dari pemerintah maka harag gabah akan terus tinggi;
2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sepanjang Desember 2022, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.624,00 per kg, naik 17,83 persen. Adapun, BPS mencatat harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.748,00 per kg atau naik 17,87 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Desember 2021. Sementara, rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp 6.166,00 per kg atau naik 21,75 persen dan di tingkat penggilingan Rp 6.278,00 per kg, naik 21,41 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang membahas tentang laporan kerusakan lingkungan yang disebabkan Aktivitas PT. Freeport. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk tailing yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia. Sebab, permasalahan limbah itu sangat dirasakan dampak kerusakan lingkungannya oleh masyarakat di wilayah Timika;
2. Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan untuk mengetahui sejauh mana dampak kerusakan lingkungan dari limbah yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia di sekitar area pertambangan dan kawasan yang terdampak oleh limbah tailing.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara/ Holding Pangan/ID FOOD. Hadir sebagai jubir Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut, berikut catatan penting rapat, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai Road Map dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pangan Nasional melakukan tata kelola pangan dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.282.729.435.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan;
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras mengingat adanya penyesuaian harga BBM, Pupuk Bersubsidi, dan transportasi agar Perum BULOG dapat menyerap beras dalam negeri secara maksimal.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta. Berikut catatan penting FGD tersebut, antara lain;

1. Diperlukan upaya percepatan PSR khususnya perbaikan kelembagaan pekebun. Oleh karena itu harus ada strategi Ditjen Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Perusahaan Perkebunan, Lembaga Koperasi Sawit, Asosiasi Petani Sawit dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kemitraan kelembagaan pekebun, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus serta pendampingan, pengelolaan administrasi hingga monitoring dan evaluasinya;
2. Fraksi Partai Gerindra meminta limbah peremajaan sawit rakyat ini harus dioptimalkan menjadi produk hilirisasi bernilai ekonomi, unggul kompetitif dan ramah lingkungan yaitu dengan mengalokasikan anggaran dari Dana Perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS untuk penanganan limbah PSR tersebut.

CIANJURTODAY.COM, CIANJUR – Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III, DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari tak hentinya melakukan silaturahmi kepada masyarakat di Dapil.

Hal tersebut, tentunya sebagai bukti bahwa kader Partai Gerindra, mengedepankan kepentingan masyarakat dalam membangun sebuah bangsa yang maju.

“Kali ini saya bersama tim kembali melakukan silaturahmi sekaligus monitoring ke Kelompok Tani (Poktan) Al-Qodiriyah Farm Pondok Pesantren Al Qodiriyah di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Cianjur,” kata Hj Endang, Jum’at (27/1/2023).

Baca Juga: Peduli Penyintas Gempa Cianjur, Hj Endang S Thohari Salurkan Puluhan Kasur Lipat di Cugenang

Monitoring yang dilakukan legislator partai yang digawangi Prabowo Subianto itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap penerima bantuan indukan sapi potong dari aspirasi yang telah disalurkan.

“Kami tahun 2022 merealisasikan aspirasi masyarakat dengan memberikan 20 ekor sapi dari Ditjen PKH Kementrian Pertanian,” ujar Hj Endang.

Hj Endang berharap, atas bantuan yang disalurkan itu, tentunya dapat terus dikembangkan bahkan maju, demi kepentingan kelompok tersebut dan masyarakat sekitar terlebih Poktan ini berdomisili di Pondok Pesantren Al Qodiriyah yang dapat menjadi wahana pembelajaran life skill serta kebutuhan Pangan para santri.

“Tentu dengan bantuan yang disalurkan itu bisa terus dikembangbiakkan secara optimal oleh Poktan penerima. Sehingga bermanfaat dan menjadi bagian dari penghasilan warga sekitar,” tutup Hj Endang. (*)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Pengurus RT, RW, dan Warga Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Saksi dan Warga Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut beliau perpesan agar saksi dan relawan untuk mensosialisasikan terkait program bantuan masyarakat yang telah terealisasi melalui aspirasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra khususnya aspirasi yang telah dibawa oleh Ibu Endang S. Thohari yang telah disalurkan kepada masyarakat petani, kelompok tani, nelayan, dan pembudidaya ikan di Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Warga Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang penuh kekeluargaan dari warga kelurahan Kebon Pedes pada acara silaturrahmi ini. Berikut beberapa catatan pada kegiatan silaturrahmi tersebut;

1. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas suara yang telah diberikan pada pileg 2019 lalu, dan mohon do’a restunya untuk maju kembali pada pencalonan anggota lagislatif pada pileg 2024;
2. Meminta dukungan suara untuk Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pilpres 2024 dan juga dukungan suara untuk DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. agar kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI pada Pileg 2024 mendatang;
3. Tetap menjaga kesehatan agar dapat berkatifitas dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan Rancangan usulan Penyesuaian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 16 Januari 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong upaya modernisasi pertanian secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kapasitas penyuluh, dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian (diantaranya benih/bibit berkualitas, jaringan irigasi, alsin pertanian prapanen dan pascapanen);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan kepada petani mengenai pelayanan purna jual (After Sales Service) dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen. Selanjutnya Kementerian Pertanian bekerja sama dengan penyedia alsintan untuk membuat bengkel/ workshop di lokasi pengembangan kawasan pertanian.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah;
5. Komisi IV DPR RI mengkritisi kualitas data dan materi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Sekretaris Jenderal terlebih dahulu melakukan verifikasi data sebelum data tersebut disajikan;

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri

Acara Peresmian Kantor Sekretariat Bersama Partai GERINDRA-PKB yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Gerindra-PKBpada Senin 23 Januari 2023. Peresmian sekretariat bersama ini menandakan kompak dan solidnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT. Inhutani 1 dan Dirut PT. Inhutani 5.

Berikut catatan penting rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar Rp458.603.392.000,00 sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang semula sebesar Rp6.912.784.958.000,00 menjadi sebesar Rp6.454.181.566.000,00;
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK tetap menjaga konsistensi komitmen agar automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan mengurangi komitmen atas alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK agar program dan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi di setiap Eselon I memiliki Standar Operasiona Prosedur (SOP) dan pagu yang seragam dalam hal penganggaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap Perusahan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan ekspansi kegiatan tambang di luar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, menghadirkan PT. Perikanan Indonesia dan PT. Garam (Persero). Berikut catatan penting dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 98,69% atau sebesar Rp5.397.133.953.671,00 dari pagu sebesar Rp5.468.879.184.000,00 dan mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar Rp1.871.156.055.680,00.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mencabut automatic adjustment anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 karena akan berdampak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pada pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tepat serta berkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2023 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan pasca automatic adjustment;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan sosialisasi juknis bantuan Pemerintah di awal tahun kepada masyarakat agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terdistribusi secara cepat, tepat, dan terasa dampak positifnya kepada masyarakat;
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja hari ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk membahas beberapa hal penting diantaranya;

1. Persiapan peringatan HUT Partai Gerindra yang ke-15 yang harus dimeriahkan dengan memasang spanduk, baliho, dan bendera partai;
2. Konsolidasi membahas agenda pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 terkait usulan RUU, Perpu Cipta Kerja, dan beberapa hal penting di setiap Komisi dan AKD;
3. Persiapan pendaftaran Caleg DPR RI pada pileg 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Menteri Pertanian;
2. Dirut Perum Bulog;
3. Dirut PT. RNI/Holding Pangan ID FOOD; dan
4. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Automatic Adjustment Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00). Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan dan program agar fokus kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang sudah diputuskan dan disepakati melalui mekanisme Rapat Kerja;
3. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menerima audiensi KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kota Bogor dalam rangka memberikan masukan dan aspirasi KTNA kepada Mitra Kerja Komisi IV DPR RI yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan di Kota Bogor. Petani nelayan di Kota Bogor diharapkan mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian umumnya dan pengaruh usaha agribisnis di Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersilaturrahmi dengan PIRA (Perempuan Indonesia) dalam rangka konsolidasi memperkuat jaringan dengan perempuan khususnya di Kota Bogor untuk mensukseskan Pileg dan Pilpres 2024 yang mana Partai Gerindra telah resmi memberikan mandat dengan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres yang diusung oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2024 dengan jargon “Prabowo Presiden, Gerindra Menang”.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersama Tim Dapil menyerahkan bantuan berupa 30 buah Kasur Lipat kepada Korban Bencana Gempa di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Seperti diketahui, gempa bumi terjadi pada Senin (21/11/2022) siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo (M) 5,6 yang terasa hingga Jakarta ini menelan korban jiwa hingga 600 orang.

Penyebab gempa bumi di Cianjur juga telah diungkap oleh BMKG bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan Sesar Cimandiri.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog;
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; dan
6. Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan antara lain;

1. Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional;
2. Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan baik, untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
3. DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor;
4. Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
5. DPR RI pada tahun 2023 akan menjadi tuan rumah (host) pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44. DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet Presidensi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia.

Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III, DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari kembali melaksanakan masa reses di wilayah Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur bagian selata .

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu, membahas program soal pertanian, kelautan, dan perikanan, sekaligus menyalurkan bantuan aspirasi berupa komoditas ayam dan puluhan ekor sapi.

Penyuluhan pun diberikan Hj Endang kepada para petani yang ada di wilayah tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan soal bagaimana program pemerintah bagi petani.

“Kami harapkan dengan adanya reses ini, warga di wilayah Leles dan Cianjur secara umum dapat lebih mengetahui soal pertanian dan bantuan-bantuan yang ada di pemerintah,” kata Endang.

Selain itu, Hj Endang berharap semua sektor, khususnya dalam bidang pertanian di Cianjur bisa bergerak untuk kedaulatan pangan, energi, dan air.

“Jadi program-program Kementerian Perikanan, KLHK dan Kementerian Pertanian ini kami akan optimalkan demi kedaulatan pangan, energi, dan air khususnya di kabupaten Cianjur,” kata Hj. Endang

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna;
2. UU P2SK ini disusun menggunakan metode omnibus law dan menjadi payung hukum bagi sektor keuangan di Indonesia. UU ini terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. UU ini menggabungkan 17 undang-undang yang terkait sektor keuangan, beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 30 tahun;
3. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Persetujuan dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI;
4. Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 102 RUU, yang terdiri atas 82 dari komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat; 13 dari Pemerintah; serta tujuh RUU dari DPD RI. "Terhadap 102 RUU tersebut, Baleg DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI sepakat untuk menggunakan parameter terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023;
5. sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, telah menjalankan prinsip checks and balances pada setiap cabang-cabang kekuasaan negara. Di mana DPR RI sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI mengambil persetujuan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI.
2. DPR RI resmi menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun;
3. DPR berharap kinerja dari TNI semakin baik di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo Margono. TNI disebutnya harus bisa memperkuat dan memperbesar NKRI;
4. Disamping itu DPR juga mengingatkan agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Sinergitas yang baik antara TNI dan Polri disebut dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara;
5. Selan itu yang tidak kalah pentingnya Panglima TNI yang baru agar dapat melanjutkan program-program strategis TNI yang telah dibuat sebelumnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan;

1. Sekjen KLHK;
2. Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan;
3. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
4. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara virtual. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya;
2. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, diketahui, berasal dari sejumlah perusahaan pertambangan. Karena itu, upaya pengendalian sekaligus pengawasan terhadap sejumlah perusahaan pertambangan secara berkelanjutan bernilai krusial;
3. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat lalu menyepelekan pemerintahan daerah. Perlu pengetatat pengawasan dan penegakan sanksi administrasi;
4. Perusahan-perusahan besar melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prosedur yang memberikan dampak begitu dahsyat kepada urusan lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, serta Pengusaha Pedagang Beras secara virtula. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Perlu penguatan aspek penegakan hukum serta pemberian sanksi bagi pelaku tindak kejahatan konservasi, termasuk tindak perusakan kawasan konservasi serta tindak perburuan dan perdagangan satwa dilindungi agar memberikan efek jera dan bukan sanksi emosional;
2. Para pakar juga memberikan masukan terkait dengan zonaisasi yaitu zona-zona konservasi sebaiknya tidak langsung dirubah, oleh karena itu ia harap agar hal ini bisa dimasukan ke norma RUU KSDAHE;
3. Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) nantinya harus memuat pasal tentang tindak tegas pelaku kriminal perusakan lingkungan;
4. Indonesia menjadi bagian dari negara pemilik keberagaman hayati terbesar di dunia. Sehingga, ke depan peraturan perundang-undangan harus dapat mendukung dan menjawab tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Selain itu, penyempurnaan RUU KSDAHE ini masih perlu pengkajian lebih dalam terutama terkait peralihan konsep yang semula yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan menjadi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemulihan.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan;

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Badan Pangan Nasional;
4. Dirut Perum Bulog;
5. Dirut PT. RNI/ID Food/Holding Pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Pemangku Kepentingan sektor pangan secara virtual. Berikut catatan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan paparan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG mengenai posisi stok beras dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau proyeksi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada saat panen raya di bulan Maret 2023 dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk melakukan penyerapan secara maksimal setiap panen untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Komisi III DPR RI dan Pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disetujui menjadi UU. Komisi III DPR RI dan Pemerintah berpandangan bahwa pengesahan UU KUHP merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia yakni pembaruan hukum pidana nasional dan sebagai upaya untuk terlepas dari peninggalan kolonialisme sepenuhnya;
2. DPR RI, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji menjadi undang-undang;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang kerja Sama Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura, dapat secara penuh menjaga kedaulatan antarkedua negara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perkebunan Nusantara beserta anak Perusahaan; Dirut Perum Perhutani; Dirut PT Inhutani I dan Dirut PT Inhutani V. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sepakat meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk saling berkolaborasi. Pasalnya, kolaborasi ini krusial dalam rangka pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun sekitar wilayah kerja perusahaan;
2. Perkebunan jika dikelola sebaik-baiknya, berpotensi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menjaga sumber daya alam yang menjadi aset perusahaan.
4. Komisi IV DPR RI menekankan konflik lahan sekitar wilayah kerja harus segera diselesaikan dengan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dengan;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
3. Menteri Pertanian RI,
4. Menteri Dalam Negeri RI,
5. Menteri Hukum dan HAM RI; dan
6. Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) secara virtual. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE). Melalui pembentukan panja ini, diharapkan melahirkan kebijakan yang mampu menindak tegas para pelaku kasus kerusakan wilayah konservasi alam hayati secara konkret;
2. Sesuai dengan Pasal 158 Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Keputusan Rapat Kerja tanggal 22 November 2022 mengenai mekanisme pembahasan RUU KSDAHE, maka keanggotaan Panja RUU KSDAHE paling banyak separuh dari jumlah anggota Komisi IV DPR RI. Sehingga, dari total anggota Komisi IV DPR RI sebanyak 54 orang, maka anggota yang masuk dalam Panja RUU KSDAHE sebanyak 27 orang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) diwakili Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI menerima kunjungan robongan PP PIRA ke lokasi, yaitu;

1. Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor;
2. KWT Mawar Melati; dan
3. Bank Sampah BSI RW.05

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan bimtek (bimbingan teknis) Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan Kementerian Pertanian RI, Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Berikut catatan penting bimtek tersebut, antara lain;

1. Memenuhi ketahanan pangan Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, saat ini + 272 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, bahwa arah perekonomian Indonesia dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya;
2. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan;

1. Eselon I Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Dirut Perum Bulog; dan
4. Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food.

Berikut catatan penting rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementan TA 2023 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya, dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum BULOG dengan harga komersial dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
3. Menteri Pertanian RI,
4. Menteri Dalam Negeri RI,
5. Menteri Hukum dan HAM RI; dan
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI secara virtual. Berikut kesimpulan raker gabungan terkait RUU KSDAHE tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Rancangan Jadwal acara Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK terkait Revisi RUU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara virtual. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Kawasan konservasi hutan menjadi benteng terakhir Indonesia untuk menjaga stok karbon agar keanekaragaman hayati beserta ekosistem terlindungi. Sehingga, RUU KSDAHE berpotensi mempercepat tercapainya Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Carbon Sink 2030;
2. UU Nomor 5 Tahun 1990 dinilai belum menampung sekaligus mengatur penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia. Sehingga, RUU KSDAHE harus menjadi komitmen semua pihak, baik negara, masyarakat dan korporasi untuk melakukan “pertobatan ekologis” menuju “kesalehan ekologi”.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan;

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Dirut Perum Bulog;
3. Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food; dan
4. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Membahas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023; dan Isu-isu aktual lainnya. Berikut catatannya;

1. Badan Pangan Nasional ini dibentuk untuk membereskan seluruh carut-marut perpanganan nasional. (Bapanas) jadi kunci memainkan peran sebagai konduktor yang memimpin orkestra di bidang perpanganan nasional;
2. Salah satu kekuatan Bapanas adalah koordinasi dengan berbagai K/L terkait. Sehingga, wajar jika Bapanas menyatukan sekaligus mengawasi setiap berbagai program kerja pangan menuju pada satu tujuan yang telah ditetapkan;
3. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat membantu mengakselerasi koordinasi antar-K/L (Kementerian dan Lembaga) terkait dalam penanganan permasalahan pangan di Indonesia. Pasalnya, kini Indonesia sedang mengantisipasi krisis global yang akan berdampak pada sektor pangan Indonesia.
4. Pembentukan Bapanas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Setelah 10 (sepuluh) tahun bergulir sejak disahkannya Undang-Undang tersebut, Bapanas lahir menjadi lembaga yang memiliki semangat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, dengan agenda Membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian melalui program strategis dan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani, termasuk kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat;
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi anggaran Pupuk Bersubsidi;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data dan laporan seluruh kegiatan Food Estate sejak pertama kali dilaksanakan termasuk data anggaran dan produksi, selambat-lambatnya 3 hari setelah RDP ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Audiensi Komisi IV DPR RI dengan Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, berikut catatan RDPU tersebut, antara lain;

1. Salah satu isu yang disampaikan Komisi II DPRD Tabalong adalah adanya rasa ketidakadilan di dalam penguasaan lahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat;
2. Rasa ketidakadilan yang menimbulkan konflik ini ditimbulkan lantaran perusahaan tidak memiliki alokasi khusus untuk bermitra dengan masyarakat setempat. Untuk itu, perlu ada perubahan dari sistem yang selama ini berlaku dengan tetap melihat aspek investasi tetap dibutuhkan;
3. Perlu adanya izin bagi investor dan aturan bagaimana perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah itu.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Intern Komisi IV DPR RI, membahas Progres Panja Pengawasan. Berikut catatan rapat intern tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sepakat untuk menutup dan memberhentikan Panja Pengelolaan Sawit Rakyat, dan Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, kemudian menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Panja kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti;
2. UU Cipta Kerja telah memberikan dampak yang sangat luas hingga berbagai sektor. Termasuk sektor kehutanan dan lingkungan. Kendati UU Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, UU sapu jagat ini memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog;
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; dan
6. Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Para Pakar/Pemerhati Lingkungan secara virtual, berikut catatan penting RDPU tersebut;

1. Komisi IV mengundang sejumlah Pakar Pemerhati Konservasi guna memperoleh masukan dan aspirasi untuk RUU KSDAE. Melalui pertemuan tersebut, penyelenggaraan konservasi di Indonesia harus terlaksana lebih optimal, dengan harapan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menyempurnakan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (RUU KSDAE), Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa semangat mewujudkan konservasi alam harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sehingga, RUU KSDAE ini tidak hanya sekadar utopia belaka.
3. Komisi IV DPR RI telah menyelesaikan penyusunan RUU KSDAE. RUU tersebut merupakan penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022, RUU KSDAE telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan antara lain;

1. Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Ancaman resesi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai. Ditambah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial;
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan fokus pada beberapa isu dan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, antara lain: gagal ginjal akut pada anak, ancaman Omicron subvarian XBB, bencana alam akibat cuaca ekstrim, persiapan pemilu serentak tahun 2024, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia, penegakan hukum kasus narkoba dan jejaring judi online yang ada di Indonesia;
3. DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 juga melantik tiga Anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) DPR RI sisa masa jabatan tahun 2019-2022 yaitu Djenri Akting Keintjem (PDI-Perjuangan), Khairul Muchtar (PAN), dan Ongku P Hasibuan (Partai Demokrat).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. DPR RI menerima penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK. BPK juga menyampaikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 telah mencapai sebesar 95 persen atau telah melampaui target 92 persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024;
2. DPR resmi mencabut Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimyati, S.H., M.H. dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023;
3. Risiko global yang masih mengancam ketahanan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan perekonomian Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan tingginya risiko global tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023;
4. P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus ikut memberikan dorongan inisitaif gagasan dan komitmen pembahasan pertemuan G20 yang akan diimplementasikan;
5. Anggota DPR RI mengheningkan cipta untuk korban-korban Tragedi Kanjuruhan dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. Bahwa total ada 448 korban dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu, terdiri dari 302 orang mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat intern Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara fisik, dengan agenda;

• Rapat Koordinasi & Konsolidasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Memasuki Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023; dan
• Persiapan Rencana Aksi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dalam Persiapan Pileg dan Pilpres 2024.

Turut hadir hadir, Sekjen DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bapak Ahmad Muzani, dan Pimpinan, serta Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menerima rombongan Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dalam rangka audiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan penting audiensi tersebut;

1. Permasalahan pertanian Indonesia meliputi; subsidi pupuk, alih fungsi lahan, re-generasi petani, mekanisasi pertanian, kredit usaha pertanian, mafia pupuk, harga jual petani rendah, dan hal-hal kebijakan pemerintah yang membebankan petani;
2. Mendesak Menteri Pertanian RI untuk melibatkan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, serta melibatkan ISMPI dalam kegiatan pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang membahas; 1) Kebijakan Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; dan 2) Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan. Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Mengingatkan kembali kepada KKP untuk benar-benar melakukan persiapan dan kesiapan sebelum mengimplementasikan kebijakan terkait Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, karena hal tersebut rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan yang lemah. Perlu pra-kondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, serta ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu untuk diprioritaskan;
2. Dengan adanya Kebijakan Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota ini, jangan sampai menjadikan nelayan kecil kita termarjinalkan, dan hanya menajdi obyek kebijakan yang justru semakin mempersulit mereka untuk melaut. Akan tetapi sebaliknya, kebijakan tersebut harus berdampak positif bagi para nelayan kecil yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomin dan kesejahteraan mereka;
3. Potensi ekonomi dari komoditas ikan hias di Indonesia hingga saat ini masih belum digarap secara maksimal. Padahal, volume ikan hias yang dilalulintaskan antar provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,51 % pertahun.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan silaturrahmi dengan Bupati Cianjur Bapak Herman Suherman yang dilaksanakan di Pendopo Bupati.

Pada kesempatan tersebut Ibu Endang S. Thohari menyampaikan salam dari Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan RI, Bapak H. Prabowo Subianto ke Lahan Mande, Kabupaten Cianjur. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, berpesan kepada Bupati Cianjur Herman Suherman untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanian dan program Keluarga Berencana (KB);
2. Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, banyak program untuk kepentingan masyarakat dari Kementerian Pertahanan RI dan salah satunya program ketahanan pangan bagi petani;
3. Program ketahanan pangan ini salah satu program unggulan untuk mengentaskan persoalan di kalangan petani, terlebih Jawa Barat memiliki kualitas air yang paling bagus dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga cadangan air pun dirasa cukup melimpah;
4. Selain itu Prabowo Subianto juga memberikan bantuan enam gulung karpet untuk beberapa musala, serta paket sembako.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan di Kota Bogor berdiskusi dengan DPD Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Provinsi Jawa Barat di Rumah Aspirasi EST Cimanggu. Berikut catatan penting pada pertemuan tersebut;

1. Sistem Penyuluhan Perikanan yang meliputi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, UU No. 7 Tahun 2016 Ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan UU No 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah yang mengamatkan Peralihan Penyuluh Ke KKP) merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
2. Mempertanyakan alokasi anggaran Ditjen PSDKP, kaitanya dengan minimnya fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat pengawas dengan beban kerja.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (Pengalengan), Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mendiskusikan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Berikut catatan penting dalam diskusi tersebut, antara lain;

1. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk segera menyelesaikan standar operasional prosedur (SOP) peternakan rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar penyakit kuku dan mulut (PMK) tidak terulang kembali di Indonesia;
2. Tenaga penyuluh, tenaga medis dan paramedis, terutama para dokter hewan juga harus sampai pada level kecamatan dan desa. Mereka ibarat ujung tombak penanganan PMK. Mereka ini dekat dengan masyarakat sehingga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan dengan lebih baik sebagai bentuk preventif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Obyek Wisata Nimo Highland Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa;

1. Perkembangan agrowisata di Indonesia, seharusnya generasi muda tidak hanya sekadar mempertimbangkan dari aspek bisnis saja. Akan tetapi, agrowisata yang dibangun harus berlandaskan pada konservasi alam dengan mengedepankan kearifan lokal setempat;
2. Pemerintah harus memiliki political will, mulai dari presiden hingga ke akar rumput untuk melindungi kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Sehingga, baginya, harus ada kajian ulang kebijakan-kebijakan terkait kelestarian hayati.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI. Melalui persidangan tersebut, BPN secara sah menjadi mitra Komisi IV DPR RI, yang mendukung bidang pertanian, lingkungan hidup, dan kelautan;
2. Mulai saat ini, Komisi IV DPR RI memiliki enam mitra kerja. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Badan Pangan Nasional;
3. Pada rapat paripurna ini juga disampaikan laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027;
4. Pada rapat paripurna kali ini salah satu anggota DPR menginturpsi keberadaan anggota DPR hari ini harus lebih perhatian pada penderitaan rakyat. Karena parlemen saat ini seperti di zaman Orde Baru yang parlemennya distigma sebagai tukang cap atau stempel pemerintah saja.

Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Komisi IV DPR RI Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan;

1. Dirut PT. Antam TBK;
2. Dirut PT. Freeport Indonesia;
3. Dirut PT. Rayon Utama Makmur;
4. Dirut PT. Prima Pasir Coal Indonesia/PPCI;
5. Dirut PT. Vale Indonesia; dan
6. Dirut PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Agenda;

• Membahas pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan dampak operasional perusahaan tambang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran KLHK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar Rp6.912.784.958.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, agar pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI dapat tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak H. Prabowo Subianto ke kediaman beliau di Jl. Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut catatan dari pertemuan tersebut;

1. Bahwa keputusan Rapimnas Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 harus disosialisasikan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dengan menyampaikan keberhasilan Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI saat ini;
2. Seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra melakukan konsolidasi ke dapil masing-masing dengan membentuk tim relawan ataupun tim sukses untuk memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024;
3. Seluruh Pimpinan Pusat, DPD, dan DPC Partai Gerindra harus membaca dan memahami situasi dinamika politik yang terus berkembang dan dinamis, agar seluruh kader Partai Gerindra siap mengantisipasi situasi dan kondisi politk nasional.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RI, bertema “Bimbingan Teknis Prosedur, Budidaya, dan Hilirisasi Produk Hasil Pekarangan Pangan Lestari” di Hotel Palace, Cianjur. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pertanian di Kabupaten Cianjur memiliki begitu banyak potensi yang perlu digali. Apalagi dengan lahan pertanian jenis Holtikultura yang begitu melimpah, sehingga perlu dorongan bagi para petani supaya lebih optimal dalam segala hal;
2. Meminta Dirjen Holtikultura lebih peka dan menghargai tekhnologi dengan hilirnya untuk kelangsungan para petani saat ini. Terlebih dalam memajukan pemasaran hasil bumi yang ada;
3. Melalui bimtek ini diharapkan para KWT bisa mulai mengembangkan tanaman potensi lokal untuk dipasarkan secara baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RI, bertema “Bimbingan Teknis Prosedur, Budidaya, dan Hilirisasi Produk Hasil Pekarangan Pangan Lestari” di Hotel Palace, Cianjur. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pertanian di Kabupaten Cianjur memiliki begitu banyak potensi yang perlu digali. Apalagi dengan lahan pertanian jenis Holtikultura yang begitu melimpah, sehingga perlu dorongan bagi para petani supaya lebih optimal dalam segala hal;
2. Meminta Dirjen Holtikultura lebih peka dan menghargai tekhnologi dengan hilirnya untuk kelangsungan para petani saat ini. Terlebih dalam memajukan pemasaran hasil bumi yang ada.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Panen Jagung Ketan Ungu Kelompok Tani “Mekar Tani” Penerima Bantuan Aspirasi Alsintan Traktor Roda 4 Tahun 2022 melalui Aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. yang dilaksanakan Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa;

1. Jagung ketan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik diantara jagung lainnya, karena dapat diolah menjadi makanan yang populer di kalangan binaragawan. untuk mempertahankan asupan energi, dan meningkatkan daya tahan tubuh;
2. Bantuan Alsintan yang telah diterima untuk dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok. Jangan diperjual belikan ataupun dipindahtangankan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar Rp6.767.656.876.000,00;
2. Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas dan memberikan penghargaan kepada awak kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang berprestasi memberantas pelaku IUU Fishing dan menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di seluruh perairan Indonesia;
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui KKP untuk mengembalikan Automatic Adjustment Tahun 2022 guna mendukung operasional kegiatan KKP.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp15.422.181.379.000, yang mengalami realokasi sebesar Rp103.525.552.000, sehingga menjadi sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Wakil Ketua MPR RI/Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak H. Ahmad Muzani dalam rangka kunjungan kerja dan silaturrahmi ke Rumah Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, Cikidang, Cianjur; dan Nuritech Damiri Koi, Desa Sadamaya, Kecamatan Cibeber, Cianjur.

Berikut beberapa catatan penting dalam kegiatan tersebut;

1. Bapak Ahmad Muzani Sekjen DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa silaturrahmi dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren At-Taqwa untuk memperat hubungan persaudaraan yang telah terjalin baik selama ini;
2. Selain melahirkan banyak pahlawan nasional seperti KH Wahid Hasyim, KH Ahmad Dahlan, atau K.H Hasyim Asyari, pesantren juga melahirkan tokoh santri yang mendunia karena karya-karyanya;
3. Nuritech Damiri Koi Farm semakin dikenal setelah menyabet penghargaan berturut-turut sebagai breeder atau pengembangbiak ikan koi terbaik yang diakui secara nasional;
4. Tak hanya di Jawa Barat atau pulau Jawa, nama Damiri Koi Farm sudah menjadi bahan perbincangan di tengah para pencita komunitas ikan koi Indonesia karena bibitnya yang berkualitas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Wakil Ketua MPR RI/Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak H. Ahmad Muzani dalam rangka Pelantikan dan Konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur di Hotel Cianjur, Cipanas. Turut hadir pada kegiatan tersebut Bapak Taufik Hidayat, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Sekjen DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, dan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.

Acara konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat simpul-simpul Partai Gerindra di daerah agar dapat memenangkan Partai Gerindra di Pileg 2024 mendatang serta Probowo Subianto menjadi Presiden 2024.

Selain itu, diharapkan keberadaan kader Partai Gerindra yang mewakili rakyat di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat pripurna tersebut;

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. UU ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia;
2. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) secara keseluruhan pengaturannya belum komprehensif mengingat cakupan sektor keuangan yang begitu luas dan dinamis.
3. Lewat mekanisme Rapat Paripurna DPR RI, akhirnya penjualan barang milik negara (BMN) berupa kapal Floating Storage and Offloading (FSO) Ardjuna Sakti disetujui. Kapal yang sudah mengalami rusak berat dan tidak mungkin bisa diperbaiki lagi ini dimiliki Kementerian ESDM;
4. Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) periode tahun 2022-2027 dari unsur masyarakat;
5. Rapat Paripurna DPR RI secara sah memberikan persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU). Ketiga RUU tersebut yakni pertama tentang RUU tentang Hukum Acara Perdata, kedua RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga RUU tentang Landas Kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Sesuai hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X DPR RI yang memutuskan menyetujui Pemberian Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI tentang Kesiapan Ditjen Tanaman Pangan Menghadapi Krisis Pangan Global. Berikut catatan penting FGD tersebut;

1. Memantapkan penguatan komoditi lokal untuk kemandirian pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani serta mengantisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia;
2. Untuk mengantisipasi dampak krisis pangan global kita perlu memperkuat pertanian modern, langkah extra ordinary harus dilakukan. Smart farming, pemanfaatan inovasi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 seperti pemanfaatan Internet of Things (IoT), Drone, Robot Construction, Artificial Intelegent (AI).

Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen PHK dan Ditjen Hortikultura Kementan RI;

1. Pukul 10.30 WIB. FGD Kesiapan Ditjen PKH Menghadapi Krisis Pangan.

2. Pukul 14.00 WIB. FGD Kesiapan Ditjen Hortikultura Menghadapi Krisis Pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen PHK dan Ditjen Hortikultura Kementan RI yang bertemakan tentang ketahanan pangan. Berikut catatan FGD tersebut;

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Untuk mendukung terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Pemerintah harus melakukan perlindungan lahan pertanian pangan dengan mengendalikan alih fungsi lahan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI di SMK Bina Informatika, Kota Bogor. Berikut catatan penting kegiatan tersebut;

1. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan guna meningkatkan kesadaran para siswa tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara terutama siswa SMK Bina Informatika;
2. 4 Pilar Kebangsaan antara lain; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Isi dari Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Ranting Partai Gerindra Tanah Serial di Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor.

Hal ini dilakukan untuk persiapan menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dan membawa kembali kemenangan Partai Gerindra dan Prabowo Presiden serta menjadikan ibu Endang S. Thohari menjadi Anggota DPR RI 2024-2029.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Hutan Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. Berikut beberapa catatan dari kunjungan kerja tersebut, antara lain;

1. Desa adat di Bali ini perlu kita kembangkan karena banyak positifnya, jadi tidak semua masyarakat adat itu dalam mengelola hutan itu jelek;
2. Pemerintah perlu menjaga kearifan lokal dengan merevisi atau menerbitkan perundang-undangan baru, karena masyarakat adat tidak harus digeneralisir tapi dinasionalisasikan dan harus dilihat juga mana yang menguntungkan pemerintah.
3. Perlu adanya bantuan anggaran untuk masyarakat adat ini, untuk lebih bisa memanfaatkan hutannya dengan aturan-aturan yang telah mereka buat dengan sangat ketat, karena aturan-aturan yang ada ini tentu saja belum didukung oleh undang-undang jadi baru dengan turun-temurun;
4. Desa Hutan Adat Tenganan di Karang Asem ini perlu dilestarikan dan dipertahankan kelestariannya bahkan dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kesamaan seperti di Desa Hutan Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam hal restorasi ekosistem gambut dan mangrove, yang merupakan ekosistem penyimpan karbon tinggi. Dengan tugas melaksanakan restorasi gambut pada lahan 1,2 juta hektare dan rehabilitasi mangrove pada lahan seluas 600.000 hektare hingga 2024, BRGM diharapkan dapat secara signifikan mendukung tercapainya target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia;
2. Terkait persoalan perubahan iklim ada tiga isu prioritas utama yaitu; pertama, mendukung pemulihan lingkungan yang berkelanjutan; kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan target pengendalian perubahan iklim; dan ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan target pengendalian perubahan iklim;
3. Pada tahun 2021, BRGM bersama KLHK telah melaksanakan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) seluas 34.911 Ha di 32 provinsi. Program PRM ini dilakukan melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersifat swakelola, yakni bekerja dengan masyarakat dalam aktivitas rehabilitasi mangrove, mulai dari pembibitan, persiapan lokasi, hingga penanaman. Total, realisasi anggaran sebesar Rp 618 Miliar dapat secara langsung dimanfaatkan oleh 34.594 tenaga kerja di 32 provinsi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK melakukan penyempurnaan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan/program Perhutanan Sosial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan hasil evaluasi atas Izin Perhutanan Sosial yang sudah diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menambah jumlah kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang semula berjumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) menjadi minimal sebanyak 700 (tujuh ratus) kegiatan;
4. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan penyempurnaan langkah-langkah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KKP dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.767.656.876.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan kebijakan pengawasan secara internal di Lingkup kementerian, dan berkoordinasi dengan inspektorat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah khususnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan Juknis bantuan pemerintah untuk tahun 2023 di akhir tahun 2022 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awal tahun 2023 bantuan pemerintah sudah bisa terdistribusi dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I yang telah ditetapkan;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu DAK Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar Rp2.600.091.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan peningkatan dan percepatan produksi benih melalui pemberdayaan/optimalisasi aset BPTP di seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan oleh Eselon I teknis terkait;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target, diantaranya realokasi kegiatan pengembangan sorgum dan/atau pengembangan jagung.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting rapat dengar pendapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran KKP dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.767.656.876.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menghitung ulang dan memastikan agar para nelayan mendapatkan bantuan kompensasi sebagai akibat dampak dari kenaikan harga BBM;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada pembudi daya rumput laut dan petambak garam agar produksi dan mutu meningkat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan BRGM. Berikut catatan rapat dengar pendapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta KLHK serta BRGM untuk mempercepat pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang dilakukan secara optimal melalui langkah-langkah konkrit yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, serta melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi Covid-19;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pembangunan Taman Kehati.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp18.476.753.423.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi kegiatan dan program Tahun 2022;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja untuk menjadi bahan pembahasan rapat kerja berikutnya;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mengoptimalkan aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan melakukan produksi dan perbanyakan benih maupun bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta pelaksanaan vaksinasi PMK menuju zero case pada awal tahun 2023, yang disampaikan secara berkala kepada Komisi IV DPR RI setiap bulannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna (Khusus) DPR RI dan Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang Undang (RUU). DPR RI juga terus berupaya bekerja dengan menganut prinsip transparansi publik;
2. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi melaporkan bahwa seluruh fraksi menyetujui atau menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya sejak tahun 2016, pemerintah berhasil mempertahankan status WTP meskipun dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang sangat luar biasa, extraordinary, unprecedented, dan tidak mudah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penertiban dan evaluasi pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di daerah-daerah dengan kuota yang telah melampaui;
4. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan literasi publik dan penyadartahuan tentang kelestarian lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dapil dalam rangka Senam Sehat dengan Konstituen di Komplek Baranangsiang Indah (BSI), Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berikut catatan pada kunker spesifik tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera turun tangan dalam mengambil alih fungsi di Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, mengingat demikian crowded-nya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan ini;
2. Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi dari para nelayan mengenai kemungkinan terjadinya kebakaran di pelabuhan dan sekitarnya. Komisi IV DPR RI berharap KKP dapat memenuhi kebutuhan para nelayan dengan memperlengkapi sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran di pelabuhan Tegalsari;
3. Komisi VI DPR RI menilai KKP perlu melakukan sosialisasi alat tangkap dan sosialisasi menyangkut rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur kepada para nelayan di Pelabuhan Tegalsari. Sedangkan terkait dengan pelayanan untuk para nelayan, KKP perlu memfasilitasi dengan membuat Kedai Perizinan yang bertujuan untuk mempermudah para nelayan dalam mengakses berbagai hal perizinan dan keperluan lainnya, sebagai bentuk implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian dan insentif bagi penyuluh dan Tenaga Honor yakni Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Penyuluh dan THL-TBPP memiliki peran mengenai ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan yang semestinya mendapat apresiasi dari pemerintah;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pasalnya, kebijakan yang mengatur soal tata kelola pupuk subsidi, membuat para petani Indonesia semakin sulit memperoleh pupuk subsidi akibat kelangkaan pupuk;
3. Komisi IV DPR RI menekankan kepada Kementan agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus dioptimalkan dengan melakukan vaksinasi lebih awal, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengutamakan pencegahan penularan PMK.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023;
2. Menanggapi tanggapan seluruh Fraksi DPR RI mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 harus tetap dijaga sebagai momentum pemulihan perbaikan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan adil serta merata. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 yang disusun telah mencerminkan hasil pembahasan pendahuluan dengan DPR dan pada saat yang sama, telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi global yang sangat dinamis;
3. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA) menjadi Undang-Undang (UU).
4. Kementerian Pertanian meninjau kembali regulasi pencabutan subsidi pupuk. Mengingat, alokasi tersebut salah sasaran dimana seharusnya alokasi subsidi pupuk yang awalnya diberikan oleh Pemerintah untuk KKP namun justru alokasi masuk ke Kementerian Pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan, bersama dengan Badan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mempertimbangkan penambahan anggaran KKP. Harapannya, ke depan, KKP bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimiliki untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban dengan dukungan anggaran yang proporsional;
2. Fraksi Partai Gerindra menyayangkan keterlambatan pemerintah menyikapi kelangkaan BBM untuk nelayan. Kami meminta kepada KKP untuk berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM serta Pertamina untuk mengambil langkah yang tepat dan solusi kongkrit dalam mengatasi kesulitan nelayan memperoleh BBM untuk melaut;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untukmelaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi IVDPR RI terkait dengan Strategi Peningkatan PNBP, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Budidaya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan BRGM. Pada rapat kerja tersebut Endang S. Thohari menjadi juru bicara Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan rapat kerja tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2021 yang diterima oleh 3 (tiga) kementerian mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Komisi IV DPR RI meminta terkait pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindak lanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
4. Fraksi Partai Gerindra menyoroti terkait kelangkaan solar untuk nelayan dan permasalahan pupuk bersubsidi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Senam Pagi dan mendampingi kunjungan tim KLHK ke Bank Sampah BSI 05 Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) tentang prosedur, budidaya, dan hilirisasi produk hasil Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Gumati Resto, kota Bogor. Berikut catatan bimtek tersebut;

1. Program Pekarangan Pangan Lestari merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pekarangan Pangan Lestari dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan akses, pemanfaatan pangan dan menambah pendapatan keluarga;
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, serta dukungan dari adanya bimbingan teknis tentang kegiatan budidaya berbagai jenis tanaman dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah, atau lahan kosong yang tidak produktif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kunker spesifik Komisi IV DPR RI ke Pusat Persemaian Modern Rumpin yang berlokasi di Jalan Prada Samlawi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut catatan penting dari kunker spesifik tersebut;

1. Pusat Persemaian Rumpin berdiri pada lahan seluas 128 hektare. Lahannya dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Pusat Persemaian Rumpin diresmikan pada 2022. Bibit-bibit yang ditanam yaitu pohon sengon dan eukaliptus;
3. Komisi IV mendorong agar Pusat Persemaian Rumpin ini dimanfaatkan untuk memitigasi perubahan iklim. Dengan bibit-bibit tanaman yang ada, pemerintah dan masyarakat nantinya dapat merehabilitasi dan merestorasi lahan.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Audiendi Komisi IV DPR RI dengan;

1. inas Perikanan Pemerintah Kab. Lamongan;
2. Himpunan Mitra Produksi Organik;
3. Perhimpunan Petani Padi Karawang;
4. Asosiasi Petani Hortikultura;
5. Paguyuban Suplier Bahan Pupuk Organik Blitar;
6. Kelompok Tani Terpadu Sugih Hardja;
7. Kontak Tani Nelayan Andalan Madiun;
8. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kab. Pamekasan;
9. Dewan Pimpinan Daerah APTRI;
10. Kontak Tani Nelayan Andalan Tasikmalaya;
11. DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Provinsi Jawa Barat;
12. Forum Komunikasi Petani Jawa Timur;
13. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/Jember; dan
14. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri scaear virtual Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Audiendi Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan pupuk bersubsidi, dan industri hasil tembakau. Berikut catatan RDPU tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyerap sejumlah masukan dan aspirasi perwakilan petani yang terdampak sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Sebagian besar perwakilan petani meminta untuk meninjau ulang dan mencabut Permentan tersebut;
2. Terdapat empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam Permentan 10/2022 tersebut, yaitu;

Pertama, petani yang tergabung ke dalam kelompok tani yang telah terdaftar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, holtikultura dan atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare permusim tanam;

Kedua, pupuk subsidi diperuntukkan untuk 9 (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao;

Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK;

Keempat, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan), dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting dari rapat paripurna tersebut;

1. Pemerintah menyampaikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh seluruh fraksi melalui juru bicaranya. Catatan dan pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN dan F-PPP mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 2022, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan seluruh Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021. Pencapaian inflasi 2021, sebesar 1,87 persen (yoy) meningkat dari angka 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen (yoy);
2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. Dalam paparannya Fraksi Partai Gerindra DPR RI melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Rincian belanja negara dalam RAPBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp3.014,7 Triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun, perlu dievaluasi. Kalau dilihat dari postur anggaran sampai 2.230 triliun untuk belanja pemerintah pusat, ini sudah menjadi seperti sangat sentralistik;
4. Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Komisi IV DPR RI dengan agenda;

1. Kerangka Acuan Rapat Kerja dengan Mitra; dan
2. Rencana pokok bahasan dalam Panja Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).

Rapat intern Fraksi Gerindra DPR RI secara fisik dengan agenda;

1. Rapat Koordinasi & Konsolidasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023; dan
2. Laporan Pimpinan dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Kegiatan DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR RI secara Virtual.

Peringatan Hari Konstitusi Indonesia mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai) sehari pasca-kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) merancang isi UUD 1945 sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945. Saat itu, Soekarno menjabat Ketua BPUPKI, sementara Wakil Ketua adalah Drs. Moh, Hatta.

BPUPKI terdiri dari 19 anggota, di mana ada 11 orang perwakilan dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, serta masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil.

Sejumlah tokoh berperan penting dalam merumuskan isi UUD 1945 adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).

Sejak ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandung, maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya. Rincian waktu perubahan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001 - 10 Agustus 2002)
8. Undang-undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Rapat intern Komisi IV DPR RI pada awal masa sidang kali ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog; dan
5. Badan Restorasi Gambut & Mangrove.

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945; Pukul: 10.17 WIB.

Teks Proklamasi Kemerdekaan RI: 

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta."

Upacara Penurunan Sang Saka Merah Putih HUT Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2022. Berikut catatan penting Sidang Tahunan MPR RI tersebut, antara lain;

1. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi seluruh anak bangsa yang telah membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ini merupakan berkat kerja bersama dan gotong royong Bangsa Indonesia;
2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa IKN telah menjadi amanat yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan, tahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Sehingga seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa turut mendukung terciptanya IKN;
3. Tugas membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Saat ini dunia tengah masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemi Covid-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam;
4. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dengan kekuatan dan peluang besar mempunyai kesempatan untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat;
6. Pemerintah juga melakukan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau;
7. Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat;
8. Pemerintah harus memberi dukungan kepada UMKM agar bisa segera naik kelas;
9. Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Sebab, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

Setelah selesai mengikuti Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2022, DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. juga menghadiri Pidato Ketua DPRRI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Berikut beberapa catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan;
2. Presiden mengungkapkan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus;
3. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah mematok Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Angka itu naik dibanding APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel.
4. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB. Lalu belanja negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB
5. Pertemuan P20 dengan tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Dalam P20 akan dibahas empat isu prioritas yakni soal akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, kemudian mengenai parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, hingga terkait inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting dari rapat pripurna tersebut;

1. DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi undang-undang. RUU PLP awalnya memiliki sebanyak 673 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian DIM tetap 117 buah, DIM diubah redaksi 124, DIM diubah substansi 87, DIM penambahan Substansi 86, dan DIM dihapus 259. Hetifah menjelaskan, RUU PLP pada awalnya berjudul RUU Praktik Psikologi. Dalam pembahasannya, terjadi dinamika dan perubahan substansi, sehingga terjadi perubahan judul RUU menjadi Pendidikan dan Layanan Psikologi yang disepakati dalam rapat panja pada tanggal 23 Mei 2022;
2. Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) untuk disahkan menjadi UU dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU PAS. RUU PAS dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan hukum dan menegaskan kembali peran dan kedudukan Sistem Pemasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akhirnya disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Komisi II DPR RI yang menginisiasi RUU ini selanjutnya diberi mandat untuk membahas RUU hingga provinsi baru di Papua itu resmi terbentuk;
4. Sembilan Fraksi DPR RI menyerahkan salinan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Melalui salinan tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyatakan dukungan penuh untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, yang menjadi RUU Usul DPR RI;
5. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan mengungkapkan capaian DPR dalam bidang legislasi kali ini, dimana diantaranya telah mengesahkan 11 RUU menjadi UU pada Masa Persidangan V. Kesebelas RUU yang telah disetujui menjadi UU yaitu RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dan RUU tentang Pemasyarakatan;
6. Sementara empat RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, antara lain: RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri audiensi/RDPU Komisi IV DPR RI dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THLTB-PPD). Berikut catatan audiensi tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI akan mendesak pemerintah untuk membuat skema yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan THLTB-PPD. Keberpihakan jangan hanya diberikan kepada guru saja, masih banyak tenaga honorer yang perlu diperhatikan salah satunya THL TBPPD. Jangan hanya mengenal narasi pengabdian tetapi lupa cara mensejahterakan;
2. Mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera mengangkat honorer THLTB-PPD menjadi tenaga P3K, karena penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam pembangunan ketahanan pangan. Keluhan para penyuluh yaitu kontrak kerja hingga intensif yang bermasalah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti rapat Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari DPRD Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang Membahas Anjloknya Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Berikut catatan audiensi antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sebelumnya telah menyampaikan kepada Kementerian Pertanian untuk meminta data luasan lahan sawit dan hasil produktivitas sawit di masing-masing wilayah. Menurutnya data tersebut akan menjadi rekomendasi dalam rapat selanjutnya bersama kementerian terkait guna menyelesaikan harga penjualan kelapa sawit yang anjlok;
2. Permasalahan harga jual terjadi karena efek domino yang terjadi seperti keputusan cabut ekspor yang kemudian dibuka kembali. Sehingga permasalahan ini perlu diselesaikan dengan mengajak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting dari rapat pripurna tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara resmi menyampaikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, pemerintah perlu diingatkan bahwa WTP bukanlah segalanya;
2. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pula penurunan inflasi. Pada 2021 angka inflasi tercatat 1,87 persen. Realisasi inflasi 2021 di bawah kisaran inflasi yang ditetapkan pemerintah sendiri sebesar 3 persen. Di satu sisi laju inflasi lebih rendah dari perkiraan;
3. DPR RI juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap;

1) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP); dan

2)  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kundapil) Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan agenda;

1. Monitoring dan evaluasi Bank sampah RW 05 BSI, berokasi di RW 05 Baranangsiang Indah, Bogor Timur.
2. Monitoring dan evaluasi KWT Mawar Melati, berlokasi di KWT Mawar Melati BSI, Bogor Timur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Pembentukan Anak Ranting Partai Gerindra Bogor Barat dan Evaluasi Program Aspirasi DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) tahun 2021 senilai Rp1,2 miliar. Dalam sambutannya beliau menyampaikan antara lain;

1. Bantuan melalui aspirasi Anggota DPR RI yang disalurkan kepada masyarakat oleh mitra kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan KKP untuk terus dikawal agar perlohen suara Partai Gerindra pada pemilu 2024 meningkat;
2. Bantuan yang telah diterima oleh kelompok atau CPCL harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan maupun dijual. Karena bantuan tersebut nantinya akan dimonitoring oleh petugas dinas terkait.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan nama-nama Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) terpilih periode tahun 2021-2022 sebagaimana hasil laporan dan pembahasan Komisi III DPR RI. Adapun nama-nama terpilih tersebut yaitu Calon Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati S.H., M.Hum. dan Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Dr. Cerah Bangun. S.H., M.H., serta Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H. dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.;
2. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU ini bertujuan agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa bertumbuh kembang secara baik. Pengesahan RUU KIA sebagai inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, usai sembilan fraksi di DPR telah menyampaikan pendapatnya terkait RUU KIA;
3. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan;
4. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Laporan tersebut secara ringkas disampaikan berdasarkan hasil pembahasan empat Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Badan Anggaran bersama pemerintah pada 31 Mei-27 Juni 2022;
5. Empat panja tersebut adalah (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2023; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2023; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2023; (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2023. Salah satu hasil dari pembahasan. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2023 adalah menjadikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai salah satu prioritas nasional dalam RAPBN TA 2023 guna perkuat ketahanan ekonomi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pembahasan Pemulihan Ekosistem terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pengelolaan Sampah dan limbah B3. Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Perlu ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah yang meliputi update data lahan terkontaminasi melalui identifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi Limbah B3;
2. Pengawasan kegiatan yang berpotensi menyebabkan lahan terkontaminasi Limbah B3; dan
3. Law enforcement terkait kegiatan yang menyebabkan lahan terkontaminasi Limbah B3;
4. Perlu membahas penyusunan strategi nasional pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat Limbah B3 melalui sinkronisasi program kerja dan pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemulihan dan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3 antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Indonesia. Berikut catatn penting dari RDPU tersebut, antara lain;

1. UU Cipta Kerja telah memberikan dampak yang sangat luas hingga berbagai sektor. Termasuk sektor kehutanan dan lingkungan. Kendati UU Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, UU sapu jagat ini memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup;
2. Komisi IV menaruh atensi pada keberlangsungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengusulkan revisi UU 5 Tahun 1990 yang sudah masuk prolegnas;
3. Ketua APKASI Bima Arya Sugiarto menyampaikan poin perubahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, diantaranya mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan, mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta hilangnya AMDAL sebagai gerbang terakhir penyelamatan lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pembahasan terkait Pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan di tahun 2023 di targetkan Rp5,4 triliun, naik 3,8 persen dari tahun 2022;
2. Realisasi PNBP di tahun 2021 mencapai Rp5,66 triliun dengan capaian 95,4 persen penerimaan PNBP berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dengan nilai Rp5,4 triliun. Perolehan penerimaan PNBP SDA ini berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar 45,7 persen, Dana Reboisasi (DR) sebesar 31,3 persen, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 21,3 persen, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar 1,7 persen. Tren penerimaan PNBP Fungsional LHK selama tahun 2017-2021 meningkat;
3. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian KLHK dalam tantangan penerimaan PNBP di tahun 2023 yaitu; Pertama, perlunya mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kedua, memproses penyelesaian potensi PNBP penggunaan kawasan hutan. Ketiga, menyusun roadmap penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan. Keempat, perlu melakukan perbaikan terhadap system di SI-PNBP. Kelima, perlunya evaluasi hasil hutan agar kedepannya lebih tertib penatausahaan pencatatan PNBP kehutanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Berikut catatn dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian terkait usulan anggaran untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui anggaran PEN Tahun 2022, sebesar Rp4.658.655.223.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya, Operasional vaksin, Pendataan Ternak, Bantuan Penggantian Ternak, serta Penanganan dan Pencegahan Penyebaran PMK;
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data secara rinci antara lain kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan data populasi ternak serta data peternak yang terdampak PMK per provinsi dan kabupaten/kota yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tema Penataan Lingkungan dan Penyediaan Kawasan untuk IKN (Ibu Kota Negara).

Berikut catatan penting dari FGD tersebut, antara lain:

1. Sesuai Visi Indonesia Tahun 2045, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya mencapai target Indonesia sebagai negara maju;
2. Fokus perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara akan dititikberatkan pada upaya mempertahankan dan merestorasi hutan dengan menggunakan pendekatan landscape yang terintegrasi. Bentang landscape berstruktur hutan di IKN dan wilayah sekitarnya akan dipertahankan dan direstorasi untuk menciptakan gaya hidup baru IKN yang berdampingan dengan alam.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Pelantikan Pimpinan Cabang Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Kota Bogor Masa Bakti 2021-2026. Dalam sambutannya pada cara tersebut beliau menyampaikan, antara lain;

1. Bahwa SATRIA adalah organisasi sayap Partai Gerindra yang menjaring masyarakat, yang hendak membantu sesama secara sukarela, terutama dalam penanggulangan bencana;
2. SATRIA artinya prajurit yang gagah berani. Maksudnya berani melawan yang salah dan berani membela yang benar. Jangan sampai terbalik menjadi berani membela yang salah dan berani membela yang bayar;
3. Peran SATRIA adalah sebagai sumber kader partai. Hingga saat ini, Satria menjadi organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya yang berjuang demi tegaknya Pancasila, UUD 1945, dan utuhnya NKRI;
4. SATRIA harus mengawal pemenangan Partai Gerindra dan memenangkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra menjadi Presiden 2024, serta bisa berperan dalam membantu penyelenggaraan negara yang jujur, berkualitas, berdaya guna dalam lingkup Pancasila dan UUD 1945.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan; KTD Garuda 01 penerima bantuan Domba Garut, dan KTD Silanja penerima bantuan Domba Ruminansia 25 ekor. Berikut catatan penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut;

1. Bantuan Pemerintah yang telah diterima oleh kelompok untuk dirawat dan dijaga serta dikembangkan agar bisa berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan penerima bantuan;
2. Bantuan dari Pemerintah jangan sampai dijual karena akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan; Anak Ranting Situgede, dan Penerima P2L KWT Tunas Mekar, Kelurahan Curug Mekar. Berikut catatan pada kegiatan kunjungan kerja tersebut;

1. Menata dan memperkuat hubungan silaturrahmi untuk terus bersama-sama bergerak, bekerja untuk memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo sebagai presiden pada Pileg dan Pilpres serentak tahun 2024;
2. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerjasama yang baik agar tujuan dan cita-cita kita dapat tercapai salah satunya dengan memperkuat tim di semua tingkatan dari DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting. Kita telah memasuki tahun politik seluruh partai politik telah bersiap-siap menghadapi tahun 2024, tak terkecuali Partai Gerindra;
3. Seluruh kader Partai Gerinda harus peka terhadap isu dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Tim kerja anggota dewan bersama-sama mengawal bantuan aspirasi yang telah disalurkan dan yang sedang diproses untuk direalisasikan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KKP, Dirjen PRL, Dirjen PSDKP, Dirjen Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kapala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs);
2. Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
3. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan di Kempinski Ballroom West Mall Lantai 11, Jakarta. Berikut catatan FGD tersebut;

1. Pemerintah sejak Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari, dan dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif;
2. Pada PP No 23/2021, Pasal 112 ayat (1), secara jelas mengatur tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten;
3. Penetapan KHDPK dilakukan dengan ketentuan: (a). tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan; (b). tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; dan (c). penutupan Hutannya bukan berupa Hutan primer.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Alumni SMAN 1 Cirebon yang dilaksanakan di Apita Resort Beber, Kuningan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membahas upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam rangka menjaga pasokan Sapi, khususnya menghadapi Idul Adha di Kabupaten Klaten. Berikut catatan kunjungan kerja spesifik tersebut;

1. Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan yang sangat cepat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan peternak, pedagang, dan masyarakat. Hewan ternak sapi yang suspek PMK di daerah itu terus bertambah. Hingga saat ini sapi suspek PMK mencapai 664 ekor. Sapi itu tersebar di 13 kecamatan dari 26 kecamatan di Klaten.
2. PMK perlu tindakan penanganan yang strategis sehingga tidak meluas. Jika tidak ditangani secara optimal, peternak kecil menjadi korban, apalagi ini sudah mendekati Idul Adha;
3. Terkait pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mi soun di Tulung, Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2015 ada rencana bantuan dari Denmark untuk mengatasi pencemaran terebut. Saat itu, Kedubes Denmark di Jakarta datang ke desa Daleman, kecamatan Tulung, menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mie soun dengan nilai Rp17 miliar;
4. Pada 2017 dimulai pembangunan IPAL dan pemasangan pipa instalasi biogas ke 600 rumah warga. Namun, pada 2019 berhenti dan mangkrak hingga saat ini. Bupati Klaten Sri Mulyani memohon kepada pimpinan Komisi IV DPR RI untuk membantu mengomunikasikan dengan Kedubes Denmark di Jakarta, agar pembangunan IPAL di Desa Daleman bisa segera dilanjutkan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Seminar Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berikut catatan penting seminar tersebut;

1. Dalam setiap melahirkan undang-undang segala hal ini memang perlu diperhatikan secara baik dan secara menyeluruh supaya kalau digugat di MK argumentasinya dalam mempertahankan undang-undang tersebut jelas adanya;
2. Dalam RUU tersebut juga diatur mengenai pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, dan perikanan, atau pertanian atau perkebunan sesuai dengan kewenanganya;
3. Hal lain yang juga penting dalam revisi undang-undang ini adalah pemanfaatan keanekaragaman ekosistem dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KKP Tahun 2023 sebesar Rp4.325.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10.429.421.837.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 secara optimal dan tepat sasaran di tengah-tengah ancaman resesi global, khususnya yang terkait dengan kegiatan prioritas dan bantuan masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, agar roda perekonomian sektor kelautan perikanan dapat cepat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi andalan bangsa Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar Rp2.140.256.240.000,- (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.182.089.382.000,- (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp8.322.345.622.000,- (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK serta BRGM untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dalam menghadapi musim kemarau pada bulan Agustus 2022 serta siklus El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. DPR RI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Realisasi belanja negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun atau 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 sebesar Rp1.743,64 triliun;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menjadi RUU usulan DPR RI;
3. Laporan Komisi II DPR RI mengenai pembahasan usulan tiga nama calon anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027. Rapat Paripurna DPR RI menetapkan dan menyetujui ketiga orang calon anggota DKPP usul DPR RI yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah;
4. DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen;
5. Empat Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI di lantik dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Keempatnya adalah Bahtra menggantikan Khairul Saleh dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sulawesi Tenggara, Difriadi menggantikan Muhammad Nur dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Kalimantan Selatan II, Riswan Tony menggantikan Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar Dapil Lampung II, dan Ravindra Airlangga menggantikan M. Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat V.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/ 2022 dan B.301/M.PPN/D.8/ PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,- (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI menyutujui usulan realokasi anggaran Kementan Tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,- (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Dirjen PKH;
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran Tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4.415.730.025.000,-(empat triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), yang diantaranya akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Pengurus Ranting Bogor Selatan dalam rangka konsulidasi internal Pengurus Ranting Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan pentingnya mempererat hubungan pengurus ranting Partai Gerindra Bogor Selatan untuk mengangkat perolehan suara partai tahun 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Pensiunan Litbang Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di jalan Kumbang No.29 Bogor. Pada pertemuan tersebut beliau berpesan agar silaturahmi dan halal bihalal pensiunan Litbang Pertanian dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar pensiunan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri langsung Pelantinan dan Rakernas DPP Pemuda Tani Indonesia Periode: 2021-2026 yang bertempat di Hotel Leuweung Geledegan Ecolodge, Bogor.

Berikut catatan penting pada acara tersebut;

1. Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa regenerasi petani harus dilaksanakan mengingat jumlah petani yang memasuki usia non produktif alias “kolotnial”. Saat ini ada 33,4 juta petani di Indonesia. 30,7 juta usia TUA dan 2,7 juta petani usia MUDA/MILENIAL.
2. Menteri Pertanian RI, Prof. DR. Syahrul Yasin Limpo mengajak Pemuda Tani Indonesia untuk terjun langsung memajukan pertanian Indonesia, karena peluang ekonomi nya sangat besar.
3. Pemuda Tani terjun langsung menjadi petani dengan inovasi sebagai motor penggerak pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Acara Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan pensiunan BSP Kementerian Pertanian RI. Pada pertemuan tersebut beliau menyampikan beberapa hal;

1. Sektor pertanian memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia serta terbukti tangguh dan resilien di masa pandemi Covid-19. Di saat sektor lain ekspornya mengalami penurunan dan pertumbuhan minus, hanya sektor pertanian yang mengalami peningkatan bahkan surplus;
2. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sektor pertanian agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar pelatihan manajemen agrobisnis untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan KLHK dan BRGM mengenai Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan KLHK serta BRGM mengenai usulan tambahan Pagu Anggaran Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar Rp2.140.256.240.000,00 (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana alokasi anggaran yang semula sebesar, Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar, Rp8.322.345.622.000,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani;
3. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran Automatic Adjustment tahap I sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Automatic Adjustment Tahap II sebesar Rp490.932.278.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/ 2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan anggota komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya yang menyangkut dengan Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menuju masa endemi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, serta isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian LHK mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/ 2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan acara Silaturahmi dan Peresmian Rumah Aspirasi Pak Dodi Muljawan, S.H. M.Pd. Figur Bogor Barat. Rumah aspirasi merupakan kantor sekretariat anggota DPRD di daerah pemilihannya. Dengan adanya rumah aspirasi anggota DPR RI/DPRD dimanfaatkan untuk menampung, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di dapilnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dengan membagikan sembako di beberapa tempat di kota Bogor, antar lain;

1. KWT Asri GWKP penerima aspirasi P2L / Perkarangan Pangan Lesatari 2021.

     Lokasi: Bogor Barat

2. KTD Mitra Jaya penerima bantuan aspirasi Dirjen Hortikultura 1 unit motor roda 3.

     Lokasi: Sukadamai, Tanah Sereal.

3. Anak Ranting dan Warga.

     Lokasi: Sukaresmi, Tanah Sereal.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Upacara Pembukaan Diklat Anggota DPRD Angkatan ke-I Tahun 2022 di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor.

Para caleg DPRD Partai Gerindra harus dibekali dengan substansi-substansi yang cukup tentang politik. Dengan demikian, maka para caleg dapat memahami secara seksama tugasnya nanti ketika menjadi anggota DPRD. Diklat yang dilakukan partai diperlukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas kader, khususnya para caleg. Diklat memudahkan caleg bekerja jika terpilih sebagai rakil rakyat. Partai Gerindra menyiapkan dan membekali kadernya sebelum terjun langsung pada kancah pileg.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan silaturahmi dalam ragka kunjungan kerja di daerah pemilihan Kota Bogor dengan membagikan sembako kepada KTD (Kelompok Tani Dewasa) di kelurahan Rancamaya, kecamatan Bogor Selatan, kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan silaturahmi ke Harjasari figur Rika dalam ragka pengukuhan anak ranting Partai Gerindra Bogor Selatan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, serta isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data/laporan Evaluasi kegiatan pengembangan Food Estate.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
4. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023, sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturrahmi Pengurus dan Anggota HKTI yang dialksanakan di kediaman Ketum HKTI, Jl. Jatipadang Poncol No. 19 Pasarminggu, Jakarta Selatan. Berikut yang beliau sampaikan pada cara tersebut, antara lain;

1. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani. Organisasi ini hadir sebagai wadah untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi perempuan tani dalam peran serta dan tanggung jawabnya, demi terciptanya pertanian yang tangguh dan masyarakat yang sejahtera;
2. HKTI juga turut serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dengan sinergitas yang baik seluruh pihak dapat mengembangkan pertanian, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang akan dikelola melalui manajemen professional berbasis agribisnis;
3. Hal itu dapat dimulai dari pembangunan hulu subsistem budidaya, hingga hilir pertanian dengan didukung berbagai unsur penunjang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan untuk menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan surat Pimpinan Komisi III kepada Ketua DPR RI Nomor B 41 tanggal 18 Mei 2022 perihal perpanjangan pembahasan RUU maka rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 23 Mei 2022 memutuskan untuk memberi perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 yang akan datang;
3. Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana ini dilakukan lantaran tidak tercapainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Pada raker tersebut disampaikan beberapa pandangan dan masukkan Fraksi Partai Gerindra, antara lain;

1. Melihat perbandingan Pagu Indikatif Belanja KKP tahun 2022 sebesar Rp. 6,115 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6,104 triliun, artinya terjadi pengurangan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Dengan pagu anggaran tersebut, Fraksi Partai Gerindra meragukan kemampuan KKP untuk mencapai sasaran dan target program Tahun Anggaran 2023, diantaranya: menstabilkan dan meningkatkan Nilai Tukar Nelayan/NTN pada kisaran 106-107. Fraksi Partai Gerindra mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp. 2,15 Trliun sehingga secara keseluruhan menjadi Rp. 8,254 Triliun yang kami anggap wajar dan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional paska pandemi Covid-19.
2. Dalam Usulan Rencana Kerja DJPT TA 2023, Fraksi Partai Gerindra belum melihat adanya usulan rencana kerja berupa bantuan kapal berukuran kecil (dibawah 5 GT), sementara dalam beberapa Raker dan RDP sebelumnya telah disampaikan berulangkali terkait kapal berukuran kecil yang banyak dibutuhkan oleh nelayan kecil.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri langsung rapat intern Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan rapat intern tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra akan merotasi Anggota DPR RI pada tiap-tiap AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yaitu Komisi, Banggar, Baleg, Bamus, dan BURT.
2. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra harus rajin turun ke Dapil untuk mensosialisasikan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra 2024.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri kegiatan Pendidikan Politik bagi seluruh Pengurus Pusat PIRA (Perempuan Indonesia Raya) dengan tema “PIRA BERJUANG UNTUK KEMENANGAN GERINDRA DI PEMILU 2024”. Berikut catatan penting kegiatan tersebut;

1. Pemilu di Indonesia dipandang juga sebagai wahana pendidikan politik yang dapat dipakai sebagai indikator sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat di bidang politik. Pendidikan politik yang dimaksudkan meliputi sedikit banyaknya informasi masalah-masalah kenegaraan yang diterima masyarakat;
2. Bagaimana sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta strategi menggiring masyarakat untuk bergabung dengan Partai Gerindra;
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau bergabung dengan Partai Gerindra perlu dipelajari oleh para kader PIRA;
4. Stigma politik sebagai sesuatu yang kotor yang bersifat polusi, penuh pertentangan dan sebagainya itu, makin lama makin terhapus dan tumbuh pengertian yang wajar dan sehat tentang politik di masyarakat;
5. Peningkatan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain peningkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar dan terencana.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen PDSPKP, dan Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sebagai juru bicara, berikut beberapa hal yang disampaikan;

1. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Realisasi PNBP tahun 2022 yang mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berdasarkan data per 23 Mei 2022 Realisasi PNBP KKP telah mencapai Rp. 657,09 miliar atau 34,56 Persen dari target. Akan tetapi Fraksi Partai Gerindra juga meminta agar KKP tidak sekedar mengejar target realisasi PNBP tetapi bagaimana hasil PNBP bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk program penanggungan pasca Covid-19 yang berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan kecil diseluruh Pelosok Tanah air;
2. Fraksi Partai Gerindra meminta perlu adanya parent stock/indukan di Unit Pembenihan Rakyat yang merata di sentra budidaya ikan, terutama jenis-jenis herbivore fish (seperti a.l: gurami, nila, bandeng, dan ombro) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pakan impor;
3. Fraksi Partai Gerindra meminta Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pengadaan dan kualitas sarana bioflok yang bahan materialnya sangat rentan terhadap cuaca dan mudah roboh jika diterpa hujan ataupun angin seperti yang terjadi di Desa Nagran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Kejadian seperti ini juga mungkin terjadi di beberapa lokasi pengadaan bioflok yang baru beberapa hari selesai dibangun kemudian roboh karena kualitas materialnya tidak baik.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri secara fisik Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting pada rapat paripurna tersebut;

1. Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR lewat juru bicaranya Anggota DPR RI Sri Meliyana menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun 2023 di kisaran 5,3-5,9 persen dinilai terlalu berlebihan. Dengan kata lain, angka tersebut mencerminkan percaya diri yang berlebihan pula. Padahal, pemerintah harusnya bercermin dulu pada capaian angka pertumbuhan tahun lalu;
2. Menurut catatan BPS, pada kuartal I-2019 ekonomi terkontraksi -0,52 persen (qtq), kuartal I-2020 terkontraksi -2,41 persen (qtq), kuartal I-2021 terkontraksi -0,94 perseb (qtq), dan kuartal I-2022 terkontraksi -0,96 persen;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) bahwa RUU ini menghasilkan 19 angka perubahan, perubahan penjelasan umum, lampiran I, dan lampiran II. Adapun rincian dari perubahan tersebut yaitu pertama perubahan penjelasan pasal 5 huruf G, yang mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan. Kedua, perubahan pasal 9 mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. Ketiga, penambahan bagian ketujuh dalam bab IV UU P3. Empat, penambahan pasal 42A mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ). Berikut catatan dan masukan dari audiensi tersebut;

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Akan tetapi, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi;
2. Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting terkait Raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri;
2. Komisi IV DPR RI mewajibkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia;
3. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) ikut menghadiri langsung acara diskusi MPI (Majulah Perempuan Indonesia) dengan tema “Mengokohkan Solidaritas Gerakan Perempuan untuk Mengawal Agenda Penguatan Keterwakilan Perempuan”. Berikut catatan dari diskusi tersebut;

1. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat;
2. Berdasarkan data KPU hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI;
3. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ). Berikut catatan dan masukan dari audiensi tersebut;

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Akan tetapi, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi;
2. Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Halal bi halal Fraksi Partai Gerindra dan Rapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi Desmond J. Mahesa, Jl. Komplek Depag Ciwaru Blok B9 Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Acara tersebut dihadiri pimpinan Gerindra diantaranya Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan sebagian besar anggota DPR RI. Berikut catatan pada halal bi halal tersebut;

1. Seluruh kader Gerindra akan bersatu dan berjuang untuk mendukung bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuju presiden 2024;
2. Tidak hanya menjadi keinginan kader Gerindra melainkan juga masyarakat Indonesia secara umum ingin Prabowo memimpin bangsa ini;
3. Sosok Prabowo Subianto menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan publik melihat trend kecenderungan publik menginginkan sosok figur yang mampu melakukan tenun kebangsaan.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) hadir secara langsung pada acara Bimbingan Teknis bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, dengan tema "Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Wilayah Koordinasi Polbangtan Bogor, Provinsi Jawa Barat" bertempat di Kota Bogor. Pada acara bimtek tersebut beliau menyamapikan;

1. Penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian, yang artinya penyuluh pertanian adalah garda terdepan dalam pembangunan pertanian, dimana kinerja penyuluh harus betul betul tajam dan keras untuk dirasakan oleh petani;
2. Kegiatan Bimtek ini adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI dalam upaya peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, serta regenerasi petani, diharapkan peserta menjadi petani dan penyuluh pertanian yang siap kerja di lapangan salah satunya dengan mengadopsi inovasi pertanian yang sudah ada untuk membantu peningkatan produksi pertanian sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri langsung Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan RI "Peningkatan Kualitas dan Mutu Komoditas Pertanian Mewujudkan Merdeka Ekspor". Pada kegiatan tersebut beliau menyampaikan;

1. Bangsa dan negara harus memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan multi dimensi yang meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan ini, ekspor memiliki peran penting untuk meningkatkan ketahanan pangan;
2. Program Gratieks merupakan gerakan bersama antar pemangku kepentingan agribisnis untuk meningkatkan ekspor pertanian tiga kali lipat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kepada petani, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1.   Rapat Paripurna DPR RI mendengarkan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah catatan penting terkait isu terkini dan RAPBN 2023;
2. Menkeu turut mengapresiasi kolaborasi dengan DPR dan pihak terkait lainnya yang berhasil dalam mengelola pandemi yang begitu sulit. Apresiasi tersebut dalam rangka menghadapi perubahan risiko global yang harus menjadi fokus perhatian untuk dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif;
3. Ada dua tantangan besar lain yang perlu terus diwaspadai dan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri secara fisik Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Pada rapat intern Komisi IV DPR RI membahas rencana kerja dan kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan dari rapat intern tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menilai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut, mengingat penyebarannya yang sangat mudah dan cepat;
2. Komisi IV DPR RI menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melakukan penangkapan terhadap puluhan petani sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Tindakan ini dinilai memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun dan tak kunjung selesai

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan antara lain;

1. DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional;
2. Kegiatan diplomasi parlemen ini antara lain pertemuan GOPAC Executive Committee di Doha, Qatar yang akan dilakukan pada 25-26 Mei 2022, Sidang The 13th AIPA Caucus pada 7 Juni 2022, Pertemuan ke-4 Asia-Europe Political Forum (AEPF) di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022, Sidang The Eight IPU Global Conference of Young Parlementarians di Mesir pada 15-26 Juni 2022, dan Sidang Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development di New York pada 10-14 Juli 2022;
3. DPR RI bersama pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah. Tahun Anggaran 2023 ini direncanakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali maksimum 3 persen dari PDB;
4. DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penuntasan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. Dalam pembentukan Undang-Undang melalui berbagai pembahasan, semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022;

1. DPR RI selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah melakukan sejumlah pertemuan internasional dan menyelenggarakan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 untuk perkuat diplomasi parlemen Indonesia dengan negara lain. IPU ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022, dihadiri oleh 121 negara anggota;
2. DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, DPR RI telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan melakukan pengambilan keputusan terhadap tiga RUU sebagai usul inisiatif DPR RI;
3. Pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi IV DPR RI Menerima Audiensi dari Serikat Karyawan Perum Perhutani secara virtual melalui zoom meeting. Berikut catatn dari RDPU tersebut;

1. Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Serikat Karyawan Perum Perhutani terkait adanya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK KLHK) 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 mengenai pengambilalihan hutan negara seluas satu juta hektar yang dikelola Perhutani. Dalam audiensi ini, Komisi IV DPR RI kecewa terhadap Serikat Karyawan Perum Perhutani yang bersikap tidak mewakili karyawan dan Komisi IV tetap konsisten menolak surat keputusan Kementerian LHK 287;
2. Serikat Karyawan Perum Perhutani yang dianggap tidak mencerminkan spirit dan mendalami dampak yang dialami oleh para karyawan yang ditimbulkan dengan terbitnya SK Kementerian LHK 287.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual melalui zoom meeting. Berikut catatan penting dari rapat paripurna tersebut;

1. Lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P tahun 2022 tanggal 30 maret 2022 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024, Siti Nurizka Puteri Jaya resmi menjadi Anggota DPR RI sekaligus menggantikan rekan satu partainya, Reni Astuti dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025. Ketujuh nama tersebut adalah Arya Sandiyudha, Dony Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulin, Samrotun Nadjah Ismail, dan Syawaludin;
3. Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari yakni pada tanggal 28-29 Maret 2022, dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi I DPR RI berhasil menetapkan tujuh nama, ditambah ketiga nama cadangan;
4. Dengan memperhatikan tata tertib pasal 92 ayat 3 bahwa BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan besaran kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2023 yang hanya 0,33 persen dari APBN tahun 2022, yaitu Rp2.714,2 triliun ini dapat segera disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
5. Persetujuan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rapat Paripurna DPR RI mendapatkan apresiasi dari elemen dan organisasi perempuan. Sesaat setelah palu sidang diketuk oleh Ketua DPR RI sebagai penanda RUU TPKS telah disetujui, Ruang Rapat Paripurna DPR RI riuh dengan tepuk tangan dan sorak sorai membahana;
6. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 sepakat menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah menjadi usul inisiatif DPR.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI secara virtual melalui zoom meeting. Berikut kesimpulan rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaranKementerian Pertanian TA 2022;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerjaKementerian Pertanian tahun 2023 dan meminta agar rencana yangdisusun fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambahdan daya saing produk pertanian, dengan memperhatikan komoditasandalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah.Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaranKementan tahun 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk memperbaikikinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat sertamemperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan;
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri lanjutan RDP tanggal 6 April 2022. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I KLHK serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023, yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK serta BRGM untuk meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK segera melakukan penetapan seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A dan II B) secara definitif, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan penetapan pejabat pengganti bagi pejabat yang memasuki masa purna tugas dan jabatan yang belum terisi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir menjadi jubir pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Berikut tanggapan dan masukan dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK untuk mengadakan program pendampingan terhadap masyarakat terkait pengolahan limbah dan program bang sampah di setiap Kota/Kabupaten yang belum ada alat pengolahan limbah. Dan dapat ditingkatkan pada tahun 2023;
2. BRGM telah membuat proyeksi kehilangan mangrove pada tahun 2024 dan 2030, dengan skenario net deforestasi tahun 2024 seluas 51.273 hektar dan tahun 2030 seluas 128.180 hektar. Partai Gerindra meminta penjelasan BRGM dan KLHK terkait upaya perlindungan dan pengaturan seperti apa yang akan dilakukan sehingga potensi kehilangan mangrove tersebut dapat dihindari;
3. Fraksi Partai Gerindra meminta perlu ada edukasi mengenai potensi kawasan hutan mangrove sebagai tujuan wisata agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan melalui program bimbingan teknis diharapkan masyarakat semakin teredukasi dan berpartisipasi;
4. Fraksi Partai Gerindra meminta agar penanganan konflik antara satwa liar dengan manusia ditingkatkan. Demikian pula dengan penanganan perburuan satwaliar dilindungi yang disinyalir makin meningkat. Baik mulai dari pengawasan, patroli rutin, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk jumlah personil dilapangan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting rapat teresebut, antara lain;

1. Terkait potensi daerah penghasil garam, dalam hal ini KKP belum mampu mekasimalkan potensi garam rakyat untuk keperluan kesehatan dan kecantikan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat petambak garam;
2. Perlu dukungan KKP untuk perlindungan, budidaya, dan konservasi ikan hias yang disebut ikan soro (kancra) yang saat ini sudah mulai punah dan hanya beberapa orang yang mengetahui, sehingga perlu juga edukasi untuk para milenial pembudidaya ikan hias;
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan secara serius memperjuangkan alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2023 sebesar Rp15 triliun kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan mengedepankan potensi kelautan perikanan, khususnya laut sebagai poros maritim dunia sebagaimana visi besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting rapat teresebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai program kerja dan anggaran tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yan tidak berjalan sesuai target, untuk dibahas pada rapat selanjutnya;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rancangan pagu anggaran dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI;
5. Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum BULOG diberikan kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) ikut menghadiri acara “Damai Indonesiaku” TV One dengan tema “Ramadhan Bulan Taubat” di Masjid Al-Ikhlas, Komplek BSI (Baranangsiang Indah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Bimtek Sosialisasi “Teknologi Prasarana dan Sarana Pertanian Untuk Pertanian Modern 4.0” Program Kegiatan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI melalui Zoom Meeting. Berikut catatan terkait bimtek tersebut;

1. Inovasi dan pengembangan teknologi harus terus menerus untuk dikembangkan, dan peserta bimtek jangan alergi terhadap perkembangan teknologi pertanian, karena dengan teknologi pertanian kita bisa bertahan untuk kedaulatan pangan, energi, dan air;
2. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan (ekstensifikasi) sulit diterapkan di Indonesia, di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian semakin meluas;
3. Aanya peran teknologi pertanian maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) memberikan santunan anak yatim dan pembagian sembako dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1443 H. Hal tersebut dimaksudkan untuk berbagi kepada anak yatim dan warga yang membutuhkan di saat melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci ramadhan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Bimtek Sosialisasi “Teknologi Prasarana dan Sarana Pertanian Untuk Pertanian Modern 4.0” Program Kegiatan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI melalui Zoom Meeting. Berikut catatan terkait bimtek tersebut;

1. Sektor pertanian merupakan kunci dalam penciptaan tenaga kerja.
   Namun permasalahan yang dihadapi dari sisi tenaga kerja adalah sebagian besar petani yang ada saat ini adalah petani konvensional yang berusia relatif lanjut;
2. Petani milenial merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Milenial tidak hanya sebutan untuk mereka yang berusia muda, tetapi juga mereka yang memiliki semangat perubahan yang besar dalam menghadapi era industri 4.0;
3. Pengelolaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat melibatkan kaum muda untuk terjun di bidang pertanian untuk mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang. Pada kesempatan tersebut DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan usulan agar Bulog harusnya bisa berinovasi dengan memproduksi makanan siap saji, padahal kemampuan Bulog cukup besar untuk melakukan terobosan tersebut, dan Bulog dapat bekerjasama dengan Litbang Pertanian ataupun mengandeng pihak swasta. Berikut catatan penting Kunker Spesifik Anggota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah;

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang, guna memantau ketersediaan bahan pangan dan harga komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti.
2. Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga meninjau salah satu pasar di Kota Semarang yang situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai dan sesak. Semua stok aman, kebutuhan-kebutuhan lain juga relatif cukup. Pasarnya juga tidak terlalu sesak, relatif landai. Hanya saja problemnya daya beli masyarakatnya yang harus didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan saat ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum) Anggota Komisi IV DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Berikut beberapa catatan penting RDPU tersebut;

1. Kelangkaan minyak goreng yang telah melanda Indonesia sejak awal 2022 lalu salah satunya diakibatkan regulasi yang belum dikaji secara matang oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, kebijakan yang plin-plan ini menyebabkan kelangkaan dan distribusi minyak goreng yang macet;
2. Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar;
3. Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengesahkan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2022-2027 yaitu Isma Yatun dan Haerul Saleh. Sebelumnya, dua nama terpilih tersebut telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI;
2. Sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menyampaikan laporan Komisi XI DPR RI tentang hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota BPK RI. Dijelaskan bahwa proses seleksi calon anggota BPK RI dimulai sejak masa pendaftaran pada 29 November-8 Desember 2021 dengan jumlah pendaftar sebanyak 16 orang. Hingga pada tanggal 17-18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan terhadap 13 orang, lantaran 3 orang yang mengundurkan diri;
3. Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah memutuskan untuk menyetujui laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI;
4. Komisi I DPR RI sebelumnya telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 3 Februari 2022 untuk membahas persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan RDPU dengan Ketua Akar Bhumi Indonesia Prov. Kepulauan Riau dan Ketua WALHI Prov. Riau.

Pada RDPU tersebut DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan;

1. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem baik di laut dan darat yang kita lihat saat ini bukan saja terjadi Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, namun hal tersebut juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia;
2. Keperihatinan juga terjadi di pelabuhan Kejawanan Cirebon yang mana tanah tersebut merupakan wakaf pemberian dari almarhum ayah beliau. Saat ini kondisi pelabuhan tersebut memperihatinkan dan terjadi pendangkalan. Pelabuhan tersebut perlu direvitalisasi oleh pemerintah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir fisik pada Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya laporan dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilaksanakannya Rapat Kerja ini;
2. Komisi IV DPR meminta KLHK segera menyelesaikan permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik yang disampaikan dalam kesempatan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI maupun kesempatan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menyampaikan laporan secara tertulis dan periodik atas seluruh tindak lanjut permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang dimaksud;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan hutan.

Pertemuan dan Silaturrahmi dengan Pengurus PIRA (Perempuan Indonesia Raya) Dalam rangka konsulidasi dan mempererat ikatan PIRA DPR RI.

Pertemuan dan Silaturrahmi dengan Pensiunan ASN Kementerian Pertanian RI tersebut untuk memperkuat iktan silaturahmi antar mantan pejabat dan pegawai paripurna di Kemneterian Pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Acara Penutupan Diklat GERINDRA Masa Depan (GMD) Angkatan ke-12 di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor. Berikut catatan penting pada acara tersebut;

1. Partai Gerindra akan terus melaksanakan pendidikan politik melalui pendidikan dan pelaihan GERINDRA Masa Depan (GMD) untuk kaderisasi agar memperkuat dan menciptakan kader yang berkualitas, serta mendesain agar kader tetap tunduk padatertib politik yang diatur oleh partai;
2. Pada urusan eksternal, Partai Gerindra memanfaatkan momentum pendidikan politik sebagai motif untuk melakukansosialisasi arah perjuangan Partai Gerindra di masyarakat;
3. Salah satu fungsi utama partai politik adalah pendidikan politik. Pada Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimtek Cianjur Berdaulat Dengan Tanaman Lokal Unggulan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikutura Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Cianjur mempunyai komoditas unggulan yakni padi, teh dan kopi. Selain itu sejumlah budidaya tanaman komoditas perkebunan seperti cengkeh, pala, dan kelapa tergolong sebagai komoditas unggulan secara nasional;
2. Padi, teh dan kopi sebagai komoditi unggulan seharusnya mampu mensejahterakan para petani di kabupaten Cianjur dengan bimbingan ini petani Cianjur juga diharapkan mampu meningkatkan kemapuan dan kapasitas diri;
3. Secara umum persoalan petani, saat panen dan pasca panen yaitu pemasaran. Hilirisasi produksi pertanian sangat penting mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemasaran produk pertanian harus mendapat dukungan pemerintah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia melalui Zoom Meeting. Berikut catatan Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Perempuan Politik Indonesia tersebut, antara lain;

1. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) melaksanakan Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Periode 2021-2026 dan Rapat Kerja dengan mengusung tema “Satukan Tekad Mencapai Visi, Misi dan Tujuan KPPI sebagai Pelopor Gerakan Politik Perempuan Menuju Indonesia Maju, Adil dan Bermartabat”
2. Representasi perempuan di DPR RI masih sekitar 20,9% sehingga perlu kerja keras baik KPPRI maupun KPPI agar mampu meningkatkan representasi perempuan dengan kuota minimal 30% di DPR RI sehingga mampu merepresentasikan kepentingan politik perempuan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Seminar Nasional Transformasi Digital Mendukung Inovasi Kehutanan 4.0 Untuk Ekonomi Hijau dan Penyelamatan Bumi. Berikut catatan penting seminar tersebut;

1. Teknologi digital telah membawa umat manusia dalam lompatan yang jauh ke depan di bidang komunikasi dan informasi, yang berdampak pada hampir semua aspek kehidupan dalam era Industri 4.0;
2. Pemerintahan digital (digital government) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan dan kawasan hutan dengan seluruh potensi sumber daya alamnya, manusia dan segenap aset di dalamnya, dengan tujuan mengurangi kerusakan hutan dan ekosistemnya yang berdampak pada penyelamatan bumi, berkelanjutan produksi dan konsumsi yang bersumber dari hutan maupun usaha kehutanan;
3. Langkah maju dari sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya, tegas dengan keluarnya Keputusan Menteri LHK No. 98 tahun 2022 tentang FOLU Net Sink 2030, sebagai tindak lanjut Perpres No. 98 tahun 2021. Selain itu, dokumen NDC yang telah diupdate (updated NDC) dan dokumen LTS – LCCR 2050 yang kita miliki tengah dijalankan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan menjadi jubir Fraksi Partai Gerindra pada rapat tersebut. Berikut tanggapan, saran dan, masukan raker. Antara lain;

1. Ketersediaan stok dan stabilitas harga ikan di pasaran menjelang Ramadhan dan Idul Fitri;
2. Kelangkaan bahan bakar solar bagi nelayan untuk melaut dan terjadi dibeberapa daerah untuk mendapat solar, misalnya nelayan di daerah Sinjai, Polewali Mandar dan Lampung yang beberapa hari ini dikabarkan tidak melaut akibat kelangkaan solar;
3. meminta kepada Ditjen Perikanan Budidaya untuk melakukan penelitian terhadap fenomena kematian ikan secara massal yang terjadi hampir setiap tahun pada tempat budidaya ikan di beberapa waduk, seperti di perairan Waduk Cirata Cianjur, Jatiluhur Puwakarta, Singkarak Sumatera Barat, dan beberapa waduk lainnya di Indonesia;
4. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu yang dinakhodai oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) adalah inkonstitusional atau membangkang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91 Tahun 2021. Fraksi Gerindra menilai rencana zonasi tersebut sebagai perampasan ruang bagi nelayan, karena nelayan kita tidak mampu bersaing dengan Kapal-kapal besar.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut beberapa catatan penting dalam raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar eskpor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat tata kelola pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan panjang.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkanproduksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak gorengsekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan GerakanNasional Kelapa.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerapkanmekanisme importasi larangan terbatas (LARTAS) untuk komoditaskedelai, gandum, dan jagung.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi IV DPR RI dengan Penggiat Koro Pedang, Ketua Umum Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia. Berikut catatan penting RDPU tersebut;

1. Perlu dukungan DPR RI kepada Penggiat Koro Pedang menjadi alernatif bahan pembuatan tempe dan tahu dengan menggiatkan petani kita untuk menanam kacang koro;
2. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia meminta bantuan DPR RI memperjuangkan agar harga pakan ternak tetap stabil dan tidak naik dengan memberikan subsidi harga pakan;
3. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia menyampaikan kepada DPR RI agar bahan baku kedelai dapat menggunakan kedelai lokal dengan memperluas lahan sentra kedelai.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi IV DPR RI dengan Ketua Himpunan Mitra Produksi Organik, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), dan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Berikut catatan RDPU tersebut;

1. Subsidi pupuk tidak diberikan kepada produsen pupuk organik, karena pupuk organik bahannya sudah ada pada petani dengan bantuan program UPPO;
2. Kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton sampai 26,18 juta ton. Akan tetapi, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran berkisar Rp 25 triliun s.d. Rp 32 triliun dengan alokasi pupuk 8,87 juta ton s.d. 9,55 juta ton, atau kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37-42%.
3. Memberikan penentuan harga oleh produsen pupuk organik untuk dijual di pasaran dengan harga bersaing.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimtek Budidaya Dan Hilirisasi Produk Hasil Tanaman Pangan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikutura Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2022 ini memfokus program yang menggairahkan peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas pangan lokal, seperti ubi jalar, talas, ataupun padi lokal;
2. Cara bertindak pembangunan pertanian salah satunya pengembangan diversifikasi pangan lokal. Komoditi pangan lokal Indonesia harus digenjot memasuki pasar-pasar konsumsi internasional. Oleh karenanya, pangan lokal harus dipersiapkan dan diperkenalkan dengan baik sehingga mampu menggaet perhatian pasar ekspor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Acara Silaturrahmi Pengurus Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA), berikut catatandari kegaiatan tersebut;

1. Separuh dari lebih 270 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Maka, rayanya Indonesia, juga ditentukan oleh andil para perempuan negeri ini;
2. Perjalanan menuju bangsa yang berhasil, besar dan bermartabat, separuhnya terwujud lewat peran perempuan. Partai Gerindra sadar betul akan fakta ini. Perempuan Indonesia adalah potensi. Mereka pasti mampu berperan strategis di tengah segala kondisi masyarakat;
3. Perempuan Indonesia Raya harus ikut andil dalam pembangunan bangsa Indonesia mulai dari ekonomi kerakyatan, pendidikan, budaya, dan kesehatan dalam rangka kemandirian bangsa. Jangan pernah ragu berpartisipasi dan aktif dalam membangun bangsa kita untuk Indonesia yang lebih baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Sosialisasi Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting dari kegiatan tersebut;

1. Pemerintah dan Komisi IV DPR RI dalam beberapa tahun terakhir mendorong penggunaan pupuk organik. Bahkan menjadi bagian pupuk yang mendapat subsidi dari pemerintah. Diharapkan aplikasi pupuk organik akan mengembalikan unsur hara tanah yang mulai rusak;
2. Selain memberikan subsidi pupuk organik, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Komponen UPPO terdiri dari, rumah kompos dan dilengkapi bak fermentasi, kandang komunal, ternak sapi/kerbau sebanyak 9 ekor sapi terdiri 2 jantan dan 7 betina, alat pengolah pupuk organik (APPO) dan kendaraan roda 3.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar berbangsa dan Bernagara di Hotel Salak, Bogor.

Pada pemaparan nya Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan bahwa Empat pilar yang dimaksud ialah bagaimana kita paham dengan Pancasila, paham dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, paham dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan paham terhadap Bhinneka Tunggal Ika, empat pilar ini adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan bersatu.

Isi dari Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikutura Kementerian Pertanian RI melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pengembangan Hortikultura. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Bimtek Hortikultura kepada masyarakat diharapkan menjadi penggerak ekonomi dimasyarakat dalam suasana pandemi pada saat ini dan juga untuk membantu perbaikan ekonomi petani;
2. Bimtek ini juga untuk meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan persentase kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani;
3. Pentingnya mendiseminasikan inovasi teknologi hortikultura ke petani agar petani maju dan tidak lagi menggarap pertanian denagn cara konvensional. Teknologi yang diberikan juga harus teknologi tepat guna yang sederhana dan lagsung dapat dimanfaatkan oleh petani.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri secara fisik Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Pada rapat intern Komisi IV DPR RI membahas rencana kerja dan kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.

Anggota Komisi IV berencana melaksanakan rapak kerja (raker), RDP, dan RDPU dengan mengundang seluruh mitra kerja untuk membicarakan terkait stok pangan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri diikuti dengan pemantauan harga kebutuhan pokok masyarakat serta membahas isu faktual terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Minyak goreng merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat terutama para ibu rumah tangga. Kelangkaan minyak goreng yang diduga ditahan para pengusaha pengolah minyak sawit menimbulkan kepanikan sehingga berdampak pada perilaku indivisuaisme di masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikutura Kementerian Pertanian RI melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Pengembangan Hortikultura. Berikut catatan penting pada bimtek tersebut;

1. Bimtek Hortikultura kepada masyarakat diharapkan menjadi penggerak ekonomi dimasyarakat dalam suasana pandemi pada saat ini dan juga untuk membantu perbaikan ekonomi petani;
2. Bimtek ini juga untuk meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan persentase kemiskinan melalui peningkatan kemampuan petani;
3. Penitngnya mendiseminasikan inovasi teknologi hortikultura ke petani agar petani maju dan tidak lagi menggarap pertanian denagn cara konvensional. Teknologi yang diberikan juga harus teknologi tepat guna yang sederhana dan lagsung dapat dimanfaatkan oleh petani.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual (Zoom Meeting).

Dalam pidatonya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan antara lain;

1. Sejak Masa Persidangan I tahun 2019-2020 hingga dibukanya Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ini, dalam fungsi legislasi melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR RI telah menyelesaikan sebanyak 31 Undang-Undang. 
2. RUU yang telah diselesaikan adalah, Komisi I telah menyelesaikan 2 RUU, Komisi II menyelesaikan 8 RUU, Komisi III menyelesaikan 3 RUU, Komisi V menyelesaikan 1 RUU, Komisi VI menyelesaikan 3 RUU, Komisi VII menyelesaikan 1 RUU, Komisi X menyelesaikan 1 RUU, Komisi XI menyelesaikan 4 RUU, Badan Legislasi menyelesaikan 4 RUU, dan Badan Anggaran menyelesaikan 1 RUU;
3. DPR RI menegaskan akan memanggil paksa Menteri Perdagangan (Mendag) untuk menjelaskan perihal kelangkaan minyak goreng yang terjadi di masyarakat sejak enam bulan terakhir ini. Pemanggilan paksa akan dilakukan jika Mendag kembali mangkir ketiga kalinya atas undangan resmi yang disampaikan oleh DPR.
4. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah. Dalam interupsinya, beliau mempertanyakan tindak lanjut penyelidikan di balik hilangnya minyak goreng di pasaran terlebih setelah Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan agar kondisi tersebut diusut hingga tuntas.
5. Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar ada rapat gabungan beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI dan kementerian terkait penyelesaian permasalahan tenaga honorer.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral secara virtual (Zoom Meeting). Berikut catatan penting rapat gabungan tersebut, antara lain;

1. Rapat gabungan Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di tunda.
2. Rapat gabangun ini diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Pansus agar mampu menyelesaikan permasalahan pangan secara tuntas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual (Zoom Meeting). Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memandu pelantikan dua anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPR RI untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Dua anggota PAW yang dilantik yakni Mohammad Khairul Amri dari Fraksi Partai Nasdem dapil Jawa Timur II, menggantikan Hasan Aminuddin. Kemudian, Hendrik H Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat dapil Sumatera Utara I, menggantikan almarhum Abdul Wahab Dalimunthe;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui 7 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi II DPR RI untuk ditetapkan menjadi Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu periode masa bakti 2022-2027;
3. Adapun 7 nama yang akan menjabat sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 antara lain adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan 5 anggota Bawaslu terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malond;
4. DPR RI bersama dengan Pemerintah terus berkomitmen dan bekerja untuk menuntaskan sejumlah RUU Prioritas di Tahun 2022 yang sedang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I;
5. DPR RI melalui seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah melakukan fungsi anggaran melalui rapat bersama mitra kerja guna melakukan evaluasi kinerja dan pencapaian pelaksanaan APBN TA. 2021. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2021 yang relatif baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual (Zoom Meeting), berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2022 sebesar Rp281.963.941.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya;
4. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI.

Pada rapat koordinasi dan silaturrahmi TAA dan SAA Tim Kerja DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. (A-84) dengan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa hal penting, yaitu;

1. Rapat koordinasi dan konsulidasi ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama antara anggota DPR RI Fraksi Partai Gerinda Dapil Jawa Barat III dengan anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Cianjur;
2. Perlu kolaborasi antara tim kerja anggota DPR RI dengan anggota DPRD, pengurus DPC dan PAC Parta Gerindra di Kabupaten Cianjur untuk mempertahankn perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 2024 mendaatang
3. Mendata wilayah ataupun desa-desa dan kecamatan yang belum tersentuh bantuan maupun yang belum dikunjungi oleh anggota DPR RI di masing-masing Dapil Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 telah memutuskan untuk memperpanjang pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang, di antaranya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Praktik Psikologi, RUU tentang Hukum Acara Perdata, dan RUU tentang Penanggulangan Bencana;
2. Rapat Paripurna DPR RI juga menyetujui tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi menjadi Undang-Undang. Ketujuh RUU itu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut beberapa catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait pembukaan blokir di Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp147.300.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) yang diantaranya dialokasikan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian atas Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) Belanja Kementerian Pertanian tahun 2022 sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk 5 program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani/peternak di daerah antara lain program vertical dryer 30 ton dan bengkel alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, antara lain program vertical dryer, bengkel alat mesin pertanian, pupuk organik, pengembangan kawasan peternakan, pengembangan tanaman kelapa, dan pengembangan sayur, buah, serta combine harvester.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada sentra-sentra ternak sapi serta tindak lanjut kegiatan panen 100.000 pedet sapi belgian blue.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data importir yang belum menyelesaikan wajib tanam RIPH bawang putih pada tahun 2020.
6. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi hanya dari lini I hingga kios yang akan dibahas secara mendetil pada rapat selanjutnya.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi dengan anggota KWT Srikandi, Desa Gadog, Kec. Pacet, Kabupaten Cianjur. Berikut catatn penting pada kunjungan tersebut;

1. Saat ini tanaman hortikultura dapat menjadi tanaman budidaya di kebun dengan skala yang besar, tapi bisa juga dibudidayakan di area bersekala kecil. Dengan lahan yang sempit, kita bisa memproduksi tanaman hortikultura untuk konsumsi keluarga dan masyarakat sekitar;
2. Tanaman hortikultura dan tanaman obat sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena merupakan sumber gizi sehingga bisa menjadi pelengkap makanan pokok yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan manusia;
3. Tanaman hortikultura juga merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Terutama dalam rangka antisipasi Covid-19.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menjadi narasumber pada acara Seminar Kebangsaan “Menanamkan Pendidikan dan Kebangsaan di Lingkungan Universitas Suryakancana” yang bertempat di Auditorium Universitas Suryakancana, Cianjur.

Berikut catatan dan rangkuman pada acara seminra tersebut;

1. Tugas dan Fungsi DPR RI di Komisi IV, yaitu membidangi sektor pangan, dengan ruang lingkup dan tugas, yaitu Bidang Pertanian, Bidang LingkunganHidup dan Kehutanan, dan Bidang Perikanan dan Kelautan;
2. Tantangan dalam memenuhi kedaulatan pangan yaitu meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, yang saat ini diperkirakan 270 juta jiwa. Semakin berkurangnya ketersedian lahan pertanian baru;
3. Saat ini ada 33,4 juta petani di Indonesia. 30,7 juta usia Kolotnial dan 2,7 juta petani usia Milenial. Jumlah petani milenial sangat kecil sekali.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Acara Seremonial Syukuran HUT Gerindra ke 14 tahun (Tema: Bakti Sosial Pembagian paket Sembako sebanyak 2,343 paket) yang dilaksanakan di Gedung Nusantara/ Gedung Kura-Kura, Ruang Abdul Muis. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani dan juga Sekjen Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco, Pengurus Harian DPP Partai Gerindra, dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) sebagai juru bicara Fraksi Parta Gerindra pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat, tepat, dan berkomitmen tidak melakukan pencadangan anggaran (Automatic Adjustment) program dan kegiatan tahun 2022 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan, agar ekonomi nasional dapat tumbuh dan bangkit.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pendemi COVID-19.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi, dan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing sehingga nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di masing-masing daerah dapat terbantu dan bantuannya tidak terbengkalai/mangkrak.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya. Selanjutnya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyerahkan data PHLN selambat-lambatnya sebelum rapat kerja yang akan datang.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 telah memutuskan untuk memperpanjang pembahasan RUU tentang Landas Kontinen sampai dengan Masa Persidangan IV yang akan datang. Keputusan tersebut berdasarkan surat dari Pimpinan Pansus RUU tentang Landas Kontinen terhadap Ketua DPR RI tanggal 2 Februari 2022 perihal permohonan perpanjangan waktu pembahasan;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 telah memutuskan tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam tahap awal Pembicaraan Tingkat I. Keputusan terkait RUU usulan DPD RI ini diambil pasca pembahasan bersama fraksi-fraksi di DPR, pemerintah, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI pada 27 Januari 2022 silam;
3. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) sebagai RUU inisiatif DPR. Persetujuan ini diambil usai sembilan Fraksi DPR RI menyampaikan pandangan masing-masing dalam Rapat Paripurna DPR RI;
4. Rapat Paripurna DPR RI ke 14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 sepakat menyetujui 5 RUU tentang Provinsi menjadi RUU usul inisiatif DPR. Pengambilan keputusan dilakukan usai fraksi-fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya terhadap 5 RUU Pembentukan Provinsi tersebut. Adapun kelima RUU Provinsi itu adalah RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT);
5. Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 mengesahkan persetujuan atas penjualan dua unit eks kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar-514 dan KRI Teluk Penyu-513. Hal ini menindaklanjuti permohonan Presiden Joko Widodo dalam suratnya kepada pimpinan DPR 11 Januari 2022;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan menjadi undang-undang pada pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II. Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa fraksi-fraksi di DPR telah memberikan beberapa pandangan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) sebagai juru bicara Fraksi Parta Gerindra pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menyampaikan pandangan dan masukan fraksi sebagai berikut;

1. Fraksi Gerindra meminta kepada Inspektorat Jenderal agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan serapan anggaran dari masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja agar pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai sesuai target. Mengingat target/optimalisasi anggaran KLHK tahun 2021 adalah sebesar 97,41%, dan realisasi adalah sebesar 96,25%, dengan optimalisasi anggaran terendah adalah Ditjen. KSDAE, yaitu sebesar 92,16%.
2. Fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat karena pada Tahun 2020 telah ada 4 Satker KLHK yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan tahun 2021 ada 3 Satker KLHK yang juga mendapat predikat WBK, dan pada tahun 2022 ini ditargetkan 10 Satker akan mendapat predikat WBK.
3. Realisasi anggaran program perhutanan sosial dengan tingkat kelompok yang terbentuk sejak tahun 2014 s/d 2019 sebesar 128%, dan semakin meningkat sampai tahun 2021. Tetapi masih jauh dari capaian target luasan Perhutanan Sosial secara nasional yaitu 12,7 juta hektar, dimana pada tahun 2021 baru mencapai 4,9 juta hektar. Sehingga program ini layak mendapat perhatian lebih dan pengawasan yang efektif dan efisien dari Inspektorat Jenderal.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan hama tikus dan kasus tersengatnya petani akibat terkena jebakan tikus yang menggunakan arus listrik di Balai Desa Jambanan, Sidoharjo, Sragen. Berikut catatan dalam pertemuan tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk lebih komprehensif dalam melakukan pendampingan petani Sragen dalam menghadapi permasalahan serangan hama tikus. Kementan harus cepat memberikan solusi serta antisipasi terkait hama tikus yang mengganggu lahan sawah para petani mengingat pemakaian jebakan setrum listrik dilarang karena telah menyebabkan 23 orang meninggal dunia dalam kurun waktu Tahun 2020 hingga 2021;
2. Memperhatikan jumlah dan kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang semakin lama semakin berkurang. Karena jumlah PPL makin ke sini makin sedikit, padahal wilayahnya luas, terlebih lagi berstatus honorer;
3. Pengendalian hama tikus di area sawah petani Sragen dengan memanfaatkan burung hantu mengingat adanya larangan penggunaan jebakan tikus beraliran listrik.

Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Sekjen, Dirjen PSP, & Ka. Badan Penyuluhan & Pengembangan SDM Pertanian Kementan; Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian KP; dan Dirut PT Pupuk Indonesia HC. Berikut kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data spasial dari luasan tanam komoditas yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya diajukan usulan penerima oleh Gubernur dan Bupati berdasarkan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
2. Komisi IV DPR RI merekomendasikan kepada Pemerintah agar alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk sektor perikanan menjadi tupoksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi tahun 2022 kepada Kementerian Keuangan.
3. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan penilaian kinerja distributor dan pengecer di daerah dan mendesak PT PIHC untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi yang melakukan pelanggaran.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuk bersubsidi oleh PT PIHC, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera melakukan tindaklanjut rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani selambat-lambatnya mulai Juli 2022.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian RI, berikut kesimpulan RDP tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian (diantaranya, benih berkualitas dan pupuk organik) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, untuk selanjutnya akan dibahas pada rapat berikutnya;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data-data antara lain, Data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk bersubsidi tahun 2020-2021 sebagai bahan pada RDP hari Kamis tanggal 3 Februari 2022;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian agar dalam melaksanakan kegiatan dan program dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria teknis agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk pada kegiatan penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.

Panen Duren bersama Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) di kebun Pak Sadar.

Pemasangan spanduk dan baliho Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam rangka HUT ke 14 Partai Gerindra di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) membagikan kalender 2022 kepada perwakilan sejumlah sayap Partai Gerindra di wilayah Kota Bogor yah dilaksanakan di Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) ikut serta dalam Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ke Provinsi Bali. Berikut catatan penting dalam kunker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Bali mencari solusi terbaik penanganan sampah di sekitar Taman Hutan Raya Bali;
2. Pengelolaan sampah ke depannya harus dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pengendalian sampah harus mulai dari sumber sampah yaitu rumah tangga, pasar, perkantoran dan pemukiman hingga aktivitas di laut;
3. Permasalahan sampah ini jangan sampai menjadi noda yang tidak baik dalam penyelenggaraan acara Presidensi G20.

Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) ikut serta dalam Kunker Spesifik di Taman Hutan Raya Mangrove, Denpasar, Bali. Mengunjungi calon lokasi Showcase Mangrove untuk acara G20, ada beberapa catatan penting, antara lain;

1. Anggota Komisi IV DPR RI melihat langsung mangrove untuk persiapan G20 nanti, juga venue yang akan dipakai yang berada di samping hutan mangrovenya. Fasilitas rehabilitasi dan persemaian tanaman bakau itu sudah sangat baik;
2. Adapun masalah hutan mangrove di Bali tersebut masih menemui persoalan seperti masalah sampah, yang mana perlu rencana jangka pendek, menengah dan panjang untuk memecahkan persoalan itu;
3. Pengelolaan sampah di sekutar kawasan mangrove itu dapat berjalan dengan lebih sustainable namun tetap efisien dan efektif. Perlu kerja sama banyak pihak alias pendekatan multi sektor harus dilakukan guna menyelesaikan persoalan sampah yang ada di kawasan tersebut.

Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kelautan dan Perikanan RI. Adapun tanggapan, masukan, dan sarana yang disampaikan antara lain;

1. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada pembuatan garam untuk kesehatan dan kecantikan. Namun belum ada bimbingan teknis kepada petani garam kita terkait hal tersebut. Kami minta agar ada bimtek untuk produk Garam Kesehatan dan Kecantikan;
2. Nelaayan kita di Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan sangat sulit untuk menentukan fishing ground, dan alat tangkap nelayan juga tidak mumpuni. Jadi kami meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk memberikan bantuan alat tangkap yang memadai;
3. Perlu bantuan mesin perahu untuk nelayan kita di Cidaun, karena harga mesin sangat mahal, sekitar Rp. 30 juta per unit, mohon ada fasilitas bantuan untuk nelayan kita; dan
4. Meminta kepada Dirjen Perikanan Budidaya untuk mengembangkan budidaya ikan hias untuk kebutuhan ekspor, karena kebutuhan ikan hias dari Indonesia seperti; ikan koi, arwana, cupang, dan yang lainnya terus meningkat pada setiap tahunnya. 

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK RI. Adapun tanggapan, masukan, dan sarana yang disampaikan antara lain;

1. Kekurangan penyuluh kehutanan di cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Jawa Barat, begitu juga tenaga PPL karena wilayah hutannya cukup luas. Selain itu petugasnya memerlukan kendaraan operasional roda dua dan roda empat;
2. Permasalahan besar di Gunung Pangrango yaitu petugas-petugas nya belum diangkat menjadi ASN dan pejabat di sana juga masih Plt. Perlu ada pergantian yang resmi bukan pejabat Plt;
3. Kondisi Cianjur saat ini semakin kotor, karena tidak ada tempat pengelolaan sampah yang ideal. Meminta kepada ibu Menteri untuk dapat memberikan bantuan dan solusi terhadap pengelolaan sampah di wilayah Cianjur;
4. Program budidaya lebah madu belum ada pembinaan padahal sangat menguntungkan untuk para pembudidaya lebah madu.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Adapun tanggapan, masukan, dan sarana yang disampaikan antara lain;

1. Ketersediaan stok pangan nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Bulan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022;
2. Nilai Tukar Petani naik, akan tetapi NTP petani tanaman pangan masih yaitu dibawah 100. Strategi apa yang Pak Menteri akan lakukan untuk meningkatkan NTP Petani Tanaman Pangan;
3. Meminta penjelasan Menteri terkait harga hasil petani terutama gabah yang masih dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) saat musim panen, dikarenakan kebijakan impor beras pada musim panen yang menyebabkan harga gabah petani anjlok;
4. Terakait dengan harga telur yang terus naik, hal ini disebabkan oleh tingginya harga pakan. Bapak menteri diminta agar memiliki strategi mengatasi pakan ternak ini;
5. Perlu memperhatikan juga program P2L yang saat ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh ibu-ibu rumah tangga. Kami juga meminta Pak Menteri ada keberpihakan kepada ibu-ibu dengan mengangkat wanita sebagai pejabat setingkat Dirjen.

Deklarasi Dukungan Kepada DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari DESS., M.Sc. untuk maju pada Pencalonan Pemilu Legislatif 2024 di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dan Pembagian Paket Sembako.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara deklarasi dukungan kepada beliau untuk maju kembali pada pemilu lagislatif 2024. Ibu Endang S. Thohari menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh PAC Partai Gerindra dan Ranting Tanah Sereal untuk maju kembali pada Pemilu Legislatif 2024 mewakili Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur).

“Semoga dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya ini dapat saya emban dan jalankan dengan sebaik-baiknya” ucap beliau dalam sambutannya.

Deklarasi Dukungan PAC dan Ranting Bogor Selatan Kepada DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari DESS., M.Sc. untuk maju pada Pencalonan Pemilu Legislatif 2024 di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur).

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan kunker ke Dapil dengan bersilaturrahmi dan Pembagian Sembako Kepada Sayap Partai Gerindra: PIRA, PPIR, SATRIA, TIDAR

PAC: Bogor Timur dan Bogor Tengah di Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat dan menjaga komunikasi antara Anggota DPR RI Partai Gerindra dengan pengurus DPC, PAC, dan sayap partai di dapil Jawa Barat III khususnya Kota Bogor.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri rapat intern Anggota Panja (Panitia Kerja) Sarana Prasarana dan Permasalahan Nelayan. Berikut usulan saran, dan masukan yang disampaikan;

1. Sarana pelabuhan merupakan kunci sentra ekonomi nelayan masih banyak yang perlu diperbaiki fasilitasnya. Hal tersebut tidak bisa hanya ditangani sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, serta kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah lain yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Kementerian Investasi BKPM RI, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
2. Terkait sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus kepada pengadaan dan pembangunannya saja, melainkan pemeliharaan, revitalisasi serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Sehingga sarana dan prasarana tersebut benar-benar mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan dan pelaku usaha sektor perikanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri rapat intern Anggota Panja (Panitia Kerja) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang mana beliau menjadi salaha satu anggota panja. Berikut usulan saran, dan masukan;

1. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: merupakan “Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)”
2. Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014: “Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim”

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri langsung secara fisik rapat paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan ringkas rapat paripurna tersebut;

1. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dr. Pimpinan DPR berharap pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya.
2. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif nantinya akan bersurat kepada Presiden dan berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Setelah itu menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU) IKN ditetapkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan alasan pemindahan ibu kota negara disaat negeri ini tengah sibuk membenahi keuangan negara yang sulit akibat pandemi covid 19 sangatlah tidak tepat dan pembahasan RUU IKN dirasa terburu-buru hingga banyak substansi yang belum tuntas dibahas.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri langsung RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Dirut Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, berikut kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama Perum Perhutani dan PT Inhutani I s.d. V mengenai pengelolaan hutan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait Multiusaha Kehutanan dan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) serta rencana merger anak perusahaan Perum Perhutani.
2. Komisi IV DPR RI sepakat bahwa Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dewan Pengawas dan Direksi Perum Perhutani mengenai tindak lanjut hasil kajian rencana penataan kawasan hutan pada areal Perum Perhutani, untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
3. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d. V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog; dan Dirut BUMN Klaster Pangan. Berikut catatan dan kesmpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional serta pendapatan, kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta ID FOOD untuk menjalin kerja sama, antara lain dengan UMKM dalam pemasaran dan pendistribusian produk.
3. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG agar menyiapkan sarana dan prasarana secara optimal dalam rangka penyerapan beras petani dengan potensi serap sebesar 4,14 juta ton beras hingga Triwulan I Tahun 2022, terutama pada periode bulan Februari-Maret 2022 yang diperkirakan merupakan masa surplus produksi.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri langsung rapat intern Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan rapat intern tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra akan merotasi Anggota DPR RI pada tiap-tiap AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yaitu Komisi, Banggar, Baleg, Bamus, dan BURT.
2. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra harus rajin turun ke Dapil untuk mensosialisasikan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra 2024.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirut BPDPKS, berikut kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dari Direktur Utama BPDPKS terkait kinerja dan pemanfaatan penghimpunan dana, hingga mekanisme penyaluran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI melalui Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat akan memanggil seluruh pihak terkait pengelolaan dana sawit termasuk diantaranya Komite Pengarah BPDPKS dan Perusahaan penerima dana insentif biodiesel.
2. Komisi IV DPR RI mendesak agar penggunaan dana BPDPKS lebih berpihak kepada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit, antara lain melalui peningkatan program intensifikasi sawit rakyat, pelatihan SDM hingga dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan kebun sawit rakyat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah melalui BPDPKS untuk meningkatkan alokasi penyaluran pada kegiatan intensifikasi untuk optimalisasi hulu produksi sawit di Tahun 2022.
3. Komisi IV DPR RI mendesak BPDPKS untuk segera merealisasikan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit kepada petani peserta peremajaan berdasarkan persyaratan yang sesuai dengan hasil rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. saat menerima kunjungan pengusaha asparagus asal Cianjur menyampaikan ucapan terima kasih ada apresiasi atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan oleh Pengusaha Eksportir Asparagus Kabuapaten Cianjur di Rumah Aspirasi ini. Hal ini sangat perlu bagi kami sebagai salah satu cara menampung masukan, aspirasi, dan keluhan, serta bantuan yang bisa diupayakan melalui mekanisme mitra kerja Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian terutama produk tanaman hortikultura dan tanaman pangan lainnya.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan peninjauan dan monitoring terhadap program bantuan dari mitra kerja Komisi IV DPR RI melalui aspirasi Anggota Dewan yang telah disalurkan di daerah pemilihan Kota Bogor.

Pada kesempatan tersebut Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan antara lain;

1. Pengurus dan anggota Pokdakan Rajawali 08 untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan bantuan bioflok yang telah diterima dari Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI;
2. Potensi usaha perikanan budidaya ikan lele, nila, dan ikan air tawar lainnya di Kota Bogor sangat menjanjikan karena kebutuhan konsumsi ikan terus meningkat terutama untuk kuliner ataupun rumah makan. Begitu juga dengan harga ikan yang cenderung stabil dibandingkan dengan daging. Peluang usaha ini harus bisa dimanfaatkan Pokdakan Rajawali 08 dengan baik.

Peninjauan lokasi dan monitoring dalam rangka evaluasi Program Bantuan Aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV di Kota Bogor, yaitu KWT Jayadewata Lestari, Kelurahan Balumbang Jaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor. Penerima Bantuan Cultivator.

Peninjauan lokasi dan monitoring dalam rangka evaluasi Program Bantuan Aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV di Kota Bogor, antara lain;

1. Bank Sampah - Jl. Wijaya Kusuma 3 No.2, RT.12/RW.05, Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. 16144;

2. KWT Mawar Melati - RT.06/RW.05, Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. 16143; dan

3. Pasar Tani - Baranangsiang Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog; dan
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

Dalam pidatonya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan antara lain;

1. Fungsi pengawasan DPR RI dapat efektif apabila terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau lembaga terkait, terhadap rekomendasi ataupun keputusan rapat kerja secara terukur, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat.
2. Terhadap berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang perlu mendapatkan perhatian DPR RI melalui fungsi pengawasan antara lain adalah program booster vaksin Covid-19; pengawasan protokol kesehatan dalam menghadapi berkembangnya Covid-19 varian Omicron.
3. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI pekan depan (Selasa 18 Januari 2022). Saat ini, RUU TPKS telah selesai diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada masa persidangan lalu dan akan segera ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR RI.
4. RUU TPKS diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dari tindak kekerasan seksual.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. pada rapat koordinasi, konsulidasi, dan evaluasi tim kerja menekankan beberapa hal, antara lain;

1. Akan tetap memantau dan monitoring bantuan program yang sudah diberikan kepada kelompok tani, kelompok wanita tani (KWT), dan masyarakat di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.
2. Mengingatkan kepada TA dan SAA dapil untuk menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan program bantuan kepada masyarakat.
3. Ucapan terimakasih dan memberikan semangat motivasi dan apresiasi kepada seluruh tim TA dan SAA dapil dan fraksi yang sudah solid dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, agenda;

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Rapat intern Fraksi Gerindra DPR RI secara fisik dan virtual, dengan agenda pembahasan; Rapat Koordinasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra awal Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Laporan Pimpinan dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra DPR RI

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Fraksi Gerindra DPR RI secara fisik yang dilaksanakan setelah selesainya rapat paripurna dalam rangka koordinasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menjelang awal Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dalam rangka anggota DPR RI turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Komisi IV DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan telah membentuk Panja, yaitu;

1. Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani
2. Ekspor Impor Produk Hortikultura
3. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat
4. Penggunaan, Pelepasan dan Perusakan Kawasan Hutan
5. Pengendalian Serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Sarana, Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan
7. Pencemaran Sampah dan Limbah

Laporan dan rekomendasi panja sangat penting yang nantinya akan disampaikan kepada mitra kerja Komisi IV DPR RI sebagai acuan Pemerintah dalam membuat kebijakan pada masing-masing sektor terkait.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern panja hortikultura, berikut beberapa catatan Panja, anata lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam perencanaan anggaran, penyelenggaraan dan pengembangan hortikultura dapat terarah berdasarkan kebutuhan dalam negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Karenanya Komisi IV juga meminta Kementan untuk segera melakukan penataan ulang terhadap regulasi hortikultura dan mengutamakan prinsip transparansi.
2. Komisi IV DPR RI meminta Dirjen Hortikultura untuk meningkatkan daya saing produk lokal hortikultura dengan segera melakukan pengembangan kawasan hortikultura dalam upaya menyikapi perkembangan regulasi perdagangan dunia.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan menerbitkan daftar klasifikasi produk hortikultura yang memerlukan pemenuhan kebutuhannya melalui impor, dari hasil produk yang tidak dapat dipenuhi di dalam negeri.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) ikutserta dalam kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke lokasi banjir bandang di Desa Cintamanik, Kecamatan Karang Tengah, Garut, Jawa Barat.

Sebelum menuju lokasi, rombongan kunker singgah di Rumah Makan khas Sunda Cibiuk yang terletak di Jalan Raya Nagreg Limbangan, Cijolang, Blubur Limbangan, Kabupaten Garut.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) merupakan salah satu Anggota Panja Ekspor Impor Produk Hortikultura dalam wawancara dengan sejumlah awak media menyampaikan;

1. Adanya pendampingan dari pusat dan Pemerintah Daerah, kepada poktan dan petani di Kota Pariaman berupa sistem tanam Jajar Legowo.
2. Semula dengan sistem tradisional, petani hanya meraih panen padi sekitar 6,5 ton per hektar dalam tiga bulan panen. Tapi sekarang ini, produksi padinya meningkat hingga 9,26 ton per hektar perkali panen. Atau terjadi peningkatan jumlah produktivitas padi, hingga mencapai 10-15 persen.
3. pelaksanaaan program pembangunan di sektor pertanian mengacu pada Kepmentan Nomor 830 Tahun 2016, tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional dan Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.
4. RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024 yang mengamanatkan untuk penguatan jaminan usaha dan pembentukan korporasi petani termasuk didalamnya korporasi pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan target 350 korporasi, meski hingga akhir 2021 target ini masih belum tercapai.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. juga menyampaikan antara lain;

1. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu jaminan dan perlindungan bagi petani dan juga peternak untuk menghindari resiko kerugian.
2. Peternak di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman, perlu didorong untuk mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTSK) yang didasari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi.
3. Peternak mendapatkan manfaat dengan nilai klaim asuransi untuk ternak yang mati, akan dibayarkan klaimnya sebesar Rp 10 juta. Ternak yang dipotong paksa sebesar Rp 5 juta dan hilang sebesar Rp 7 juta.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI secara virtual disebabkan beliau ikutserta dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Panja Hortikultura ke provinsi Sumatera Barat. 

Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)

Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam rapat panja tersebut menyampaikan beberapa hal, diantaranya;

1. Dasar hukum Penataan Kebun Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan, yakni PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif Bidang Kehutanan. Oleh karenanya, perlu penataan atau penyelesaian keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan segera dilaksanakan. Untuk dapat member kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha
2. Perlu kerjasama untuk memastikan berkelanjutan sawit di Indonesia dan merupakan contoh yang baik dalam merespon tuntutan global melalui efisiensi audit dan penyerataan standar ISPO dan RSPO. Pentingnya Replanting untuk mendongkrak produktivitas lahan kelapa sawit dari produksi 3,6 ton per hektar per tahun menjadi 6-7 ton per hektar/tahun. Target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2020 seluas 180.000 hektar.
3. Memodifikasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit rakyat, melalui fasilitas kredit tanpa jaminan, subsidi bunga rendah, selain tentunya melalui skema pembiayaan Dana Peremajaan sawit rakyat

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan Dirjen Hortikultura Kementan RI, berikut cacatan penting dalam FGD tersebut;

1. Sebagai pengimpor produk hortikultura yang cukup besar seharusnya Indonesia memiliki standar persayaratan teknis yang dapat dijadikan alat bargaining posisition bagi negara pengekspornya. Hal ini sangat penting selain melindungi kepentingan sumberdaya hayatinya yang sangat besar, sekaligus melindungi konsumennya.
2. Pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan ekspor produk pertanian (khususnya hortikultura) dinilai belum banyak melibatkan stakeholder seperti petani dan pelaku usahanya. Tidak konsisten dalam pelaksanaan aturan dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan aturan tentu saja kontraproduktif terhadap target-target yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

Rapat Anggota Tahun Buku 2020 KGN (Koperasi Garudayaksa Nusantara) dengan agenda;

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas;
2. Pemilihan Pengurus dan Pengawas periode 2021-2026;
3. Pembagian SHU 2020;
4. Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kerja

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Anggota Tahun Buku 2020 KGN (Koperasi Garudayaksa Nusantara) via Zoom Meeting.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dalam rangka Peninjauan dan Diskusi membahas permasalahan konflik lahan di Pabrik Gula Jatitujuh.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam RDP dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menyampaikan 9 poin penting yang menjadi catatan dan masukan Fraksi Partai Gerindra, diantaranya;

1. Meminta penjelasan terkait kendala dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sehingga tidak terserap pada perkiraan anggaran Kementerian LHK tahun 2021.
2. Terkait rencana kegiatan berbasis masyarakat dan rencana bimtek/sosialisasi pada tahun 2022, Fraksi Partai Gerindra meminta uraian bentuk sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang dengan target 850 kegiatan yang tersebar di 11 unit Eselon I, apakah ada target pada pembagian kegiatan di setiap wilayah/daerah? mengingat disetiap wilayah beda-beda kebutuhan sosialisasi/bimteknya.
3. Pada total alokasi anggaran belanja masyarakat KLHK TA 2022 pada Ditjen PSBL3, kami melihat pada sektor Rumah Kompos dengan Kapasitas 2 Ton/hari sangat minim, yaitu hanya 1 unit, Kami minta penjelasan mengingat Rumah Kompos sangat strategis dalam pengelolaan sampah/limbah, yang salah satunya adalah bisa menjadi solusi mengatasi masalah sampah dan kelangkaan pupuk.

RDPU Komisi IV DPR RI dengan;

1. Wakil Masyarakat Desa Teluk Bayur;
2. Wakil Masyarakat Desa Derawa;
3. Wakil Masyarakat Desa Durian Kait;
4. Wakil Masyarakat Desa Tangga Batu; dan
5. Wakil Masyarakat Desa Sukaraja

Agenda;

Membahas Kerusakan Makam Adat/Leluhur dan Pelaksanaan Kewajiban Plasma 20% oleh PT. Sungai Ragit (PT. SR) dan 20% oleh PT. Ciptatani Kumai Sejahtera (PT. CKS Medco) dan Penanaman Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Produksi.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU tersebut, berikut beberapa hal menjadi catatan, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI akan melakukan audit investigasi dengan melakukan pengukuran ulang terhadap izin HGU dan kewajiban plasma dari PT Sungai Rangit (PT SR), PT Ciptatani Kumai Sejahtera (PT CKS Medco).
2. Komisi IV DPR RI meditasi antara ahli waris dengan pihak PT Ciptatani Kumai Sejahtera dan PT Sungai Rangit (PT SR) dalam rangka realisasi tuntutan ganti rugi terhadap pengrusakan makam leluhur di desa Teluk Bayur, Seruyan, dan di desa Sumbermukti, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu anggota Panja Ekspor Impor Produk Hortikultura mengikuti kunjungan spesifik ke petani bawang merah kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Beberapa hal yang menjadi catatan pada kunker tersebut, antara lain;

1. Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menerima keluhan dari kelompok tani bawang merah. Para petani menyampaikan bahwa harga bawang merah di tingkah petani, di Kabupaten Brebes kini merosot tajam. Harga bawang semual mencapai Rp15.000 kini turun menjadi Rp7.000 per kg. Kondisi itu menyebabkan para petani merugi, karena modal tanam dan hasil tidak sebading. 
2. Anjloknya harga bawang merah sering kali juga disebabkan karena panen raya dan daya serapan yang rendah. Di Brebes sendiri serapan bawang merah hanya 5 persen dari keseluruhan hasil panen. Untuk mencegah harga jatuh atau anjlok ketika musim panen tiba, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah melakukan inovasi salah satunya dengan meningkatkan ekspor bawang merah. Pasalnya, bawang merah hasil produksi Kabupaten Brebes sangat diminati di pasar luar negeri.

RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, memberikan kesimpulan antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang pembangunan fasilitas baru di luar kepentingan Taman Nasional.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai capaian target pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (persetujuan penggunaan kawasan hutan) dan kewajiban lain berupa kewajiban menyediakan lahan pengganti/lahan kompensasi dan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk Program dan Kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, mulai awal Tahun 2022.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Saat ini telah terjadi pergeseran terhadap fungsi beras, yang tidak lagi hanya sebagai makanan pokok saja namun juga untuk memenuhi gizi tambahan. Perakitan varietas unggul padi di Balitbangtan salah satunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atas permintaan beras yang bermanfaat untuk kesehatan.
2. Angka Stunting di Jawa Barat pada tahun 2019 yaitu 26,21 persen. Saat ini Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan jumlah balita stunting hingga tahun 2024 menjadi 14 persen. Pada 2019, Jawa Barat ada di peringkat 11, lebih baik dari rata-rata nasional. Ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama terutama bagi Kepala Daerah.
3. Hasil pengembangan dan inovasi di bidang pertanian harus disebarluaskan serta segera dipatenkan agar terlindung dari pengakuan bangsa lain. Hasil penelitian dan inovasi pertanian sangat berguna untuk dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam sambutannya pada Bimtek Budidaya dan Hilirisasi Komoditas Hortikultura di Kota Bogor, antara lain;

1. Salah satu hasil olahan makanan dari balai penelitian pasca panen yang terbuat dari sagu bisa dilihat dan dikonsumsi dan bernilai. Apapun yang kita kelola baik bisa jadikan komuditas ekspor.
2. Terkait sampah organik yang berasal dari sayur, buah ataupun makanan sisa yang bisa dijadikan pupuk jangan dibuang sembarangan, karena bisa dikelola untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik.
3. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar ke dua di dunia dengan segala macam ragam tanaman, tapi hal ini akan sia-sia kita tidak kita mampu mengelola dan mengembangkan Hal itu akan tereduksi dengan produk -produk lain.
4. Sayurpedia harus menjadi jembatan untuk pemasaran produk pertanian dengan penjualan online dengan tenaga-tenaga milenial yang handal.

Untuk melindungi kawasan konservasi dan spesies yang dilindungi Fraksi Partai Gerindra sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Melalui penyusunan RUU KSDHAE diharapkan Terbentuknya aturan atau regulasi perundang-undangan yang terintegrasi sesuai dengan perkembangan mutakhir dan masa depan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta terjaga dan terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Indonesia dari segala bentuk pencurian, perusakan ataupun kepunahan; juga peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pelibatan masyarakat Indonesia dalam usaha konservasi dan pemanfaatannya.

Berikut kesimpulan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, anatara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
2. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima usulan realokasi sebesar Rp140.000.000.000 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari kegiatan Food Estate Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk direalokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk Combine harvester serta realokasi internal sebesar Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha Tani, Alsintan (TR2, TR4, Pompa air, Cultivator, Hand Sprayer).
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada TA 2021 menjadi lebih optimal diantaranya, kegiatan Bantuan Ternak, Bantuan Benih, Bantuan Motor Roda 3, hingga Bantuan Alat Mesin Pertanian.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam sambutannya pada Bimtek Pengembangan Benih Unggul Padi di Kota Bogor menyampaikan beberapa hal, antara lain

1. Bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama penopang perekonomian Indonesia selama wabah Covid-19 ini melanda kita. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Mengusulkan kepada Pemerintah agar besaran anggaran Litbang Pertanian untuk dapat ditingkatkan yang saat ini anggarannya 5% dari nilai Anggaran pada Kementerian Pertanian menjadi 10% dari anggaran kementan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) merupakan anggota Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani. Dalam kunjungannya ke KUD Tani Jaya, Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur tersebut beliau menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Permasalahan pupuk bersubsidi dan Kartu Tani adalah pengawasan jaringan. Pertama, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di setiap daerah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 
2. Pentingnya peran penyuluh pertanian mendampingi para petani ataupun Poktan dan Gapoktan terkait cara teknis pengisian data penerima e-RDKK yang benar untuk menghindari kesalahan pengisian jumlah pupuk.
3. Secara perlahan diperlukan pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain seperti subsidi harga jual produk petani dengan memberikan harga yang layak kepada petani.

Rapat Koordinasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Internal Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara Virtual melelui Zoom Meeting.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI secara Virtual melalui Zoom Meeting.

Paripurna DPR Setujui Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Rapat Paripurna dipimpinan oleh Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Hadir mendampingi Puan dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel dan Lodewijk Paulus.

Dalam Rapat Paripurna, Jenderal Andika Perkasa hadir dan diperkenalkan di hadapan anggota dewan. Adapun, persetujuan pada sidang Paripurna DPR merupakan tindak lanjut dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR RI.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut;

1. Keluhan nelayan terhadap terbitnya PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa kenaikan PNBP sebaiknya mempertimbangkan kondisi perekonomian nelayan kita yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
3. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Ditjen Perikanan Budidaya memprioritaskan CPCL tersebut sebagai penerima bantuan pemerintah di tahun anggaran 2022. Begitu juga dengan program bantuan dari Ditjen Perikanan Tangkap kepada nelayan seperti; Kapal Perikanan, Alat Tangkap Ikan, Asuransi Nelayan, Bahkti Nelayan dan lain-lain.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari mengapresiasi pendapatan royalti Balitbangtan Kementan yang mencapai 4,6 miliar. Menurutnya, capaian tersebut adalah bukti bahwa LItbang Kementan terus menjadi andalan bagi kemajuan dan pembangunan sektor pertanian nasional.

Pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Tanaman Rempah Obat Dan Tanaman Hias bersama PIRA, Dekopin, dan PPPI, DR. Endang S. Thohari menyampaikan Tugas dan Fungsi Anggota DPR RI berdasarkan Pasal 20A ayat 1 UUD NRI 1945, yaitu;

1. Fungsi legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan RUU dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR;
2. Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden); dan
3. Fungsi Pengawasan, yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan UUD NRI 1945.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI Anggota Panja (Panitia Kerja) RUU KSDAHE dengan agenda Membahas Draft RUU KSDAHE. DR. Endang S. Thohari menyampaikan antara lain;

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut sudah tidak relevan karena berumur 27 tahun dan seharusnya diubah, ancaman pidana dalam UU KSDAHE sangat rendah.
2. Kasus kematian dan perdagangan satwa dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisi-onal yang terus meningkat dan meresahkan publik.
3. DPR dan Pemerintah harus segera menuntaskan pembahasan RUU KSDAHE pada tahun ini mengingat banyak kasus yang sudah tidak bisa lagi dijangkau UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI Anggota Panja (Panitia Kerja) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan agenda Membahas Progres Rekomendasi Panita Kerja. Adapun rekomendasi panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani antara lain;

1. Jumlah anggaran dan alokasi pupuk bersubsidi di Kementerian Pertanian tidak mampu memenuhi ususlan kebutuhan pupuk secara nasional.
2. Tim Panja mengusulkan agar anggaran pupuk bersubsidi untuk perikanan dikeluarkan dari anggaran pupuk bersubsidi yang diajukan oleh Kementerian Pertanian.
3. Tim Panja meminta Pemerintah untuk menyeleksi komoditas prioritas pada masing-masing sub sektor yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dengan catatan Pemerintah dan PT PIHC wajib menyediakan pupuk secara 6 tepat sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog; dan
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI Penyusunan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 Ke Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka Peninjauan Rehabilitasi Elang Jawa di Pusat Suaka Satwa Elang Jawa, Loji oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. hadir fisik pada kegiatan Komisi IV DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I KLHK dan Kapala BRGM, terkait:

1. RKA K/L Tahun 2022
2. Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. Rabu, 01 September 2021.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, agenda;

Pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog, terkait:

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021;
2. Rencana Kerja Tahun 2022;
3. Ketersediaan Stok Pangan; dan
4. Isu-isu aktual.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI melaksanakan Kunker Spesifik ke Pabrik Pupuk Kujang, Karwang Jawa Barat.

Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani tersebut untuk memastikan sekaligus mengawasi nilai produksi, serta mengawasi secara langsung penyaluran pupuk bersubsidi dan kesiapan produsen pupuk dalam menyambut musim tanam khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan Banten dapat berjalan dengan tepat dan cepat meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Berbicara masalah Padi sudah tentu tidak terlepas dari masalah pangan. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk di atas 270 juta jiwa menjadikan Indonesia rentan terhadap ketersedian stok pangan. Hal ini harus segera disikapi serius oleh Pemerintah, jika tidak segera dilakukan dengan mengambil langkah-langkah cepat dan strategis terkait pangan, maka Program Kedaulatan Pangan Nasional yang berkelanjutan hanya menjadi sia-sia dan mimpi saja

1. Komisi IV DPR RI mengkritisi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. 

Sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI, DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas prestasinya mendapat penilaian opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020. Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Menteri Pertanian memberikan perhatian serius dan melakukan upaya perbaikan terkait adanya catatan tentang Penyaluran belanja subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang ternyata belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program dan belum sepenuhnya efektif.
2. Realisasi anggaran kementan per per 21 agustus 2021 sebesar 48,35% ditambah dengan outstanding kontrak sebesar 14,01%. Realisasi anggaran ini masih belum maksimal walaupun kalau digabung dengan outstanding kontrak maka mencapai 62,36%. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait dengan rendahnya realisasi tanpa melihat realisasi outstanding kontrak. Hambatan apa yang dihadapi sehingga realisasinya rendah.

Pada sambutannya DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan bebrapa hal sebagai berikut;

1. Potensi Kota Bogor sebagai salah satu lokasi pengembangan peternakan domba dan kambing dimaksudkan untuk menjawab target kebutuhan daging dalam negeri serta target ekspor daging Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya pemerintah menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tengah pademi Covid-19.
2. Kegiatan ini penting sekali, karena penyediaan domba secara berkelanjutan, dibutuhkan ketersediaan bibit domba yang cukup. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan domba yang berkelanjutan. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit domba di dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk itu maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, peternak, perusahaan peternakan, dan stakeholders.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, agenda;

1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020.
2. Tanggapan Pemerintah Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, terkait;

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020;
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;
3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan;
5. Isu-isu Aktual lainnya.

Webinar ISEI Univeristas Muhammadiyah Bandung, SINERGI PENTAHEL IX MENUJU KEDAULATAN PANGAN

Keynote speaker

Prof. DR. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU. (Rektor UMB)

Narasumber

1. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. (Anggota Komisi IV DPR RI)
2. Kurnia Fajar, S.Ab., M.M. (Dirut PT. Agro Jabar)

Moderator

1. Sugihhartiningsih, SE., M.Si. (Dosen UMB)
2. H. Eris Sudariswan, M.M., CPMA. (Dosen UMB)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, agenda;

1. Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 yang diajukan oleh Pemerintah.
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangan.
3. (Didahului dengan Pelantikan Antar Waktu Anggota DPR RI Sisa Jabatan Tahun 2019-2024)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat intern Fraksi Gerindra DPR RI secara fisik dan virtual, dengan agenda pembahasan;

1. Rapat Koordinasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-202
2. Laporan Pimpinan dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra DPR RI

Kegiatan DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-76 MPR RI secara Virtual.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat intern Komisi IV DPR RI pada awal masa sidang kali ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog; dan
5. Badan Restorasi Gambut.

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945; Pukul: 10.17 WIB.

Teks Proklamasi Kemerdekaan RI:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta.

Upacara Penurunan Sang Saka Merah Putih HUT Kemerdekaan RI ke-76 Tahun 2021.

1. Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Sidang Tahunan MPR menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
2. Ketua MPR RI dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk tetap bersyukur dan menyambut dengan suka cita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan memasuki usianya yang ke-76 tahun pada Selasa 17 Agustus 2021 di tengah keprihatinan nasional menghadapi pandemi Covid-19.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, lepas dari ideologinya, kemajuan China harus dipelajari. China berhasil menghilangkan kemiskinan hanya dalam satu generasi. Apa pun ideologinya, ujiannya bisa enggak beri kesejahteraan kepada rakyat. Kalau cuma bicara Pancasila, tapi rakyat susah makan, enggak ada obat, telanjang, boro-boro dia mikir Pancasila, kata Prabowo dalam acara Pidato Kebangsaan Ketua Partai Politik yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) secara daring.

1. DPR akan memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Puan menyampaikan pada saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir. Banyak sektor terdampak pandemi Covid-19 sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dalam kurun waktu tersebut, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara.
3. DPR RI memberi apresiasi atas upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan. Mulai dari pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelamatan perekonomian nasional.
4. Presiden Joko Widodo hadir secara fisik untuk menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya. Didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.