Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Silahturahmi dan Halal Bi Halal dengan Alumni Setjen Kementerian Pertanian RI

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Halal Bi Halal Alumni SMA N Cirebon

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Halal Bi Halal 1446 H Keluarga Besar Purn PSEKP  Erat dalam Silahturahmi, Kuat dalam Kebersamaan

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Pertemuan dengan Anggota Lembaga Bantuan Hukum & LEKREF

Pembahasan:  Para anggota dari Tim Pemenangan Dedie Jenal. Bermaksud mengundang dan memberikan Penawaran Sponsorship untuk peresmian berdirinya Lembaga Bersama Adil Sejahtera yang menaungi Lembaga Bantuan Hukum (LBH BAS) serta Lembaga Ekonomi Kreatif (LEKRAF BAS), dengan tujuan untuk membentuk komitmen dan dukungan kepada Masyarakat Kota Bogor terhadap akses keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Pertemuan dengan Alumni IPB dan Silahturahmi dengan keluarga almarhum Bapak Ade (Dramaga) 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Pertemuan dengan Alumni IPB dan Silahturahmi dengan keluarga almarhum Bapak Ade (Dramaga) 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Acara Halal Bi Halal di UNDIP memiliki beberapa tujuan dan makna penting, antara lain:

• Mempererat Tali Silaturahmi: Menjadi ajang untuk memperkuat hubungan antaranggota keluarga besar UNDIP, baik di lingkungan kampus maupun alumni.

• Meningkatkan Kinerja: Sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja civitas akademika dengan saling memaafkan dan memperbaiki diri.

• Membangun Kolaborasi: Menjadi wadah untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara staf, dosen, mahasiswa, dan alumni dalam berbagai bidang.ap.vokasi.undip.ac.id

• Mengenang Kenangan: Sebagai sarana untuk mengenang masa-masa selama menjadi mahasiswa dan memperkuat rasa kebersamaan.Fis

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri agenda Kamis, 08 Mei 2025 Kunjungan Kerja Panja Focus Group Discussion (FGD) dengan Akademisi di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion IPB,

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dengan Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) merupakan bagian dari upaya legislatif untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk subsidi di Indonesia

Tujuan RDP Panja Pengawasan

RDP ini bertujuan untuk:

• Mengidentifikasi masalah distribusi pupuk subsidi yang sering mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran.

• Mendiskusikan kebijakan dan regulasi terkait distribusi pupuk subsidi, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

• Mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk distributor dan kelompok tani, mengenai efektivitas kebijakan yang ada.

Hasil dan Rekomendasi

Beberapa hasil dan rekomendasi dari RDP ini antara lain:

• Penyederhanaan regulasi: Kementan memangkas 145 regulasi yang melibatkan 12 kementerian untuk mempercepat proses distribusi pupuk subsidi .

• Peran distributor: Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menekankan pentingnya mempertahankan peran distributor dalam distribusi pupuk subsidi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas .

• Keterlibatan Bulog dan BUMDes: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan dalam distribusi pupuk bersubsidi untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan ketersediaan pupuk di tingkat desa .

Tindak Lanjut

Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada petani serta mendukung ketahanan pangan nasional.Fraksi PKS

Untuk informasi lebih lanjut mengenai RDP Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Anda dapat mengunjungi situs resmi Komisi IV DPR RI atau mengikuti perkembangan melalui media massa yang meliput kegiatan legislatif tersebut.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC berdisuksi pada  FGD Perubahan Perubahan Undang-Undang Kehutanan (Hutan Lestari Rakyat Sejahtera)

Topik "FGD Perubahan Undang-Undang Kehutanan (Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera)" sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari FGD ini bisa meliputi:

1. Latar Belakang FGD

• Banyaknya konflik tenurial antara negara dan masyarakat adat/lokal.

• Praktik pengelolaan hutan yang belum sepenuhnya lestari.

• Revisi UU Kehutanan diperlukan untuk mengakomodasi paradigma pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

• Perubahan iklim dan tekanan terhadap ekosistem hutan.

2. Tujuan FGD

• Menyerap aspirasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait isi perubahan UU Kehutanan.

• Menyusun masukan substantif berbasis prinsip hutan lestari dan kesejahteraan rakyat.

• Menganalisis kelemahan dan kekuatan UU sebelumnya serta peluang perbaikannya.

3. Isu-isu Kunci yang Bisa Dibahas

a. Tenurial dan Hak Kelola

• Pengakuan hutan adat dan hak masyarakat adat/lokal.

• Mekanisme perizinan berbasis hak, bukan sekadar izin usaha.

b. Penguatan Tata Kelola Hutan

• Peran pemerintah daerah dan pusat dalam perizinan, pengawasan, dan perlindungan hutan.

• Transparansi dalam pemanfaatan dan distribusi manfaat hutan.

c. Lingkungan dan Keberlanjutan

• Kewajiban pemegang izin dalam menjaga keanekaragaman hayati dan karbon hutan.

• Penyesuaian terhadap komitmen nasional perubahan iklim (NDC).

d. Ekonomi Kehutanan Berbasis Rakyat

• Skema perhutanan sosial: hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat.

• Insentif ekonomi hijau: pembayaran jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), ekowisata.

e. Penegakan Hukum

• Penindakan terhadap pembalakan liar dan korupsi kehutanan.

• Peran lembaga pengawasan independen.

4. Hasil yang Diharapkan

• Rekomendasi strategis dan legal drafting pasal-pasal prioritas.

• Komitmen multipihak dalam mendukung UU Kehutanan yang inklusif dan adaptif.

• Peta jalan advokasi ke DPR dan Pemerintah

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC berdisuksi dengan APPERTANI

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC melakukan kunjungan kerja ke Gresik Pada Sabtu, 3 Mei 2025, Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, M.M., yang juga menjabat sebagai Ketua Panja. Kunjungan dimulai dengan peninjauan ke kawasan Kandangan di Kecamatan Cerme, dilanjutkan ke pengecer Kios Sahabat Tani, dan berakhir di Gudang Distributor Anak Gresik Raya Kencana (AGRK)

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bupati Gresik, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dirjen Hortikultura Kementan, Dirjen Perkebunan Kementan, Kepala BPPSDMP Kementan, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Pupuk Indonesia (Persero), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur .

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.

Mendampingi Presiden RI dalam Kunjungan ke SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya, Endang Setyawati Thohari, berkesempatan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam kunjungan kerja ke SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, sekaligus menyaksikan langsung peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang merupakan inisiatif Presiden untuk percepatan pencapaian kualitas pendidikan nasional.

Dalam momentum penting tersebut, saya menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden dan Menteri terkait mengenai pentingnya pendidikan karakter dan kesadaran lingkungan sejak usia dini, khususnya dalam pendidikan membuang sampah pada tempatnya serta pemahaman manfaat pertanian. Saya menekankan bahwa pembelajaran semacam ini perlu dimulai secara terintegrasi sejak jenjang PAUD, SD, hingga SMA sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa yang peduli lingkungan dan pangan berkelanjutan.

Sebagai langkah nyata, saya bersama masyarakat di Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur telah memulai inisiatif pembangunan Taman Edukasi di setiap Kelompok Wanita Tani (KWT). Taman-taman edukasi ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran terbuka bagi anak-anak dan masyarakat, mengajarkan praktik bertani, pengelolaan sampah, serta penghijauan secara langsung dan aplikatif.

Saya berharap inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat agar dapat direplikasi di berbagai daerah lain, sebagai bagian dari transformasi pendidikan dan ketahanan lingkungan Indonesia.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Pertemuan dan Silaturahmi dengan APERTANI (Diskusi mengenai rencana Rapat Dengar Pendapat  Umum Panja  Komisi IV dengan APPERTANI, membahas menganai penyusunan RUU PANGAN ) Komisi IV DPR RI tengah mempersiapkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida Indonesia (APPERTANI). RDPU ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari APPERTANI terkait penyusunan RUU Pangan yang sedang dibahas.

Diharapkan, melalui pertemuan ini, dapat diperoleh rekomendasi yang konstruktif dari APPERTANI yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Pangan. Masukan dari APPERTANI akan membantu memastikan bahwa RUU Pangan yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan petani dan sektor pertanian nasional

Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan RUU Pangan agar menghasilkan regulasi yang komprehensif dan aplikatif dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi.

Rapat Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR RI merupakan bagian dari upaya legislatif untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas dari penyalahgunaan. Dalam rapat-rapat tersebut, berbagai anggota DPR RI memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi

Rekomendasi dan Langkah-langkah yang Diusulkan

• Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pupuk Bersubsidi
  Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah, mengusulkan pembentukan Satgas di tingkat pusat dan daerah untuk mengawal distribusi pupuk hingga ke petani. Satgas ini diharapkan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada distributor atau pengecer yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. EMedia DPR RI+1jakartanews.id+1

• Evaluasi dan Penataan Distribusi
  BAKN DPR RI melakukan telaah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait subsidi pupuk PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan efektivitasnya dalam mendukung swasembada pangan. EMedia DPR RI+1EMedia DPR RI+1

• Pengurangan Regulasi
  Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memangkas 145 regulasi dalam distribusi pupuk bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses distribusi, sehingga pupuk dapat sampai ke petani dengan lebih efisien. jakartanews.id+7ANTARA News+7TvOne News+7

• Kolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  Anggota BAKN DPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengusulkan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dan BRI untuk memperlancar distribusi pupuk subsidi. BRI memiliki jaringan luas hingga pelosok desa, yang dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan pupuk langsung ke petani. EMedia DPR RI+1EMedia DPR RI+1

• Pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
  Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk melibatkan Bulog dalam distribusi pupuk bersubsidi dan BUMDes sebagai pengecer. Langkah ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pupuk di tingkat desa dan memudahkan akses petani. Kompas.tv+1EMedia DPR RI+1

Fokus Utama dalam Pengawasan

Dalam rapat-rapat Panja, fokus utama pengawasan meliputi:

• Keterlibatan Distributor
  Menetapkan status dan peran distributor dalam skema distribusi baru untuk memastikan kelancaran penyaluran pupuk.ANTARA News+9EMedia DPR RI+9EMedia DPR RI+9

• Transparansi dan Akuntabilitas
  Menerapkan sistem pencatatan yang tertib dan transparan dalam alokasi serta realisasi penebusan pupuk bersubsidi.Fraksi PKS+3EMedia DPR RI+3jakartanews.id+3

• Pemberantasan Penyalahgunaan
  Menindak tegas praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

• Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
  Memberikan pelatihan dan dukungan kepada Kelompok Tani agar siap menjadi mitra dalam distribusi pupuk bersubsidi.ANTARA News+7EMedia DPR RI+7EMedia DPR RI+7

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi petani

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadir Rapat Internal Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI

Agenda:

1. Penjelasan Kepala Badan Keahlian DPR RI;
2. ⁠Penyerapan Konsep RUU beserta Naskah Akademik; dan

3. ⁠Pembahasan Rencana Kerja RUU tentang Pangan

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Pembahasan Serapan Gabah Petani tahun 2025.

Pertemuan ini difokuskan pada isu strategis terkait serapan gabah petani untuk tahun 2025, sebagai bagian dari upaya memastikan kesejahteraan petani serta stabilitas harga pangan di daerah.

Audiensi ini dihadiri oleh anggota Komisi B DPRD yang membidangi pertanian dan pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Bulog, perwakilan koperasi tani, dan kelompok tani dari beberapa kecamatan.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat antara lain:

• Evaluasi serapan gabah tahun 2024 dan kendala yang dihadapi petani di lapangan.

• Rencana penguatan kemitraan antara Bulog, koperasi, dan kelompok tani untuk menjamin pembelian gabah petani dengan harga layak.

• Usulan alokasi anggaran daerah untuk dukungan pembelian gabah lokal.

• Strategi penyimpanan gabah dan penguatan infrastruktur pascapanen, termasuk pengering dan penggilingan.

• Pentingnya regulasi daerah yang berpihak pada petani dalam hal distribusi, harga, dan rantai pasok gabah.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Audiensi Asosiasi Nelayan dan Pedagang Ikan (AMPD) Provinsi Gorontalo Diskusi tentang persoalan nelayan-nelayan yang terjadi di provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh para nelayan dan pedagang ikan di wilayah pesisir Gorontalo.

Audiensi ini dihadiri oleh perwakilan AMPD dari berbagai kabupaten/kota, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, DPRD Komisi II yang membidangi perikanan, serta pihak pelabuhan perikanan dan koperasi nelayan.

Dalam forum ini, AMPD memaparkan sejumlah isu krusial, antara lain:

• Keterbatasan akses BBM subsidi untuk nelayan kecil, yang berdampak pada menurunnya aktivitas melaut.

• Harga jual ikan yang fluktuatif dan tidak berpihak kepada nelayan, khususnya saat panen raya.

• Minimnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan, seperti tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan akses pasar yang layak.

• Kesulitan mendapatkan perizinan dan bantuan alat tangkap, khususnya bagi nelayan tradisional.

• Kurangnya dukungan pembinaan bagi pedagang ikan kecil, terutama dalam hal pengolahan hasil laut dan akses pembiayaan.

Perwakilan pemerintah menyambut baik masukan dari AMPD dan menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui koordinasi lintas dinas, serta mendorong program-program afirmatif untuk keberlanjutan ekonomi nelayan dan pedagang ikan di Gorontalo.

Audiensi ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan awal, termasuk pembentukan tim koordinasi bersama antara AMPD dan pemerintah untuk merumuskan langkah tindak lanjut berbasis data dan kebutuhan lapangan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri acara Hallal bi Halal Dulur Cirebon. Rangkaian acara juga diisi dengan tausiyah singkat, yang mengangkat tema pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah dan mempererat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Halal Bi Halal ini juga dimanfaatkan sebagai wadah diskusi ringan terkait potensi kolaborasi antaranggota komunitas Dulur Cirebon dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi, terutama untuk kemajuan daerah Cirebon.

Suasana penuh kehangatan, canda tawa, dan semangat kebersamaan mewarnai acara hingga akhir. Para peserta pun berharap kegiatan serupa dapat terus dilestarikan dan ditingkatkan di masa mendatang.

bu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Peringatan HUT Komunitas BEPers Indonesia (KBI) Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ke3, dan HUT KBI Bogor ke3.

Komunitas BEPers Indonesia (KBI), bagian dari Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB), menggelar perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 secara meriah dan penuh makna. Bertempat di [lokasi acara], kegiatan ini juga sekaligus memperingati HUT ke-3 KBI Bogor, sebagai salah satu regional aktif di bawah naungan KBI nasional.

Acara ini dihadiri oleh para alumni IPB dari berbagai angkatan, pengurus pusat HA IPB, perwakilan komunitas alumni, serta tokoh-tokoh inspiratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan sosial. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Umum KBI, dilanjutkan sambutan Ketua HA IPB serta perwakilan KBI Bogor.

Dengan tema "Tiga Tahun Menebar Manfaat, Menyatukan Semangat", peringatan ini menjadi refleksi perjalanan KBI dalam membangun sinergi antaralumni IPB, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan koperasi.

Beberapa agenda yang turut meramaikan acara antara lain:

• Talkshow alumni inspiratif dengan tema kolaborasi dan kewirausahaan.

• Launching program baru KBI tahun 2025.

• Pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan KBI.

• Penyerahan penghargaan untuk tokoh dan komunitas alumni berprestasi.

• Sesi networking dan pameran UMKM alumni.

Dalam sambutannya, Ketua KBI menyampaikan harapan agar komunitas ini semakin solid dan terus memberikan kontribusi nyata bagi alumni IPB dan masyarakat luas. Perjalanan tiga tahun pertama dinilai sebagai fondasi kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, dengan semangat kolaboratif dan inovatif.

Acara ditutup dengan doa bersama dan hiburan dari alumni, menciptakan suasana hangat, akrab, dan penuh kebanggaan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat dan Syukuran HUT HKTI ke-52 Tahun. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus pusat dan daerah, tokoh-tokoh pertanian nasional, serta perwakilan dari kelompok tani dan mitra strategis HKTI.

Mengusung tema "HKTI Bersatu, Petani Maju, Indonesia Tangguh", kegiatan ini tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi dan refleksi atas perjalanan panjang HKTI dalam memperjuangkan nasib dan kemandirian petani Indonesia sejak tahun 1973.

Acara dibuka dengan rapat koordinasi internal yang membahas arah kebijakan organisasi, evaluasi program kerja, serta strategi HKTI dalam menghadapi tantangan sektor pertanian nasional, seperti perubahan iklim, akses pasar, dan digitalisasi pertanian.

Usai rapat, acara dilanjutkan dengan syukuran HUT ke-52, ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar HKTI terus menjadi garda depan dalam membela kepentingan petani. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai sesi ramah tamah, yang juga dimeriahkan dengan penampilan seni budaya daerah serta testimoni dari para petani binaan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum HKTI menegaskan bahwa usia ke-52 adalah momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung transformasi pertanian Indonesia menjadi lebih modern, berdaulat, dan berkeadilan.

Acara ditutup dengan doa bersama dan pembacaan komitmen bersama untuk terus bekerja demi kemajuan sektor pertanian Indonesia.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, bertempat di Kediaman Bapak Menteri Pertanian (AAS Kalibata 10/K10), dalam suasana yang hangat, khidmat, dan penuh rasa syukur. Acara ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian, tokoh-tokoh pertanian nasional, organisasi petani, serta para sahabat dan mitra kerja Menteri Pertanian.

Syukuran ini menjadi momentum untuk tidak hanya mendoakan kesehatan dan kesuksesan Bapak Menteri dalam memimpin sektor pertanian nasional, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi beliau dalam mendorong transformasi pertanian Indonesia menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani.

Acara diawali dengan pembacaan doa bersama dan tausiyah singkat, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur kepada Allah SWT atas usia dan amanah yang diberikan. Beberapa sambutan hangat disampaikan oleh para tokoh dan kolega, yang menggarisbawahi kepemimpinan beliau yang inspiratif dan fokus pada inovasi serta keberpihakan pada petani kecil.

Selain itu, dalam suasana kekeluargaan, disampaikan pula harapan-harapan ke depan bagi kemajuan sektor pertanian Indonesia di bawah arahan beliau—khususnya dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, dan kebutuhan regenerasi petani muda.

Acara syukuran ditutup dengan ramah tamah dan silaturahmi antarhadirin, menandai hari yang penuh makna dan semangat kebersamaan.

Anggota MPR RI Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Serap Aspirasi Masyarakat Cianjur Terkait Hak Dasar Warga Negara
Cianjur - Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra Dr. Ir. HJ ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.SC. kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaring aspirasi rakyat melalui kegiatan Menyerap Aspirasi Masyarakat (ASMAS) memenuhi hak dasar warga negara, menurut UUD NRI tahun 1945 pada (22/04/2025) yang diselenggarakan di kp. Cadas Gantung. Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Berbagai aspirasi dan masukan warga disampaikan dari tiga kecamatan meliputi Cipanas, Pacet, Sukaresmi, dan Cikalong, Hadir juga Anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Hendry Juanda dan jajaran pengurus DPC Gerindra serta para tokoh masyarakat yang bertempat. 
Dalam sambutannya, Ibu Endang menyampaikan bahwa hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan rasa aman merupakan amanah konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara. “Kita hadir di sini bukan hanya untuk berdialog, tapi juga untuk memastikan suara masyarakat sampai ke pusat. Ini bagian dari tugas konstitusional kami sebagai anggota MPR RI,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Endang S Thohari menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi sebagai dasar dalam pembangunan nasional.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh hak dasar warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dapat diwujudkan secara adil dan merata,” ujarnya.
"Kegiatan ini bukan sekedar pertemuan dan silaturahmi, tapi sosialisasi terkait tugas anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari DPD dan DPR-RI," tutur Endang S Thohari Saat Dikonfirmasi oleh awak media setelah selesai acara.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana warga Cianjur menyampaikan berbagai masukan dan keluhan terkait layanan publik, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial.
“Saya sangat mengapresiasi semangat masyarakat Cianjur yang aktif menyampaikan aspirasi. Hal ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” tambahnya. 
Masyarakat menyambut kegiatan ini dengan antusias dan berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara rutin sebagai bentuk kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.
Anggota DPRD kabupaten Cianjur Henry Juanda menambahkan,"intinya kegiatan ibu Endang S Thohari hari ini adalah penyerapan aspirasi masyarakat. Bahwa komunikasi dengan masyarakat harus terus dijaga, bukan hanya pemilu. baginya, silaturahmi adalah amanah yang harus dirawat agar aspirasi masyarakat dapat terus diperjuangkan," tutur Hendry
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen semakin kuat, serta tercipta sinergi dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam upaya memperkuat kesadaran kebangsaan dan mempercepat transformasi sektor pertanian di daerah, Petani di Kabupaten Cianjur memiliki tugas tambahan selain bercocok tanam di kebun . Tugas tambahan tersebut diberikan oleh Anggota MPR RI, Endang S Thohari yakni dengan menanam Empat Pilar Kebangsaan.
Ada keterkaitan antara Empat Pilar Kebangsaan dengan pertanian. Pasalnya, petani bagian dari keberhasilan dan salah satu pilar kekuatan negara. Sehingga sangat perlu mendapatkan 'bibit' kebangsaan.
"Besar sekali hubungannya antara pertanian dengan Empat Pilar Kebangsaan, dari mulai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika," ujar Anggota MPR RI, Endang S Thohari
Lanjut Endang, jika tidak memperkuat Empat Pilar Kebangsaan, negara ini bisa dijajah melalui makanan. Keanekaragaman hayati harus dijaga dengan baik, terlebih mengenai pertanian.
Kegiatan ini secara khusus dikaitkan dengan pengembangan pertanian berbasis inovasi, termasuk dukungan terhadap proyek OKIAGARU Farm, sebagai salah satu model pertanian terpadu dan berkelanjutan yang tengah dikembangkan untuk mencetak generasi petani muda.
Dalam pemaparannya, Ibu Endang menyampaikan bahwa Empat Pilar MPR RI—yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika—bukan hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga landasan kuat dalam membangun sektor pertanian yang adil dan berdaya saing.
“Pertanian adalah kekuatan bangsa. Dan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 Pilar MPR RI harus menjadi semangat utama dalam menjaga kedaulatan pangan, memberdayakan petani, dan menciptakan keadilan sosial di pedesaan,” ujar Endang S Thohari
"Karena kita dijajah melalui makanan, sekarang tidak melaui senjata, tetapi makanan. Petani harus sadar, bahwa potensi lokal ini Allah SWT dianugrahi paling banyak," Lanjutnya
Dalam sesi diskusi, peserta yang terdiri dari petani muda, tokoh desa, kelompok tani, pelajar, dan pelaku UMKM menyampaikan berbagai gagasan serta harapan, terutama dalam pengembangan pertanian lokal sebagai pusat pelatihan pertanian organik, teknologi pertanian modern, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Pesan Empat Pilar Kebangsaan juga harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga negara serta menunjukkan sinergi nyata antara peran MPR RI dalam membumikan nilai-nilai luhur bangsa dan dukungan konkret terhadap pembangunan sektor strategis, seperti pertanian dan ekonomi desa

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC melakukan Silahturahmi dan Pertemuan dengan Alumni IPB Cianjur, Selain sebagai ajang mempererat tali silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi momentum strategis untuk membahas peran koperasi di Cianjur. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, para alumni menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, khususnya di sektor pertanian dan UMKM.

Beberapa poin penting yang dibahas antara lain:

• Potensi besar koperasi di Cianjur, terutama yang berbasis pertanian, peternakan, dan agrowisata.

• Peran alumni IPB sebagai penggerak dan pendamping koperasi, baik melalui edukasi, riset, maupun inovasi manajemen.

• Rencana pembentukan koperasi alumni IPB Cianjur, yang dapat menjadi model dan wadah kolaborasi untuk memajukan usaha-usaha produktif masyarakat.

• Peluang sinergi dengan koperasi yang sudah ada, serta dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga keuangan.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat jejaring antar alumni serta menjadikan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Produsen Pangan Fungsional Indonesia Tahun Buku 2024

Pembahasan mengenai: Rencana Kerja 2025

Catatan 2024 : Investasi Penyambungan PLN (120 Juta) di IKOPIN dan Geolistrik (13 Juta)

1. Melanjutkan kegiatan project Tebon jagung di Karawang Luasan Efektif 13,5 ha (MT 2) untuk tebon jagung dan 6,5 ha akan dikonversi untuk sawah padi (MT 1)
2. ⁠Melanjutkan kegiatan Tebon Jagung di Sumedang Total lahan petak 74 seluas 71 Ha, baru terolah 55 Ha dan tertanam sampai dengan hari ini 35 Ha.
3. ⁠Meningkatkan produktivitas hasil Tebon jagung
4. ⁠Mengurangi ketergantungan kepada GDA menentukan pasar baru suplai Tebon jagung
5. Mengatasi defisit keuangan dari internal maupun eksternal
6. ⁠Memenuhi kewajiban untuk investor Tebon Sumedang sesuai jatuh tempo dimulai bulan Agustus 2025
7. ⁠Membentuk organisasi dan SOP Koperasi secara profesional dan akuntable

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menggelar Sosialisasi Undang-Undang Perikanan. Undang- Undang Perikanan bukan hanya mengatur soal penangkapan ikan, tetapi juga perlindungan terhadap nelayan kecil, pemberantasan illegal fishing, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Saya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat untuk memastikan implementasi Undang-Undang berjalan efektif di lapangan dan mendorong agar pelaku usaha perikanan di Kota Bogor dapat lebih siap menghadapi dinamika global, termasuk peluang ekspor produk perikanan dan inovasi teknologi budidaya. Beberapa peserta menyampaikan aspirasi terkait kesulitan akses perizinan usaha perikanan budidaya, mahalnya pakan ikan, serta harapan akan adanya bantuan alat budidaya dan pelatihan teknis. Ibu Endang merespon dengan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur legislatif dan kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini ditutup dengan pesan agar masyarakat terus menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan lokal demi masa depan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menggelar Sosialisasi Undang-Undang Perikanan. Undang- Undang Perikanan bukan hanya mengatur soal penangkapan ikan, tetapi juga perlindungan terhadap nelayan kecil, pemberantasan illegal fishing, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Saya menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat untuk memastikan implementasi Undang-Undang berjalan efektif di lapangan dan mendorong agar pelaku usaha perikanan di Kota Bogor dapat lebih siap menghadapi dinamika global, termasuk peluang ekspor produk perikanan dan inovasi teknologi budidaya. Beberapa peserta menyampaikan aspirasi terkait kesulitan akses perizinan usaha perikanan budidaya, mahalnya pakan ikan, serta harapan akan adanya bantuan alat budidaya dan pelatihan teknis. Ibu Endang merespon dengan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui jalur legislatif dan kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan ini ditutup dengan pesan agar masyarakat terus menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan lokal demi masa depan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Pertemuan dan Silahturahmi dengan Kepala BPDAS: Menjajaki Kolaborasi Program Pengembangan Komoditas Sukun dan Usulan Kegiatan KBR untuk Dapil Cianjur"

Pada kesempatan ini, kami melaksanakan pertemuan dan silahturahmi bersama Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dalam rangka mempererat koordinasi dan sinergi program kerja di sektor lingkungan dan pertanian berkelanjutan.

Dalam diskusi tersebut, kami membahas potensi pengembangan komoditas Artocarpus altilis (sukun) sebagai tanaman multifungsi yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga berkontribusi dalam konservasi lahan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Selain itu, kami juga menyampaikan usulan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) untuk wilayah Dapil Cianjur sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penghijauan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit produktif yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kami berharap hasil pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama konkret antara BPDAS dan para pemangku kepentingan di daerah, demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Silahturahmi ke Kediaman Ibu Yustika Baharsyah, Mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Merupakan kehormatan dapat bersilahturahmi langsung ke kediaman Ibu Yustika Baharsyah, tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia. Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, kami banyak berdiskusi mengenai pembangunan pertanian, kedaulatan pangan, serta pentingnya peran generasi muda dalam melanjutkan estafet perjuangan membangun sektor pertanian yang berkelanjutan.

Terima kasih atas sambutan hangat dan inspirasinya, Bu Yustika. Semoga silaturahmi ini menjadi awal dari kolaborasi yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperkuat sektor pertanian Indonesia.

[RESES]

[Kunjungan Kerja Reses]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir  dalam Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara  terkahir pihaknya menuju Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan. Disini dirinya meninjau sarpras Pelabuhan, kemudian dilanjutkan diskusi permasalahan perizinan, kebijakan penangkapan ikan dan lain-lain. Angka produksi perikanan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan drastis dari 701.341,21 ton pada tahun 2023, menjadi 410.212,94 ton pada tahun 2024, atau setara dengan penurunan sebesar 41,5%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala struktural dan lingkungan yang perlu segera diatasi melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif.

"Permasalahan utama yaitu dengan overfishing dan degradasi sumber daya ikan, perubahan iklim dan cuaca ekstrem, sulitnya akses perizinan melalui OSS (Online Single Submission), persaingan tidak sehat antara nelayan kecil dan industri besar, maraknya Impor ikan yang tinggi menekan harga produk lokal, sehingga merugikan nelayan tradisional.

Endang membeberkan, sehingga ada dampak ekonomi, yaitu penurunan Pendapatan nelayan yang bisa meningkatkan angka kemiskinan pada masyarakat di daerah pesisir, menurunnya kontribusi terhadap PDRB Daerah. Sektor perikanan semakin berkurang kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara.

[RESES]

[Kunjungan Kerja Reses]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir  dalam Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara  Mengunjungi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, 

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, pihaknya melakukan diskusi mengenai penanganan dan penegakan hukum perdagangan satwa liar dilindungi. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk Penegakan hukum perdagangan satwa liar dilindungi di Sumatera Utara dilakukan oleh Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Balai Gakkum dan Kepolisian Sumatera Utara.

Komisi IV DPR RI minta ketegasan aparat hukum untuk memberikan Sanksi pidana pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat diancam denga pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta. Komisi IV DPR RI minta peran masyarakat untuk menekan laju perdagangan dan perburuan satwa liar. Masyarakat perlu diedukasi akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan satwa liar.

Endang melanjutkan, komisi IV DPR RI mendorong upaya konservasi satwa liar, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa langka, menghindari transaksi binatang langka. 

Peraturan perundangan yang melarang perdagangan satwa liar dilindungi tercantum dalam: Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990.

[RESES]

[Kunjungan Kerja Reses]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir  dalam Kunjungan Kerja ke Sumatera Utara meninjau gudang Bulog Pulo Brayan Darat I Medan, disini dibahas progres realisasi penyerapan beras petani dalam rangka mencapai target 3 juta ton setara beras. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Perum Bulog Kanwil Sumut telah menyerap 16.172 ton gabah kering panen atau 8.086 ton setara beras. Serapan ini sudah melampaui target yang diinginkan yakni 12.000 ton GKP sampai April 2025. Penyerapan gabah petani Sumut yang telah masuk masa panen seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Nias, Kabupaten Batubara dan lainnya. 

Petani di seluruh wilayah Sumut dapat menjual gabah ke Bulog dengan Harga Pokok Pembelian (HPP) GKP sebesar Rp6.500 perkilogram sebagai bentuk penjaminan dan perlindungan kersejahteraan kepada petani. Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Utara terpantau beberapa komoditas masih fluktuatif

Endang menjelaskan, Perum Bulog agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi agar terdengar langsung ke telinga petani, yang baru berjalan hanya sampai tingkat BPP wilayah. Perum Bulog selaku operator pangan dapat membangun kemitraan korporasi dengan petani untuk jangka panjang dengan sistem bisnis berkelanjutan, dilengkapi MOU antara Bulog dengan petani. Perum Bulog Sumut diharapkan dapat terus berkomitmen dalam target penyerapan Jagung Pipilan Kering 80.000 ton dari petani yang memasuki musim panen seperti di Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun dan daerah lainnya. 

Bulog tetap menjaga harga Rp 5.500 per kilogram sesuai harga acuan pembelian pemerintah. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog tetap membeli jagung pipil dengan kadar air 14 persen atau diatasnya, bekerjasama dengan pabrik setempat untuk pengeringan jagung tersebut, sehingga petani jagung tidak khawatir panennya tidak terserap

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir dalam kegiata bersama Presiden Prabowo dalam memimpin panen padi di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati tujuh, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang dilakukan secara nasional di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir dalam Silaturahmi dengan Keluarga besar di Pekalongan Jawa Tengah

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir dalam silaturahmi dengan keluarga besar di Subah, Jawa Tengah

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir dalam silaturahmi dan bertemu dengan Ibu Popi Darsono

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC hadir dalam acara halal bi halal di kediaman rumah jabatan bapak  Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menyenggelarakan Pembagian Paket Sembako Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025M di Wilayah Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menyenggelarakan Pembagian Paket Sembako Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025M di Wilayah Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menyenggelarakan Pembagian Paket Sembako Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025M di Wilayah Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menyenggelarakan Pembagian Paket Sembako Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/ 2025M di Wilayah Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur.

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Penguatan Ekonomi  Kerakyatan Berbasis Usaha Rakyat.

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar III Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari menyerap aspirasi masyarakat Kota Bogor yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait tentang penguatan ekonomi kerakyatan berbasis usaha rakyat di rumah aspirasinya pada Kamis 27 Maret 2025. Beberapa pokok aspirasi dari masyarakat yaitu peningkatan kualitas perempuan dalam bidang usaha, akses kerjasama atau kemitraan dengan sektor swasta dan meningkatkan kualitas akses usaha rumah tangga.

Endang menuturkan, peningkatan kualitas perempuan dalam bidang usaha

Masyarakat Kota Bogor, memiliki harapan agar pemerintah melalui partai politik memberikan/membuat program khusus bagi perempuan sebagai pelaku usaha agar lebih mandiri secara ekonomi.

"Masyarakat menginginkan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, seperti digital marketing, manajemen usaha, dan produksi barang. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal," terangnya.

Endang memaparkan, perihal akses kerjasama atau kemitraan dengan sektor swasta, masyarakat Kota Bogor ingin agar pemerintah melalui partai politik meningkatkan akses kerjasama (kemitraan) dengan sektor swasta. Membangun kemitraan antara pemerintah desa/ kelurahan/ kecamatan dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.

"Dalam kemitraan ini, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek ekonomi, sehingga mereka memiliki suara dalam setiap keputusan yang diambil disamping mempersiapkan aspek bisnis/ekonomi dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat setempat," paparnya.

Endang melanjutkan, contohnya, melibatkan masyarakat dalam pengembangan produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan produksi dan pemasaran, serta promosi produk melalui pameran atau bazar.

"Semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses ini untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar," ungkapnya.

Endang menjelaskan, ketiga meningkatkan kualitas akses usaha rumah tangga, masyarakat Kota Bogor mengusulkan agar pemerintah melalui partai politik terus memperkuat kebijakan yang meningkatkan kualitas usaha rumah tangga untuk dapat terus tumbuh dan bersaing dengan produk industri besar.

"Pelaku UMKM menyatakan perlunya meningkatkan dukungan dalam memasarkan produk mereka, baik melalui platform online maupun pameran lokal. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas," jelasnya.

Endang membeberkan, disamping itu, dengan keterampilan digital yang lebih baik, masyarakat juga akan dimudahkan dalam penggunaan berbagai alat aplikasi digital untuk kebutuhan peningkatan pendapatan ekonomi mereka. Misalnya pemanfaatan jenis aplikasi E-UMKM, Aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok.

"Aplikasi berbasis android tersebut dirancang untuk memasarkan produk UMKM secara online dan terintegrasi. Dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ini, pelaku UMKM setempat dapat meningkatkan jangkauan pasar mereka, mengurangi biaya pemasaran, serta meningkatkan efisiensi transaksi," pungkasnya

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Penguatan Kewenangan MPR.

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar III Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari menggelar penyerapan aspirasi masyarakat terkait penguatan kewenangan MPR RI di wilayah Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu 26 Maret 2025. Endang melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi dan organisasi kepemudaan.

Dari kegiatan ini, menghasilkan sejumlah aspirasi masyarakat yang berfokus pada penguatan kewenangan MPR RI. Adapun Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat menjadi dasar dalam mempertimbangkan langkah-langkah strategis terkait penguatan kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Endang memaparkan, penguatan kewenangan MPR RI masyarakat Kota Bogor memberikan usulan untuk memperkuat kewenangan MPR RI dalam memberikan arahan strategis kepada pemerintah agar kebijakan nasional lebih konsisten dan berkelanjutan.

"Hal ini dilatarbelakangi karena kebijakan pembangunan cenderung berubah setiap pergantian pemerintahan. Untuk itu MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat, diharapakan ikut aktif terlibat dalam mengawal pengambilan keputusan program program pembangunan nasional khususnya yang menyangkut kesejahteraan rakyat," paparnya.

Endang melanjutkan, peran aktif MPR RI dapat membantu memastikan bahwa setiap program pemerintah adalah cermin atas kebutuhan dan harapan Masyarakat bukan atas dasar kepentingan kelompok atau penguasa.

"Hal kedua, MPR RI sebagai wadah representasi aspirasi rakyat. MPR RI memiliki peran penting sebagai wadah representasi aspirasi rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Warga Kota Bogor berharap agar MPR RI dapat lebih aktif menjadi forum permusyawaratan nasional/wilayah yang dapat menampung berbagai pandangan dari seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

"Ditengah carut marutnya politik nasional, masyarakat megharapkann adanya lembaga yang dapat menjembatani perbedaan dan memperkuat persatuan nasional yang bebas dari kepentingan penguasa dan mampu bersikap adil diatas semua golongan. Dengan demikian, keberadaan MPR sebagai wadah representasi aspirasi rakyat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi dan efektivitas dalam pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar dilatarbelakangi atas kehendak dan kebutuhan masyarakat," tambah Endang.

Endang juga menegaskan, warga Kota Bogor mendorong agar MPR memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. MPR juga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan forum-forum terbuka.

"Hal Ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan langsung, sehingga keputusan yang diambil lebih representative atas dasar kebutuhan Masyarakat,"

[RESES]

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat tentang Penguatan Demokrasi Substansial Berdasarkan Pancasila*

BogorInNews - Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Dapil Jabar III Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari menggelar penyerapan aspirasi masyarakat tentang penguatan demokrasi substansial berdasarkan pancasila di rumah aspirasinya, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu 26 Maret 2025. Kali ini dihadirkan dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor Muhammad Yusuf G.G Seran yang menyampaikan materi tentang penguatan demokrasi substansial berdasarkan pancasila.

"Beberapa pokok pemikiran dari masyarakat Kecamatan Bogor Tengah khususnya Ciwaringin mengingginkan pendidikan demokrasi berbasis literasi digital. Masyarakat Kota Bogor, memiliki harapan agar pemerintah melalui partai politik memberikan atau membuat program pendidikan demokrasi yang lebih masif kepada masyarakat Ciwaringin," ungkap Endang usai acara.

Endang melanjutkan, masyarakat setempat berharap agar partai politik lebih berperan aktif sebagai sarana pendidikan politik, bukan hanya alat kepentingan elektoral di saat ajang kontestasi pemilihan umum (Pemilu) berlangsung. Contoh halnya yakni Pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

"Program pelatihan literasi digital penting untuk meningkatkan pemahaman/pengetahuan masyarakat untuk dapat melakukan analisa informasi atau sumber berita yang mereka dapatkan melalui beragam media sosial," terangnya.

Endang memaparkan, kemudian pembinaan generasi muda dalam memahami nilai-nilai demokrasi berbasis Pancasila. Masyarakat Kota Bogor berharap agar pemerintah melalui partai politik bekerja sama dengan organisasi kepemudaan seperti karang taruna atau remaja masjid dalam melakukan kerjasama pembinaan generasi muda di daerah setempat.  

Dalam penerapannya, sistem Demokrasi Pancasila dijalankan berdasarkan konstitusi, yaitu UUD 1945. Lembaga-lembaga negara, seperti DPR, MPR, dan Presiden, bertindak sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Salah satu implementasi nyata dari sistem ini adalah pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengatur urusan dalam negeri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat

"Terakhir, pendidikan demokrasi untuk kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT), masyarakat Kota Bogor menyampaikan aspirasi agar diberikan program pendidikan demokrasi dengan berdasarkan nilai nilai Pancasila khusus untuk kalangan 'emak-emak'. Kaum emak-emak sebagai pendidik utama di rumah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan keluarga inti," paparnya.

Sementara itu, dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor Muhammad Yusuf G.G Seran menuturkan, mengingat sila keempat dalam Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kegiatan kali ini adalah bagian dari manifestasi soal penyerapan aspirasi masyarakat dari dapil masing-masing. 

"Aspirasi apa dan kebutuhan juga masalah nya apa saja disampaikan disini. Kita dipimpin oleh Wakil rakyat di DPR/MPR RI dalam menjalankan tugas fungsi fasilitasi daerah, kemudian soal anggaran dan pengawasan pemerintah seperti apa," ungkap Seran.

"Menyerap aspirasi merupakan bentuk proses membentuk undang-undang. Dicari dahulu apa persoalan dan harapannya. Sehingga apa yang diinginkan masyarakat bisa diakomodir dengan baik," pungkasnya.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa, 25 Maret 2025. 

​Pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan Rapat Paripurna Ke-16 dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. Rapat ini menandai penutupan masa persidangan tersebut. Salah satu agenda penting yang telah diselesaikan sebelumnya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada rapat paripurna sebelumnya, tepatnya pada Kamis, 20 Maret 2025, RUU TNI disahkan menjadi undang-undang

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
4. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
7. Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
8. Direktur Utama Perum Bulog
9. Direktur Utama Pt. Pupuk Indonesia (Persero)
10. Direktur Utama Pt. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food Beserta Anak Perusahaan.

Acara:

1. Swasembada Pangan
2. Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
3. Isu Aktual Lainnya

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
4. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
7. Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
8. Direktur Utama Perum Bulog
9. Direktur Utama Pt. Pupuk Indonesia (Persero)
10. Direktur Utama Pt. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food Beserta Anak Perusahaan.

Acara:

1. Swasembada Pangan
2. Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
3. Isu Aktual Lainnya

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
4. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
7. Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
8. Direktur Utama Perum Bulog
9. Direktur Utama Pt. Pupuk Indonesia (Persero)
10. Direktur Utama Pt. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food Beserta Anak Perusahaan.

Acara:

1. Swasembada Pangan
2. Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
3. Isu Aktual Lainnya

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
4. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
7. Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
8. Direktur Utama Perum Bulog
9. Direktur Utama Pt. Pupuk Indonesia (Persero)
10. Direktur Utama Pt. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food Beserta Anak Perusahaan.

Acara:

1. Swasembada Pangan
2. Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
3. Isu Aktual Lainnya

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan

1. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
4. Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
5. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian
6. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
7. Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian.
8. Direktur Utama Perum Bulog
9. Direktur Utama Pt. Pupuk Indonesia (Persero)
10. Direktur Utama Pt. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food Beserta Anak Perusahaan.

Acara:

1. Swasembada Pangan
2. Ketersediaan Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
3. Isu Aktual Lainnya

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC berkunjung ke Bangsal Pascapanen Kelompok Tani Mekartani Lokasi:  Ds. Padaluyu Kec. Cugenang Kab. Cianjur

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Endang Setyawati Thohari bersama rombongan mendatangi Bangsal Pascapanen di Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur,  Sabtu, 22 Maret 2025.

Kedatangan Endang ke Bangsal Pascapanen ini, untuk meninjau dan meresmikan program aspirasi yang telah disalurkan terhadap dunia pertanian di Kota Santri (red: Kab. Cianjur)

Setelah kejadian bencana gempa bumi beberapa waktu lalu yang menimpa kelompok tani binaan, Endang mendatangi lokasi yang pernah mendapatkan bantuan program aspirasi khususnya para petani di Kecamatan Cugenang serta memberikan motivasi melalui bantuan Bangsal Pascapanen

Kedatangannya tersebut, memberikan manfaat yang besar, lantaran bantuan yang selama ini disalurkannya. Total nilai manfaat dari program Bangsal Pascapanen yang disalurkan sebesar Rp321.300.000 untuk 2 lokasi sentra hortikultura. Bantuan terdiri dari Pembangunan bangsal pascapanen, Peralatan Pengolahan, 1 unit kendaraan roda 3 dan peralatan pascapanen.

"Saya datang ke Cianjur untuk melihat lokasi pascabencana, selain itu saya menyerahkan beberapa program yakni traktor roda empat,  Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dari kotoran sapi dan tempat pengolahan atau bangsal untuk holtikultura untuk pengepakan hasil sayuran," ujar Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari.

Dirinya bersyukur, dengan program yang disalurkan tersebut bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat khususnya petani di Kecamatan Cugenang.

Dirinya berharap dengan bantuan tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kesejahteraan petani di sekitar pasca bencana dan ibu-ibu pun lebih aktif di bangsal untuk produksi hasil panen.

"Saya bersyukur Ketua Kelompok Mitra Tani Cugenang, Herman dapat memproduksi cabai bubuk dan Parcel yang berisikan Sayuran yang dipasarkan di supermarket. Saya bangga dari hasil program saya dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan petani di sekitarnya pasca bencana," ungkapnya.

Menurut Endang, rencana pengembangan setiap program tergantung dari anggota dewan itu sendiri, karena tujuannya menjadi anggota dewan untuk meningkatkan kesejahteraan konstituennya di dapilnya masing-masing.

Tugas di lapangan untuk penyaluran program  tepat sasaran dan sesuai, dirinya mengerahkan tim sebagai salah satu ujung tombak dalam mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dapil, salah satunya melalui Bangsal Pascapanen.

Endang menambahkan, Bangsal Pascapanen ini salah satu  program yang berhasil dan ini turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Silatuahmi dan Kunjungan ke Kebun Kelompok Tani Mekartani.

Silaturahmi dan kunjungan ke kebun Kelompok Tani Mekartani di Cugenang, Kabupaten Cianjur, adalah suatu kegiatan yang biasanya bertujuan untuk mempererat hubungan antara petani, masyarakat, serta pihak-pihak terkait seperti pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok Tani Mekartani sendiri mungkin terlibat dalam kegiatan pertanian yang melibatkan banyak petani di wilayah Cugenang, yang dikenal dengan keanekaragaman hasil pertaniannya.

Kegiatan seperti ini bisa mencakup:

1. Pertukaran Informasi dan Pengalaman: Para petani bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola lahan dan hasil pertanian, terutama dalam hal penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien atau ramah lingkungan.

2. Pemberian Bantuan atau Pembinaan: Pihak pemerintah atau lembaga terkait mungkin memberikan bantuan berupa alat pertanian, pelatihan, atau pembinaan untuk meningkatkan hasil pertanian.

3. Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Dengan silaturahmi ini, para petani dapat mendapatkan wawasan baru yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka.

4. Membangun Kerja Sama: Selain itu, kegiatan ini juga bisa menjadi sarana untuk membangun kerjasama antara kelompok tani dengan berbagai pihak untuk pengembangan pertanian di wilayah tersebut.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Silahturahmi dan Buka Puasa Bersama DPC Kabupaten Cianjur. Pada Sabtu, 22 Maret 2025, dilaksanakan acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang diadakan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Cianjur. Acara ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mempererat hubungan antara anggota DPC, masyarakat, serta berbagai pihak yang terkait, terutama dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah.

Beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam acara seperti ini antara lain:

1. Silaturahmi: Momen ini memungkinkan para peserta untuk saling mengenal lebih dekat, baik itu anggota DPC, masyarakat setempat, maupun tokoh-tokoh penting lainnya. Tujuan utama adalah mempererat hubungan sosial dan kerja sama untuk kemajuan bersama.

2. Buka Puasa Bersama: Acara ini tentu sangat spesial selama bulan Ramadan. Selain beribadah bersama, buka puasa bersama memberikan kesempatan untuk berbagi kebahagiaan, mempererat tali persaudaraan, serta memperkuat rasa kebersamaan antara sesama. Biasanya, acara buka puasa diikuti dengan doa bersama untuk keberkahan dan kedamaian.

3. Pemberian Sumbangan atau Bantuan: Dalam beberapa kesempatan, acara buka puasa bersama juga diiringi dengan pemberian bantuan sosial seperti pembagian makanan takjil atau santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

4. Penyampaian Pesan atau Informasi Penting: Acara ini juga bisa menjadi platform untuk menyampaikan pesan-pesan penting, baik itu mengenai kegiatan DPC, program-program pembangunan, atau informasi lain yang relevan dengan kepentingan masyarakat.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;

2.Pendapat fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota usul inisiatif Komisi II DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI sebagai berikut:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo Di Provinsi Gorontalo;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Gorontalo Di Provinsi Gorontalo;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Buton Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka Di Provinsi Sulawesi Tenggara; 
5. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara; 
6. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Muna Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow Di Provinsi Sulawesi Utara;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa Di Provinsi Sulawesi Utara;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Kota Manado Di Provinsi Sulawesi Utara                      Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
11. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri FGD Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI (Uji Sahih Subtansi PPHN). FGD (Focus Group Discussion) Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, bertujuan untuk melakukan uji sahih substansi terkait PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara). Acara ini biasanya dihadiri oleh berbagai ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait, yang akan memberikan masukan untuk memastikan bahwa substansi PPHN tetap relevan dan tepat untuk kebijakan negara ke depannya.

Topik seperti ini sangat penting karena PPHN memiliki peran dalam memberikan arahan kebijakan jangka panjang yang berdampak pada pembangunan negara. Dalam FGD ini membahas berbagai perspektif hukum, politik, dan sosial untuk memperkuat atau menyesuaikan pokok-pokok haluan negara tersebut sesuai dengan perkembangan zaman serta masukan konstruktif yang dapat dijadikan dasar untuk penyempurnaan PPHN yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, serta dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan publik yang lebih baik.

Senin, 17 Maret 2025 bu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Silahturahmi dan Buka Puasa Besama dengan Keluarga Besar Komisi IV DPR RI Periode 2024-2029 di Kediaman Ibu Titiek Soeharto 

Minggu, 16  Maret 2025 17.00 Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Silahturahmi dan Buka Puasa dengan HKTI Lokasi: Rumah Kreatif Bapak Fadlizon

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Kehutanan  Membahas permasalahan kebun dan tambang ilegal serta isu isu aktual lainnya.

Kesimpulan:

1. Menindak 436 perusahaan sawit dan tambang yang beroperasi tanpa izin di dalam kawasan hutan Memberikan denda maksimal kepada perusahaan-perusahaan tersebut karena telah menikmati keuntungan dari kegiatan ilegal di kawasan hutan.

2.Menyoroti praktik penambangan di pulau-pulau kecil yang dapat merusak ekosistem laut dan pariwisata.Mencabut izin usaha pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan bertentangan dengan upaya konservasi..

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri RDP dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR, membahas progress NA RUU tentang Pangan. Rapat bersifat tertutup

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Audiensi dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia. Agenda utama pertemuan ini adalah penyerapan aspirasi para distributor terkait distribusi dan ketersediaan pupuk di wilayah tersebut. Audiensi ini bertujuan untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi para distributor pupuk, baik dalam hal distribusi yang tepat sasaran maupun pengaturan harga yang adil untuk para petani.

Melalui audiensi ini, Komisi IV DPR dapat mendengarkan keluhan atau usulan dari asosiasi, serta mengevaluasi kebijakan yang ada agar dapat diterapkan secara lebih efektif di lapangan. Hal ini juga memungkinkan adanya dialog langsung antara pemangku kebijakan dengan pihak yang terlibat langsung dalam rantai distribusi pupuk, yang merupakan komponen penting dalam mendukung sektor pertanian di Indonesia.

Audiensi Komisi IV DPR-RI dengan Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI)

Selasa 11 Maret 2025 Pukul 12:45 - 14:00 WIB

Simpulan dan Rekomendasi:

1. Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) yang diwakili pengurus Jawa Tengah merasa khawatir tidak dilibatkan lagi dalam penyaluran pupuk bersubsidi kedepan.

2. Kekhawatiran itu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, terdapat penambahan pihak penyalur pupuk bersubsidi. Pada Pasal 12 ayat (2) Perpres 6/2025 mengatur Penerima Pupuk Bersubsidi Subsidi pada Titik Serah terdiri dari: 1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan); 2. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan); 3. Pengecer; dan 4. Koperasi yang bergerak atau bidang usahanya di bidang penyaluran pupuk. Penambahan pihak penyalur pupuk bersubsidi ini yang membuat ADPI khawatir tidak lagi dilibatkan. Sementara jumlah tenaga kerja ditahap distributor sangat besar secara nasional.

3. Meskipun demikian, sesungguhnya terdapat ketentuan peralihan pada Pasal 18 Perpres 6/2025 yang menyebutkan pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Gapoktan, Pokdakan, dan pengecer yang belum memenuhi persyaratan Titik Serah, pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan melalui distributor dan kios pengecer sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini berlaku. Jadi sesungguhnya penambahan Gapoktan, Pokdakan, dan Koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi untuk membantu kios/pengecer. Bukan menggantikan peran distributor/kios pengecer.

4. Perkembangan saat ini memang masih terjadi ketidakjelasan di lapangan. Terlebih pilot projek untuk menjalankan Perpres 6/2025 dan Permentan 4/2025 belum berjalan optimal. Sementara itu juga Juklak-Juknis penyalur pupuk bersubsidi oleh Gapoktan, Pokdakan, dan Koperasi juga belum ada.

5. ADPI sesungguhnya membuka peluang untuk membantu Gapoktan/Pokdakan/Koperasi sebagai penyalur pupuk bersubsidi didaerah yang belum terdapat KPL (Kios Pupuk Lengkap). Mengingat rata-rata cakupan KPL saat ini masih 3 desa. Secara ideal 1 KPL untuk 1 Desa. Namun belum ada peraturan teknis dari Kementan.

6. Pak Kapoksi IV Fraksi Partai Gerindra dan Bu Ketua Komisi IV menyatakan akan menampung keluhan ADPI dan akan diperjuangkan dalam Raker dengan Kementan pada sore ini.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian. Pembahasan efisiensi anggaran Kementan.

1. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR-RI mendukung penuh program-program Kementerian Pertanian RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2025. 
   2. Berdasarkan Hasil Raker Tanggal 13 Februari 2025, Efesiensi Anggaran 
   Kementerian Pertanian RI telah dibahas sebesar Rp. 10,28 Triliun atau 35,01 
   persen dari pagu awal Rp. 29,37 Triliun, menjadi Rp. 19,09 Triliun (Anggaran 
   Aktif Rp. 12,14 Triliun dan masih diblokir Rp. 6,94 Triliun). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program strategis pertanian yang dirancang sejak awal. Efesiensi terbesar terjadi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 8,74 Triliun. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI, mengingatkan agar program prioritas Swasembada Pangan dapat berjalan dan sampai pada target yang diharapkan. Semisal perlu ditinjau kembali penyesuaian untuk Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 dari 500.000 ha berkurang menjadi 300.000 ha. Kemudian Cetak Sawah Baru seluas 225.000 ha menjadi hanya 100.000 ha. 
   3. Pada tahun 2023 total anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.14,80 Triliun. Di tahun 2024 yaitu Rp.15,56 Triliun. Sementara itu, anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp.19,09 Triliun, tetapi anggaran yang aktif hanya Rp.12,14 Triliun. Fraksi Partai Gerindra mendorong Kementerian Pertanian agar berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan, melakukan upaya dan langkah dalam pencairan pagu anggaran yang saat ini diblokir sebanyak 36,37 % atau sebesar Rp.6,94 Triliun. Terkait dengan itu, bagaimana strategi kementerian pertanian melaksanakan program kerja swasembada pangan dengan anggaran aktif yang tersedia? Apa upaya kementerian pertanian dalam mempercepat buka blokir anggaran sebanyak 36,37% atau sebesar 6.94 Triliun tersebut?. 
   4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025
   2029, Kementerian Pertanian RI telah ditugaskan antara lain untuk meningkatkan luas panen dan produksi. Kenaikan produksi padi dari 53,98 Juta Ton pada tahun 2024, menjadi sebesar 54,45 Juta Ton tahun 2025 ini. Kemudian Jagung, menjadi 21,48 Juta Ton pada tahun 2025 dari produksi tahun 2024 sebesar 19,56 Juta Ton. Mengacu Paparan Kementerian Pertanian, potensi luas panen padi dan produksi padi periode Januari - April 2025 diperkirakan tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yakni sebesar 4,56Juta Ha dan 13,95 Juta Ton. Kita semua berharap target akan tercapai. Kemudian bagaimana dengan Jagung?. 
   5. Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan pada tahun 2025 ini, 
   Indonesia tidak melakukan impor Beras, Jagung, Gula Konsumsi, dan Garam 
   Konsumsi. Bagaimana Kementerian Pertanian memastikan arahan ini? 
   6. Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah 
   (HPP) untuk Gabah sebesar Rp. 6.500 per kg dan Jagung sebesar Rp. 5.500 per 
   kg. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengarahkan Penyuluh Pertanian melakukan 
   sosialisasi HPP Gabah dan Jagung tersebut kepada seluruh petani saat masa 
   panen raya ini. Selagi memastikan tidak ada gabah dan jagung petani dihargai dibawah ketentuan. Mengingat berdasarkan pemberitaan dibeberapa media massa, per 14 Februari 2025 di Aceh rata-rata harga gabah masih Rp. 6.150 per kg. Kemudian di Pandeglang, Banten, tercatat Rp. 5.400 per kg. Selanjutnya pada akhir Januari 2025 di Kulonprogo, Yogyakarta, menurut Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, harga gabah petani masih dibawah HPP berkisar Rp. 5.100 - Rp. 5.800 per kg. 
   7. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi penandatanganan 
   kerjasama antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Perpadi, dan TNI untuk mencapai target serapan gabah dan/atau beras pada Februari - April 2025 sebesar 3 Juta Ton (setara beras). Per 10 Maret 2025, realisasi pengadaan gabah/beras dalam negeri oleh Bulog masih sebesar 218.759,33 Ton. Hal ini merupakan tantangan hingga April 2025. 
   8. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengingatkan agar momentum Panen Raya Padi Maret-April 2025 harus diperhatikan serius. Kementerian Pertanian secara ekstra memastikan panen petani berhasil. Petani yang gagal panen harus dicover asuransi padi atau melalui mekanisme ganti kerugian gagal panen berdasarkan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Harus segera dilakukan tindakan beberapa kasus sawah terendam banjir dan berpotensi gagal panen, seperti di Kuantan Sengingi, Riau. Kemudian sawah yang merendam 6 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur. 
   9. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola 
   Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2025 
   tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 
   tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, terdapat perubahan penyalur pupuk bersubsidi. 
   Bagaimana perkembangan saat ini terutama bagi Gabungan Kelompok Tani 
   (Gapoktan), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi?. Apakah 
   syaratnya menyulitkan?. Bagaimana Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) di lapangan?. 
   10. Bagaimana Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan benih, mengingat 
   Maret-April 2025 menjadi puncak panen raya padi. Benih sangat penting agar 
   petani bisa melakukan tanam dengan segera setelah panen. Apakah stok 
   benih padi yang saat ini sekitar 14 ribu ton mencukupi untuk musim tanam 
   kedua?. Seperti varietas Inpari 32, Inpari 42, Mekongga, dan Ciherang yang 
   masih mendominasi benih unggul yang digunakan petani. 
   11. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian 
   Pertanian dalam menjamin ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga 
   bahan pokok dengan memantau operasi pangan pasar murah dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos, sehingga menciptakan rasa aman masyarakat karena bahan pangannya tersedia. Kami harap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat menghindari lonjakan harga bahan pangan pokok, dan menjaga harga tetap stabil saat Ramadhan dan menjelang Idul fitri. Akan tetapi diperlukan sinergisitas yang lebih erat antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Mengingat operasi pasar harus tepat sasaran dan tepat momentum. Karena itu Bapak Presiden mengadakan Rapat Terbatas pada Senin, 3 Maret 2025, perihal stabilitas harga pangan pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Suci Nyepi. Mengingat harga pangan pokok terus berfluktuasi dan cenderung meningkat. 
   12. Isu tentang beras oplosan kembali marak. Satreskrim Polres Metro Depok 
   mengamankan seorang pengoplos beras berinisial VEE (28 th). Pada beras 
   oplosan didapati beras menir yang merupakan beras patahan yang nilainya 
   jauh di harga pasaran, tetapi kualitas beras tidak kuning dan tak hitam. Polisi 
   menyita barang bukti berupa puluhan plastik kemasan beras. Kemudian, 25 
   karung berisi beras raskin, dan 25 karung beras oplosan. Berdasarkan temuan 
   itu, Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dan juga Kementerian Pertanian 
   mesti turun dan melakukan sidak besar-besaran. Mengingat kebutuhan beras 
   terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Suci Nyepi, dan Liburan. 
   13. Pada hari Sabtu, 8 Maret 2025, Menteri Pertanian melakukan sidak Minyak 
   Goreng di Jakarta. Ditemukan bahwa MinyaKita dijual dengan harga diatas 
   Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp15.700 per liter, namun 
   dijual seharga Rp18.000. Kemudian isi kemasan MinyaKita tidak sesuai 
   dengan yang tertera di label, yakni hanya berisi 750 hingga 800 mililiter. Isu 
   terkait ini sempat dibantah oleh Menteri Perdagangan. Berdasarkan temuan  ini, Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR-RI memberikan masukan untuk kementerian/lembaga segera duduk dan bertindak secara bersama-sama. 
   Agar tidak menjadi polemik bagi masyarakat. 
   14. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi program regenerasi 
   petani Kementerian Pertanian, salah satunya dengan melibatkan pemuda 
   dalam Brigade Pangan. Maka kami minta agar pada tahun 2025:  
    Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) 
   diperbanyak; 
    Program pelatihan serta magang untuk pemuda diperbanyak; 
    Program Brigade pangan diperluas dibanyak provinsi. 
   Kami meminta Data Brigade Pangan di seluruh Indonesia, serta penjelasan daerah mana saja yang sudah berhasil dengan hasil panen yang baik. 
   15. Kami Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan  kompetensi petani muda untuk mengakselerasi pertanian modern melalui penyaluran Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Hal ini sebagai perwujudan 
   untuk mencapai swasembada pangan nasional. Upaya Kementerian Pertanian dalam melakukan Uji Kompetensi dan Sertipikasi terhadap lebih dari 27 ribu Petani Milenial harus mendapatkan perhatian. Langkah itu akan memastikan profesionalisme tenaga kerja pertanian kita dikancah persaingan global. 
   16. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak awal tahun 2025 ini. 
   Bahkan ada yang memprediksi puncak penyebaran pada Maret 2025. Karena 
   itu, PMK harus diatasi secara kelembagaan menjelang Hari Suci Nyepi dan 
   Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Pertanian juga harus pastikan asal mula PMK 
   ini, selain dari pengembangan PMK tiga tahun terakhir. Apakah akibat impor 
   daging tahun 2024? Sehingga upaya preventif kedepan bisa dilakukan
2. Kesimpulan: 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan paparan Kementerian Pertanian mengenai kegiatan dan program Tahun 2025. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI bersama dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan melakukan pendalaman.  
   2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti segala isu-isu yang berkembang di masyarakat agar iklim usaha sektor pertanian tetap berjalan secara kondusif. 
   3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua masukan dan saran yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian menyerahkan tanggapan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Kerja hari ini. 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC bersilaturahmi bersama Tim Ibu Mieke di IPB Dramaga

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menyalurkan bantuan sembako sejumlah 47 paket yang berisi 5kg beras. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kebersamaan, kesabaran, dan keikhlasan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan diberkahi. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan penuh keberkahan dan ketakwaan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda: 1. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; 2. ⁠Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang dengan Pengelolaan Ruang Udara dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Kamis, 6 Maret 2025. 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri  Silaturahmi & Buka Puasa Bersama ICMI - KAHMI Bogor Lokasi: Rumah Kel. Prof. Rokhmin Dahuri

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Menghadiri Silahturahmi dan Buka Puasa bersama Pengurus PIRA Lokasi Kediaman Ibu EDRIANA

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC  Raker dengan  Menteri Pertanian 1. Membahas Efisiensi Anggaran Kementerian Pertanian 2. Membahas Isu-Isu Strategis. Raker siang ini (06/03) antara Komisi IV DPR RI dengan Kementterian Pertanian ditunda dan akan diagendakan kembali.

beberapa catatan,tanggapan, masukan, saran, dan pertanyaan sebagai berikut : 
1. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR-RI mendukung penuh program-program Kementerian Pertanian RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. 
2. Berdasarkan Hasil Raker Tanggal 13 Februari 2025, Efesiensi Anggaran Kementerian Pertanian RI telah diputuskan sebesar Rp. 10,28 Triliun atau 35,01 persen dari pagu awal Rp. 29,37 Triliun, menjadi Rp. 19,09 Triliun (Anggaran Aktif Rp. 12,14 Triliun dan masih diblokir Rp. 6,94 Triliun). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program strategis pertanian yang di rancang sejak awal. Efesiensi terbesar terjadi pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 8,74 Triliun. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI, 
mengingatkan agar program prioritas Swasembada Pangan dapat berjalan dan sampai pada target yang diharapkan. Semisal perlu ditinjau kembali penyesuaian untuk Optimalisasi Lahan (Oplah) 2025 dari 500.000 ha berkurang menjadi 300.000 ha. Kemudian Cetak Sawah Baru seluas 225.000 ha menjadi hanya 100.000 ha. 
3. Pada tahun 2023 total anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp.14,80 Triliun. Di tahun 2024 yaitu Rp.15,56 Triliun. Sementara itu, anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp.19,09 Trilliun, Tetapi anggaran yang aktif hanya Rp12,14 Trilliun. Fraksi Partai Gerindra mendorong kementerian pertanian agar melakukan upaya dan langkah dalam pencairan pagu anggaran yang saat ini diblokir sebanyak 36,37 % atau sebesar Rp.6,94 Trilliun.  Bagaimana kementerian pertanian dapat melaksanakan program kerja swasembada pangan dengan anggaran aktif yang tersedia?  Dan Apa upaya kementerian pertanian dalam mempercepat buka blokir anggaran sebanyak 36,37% atau sebesar 6.94 
Triliun? 
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Kementerian Pertanian RI telah ditugaskan antara lain untuk meningkatkan luas panen dan produksi. Kenaikan produksi padi dari 53,98 Juta Ton pada tahun 2024, menjadi sebesar 54,45 Juta Ton tahun 2025 ini. Kemudian Jagung, menjadi 21,48 Juta Ton pada tahun 2025 dari produksi tahun 2024 sebesar 19,56 Juta Ton. Mengacu Paparan Kementerian Pertanian, potensi luas panen padi dan produksi padi periode Januari - April 2025 diperkirakan tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yakni sebesar 4,56 Juta Ha dan 13,95 Juta Ton. Kita semua berharap target akan tercapai. Kemudian bagaimana dengan Jagung?. 
5. Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan pada tahun 2025 ini, Indonesia tidak melakukan impor Beras, Jagung, Gula Konsumsi, Garam Konsumsi. Bagaimana Kementerian Pertanian memastikan arahan ini?. 
6. Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah sebesar Rp. 6.500 per kg dan Jagung sebesar Rp. 5.500 per kg. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk mengarahkan Penyuluh Pertanian melakukan sosialisasi HPP Gabah dan Jagung tersebut kepada seluruh petani saat masa panen raya ini. Selagi memastikan tidak ada gabah dan jagung petani 
dihargai dibawah ketentuan. Mengingat berdasarkan pemberitaan dibeberapa media massa, per 14 Februari 2025 di Aceh rata-rata harga gabah masih Rp. 6.150 per kg.  Kemudian di Pandeglang, Banten, tercatat Rp. 5.400 per kg. Selanjutnya pada akhir Januari 2025 di Kulonprogo, Yogyakarta, menurut Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, harga gabah petani masih dibawah HPP berkisar Rp. 5.100 - Rp. 5.800 per kg. 
7. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi penandatanganan kerjasama antara Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Perpadi, dan TNI untuk mencapai target serapan gabah dan/atau beras pada Februari - April 2025 sebesar 3 Juta Ton setara beras. 
8. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengingatkan agar momentum puncak Panen Raya Padi pada Maret-April 2025 ini harus diperhatikan serius. Kementerian Pertanian secara ekstra memastikan panen petani berhasil. Petani yang gagal panen harus dicover asuransi padi atau melalui mekanisme ganti kerugian gagal panen berdasarkan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kita prihatin beberapa kasus sawah terendam 
banjir dan berpotensi gagal panen, seperti di Kuantan Sengingi, Riau. Kemudian sawah yang merendam 6 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur. 
9. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, terdapat perubahan penyalur pupuk bersubsidi. Bagaimana perkembangan saat ini terutama bagi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Koperasi?. 
Apakah syaratnya menyulitkan?. Bagaimana Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) di lapangan? 
10. Bagaimana ketersediaan benih mengingat Maret-April 2025 menjadi puncak panen raya padi. Benih sangat penting agar petani bisa melakukan tanam dengan segera setelah panen. Apakah stok benih padi yang saat ini sekitar 14 ribu ton mencukupi untuk musim tanam kedua?. Seperti varietas Inpari 32, Inpari 42, Mekongga, dan Ciherang yang masih mendominasi benih unggul yang digunakan petani. 
11. Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian dalam menjamin ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga bahan pokok dengan memantau operasi pangan pasar murah dengan melibatkan 4.500 gerai kantor pos, sehingga menciptakan rasa aman masyarakat karena bahan pangannya tersedia. Kami harap dengan adanya operasi pasar murah ini dapat menghindari lonjakan harga bahan pangan pokok, dan menjaga harga tetap stabil saat Ramadhan dan menjelang Idul fitri.  Akan tetapi diperlukan sinergisitas yang lebih erat antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Mengingat operasi pasar 
harus tepat sasaran dan tepat momentum. Karena itu Bapak Presiden mengadakan Rapat Terbatas pada Senin, 3 Maret 2025, perihal stabilitas harga pangan pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Suci Nyepi. Mengingat berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional RI menunjukkan rata-rata harga cabai rawit merah secara nasional Minggu kemarin mencapai Rp 83.984 per kilogram, mulai naik dari Rp 82.499 per kilogram pada 27 Februari. Demikian juga harga beras naik 2-4 persen secara rata-rata nasional. Lalu harga minyak goreng “MinyaKita” yang secara nasional masih berada diangka Rp 17.653 per liter berdasarkan data Minggu lalu. Angka ini masih jauh diatas HET sebesar Rp 15.700 per liter. 
12. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengapresiasi program regenerasi petani Kementerian Pertanian, salah satunya dengan melibatkan pemuda dalam Brigade Pangan. Maka kami minta agar pada tahun 2025:  
• Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) diperbanyak; 
• Program pelatihan serta magang untuk pemuda diperbanyak; 
• Program Brigade pangan diperluas dibanyak provinsi. 
Kami meminta Data Brigade Pangan di seluruh Indonesia, serta penjelasan daerah mana saja yang sudah berhasil dengan hasil panen yang baik. 
13. Kami Fraksi Partai Gerindra Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan kompetensi petani muda untuk mengakselerasi pertanian modern melalui penyaluran Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).  
Hal ini sebagai perwujudan untuk mencapai swasembada pangan nasional. Upaya Kementerian Pertanian dalam melakukan Uji Kompetensi dan Sertipikasi terhadap lebih dari 27 ribu Petani Milenial harus mendapatkan perhatian. Langkah itu akan memastikan profesionalisme tenaga kerja pertanian kita dikancah persaingan global. 
14. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kembali merebak awal tahun 2025 ini. Bahkan ada yang memprediksi puncak penyebaran pada Maret 2025. Karena itu, PMK harus diatasi secara kelembagaan menjelang Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Pertanian juga harus pastikan asal mula PMK ini, selain dari pengembangan PMK tiga tahun terakhir. Apakah akibat impor daging tahun 2024?. Sehingga upaya preventif kedepan bisa dilakukan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC berdiskusi tentang bencana di Kota Bogor dan persiapan penyaluran bantuan.

LAPORAN SEMENTARA KEJADIAN BENCANA DI KOTA BOGOR, DIREKAP OLEH PUSDALOPS TAGANA KOTA BOGOR :

1. Pohon tumbang Rt 01/09 kel. Batutulis kec. Bogor selatan
2. Longsor Pulo gelis Rt 01/04 kel. Babakan Pasar kec. Bogor Tengah 
3. Banjir lintasan Cidangiang RW 08 Kel. Tegalega kec. Bogor tengah
4. Longsor Rt 01/03 kel. Cipaku kec. Bogor selatan
5. Pohon tumbang menimpa rumah Rt 03/03 kel. Rangga mekar kec. Bogor selatan
6. Longsor menimpa rumah Lebak sari Rt 02/14 kel. Pamoyanan kec. Bogor selatan
7. Longsor Di Rt 01/04 kel. Cipaku kec. Bogor selatan
8. Rumah terkena longsor dan air masuk kedalam rumah Di Rt 04/10 kel. Mulyaharja kec. Bogor selatan
9. Rumah tertimpa pohon Rt 01/01 kel. lawanggintung kec. Bogor selatan
10. Longsor di warung pari Rt 04/01 kel. Pamoyanan kec. Bogor selatan
11. Longsor depan ruko MBR kel. Katulampa kec. Bogor timur
12. Longsor menimpa rumah di Rt 01/06 kel. Pakuan kec. Bogor selatan
13. Longsor jln setapak kp Suka Asih  RT 01 RW 04 Kel Cipaku Bogor Selatan
14. Longsor menimpa rumah di parung jambu Rw 10 kel. Empang kec. Bogor selatan
15. Rumah tertimpa pohon warga mulia Rt 02/03 kel. sukasari kec. bogor timur

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri FGD Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI (Bentuk Hukum Pokok Pokok Haluan Negara).

Pada Selasa, 4 Maret 2025, Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Ketua Badan Pengkajian MPR, Andreas Hugo Pareira, menekankan pentingnya menuntaskan pembahasan ini pada Agustus 2025. Metode yang digunakan adalah FGD untuk menguji dan memilih bentuk hukum yang tepat bagi PPHN.

Sebelumnya, pada periode MPR yang lalu, substansi PPHN telah diselesaikan, namun bentuk hukumnya belum diputuskan. Pilihan bentuk hukum yang dipertimbangkan antara lain Undang-Undang, Ketetapan MPR, atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Andreas menegaskan bahwa Badan Pengkajian MPR akan menuntaskan rumusan substansi PPHN dan memilih bentuk hukum yang tepat sesuai masukan dari para pakar. 

Selain itu, FGD juga membahas urgensi PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan, terutama dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan menuju Indonesia Emas. Keberadaan PPHN dianggap penting untuk memastikan arah dan tujuan pembangunan nasional yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Proses pembahasan PPHN melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui FGD di berbagai kota besar di Indonesia. MPR RI bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyerap aspirasi guna mencari bentuk haluan negara yang akan dihidupkan kembali melalui amandemen terbatas konstitusi.

Dengan demikian, FGD Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI pada 4 Maret 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyusun PPHN yang dapat menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC Memberikan Sumbangan dan Silahturahmi dengan Sahabat Renang di Villa Duta

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menhadiri Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Agenda: Membahas Isu-Isu Strategis. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, kepala desa Kohod dan staf merupakan pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Desa Kohod berinisial A dan staf di desa tersebut berinisial T merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di daerah tersebut. laporan tadi di dalam (saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR), kepada ibu pimpinan (Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto), pelakunya yaitu kepala desa Kohod dan stafnya. pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat internal Fraksi Partai Gerindra di DPR RI bertujuan untuk membahas berbagai isu strategis yang relevan dengan kepentingan partai dan negara, baik dalam konteks legislatif, kebijakan, maupun pengawasan terhadap pemerintah. Dalam rapat internal seperti ini, anggota fraksi mungkin akan mendiskusikan agenda legislatif, strategi politik, posisi partai terhadap isu-isu terkini, serta persiapan untuk sidang atau pemilu yang akan datang.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat kerja dengan Menteri Kehutanan pada Kamis, 27 Februari 2025 pasti juga menjadi pertemuan yang sangat penting. Isu-isu yang dibahas bisa meliputi pengelolaan hutan, perlindungan kawasan konservasi, upaya pencegahan deforestasi, dan kebijakan terkait dengan pemulihan lingkungan serta penanggulangan perubahan iklim.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC melakukan Kegiatan pembagian paket sembako kepada karyawan Monalisa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan adalah suatu inisiatif yang sangat mulia. Selain membantu meringankan beban kebutuhan pokok karyawan, pembagian sembako juga menunjukkan kepedulian terutama menjelang bulan Ramadhan yang penuh berkah.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC melakukan Kunjungan dan silaturahmi dengan keluarga di Kota Cirebon  Selain itu, silaturahmi dengan keluarga bisa mempererat hubungan dan menKunjungan dan silaturahmi dengan keluarga di Kota Cirebon pasti menjadi momen yang sangat berarti. Cirebon, dengan sejarah dan budayanya yang kaya, memiliki banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi selama berkumpul dengan keluarga. Selain itu, silaturahmi dengan keluarga bisa mempererat hubungan dan menciptakan kenangan indah bersama orang-orang tercinta.ciptakan kenangan.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC bersilahturahmi Glamur BSI Katulampa

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri RAKERNAS dan Peringatan HUT Pemuda Tani Indonesia ke-38 Jakarta Convention Center Pada tanggal 23 Februari 2025, di Jakarta Convention Center (JCC), Cendrawasih Hall, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 Pemuda Tani Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono, yang menekankan pentingnya regenerasi petani untuk memastikan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, juga turut hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai isu "aging farmer" yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa rata-rata usia petani di Jepang mencapai 70 tahun, sementara di Indonesia, meskipun rata-rata usia petani mendekati 50 tahun, terdapat tren positif dengan munculnya petani-petani muda dalam beberapa tahun terakhir. 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri RAKERNAS dan Peringatan HUT Pemuda Tani Indonesia ke-38 Jakarta Convention Center Pada tanggal 23 Februari 2025, di Jakarta Convention Center (JCC), Cendrawasih Hall, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 Pemuda Tani Indonesia. Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono, yang menekankan pentingnya regenerasi petani untuk memastikan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, juga turut hadir dan menyampaikan pandangannya mengenai isu "aging farmer" yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga negara-negara lain seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ia menyebutkan bahwa rata-rata usia petani di Jepang mencapai 70 tahun, sementara di Indonesia, meskipun rata-rata usia petani mendekati 50 tahun, terdapat tren positif dengan munculnya petani-petani muda dalam beberapa tahun terakhir. 

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Pernikahan Rizqa & Imam (Anak Bapak Ali Jamil, Sekjen Kementan)

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC mensosialisasikan 4 pilar di SMA PGRI 4 Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara pada Sabtu 22 Februari 2025. Hal ini dilakukan agar generasi muda memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

Saya lakukan sosialisasi 4 pilar kepada siswa-siswi SMA PGRI 4 Kota Bogor, tentunya untuk mengajak generasi muda memahami juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pelajar agar mereka lebih peduli dan aktif dalam menjaga persatuan serta perkembangan negara Indonesia serta mengingatkan pentingnya pemahaman 4 pilar untuk memperkokoh persatuan bangsa dan membentuk generasi muda yang sadar akan tanggung jawabnya dalam menjaga kesatuan dan keberagaman Indonesia.  Sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan di kalangan pelajar

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Konsolidasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Cianjur

DPC Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Kabupaten Cianjur melakukan pertemuan dalam rangka silaturahmi dan konsolidasi di Auditorium Universitas Suryakancana (UNSUR) Cianjur, Jumat, 21 Februari 2025.

Pertemuan yang dilakukan sejak pukul 8.00 WIB tersebut dihadiri oleh para petani yang juga anggota dari DPC HKTI Kabupaten Cianjur dan beberapa unsur pemerintahan lainnya.

Selain itu, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina HKTI Kabupaten Cianjur, Endang Setyawati Thohari yang memberikan dukungan kepada seluruh anggota HKTI Kabupaten Cianjur yang hadir.

Ketua Dewan Pembinan HKTI Kabupaten Cianjur, Endang Setyawati Thohari mengatakan, dirinya ingin generasi saat ini memiliki jiwa patriot dan nasionalisme, terlebih untuk kedaulatan pangan.

"Saya ingin mahasiswa terutama generasi penerus harus memiliki jiwa patriot dan nasionalis. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Dan kedaulatan pangan ini harus kita capai, kita jangan sampai dijajah melalui makanan," ujarnya.

Menurutnya, generasi saat ini, lebih banyak senang dengan makanan cepat saji. Hal tersebut menjadi salah satu faktor potensi lokal terabaikan. Melalui kegiatan yang juga dihadiri generasi muda dan mahasiswa, bisa tersampaikan pesan tersebut.

Kepemimpinan baru di Kabupaten Cianjur, diharapkan dapat memprioritaskan kedaulatan pangan yang berbasis makanan lokal. Bahkan, dirinya mengingat jelas, dahulu, beras Cianjur pernah disumbang untuk krisis kelaparan di Afrika.

"Program prioritas untuk pemimpin daerah yang baru itu salah satunya diharapkan kedaulatan pangan yang berbasis makanan lokal. Seperti kita ketahui sekarang, beras Cianjur sudah susah. Padahal beras Cianjur pernah disumbang untuk kelaparan di Afrika," ungkapnya.

Endang menambahkan, kegiatan yang digelar ini tidak hanya mengembangkan petani milenial, namun juga dapat mengembangkan makanan dari potensi lokal. Program Astacita pun akan dikembangkan oleh Endang untuk pertanian, hal tersebut untuk menjaga aset negara dari tangan-tangan asing.

"Program Astacitanya kita kembangkan, di sana dijelaskan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945. Karena saat ini bumi dan air dikuasai oleh asing. Sehingga kita harus menjaganya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC HKTI Kabupaten Cianjur, Asep Suwanda menuturkan, kehadiran HKTI dengan paradigma dan era baru saat ini, menjalin kerja sama dengan Bulog untuk pengadaan gabah dan padi.

Bahkan, pihaknya pun akan menjalin kerja sama dengan Lapas Cianjur dalam melakukan pembinaan di bidang pertanian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

"HKTI dengan paradigma baru dan era baru yang bekerja sama dengan bulog untuk pengadaan gabah dan padi. Selain itu, HKTI pun turut bekerja sama dengan Lapas Cianjur untuk melakukan pembinaan di bidang pertanian," jelasnya. (kim)

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Kunjungan Kerja Spesik Komisi Iv Dpr Ri Masa Sidang Ii Tahun Sidang 2024-2025 Ke Provinsi D.I.YOGYAKARTA

Meninjau Ketersediaan dan Harga Pangan menjelang bulan 
Ramadan 1446 H dan Isu-isu aktual lainnya ke Pasar 
Beringharjo, dihadiri oleh: 
1. Walikota Yogyakarta;  
2. Kepala Badan Pangan Nasional;  
3. Kepala Badan Karantina Indonesia; 
4. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan; 
5. Dirjen Tanaman Pangan, Kementan;  
6. Dirjen Penguatan Daya Saing, KKP; 
7. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil 
Kelautan dan Perikanan, KKP; 
8. Dirut Perum BULOG;  
9. Dirut PT Rajawali Nusantara/Holding Pangan ID FOOD; 
10. Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero); 
11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DIY; 
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;  
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY; 
14. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;  
15. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

Meninjau Ketersediaan dan Harga Pangan menjelang bulan Ramadan 1446 H dan Isu-isu aktual lainnya ke Pasar Beringharjo, Kunjungan DPR RI yang meninjau ketersediaan dan harga pangan menjelang bulan Ramadan 1446 H serta isu-isu aktual lainnya di Pasar Beringharjo ini menjadi langkah penting untuk memastikan stok pangan tetap terjaga dan harga stabil. Kehadiran berbagai pejabat, seperti Walikota Yogyakarta, Kepala Badan Pangan Nasional, dan berbagai perwakilan kementerian serta badan terkait, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memantau langsung situasi pasar dan memastikan ketahanan pangan di masyarakat.

Beberapa poin yang mungkin menjadi fokus dalam kunjungan tersebut antara lain:

Ketersediaan bahan pangan – memastikan pasokan cukup, terutama untuk bahan-bahan yang banyak dibutuhkan selama Ramadan, seperti beras, minyak goreng, sayur, dan daging.

Harga pangan – memantau harga-harga pangan yang rentan naik saat menjelang Ramadan, untuk menghindari lonjakan harga yang memberatkan masyarakat.

Pengawasan kualitas pangan – pemeriksaan mutu dan keamanan pangan, baik untuk bahan pokok maupun produk olahan.

Koordinasi antara lembaga – antara Pemerintah Kota, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Kunjungan ini penting agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran, membantu menanggulangi potensi masalah yang dapat muncul menjelang Ramadan, serta meningkatkan transparansi dalam pengawasan pangan di pasar tradisional.

bu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Kunjungan Kerja Spesik Komisi Iv Dpr Ri Masa Sidang Ii Tahun Sidang 2024-2025 Ke Provinsi D.I.YOGYAKARTA

Meninjau ketersediaan stok Pupuk dalam mendukung peningkatan produksi pangan di DIY ke GPP Sleman PT Pupuk Sriwidjaja. Kunjungan yang dilakukan untuk meninjau ketersediaan stok pupuk dalam mendukung peningkatan produksi pangan di DIY ke GPP Sleman PT Pupuk Sriwidjaja adalah langkah penting dalam memastikan kelancaran distribusi pupuk untuk mendukung sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produksi pangan di daerah tersebut.

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam kegiatan ini, dengan kehadiran sejumlah pejabat penting, antara lain:

1. Pemeriksaan ketersediaan stok pupuk – Mengevaluasi jumlah dan distribusi pupuk yang tersedia, terutama untuk mendukung kebutuhan petani dalam menghadapi musim tanam yang akan datang.
2. Koordinasi antar lembaga – Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional, Kementan, serta PT Pupuk Sriwidjaja dan PT Pupuk Indonesia dalam memastikan adanya distribusi pupuk yang merata dan tepat waktu untuk mendukung produksi pangan.
3. Meningkatkan produksi pangan – Menjamin bahwa ketersediaan pupuk tidak terganggu, sehingga produksi pangan di DIY, khususnya Sleman, dapat meningkat dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
4. Pengawasan kualitas dan distribusi pupuk – Memastikan bahwa pupuk yang sampai ke petani adalah pupuk berkualitas dengan harga yang wajar, serta tidak ada kelangkaan yang dapat menghambat pertanian.

Kehadiran berbagai pejabat tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi antar instansi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dengan mendukung sektor pertanian. Di sisi lain, keberadaan PT Pupuk Sriwidjaja sebagai produsen pupuk juga menjadi kunci dalam memastikan suplai yang memadai untuk kebutuhan petani di DIY.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Kunjungan Kerja Spesik Komisi Iv Dpr Ri Masa Sidang Ii Tahun Sidang 2024-2025 Ke Provinsi D.I.YOGYAKARTA

Meninjau kesiapan Perum BULOG dalam rangka penyerapan beras petani ke Gudang BULOG Purwomartani, Kunjungan untuk meninjau kesiapan Perum BULOG dalam rangka penyerapan beras petani ke Gudang BULOG Purwomartani sangat penting dalam memastikan kelancaran distribusi pangan, khususnya beras, serta mendukung kesejahteraan petani. Kehadiran berbagai pejabat dari berbagai lembaga dan instansi terkait menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengawasi dan memastikan kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus utama dalam kegiatan ini adalah:

1. Kesiapan Gudang BULOG – Mengevaluasi kesiapan gudang-gudang BULOG dalam menyerap hasil panen beras petani, baik dari sisi kapasitas penyimpanan, fasilitas, maupun sistem manajerial untuk memastikan penyerapan berjalan dengan efisien.
2. Koordinasi antar lembaga – Keberadaan berbagai instansi, seperti Badan Pangan Nasional, Kementan, serta PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Sriwidjaja, menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik untuk mendukung penyerapan beras, mulai dari dukungan terhadap produksi beras hingga distribusi yang optimal ke konsumen.
3. Penyerapan hasil panen petani – Memastikan bahwa beras yang dihasilkan oleh petani dapat diserap dengan baik oleh BULOG tanpa hambatan, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di pasaran untuk mencegah fluktuasi yang dapat merugikan petani dan konsumen.
4. Meningkatkan daya saing petani – Mengoptimalkan peran BULOG dalam memastikan harga yang adil bagi petani dengan penyerapan yang baik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor beras.
5. Monitoring distribusi beras – Memastikan bahwa distribusi beras yang sudah diserap dapat berjalan lancar, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun cadangan pangan negara, dengan peran dari PT Rajawali Nusantara/Holding Pangan ID FOOD untuk distribusi dan logistik.

Kunjungan ini penting dalam memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan, khususnya beras, dapat terkelola dengan baik, mendukung petani, serta menjaga kestabilan pangan di tingkat nasional.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.(Dilanjutkan dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Masa Jabatan Tahun 2024-2029)

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri Rapat Audiensi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terkait perkembangan industri kelapa sawit Indonesia dan isu-isu industri sawit yang berkembang akhir-akhir ini mulai dari kebijakan pemerintah, keberlanjutan, hingga tantangan di lapangan, Selasa, 18 Februari 2025.

Ibu DR.Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.SC menghadiri agenda silaturahmi dengan Asosiasi Distributor Pupuk Jawa Barat

Pupuk menjadi elemen dasar kebutuhan para petani untuk menjalankan usaha di bidang pertanian yang menjadi tulang punggung target Pak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Pak Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Pertanian beserta PT Pupuk Indonesia agar pupuk bersubsidi untuk bisa tersalur secara cepat dan tepat sasaran. Sebelumnya proses distribusi pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia sampai ke petani melalui tahapan seperti gambar di bawah ini:

Berdasarkan pola alur distribusi pupuk bersubsidi pada pemerintahan periode pemerintahan Pak Jokowi, pola distribusi pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia harus melalui Distributor dan kemudian kepada Kios Pupuk untuk berikutnya diterima oleh petani. Namun demikian, ada wacana bahwa penyaluran pupuk bersubsidi akan dilakukan secara cepat oleh PT Pupuk Indonesia langsung diterima oleh petani melalui Gapoktan/Poktan tanpa melalui Distributor dan Kios Pupuk.

Banyak factor yang harus dipertimbangkan agar proses penyaluran distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan keinginan Pak Presiden Prabowo. Kita harus belajar dari kejadian dan polemik yang timbul pada rencana pola distribusi Gas Bersubsidi yang ramai menjadi perbincangan seluruh rakyat Indonesia beberapa waktu lalu. Jika hal demikian terjadi, akan muncul konflik yang lebih kompleks di masyarakat dibandingkan gas dan pada akhirnya akan berdampak pada tidak tercapainya target swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. PT Pupuk Indonesia memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi dengan menggunakan anggaran negara yang perlu dipertanggungjawabkan pelaporannya secara akuntabel serta harus menghasilkan profit bagi Pendapatan Negara. Hal ini perlu dikaji mekanismenya jika pola penyalurannya akan dilaksanakan langsung kepada para Gapoktan/Poktan.
2. Perlu dipertimbangkan jika Gapoktan/Poktan akan dibebankan pembayaran sesuai kuota dimuka seperti halnya yang telah dilakukan oleh para Distributor Pupuk sebelumnya karena adanya keterbatasan modal. Akan berpotensi pula muncul pihak-pihak yang membackup modal untuk para Gapoktan/Poktan untuk membayar terlebih dahulu pupuk bersubsidi di PT Pupuk Indonesia yang kemudian akan berdampak akhir pada sulitnya menyesuaikan dengan nilai Harga Eceran Tertinggi untuk diterima oleh Petani karena ada pembagian marjin keuntungan dengan pihak yang membantu modal.
3. Gapoktan/Poktan juga akan kesulitan dalam melaporkan dan membuat SPJ penerimaan dan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani karena keterbatasan sumberdaya manusia dan kebiasaan yang tidak mau repot dalam hal administratif. Hal ini akan berdampak pada keterlibatan PPL, BPP, UPTD Pertanian dan Dinas Pertanian untuk membantu mengurus pengawasan dan pelaporan distribusi pupuk bersubsidi, sedangkan mereka memiliki tugas dan fungsi lain membina Gapoktan/Poktan serta menjalankan program kerjanya.
4. Perlu mempertimbangkan hilangnya peran Distributor dan Kios Pupuk Bersubsidi yang selama ini mempermudah PT Pupuk Indonesia dan para petani untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi untuk para petani. Mereka memiliki banyak karyawan yang kemudian akan diputus hubungan kerja nya karena tidak digunakan Kembali Distributor dan Kios Pupuk. Saya meminta agar PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian mempertimbangkan untuk tetap melibatkan pengalaman para Distributor dan Kios Pupuk untuk dapat membantu proses penyaluran pupuk bersubsidi pada posisi tertentu agar tujuan Pak Presiden Prabowo tetap terlaksana dengan baik.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc Menghadiri Akad Pernikahan Kader GERINDRA (Sherin dan Fariz)

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Silahturahmi dan Reuni SMAN 67 Cirebon sebelum Ramadhan: Momen kebersamaan yang penuh kehangatan, menyatukan kenangan indah masa sekolah dan mempererat tali persaudaraan di RM Amanaia, Prof. Dr. Satrio No. 181, Jakarta Selatan.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Pertemuan dengan Ibu Sukartini (Adik Bapak Sumitro) bersama Bapak Anton  Jalan Bangka Raya No. 23C. Jakarta Selatan. Momen silaturahmi yang penuh makna, mempererat hubungan kekeluargaan dan berbagi cerita tentang perjalanan hidup dan warisan sejarah.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai GERINDRA di SICC Sentul City: Merayakan perjalanan panjang dengan semangat kebersamaan, memperkuat komitmen untuk kemajuan Indonesia, dan siap menyongsong masa depan yang lebih gemilang!

Pada puncak peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan beberapa pesan penting:

• Penghargaan kepada Pendahulu: Prabowo menekankan pentingnya menghargai kontribusi para presiden sebelumnya dalam membangun fondasi negara. Ia menyebutkan bahwa setiap presiden memiliki perannya masing-masing dalam pembangunan Indonesia.

  Apresiasi terhadap Presiden Jokowi: Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, atas dukungannya yang memungkinkan Gerindra mencapai posisi saat ini. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan Jokowi.

  Komitmen terhadap Program Pemerintah: Prabowo menanggapi kritik terhadap program pemerintahannya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menjelaskan bahwa implementasi program tersebut memerlukan waktu dan penyesuaian, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

  Pentingnya Efisiensi Anggaran: Prabowo menekankan kebutuhan untuk efisiensi anggaran, termasuk pengurangan biaya perjalanan dinas ke luar negeri, guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

  Dukungan kepada Petani: Ia menegaskan bahwa harga gabah petani harus dinaikkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Prabowo memperingatkan pengusaha agar tidak merugikan petani dan memastikan keuntungan yang wajar bagi mereka.

Selain itu, Prabowo menutup pidatonya dengan membacakan sajak heroik yang terinspirasi dari sejarah keluarganya, khususnya perjuangan pamannya, Letnan Satu Soebianto Djojohadikoesoemo, yang gugur dalam Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Sajak tersebut mengingatkan akan pentingnya pengorbanan dan perjuangan untuk bangsa

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Agenda Silaturahmi bersama Koalisi Indonesia Maju, Jumat, 14 Februari 2025: Momen kebersamaan dan soliditas antar partai koalisi dalam memperkuat dukungan terhadap pemerintah, menyatukan visi dan misi untuk kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk masa depan Indonesia

Pada acara Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju yang berlangsung pada Jumat, 14 Februari 2025, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting kepada seluruh peserta. Beliau menekankan pentingnya efisiensi anggaran selama tiga tahun ke depan, dengan mengurangi kegiatan yang tidak esensial seperti perjalanan dinas ke luar negeri. Prabowo mengingatkan bahwa penghematan ini diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Acara ini dihadiri oleh anggota kabinet, ketua umum partai koalisi, serta kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju, yang bertujuan untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung visi dan misi pemerintah ke depan. 

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Agenda RAPIMNAS dan Kongres Luar Biasa (KLB) Hambalang, Bogor, 13 Februari 2025

1. Menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra Periode 2020-2025
2. Menetapkan kembali Bapak Prabowo Subianto sebagai ketua umum DPP Partai Gerindra Periode 2025-2030
3. Menetapkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina
4. Menetapkan Bapak Prabowo Subianto sebagai formatur tunggal utk menyempurnakan AD/ ART dan susunan pengurus DPP Partai Gerindra
5. Meminta Bapak Prabowo Subianto menjadi calon Presiden dan Partai Gerindra pada Pilpres 2029

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Kepala Badan Karantinan Indonesia: Fokus pada perencanaan efisiensi anggaran belanja K/L Tahun 2025 untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih optimal dan mendukung program strategis nasional.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Audiensi dengan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR Indonesia, Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (PPAP) serta Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Agenda Permasalahan peternak pembudidaya ayam pedaging (Broiler); dan Permasalahan harga jual ayam hidup (live bird)

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc menghadiri Audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sumatera Utara Agenda Membahas mengenai penyelesaian sengketa lahan antara Gabungan Kelompok Perjuangan Tani Sejahtera (GAKOPTAS) dengan PT TORGANDA

berpotensi untuk membahas beberapa isu yang berkaitan dengan hak atas lahan, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak petani yang terlibat dalam sengketa tersebut. Berikut adalah beberapa agenda yang mungkin akan dibahas dalam audiensi ini:

1. Penyelesaian Sengketa Lahan antara GAKOPTAS dan PT TORGANDA

• Kronologi Sengketa Lahan: Audiensi akan dimulai dengan penjelasan mengenai akar permasalahan sengketa lahan ini. Hal ini bisa mencakup informasi tentang perjanjian yang ada antara kedua pihak (GAKOPTAS dan PT TORGANDA), apakah ada tumpang tindih kepemilikan lahan, atau apakah terjadi pelanggaran hak atas tanah oleh salah satu pihak.
• Kepemilikan Tanah dan Hak Petani: Isu yang sangat penting dalam sengketa lahan adalah status kepemilikan tanah dan hak-hak petani yang terlibat. GAKOPTAS mungkin akan membawa argumen mengenai hak mereka atas tanah tersebut, sementara PT TORGANDA akan menjelaskan dasar hukum atau hak mereka atas lahan yang dipermasalahkan.
• Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa: Pemerintah daerah atau instansi terkait bisa diminta untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah ini dengan mediasi atau memberikan keputusan hukum yang adil. Audiensi bisa membahas apakah penyelesaian hukum sudah dilakukan atau jika ada ruang untuk penyelesaian secara damai melalui dialog.

2. Isu Lingkungan Hidup yang Terkait dengan Sengketa

• Dampak Lingkungan: WALHI, yang fokus pada isu lingkungan hidup, kemungkinan besar akan membahas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PT TORGANDA atau penggunaan lahan oleh pihak-pihak terkait dalam sengketa tersebut. Jika ada kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran tanah atau air, atau perubahan fungsi lahan, maka topik ini akan menjadi bagian penting dari audiensi.
• Keberlanjutan Pengelolaan Lahan: WALHI akan menekankan pentingnya mengelola lahan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, apakah itu untuk pertanian, perkebunan, atau industri lainnya. Penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan pertimbangan lingkungan dapat menciptakan jalan keluar yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat sekitar.

3. Kepentingan Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat

• Kesejahteraan Petani dan Masyarakat Lokal: Audiensi bisa mencakup diskusi mengenai dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh petani dan anggota GAKOPTAS akibat sengketa lahan ini. Apakah mereka kehilangan mata pencaharian, hak atas tanah, atau akses ke sumber daya alam yang penting untuk kehidupan mereka? Pihak-pihak yang terlibat dalam audiensi akan berusaha menemukan solusi yang adil dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
• Pengaruh terhadap Keamanan Pangan: Jika lahan yang dipersengketakan digunakan untuk pertanian atau sumber pangan lokal, audiensi bisa membahas bagaimana sengketa ini mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut, serta mencari solusi yang menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.

4. Peran WALHI dalam Mendampingi Proses Penyelesaian

• Advokasi Hukum dan Sosial: WALHI mungkin akan berperan sebagai mediator atau pemberi nasihat mengenai hak-hak lingkungan dan hak-hak sosial yang relevan dalam sengketa ini. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang terlibat memahami pentingnya menghormati hak-hak petani dan masyarakat sekitar, serta pentingnya perlindungan terhadap lingkungan.
• Penyelesaian Berbasis Keadilan dan Kesetaraan: WALHI kemungkinan akan mendorong agar penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan lingkungan. Mereka mungkin akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan semua aspek.

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

• Mediasi atau Negosiasi: Salah satu agenda utama audiensi adalah mencari alternatif penyelesaian sengketa selain melalui jalur hukum yang formal. Ini bisa berupa mediasi atau negosiasi antara GAKOPTAS dan PT TORGANDA dengan bantuan pihak ketiga yang netral, seperti WALHI, pemerintah daerah, atau lembaga lain yang memiliki keahlian dalam penyelesaian sengketa.
• Peran Lembaga Hukum: Jika tidak ada penyelesaian damai yang tercapai, audiensi mungkin juga akan membahas kemungkinan melanjutkan sengketa ini ke jalur hukum dengan pendampingan dari para ahli hukum lingkungan atau organisasi yang peduli dengan hak-hak petani dan masyarakat.

6. Evaluasi dan Pemantauan Keberlanjutan Penyelesaian Sengketa

• Rencana Tindak Lanjut: Setelah diskusi mengenai penyelesaian sengketa, audiensi akan menutup dengan pembahasan tentang langkah-langkah yang harus diambil ke depan, baik dari segi hukum, sosial, maupun lingkungan. Ini juga akan mencakup pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa solusi yang disepakati diimplementasikan dengan baik.
• Komitmen untuk Meningkatkan Kolaborasi: Salah satu agenda akhir mungkin mencakup komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama demi penyelesaian sengketa secara konstruktif dan menjaga keharmonisan antara lingkungan, petani, dan perusahaan.

Audiensi seperti ini sangat penting karena bisa menjadi forum untuk mendengar berbagai sudut pandang dan menemukan solusi win-win bagi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan WALHI juga penting untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan tetap menjadi prioritas dalam penyelesaian sengketa.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Roadshow HUT Partai GERINDRA Bogor Utara. Merayakan 17 tahun penuh semangat perjuangan dan dedikasi untuk rakyat. Terima kasih kepada seluruh kader dan relawan yang terus mendukung kami dalam membangun masa depan yang lebih baik. Bersama kita kuat, bersama kita maju! #HUT17GERINDRA #BogorUtara #GerindraMaju #PartaiGerindra"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Roadshow HUT Partai GERINDRA Tanah Sareal. Merayakan 17 tahun perjuangan yang tak kenal lelah bersama seluruh kader dan relawan yang selalu berdedikasi untuk masyarakat. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang terus mengalir demi kemajuan bangsa. Bersama, kita terus maju! #HUT17GERINDRA #TanahSareal #GerindraMaju #PartaiGerindra"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Roadshow HUT Partai GERINDRA Kecamatan Bogor Barat 🎉 Merayakan 17 tahun perjuangan untuk rakyat dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat. Terima kasih kepada seluruh kader dan relawan yang telah mendukung langkah kami untuk kemajuan bangsa. Bersama kita lebih kuat! #HUT17GERINDRA #BogorBarat #GerindraMaju #PartaiGerindra"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menggelar Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025 (Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila) Penyerapan Aspirasi Masyarakat Tahun 2025: Fokus pada penguatan sistem demokrasi Pancasila sebagai landasan kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui diskusi dan dialog langsung, kita mendengarkan suara rakyat untuk memastikan prinsip-prinsip Pancasila tetap hidup dalam setiap langkah pembangunan. #AspirasiMasyarakat #DemokrasiPancasila #IndonesiaMaju #PembangunanBersama

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menggelar Silahturahmi dengan Kelompok Wanita Tani Bogor Timur dalam rangka Cucurak sebelum memasuki Bulan Ramadhan Dihadiri oleh Bapak DRS. H. Dedie A. Rachim (Walikota Bogor Terpilih periode 2024-2029) Bapak Jenal Mutaqin, SH (Wakil Walikota Bogor Terpilih periode 2024-2029) KWT Mawar Melati KWT Puspa Lestari Pengurus RW 05 BSI Katulampa Pengurus Bank Sampah BSI 05 Anggota Senam BEP. Silaturahmi penuh kebersamaan dengan Kelompok Wanita Tani Bogor Timur dalam rangka Cucurak sebelum memasuki Bulan Ramadhan. Acara yang dihadiri oleh Bapak DRS. H. Dedie A. Rachim (Walikota Bogor Terpilih 2024-2029), Bapak Jenal Mutaqin, SH (Wakil Walikota Bogor Terpilih 2024-2029), serta perwakilan KWT Mawar Melati, KWT Puspa Lestari, RW 05 BSI Katulampa, Bank Sampah BSI 05, dan Anggota Senam BEP. Sebuah momen untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun semangat gotong royong menjelang bulan suci. #Silaturahmi #KWT #Cucurak #Ramadhan #BogorMaju"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur)  Kunjungan dan Silahturahmi ke Bank Sampah RW 05 BSI Katulampa bersama Bapak DRS. H. Dedie A. Rachim, M. A (Walikota Bogor Terpilih Periode 2024-2029)  Diskusi yang produktif mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya keberlanjutan lingkungan untuk masa depan Bogor yang lebih bersih dan hijau. Semangat gotong royong bersama untuk menciptakan kota yang lebih baik! #BankSampah #DedieARachim #BogorMaju #LingkunganBersih"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Roadshow HUT Partai GERINDRA Bogor Timur (Relawan Dulur Pepen).🎉 Merayakan perjalanan 17 tahun penuh perjuangan untuk rakyat, dengan semangat kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Terima kasih kepada semua relawan yang terus mendukung, berjuang, dan berkolaborasi untuk kemajuan bangsa. #HUT17GERINDRA #DulurPepen #BogorTimur #GerindraMaju"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Roadshow HUT Partai GERINDRA Bogor Selatan (Relawan Mohan). Merayakan 17 tahun perjuangan tanpa henti, bersama relawan yang penuh semangat untuk terus membangun dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan ini. #HUT17GERINDRA #RelawanMohan #BogorSelatan #GerindraMaju"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Perayaan HUT Partai GERINDRA ke -17 Tahun (Berjuang Tiada Akhir). "Selamat memperingati HUT Partai GERINDRA ke-17! 🎉 Berjuang Tiada Akhir untuk bangsa dan negara. Sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi dalam mewujudkan perubahan dan kesejahteraan bagi rakyat. Terima kasih kepada semua pengurus, kader, dan masyarakat yang terus mendukung perjuangan Partai GERINDRA. Bersama, kita pasti lebih kuat! #HUT17GERINDRA #BerjuangTiadaAkhir #GerindraMaju

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri audiensi dengan Panitia Khusus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung Agenda Konsultasi terkait Aspirasi Petani Singkong Se-Provinsi Lampung membahas aspirasi petani singkong se-Provinsi Lampung. Momen penting untuk mendengarkan langsung tantangan dan solusi yang dapat memperkuat sektor pertanian singkong di Lampung. #AspirasiPetani

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Audiensi bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara dan Forum Petani Singkong Se-Provinsi Lampung, membahas stabilitas harga singkong yang menjadi perhatian utama petani. Diskusi ini bertujuan mencari solusi untuk menjaga kesejahteraan petani dan kelancaran distribusi singkong. #StabilitasHargaSingkong #PetaniLampung #DPRDLampungUtara #AspirasiPetani"

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI 

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-12 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024 - 2025 AGENDA: 1.PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA; 2. PERSETUJUAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA, DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN; 3. LAPORAN KETUA BADAN LEGISLASI DPR RI TERHADAP HASIL PEMBAHASAN REVISI PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB, DILANJUTKAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat, dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

Diskusi konstruktif untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menciptakan solusi nyata dalam menghadapi tantangan sektor pangan dan pupuk. #KetahananPangan #RDP #BadanPanganNasional #Bulog #PupukIndonesia"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI (Pembahasan rencana kegiatan dan tema kajian tahun 2025) Lokasi Ruang GBHN. membahas rencana kegiatan dan tema kajian tahun 2025 di Ruang GBHN. Sebuah langkah penting dalam menyusun agenda strategis untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan bangsa. #BadanPengkajianMPR #RapatPleno #Kajian2025 #GBHN"

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Pembukaan Bazar Gerindra (Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Indonesia Emas) Lokasi  Selasar Nusantara II

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RAPIMNAS PIRA 2025 Hari ke-2 (Diskusi Peran UMKM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan) Lokasi: Hotel Bidakara Jakarta. RAPIMNAS PIRA 2025 Hari ke-2: Diskusi mendalam tentang peran strategis UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan semangat kolaborasi, para pemimpin dan pelaku UMKM di Hotel Bidakara Jakarta saling berbagi solusi dan ide untuk memperkuat ekonomi lokal. #RAPIMNASPIRA2025 #UMKM #EkonomiKerakyatan #KolaborasiMaju"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Diskusi dengan Komunitas pemerhati lingkungan dan kebudayaan dengan Menciptakan gagasan untuk tetep mempertahankan masyarakat adat di Lembur Sawah Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan

"Diskusi inspiratif bersama komunitas pemerhati lingkungan dan kebudayaan di Lembur Sawah, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan. Bersama-sama menciptakan gagasan untuk mempertahankan kearifan masyarakat adat, menjaga warisan budaya, dan melestarikan lingkungan hidup. #LemburSawah #MasyarakatAdat #KearifanLokal #LingkunganDanBudaya"

Ibu Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Tasyakuran Pemenangan Gerindra Bersama Bapak Rizaldi Priambodo (DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 7 Kota Bogor) Sebuah momen penuh syukur atas perjuangan bersama untuk terus membangun dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan! #Gerindra #RizaldiPriambodo #Pemenangan #Jabar7 #KotaBogor"

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dengan agenda:

1. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 oleh BPK RI;

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur)  menghadiri Rapat Kerja Dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI

Agenda : Pemagaran Laut Dan Isu-Isu Aktual Lainnya.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Dengan Menteri Kehutanan Ri Agenda: 1. Program Kerja Dan Anggaran Tahun 2025 2. Alih Fungsi Lahan 3. Isu - Isu Aktual Lainnya

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengunjungi lokasi pemagaran laut di daerah Bekasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar laut di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang masuk dalam kategori reklamasi karena diduga tidak memiliki izin. Penyegelan dilakukan meski sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyebut bahwa pagar laut itu dibangun oleh dua perusahaan untuk proyek pelabuhan perikanan.Pagar tersebut berbahan bambu yang menopang gundukan tanah di atas susunan pagar bambu. Pagar tersebut disusun berjejer dua rangkap, membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan hamparan perairan di tengahnya yang mirip sungai.
Tujuh anggota Komisi IV DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap area pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/1/2025). Mereka datang untuk melihat secara langsung keberadaan pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) itu. Dari sidak ini, Komisi IV DPR meminta PT TRPN agar mengurus izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) agar pembangunan pagar laut dilanjutkan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara rapat paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dan Dilanjutkan dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri agendavRapat Internal Komisi IV Lokasi : Ruang Rapat Komisi IV. Rapat membahas agenda rapat pada masa sidang kedua di Komisi IV DPRRI

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Gala Dinner dan Silahturahmi bersama Para Tokoh Jawa Barat (Kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2025) Acara ini juga menjadi forum silaturahmi yang mempertemukan jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat. Diskusi yang berlangsung bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang solid, Jawa Barat diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) diwakili staff menghadiri agenda Penanaman Jagung 1 juta Hektar di Lahan KWT Mawar Melati  bersama Polres Bogor Timur.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) Menghadiri acara konslidasi partai Gerindra PAC Bogor Utara yang  berlokasi di DPC Kota Bogor

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) Menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi dengan jajaran PAC dan ranting Bogor Tengah yang berlokasi di RUmah ASpirasi Ibu Endang yang berlokasi di Kota Bogor.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersilaturahmi Pengurus Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Menggandeng Balai TROA, Balai Tanaman Industri dan Balai Pascapanen Kementan RI, Endang mensosialisasikan teknologi diversifikasi pangan lokal dan memperkenalkan daerah sentra durian terkenal yaitu durian Rancamaya.

Dalam kunjungannya, Ketua Umum PP PIRA dr. Sumarjati Arjoso didampingi Dewan Pembina PP PIRA yaitu Bianti Djiwandono, Maryani Djojohadikusumo dan Jasmin Setiawan. Endang mengawali kunjungan ke tempat percontohan yakni KWT Mawar Melati dan peninjauan Bank Sampah BSI RW05, terletak di kawasan perumahan Baranangsiang Indah (BSI), Katulampa, Kecamatan Bogor Timur yang baru saja mendapat 2 kategori Penghargaan Bogorku Bersih. Endang Setyawati melanjutkan, pihaknya tidak lepas memberikan perhatian dan menyerap aspirasi masyarakat, berbagai program-program dan dukungan dari dana pribadi dikucurkan, demi pembangunan lingkungan yg lebih asri dan membangun pertanian di daerah perkotaan.

“Tentunya untuk kelompok Wanita Tani dan Bank Sampah RW 05 sudah mendapat bantuan aspirasi dan Alhamdulillah mengangkat RW 05 menggelar juara pada ajang Bogorku Bersih,” 

Endang juga menyerap hasil panen petani durian Kota Bogor, puluhan ibu-ibu yang hadir dalam giat ini menikmati suguhan buah durian Rancamaya yang terkenal luas.

“Ada pelatihan membuat racikan Kopi dan ada pelatihan membuat minuman rempah herbal, serta aneka olahan seperti Mie Singkong, Mie Sagu, Capcake Singkong, Nasi Jagung dan lainnya,

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersilaturahmi dengan alumni UNDIP kekaligus meninjau KWT Mawar Melati dan Bank Sampah RW 05. mengawali kunjungan ke tempat percontohan yakni KWT Mawar Melati dan peninjauan Bank Sampah BSI RW05, terletak di kawasan perumahan Baranangsiang Indah (BSI), Katulampa, Kecamatan Bogor Timur yang baru saja mendapat 2 kategori Penghargaan Bogorku Bersih.

Lokasi  tersebut merupakan program dari aspirasi sebagai anggota dewan. aspirasi masyarakat, berbagai program-program dan dukungan dari dana pribadi dikucurkan, demi pembangunan lingkungan yg lebih asri dan membangun pertanian di daerah perkotaan.Tentunya untuk kelompok Wanita Tani dan Bank Sampah RW 05 sudah mendapat bantuan aspirasi dan Alhamdulillah mengangkat RW 05 menggelar juara pada ajang Bogorku Bersih,.

Dr. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional (Memperkuat Kepemimpinan Penyadang Disabilitas Untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan)

Lokasi: Ruang Ballroom Birawa_Hotel Bidakara Jakarta

Tujuan utama dari peringatan Hari Disabilitas Internasional adalah untuk:

Meningkatkan Kesadaran
Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas, serta memerangi stereotip dan stigma yang seringkali mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Menghargai Keberagaman dan Potensi
Menunjukkan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk berprestasi. Setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, memiliki potensi yang luar biasa untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Mendorong Perubahan Kebijakan
Meningkatkan perhatian pemerintah dan sektor swasta untuk merancang kebijakan dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas, mulai dari pendidikan yang inklusif hingga kesempatan kerja yang setara.

Mengintegrasikan Penyandang Disabilitas ke Dalam Masyarakat
Menjaga agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sosial. Ini mencakup penghapusan hambatan fisik, sosial, dan psikologis yang dapat membatasi mereka.

Meningkatkan Aksesibilitas
Mempromosikan kemajuan teknologi dan inovasi yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk lebih mandiri, seperti alat bantu, aplikasi digital, dan perangkat assistive yang membuat kehidupan mereka lebih mudah dan terhubung dengan dunia.

Tantangan yang Masih Ada

Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Aksesibilitas terhadap fasilitas umum yang ramah disabilitas, pendidikan yang inklusif, dan kesempatan kerja yang setara masih menjadi masalah yang harus terus diperjuangkan. Selain itu, diskriminasi sosial dan kurangnya pemahaman tentang disabilitas membuat banyak orang dengan kebutuhan khusus merasa terpinggirkan.

Pemberian Penghargaan Nasabah Bank Sampah RW 05 BSI Katulampa 

Kegiatan Pemberian Penghargaan dilaksanakan untuk memberikan dan meningkatkan motivasi kepada para nasabah Bank Sampah RW 05 BSI Katulampa yang terdiri dari 
- Remaja milenial peduli smapah 
- Nasabah dengan saldo terbanyak 
- Nasabah rutin mengirimkan sampah
- Nasabah tersepuh 

Dihadiri oleh: 
- Ibu Endang S. Thohari, Anggota Komisi IV DPR RI
- Bapak Misbah, Perwakilan DLH Bogor 
- Bapak Irwansyah, Lurah Katulampa 
- Bapak Agung, Ketua RW 05 BSI Katulampa 
- Pengurus RW 05 
- Pengurus RT 05 
- Pengurus Bank Sampah 

Harapan Ibu Endang S. Thohari, semoga dengan diadakan nya acara ini menjadikan nasabah semangat dengan merubah pandangan terhadap sampah yang awalnya negatif berubah menjadi positif dengan terwujudnya barang hasil daur ilang, tentunya semua ini dilaksanakan dengan tujuan terciptanya lingkungan asri dan sehat. 

Senin, 6 Januari 2024
Pk.10.30
Kunjungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Makan Bergizi Gratis
Lokasi : SPPG Tanah Sareal Kota Bogor

Endang Setyawati Tanam Bibit Produktif Kehutanan 

Bogor - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Endang Setyawati Thohari bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung (BPDAS) melakukan penanaman pohon di area Fasos Fasum Komplek Bogor Raya Permai Blok FA 9 RT04 RW11, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. 

Kegiatan kolaborasi dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia ini untuk mendukung Ketahanan Pangan di Kota Bogor.

"Launching penanaman bibit produktif kehutanan (Komoditas Sukun) bersama BPDAS untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Bogor sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Endang Setyawati Thohari, Senin, 30 Desember 2024.

Endang juga mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai tugasnya di Komisi IV dan juga dikenal dengan slogannya "Berjuang untuk kedaulatan pangan, air dan energi".

"Kami bersama BPDAS mencanangkan kegiatan gerakan menanam pohon sukun di Kota Bogor," tambahannya. 

Endang menjelaskan bahwa sukun memiliki banyak manfaat di antaranya menambah O2 dan mengurangi pencemaran udara di perkotaan, pengganti gandum serta dapat di manfaatkan sebagai obat diabetes, ginjal, dan penurunan kolesterol. 

Sementara itu, Kepala BPDAS Citarum Ciliwung, Pina Ekalipta menyampaikan harapannya penanaman pohon sukun yang dilakukan menjadi langkah yang baik kedepannya terutama Kota Bogor.

"Ibu Hj. Endang S. Thohari mengambil langkah tepat melalui Gerakan menanam pohon sukun sebagai potensi lokal Kota Bogor untuk penyangga pangan, BPDAS Citarum Ciliwung siap mendukung penyediaan bibit produktif untuk mendukung program ketahanan pangan"

Ibu DR. Ir. Hj. Endang S Thohari, DESS., M.Sc menggelar Khitanan masal di Kota Bogor para peserta terdapat 14 orang rentang usia 2-7 tahun.

Ibu Dr. Ir. Hj. ENdang S Thohari, DESS., M.Sc bersIlaturahmi dengan PWRI Badan LItbang Pertanian HUT ke  17 P2Litbang di Kota Bogor

Penyerapan aspirasi masyarakat yang biasanya dilakukan oleh anggota dewan, tidak hanya sekedar menangkap dan merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Namun, perlu ada sinergitas dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mewujudkan hal tersebut.

Sehingga diharapan adanya hubungan antar lembaga negara yang merupakan kunci untuk menciptakan sinergi dalam pencapaian tujuan negara. Kerja sama yang efektif tersebut, membatu dalam mitigasi konflik dan penguatan kebijakan publik, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Hubungan antar lembaga di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang reformasi dan perubahan konstitusi. Sejak era reformasi, terjadi peningkatan kerja sama antar lembaga untuk menciptakan yang lebih transparan dan akuntabel," ujar narasumber ASMAS MPR RI, Iip Ichsanudin.

Lanjutnya, lembaga negara adalah struktur organisasi yang dibentuk oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam pemerintahan. Ia mencotontohkan seperti lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pemerintahan.

"Semua memiliki tugas dan fungsi masing-masing, tetapi saling bersinergi satu sama lainnya," tuturnya.

Sementara itu, Anggota MPR RI, Endang Setyawati Thohari menuturkan, menyerap aspirasi masyarakat menjadi salah satu kewajiban bagi anggota dewan dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memilihnya.

"Anggota dewan yang terpilih dan menjabat, itu harus mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Itu bagian dari tanggung jawab," ujarnya saat menggelar acara Aspirasi Masyarakat di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Pertanian, Kamis, 19 Desember 2024.

Sebelum menyerahkan program aspirasi, lanjut Endang, dewan harus menyerap aspirasi masyarakat, mengenai apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Sehingga tepat sasaran sesuai dengan program yang akan diberikan.

"Harus tepat sasaran, sehingga apa yang kita berikan kepada masyarakat, bisa memiliki manfaat dengan jangka panjang, terlebih untuk kesejahteraan,

Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari, DESS., M.Sc mensosialisasikan Undang-undang di Cianjur

Penyerapan aspirasi masyarakat III tahun 2024 oleh anggota MPR RI Fraksi Gerindra Hj Endang Setyawati Thohari berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan warga Kota Bogor di Gedung Poetri Ballroom, Kota Bogor pada Minggu 15 Desember 2024. Kali ini Endang Thohari didampingi Sofyan menyampaikan materi hubungan antar lembaga negara, turut hadir beberapa anggota DPRD Kota Bogor dan perwakilan perangkat daerah.

Endang Thohari menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), hubungan antar lembaga negara merupakan salah satu aspek fundamental untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang efektif. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi strategis, MPR RI memegang peranan penting dalam menjaga keharmonisan antar lembaga negara demi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

"Seiring dengan perkembangan dinamika politik, hubungan antar lembaga negara sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi serta konflik kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan ini dapat dikelola secara konstruktif dan harmonis dari perspektif seorang legislator MPR RI," ungkap Endang dalam pemaparannya.

Endang menjelaskan, untuk peran MPR RI, sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR RI mengemban tanggung jawab besar dalam mewakili suara rakyat. Fungsi utama MPR RI diantaranya yaitu pengawal konstitusi, pemersatu lembaga negara, jembatan perbedaan dan peran legislator dalam hubungan antar lembaga negara.

"Tantangan dalam hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan suatu negara seringkali menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Tiga tantangan utama yang sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi dan konflik kepentingan," jelasnya.

Endang melanjutkan, namun ada solusi untuk meningkatkan hubungan antar lembaga negara, pertama peningkatan pemahaman konstitusi dengan peningkatan pemahaman konstitusi adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan antar lembaga negara. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur bagi para pejabat negara, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

"Kedua penguatan mekanisme mediasi
MPR memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator dalam konflik antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang merepresentasikan seluruh elemen bangsa, MPR dapat mengembangkan mekanisme mediasi yang efektif," terangnya.

Masih kata Endang, ketika adalah reformasi regulasi yang merupakan solusi jangka panjang untuk memastikan hubungan antar lembaga negara berjalan harmonis. Langkah ini mencakup penyempurnaan aturan yang mengatur interaksi antar lembaga negara.

"Hubungan antar lembaga negara merupakan elemen fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, harmoni, dan efektivitas tata kelola negara," tambah Endang.

Ia membeberkan, dalam perannya, MPR RI memiliki tanggung jawab strategis sebagai pengawal konstitusi, pemersatu lembaga negara dan penyelesai konflik, dengan mengutamakan prinsip musyawarah demi tercapainya tujuan nasional. 

"Tantangan utama, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi dan konflik kepentingan, menegaskan pentingnya perbaikan regulasi, penguatan mekanisme mediasi, serta peningkatan pemahaman konstitusi di kalangan pejabat negara,

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Hj. Endang Setyawati Thohari menggelar penyerapan aspirasi masyarakat I tahun 2024 di wilayah Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur pada Sabtu 14 Desember 2024 pagi. Acara yang bertemakan penguatan sistem demokrasi Indonesia ini, dihadiri narasumber Prayogo dan diikuti ratusan orang peserta.

Hj Endang Setyawati Thohari menuturkan, sistem demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Namun, tantangan besar seperti rendahnya partisipasi masyarakat, korupsi politik dan lemahnya pengawasan publik masih menghambat kemajuan demokrasi. 

"Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat memerlukan penguatan melalui langkah-langkah strategis," ungkap Endang.

Endang melanjutkan, salah satu kelemahan utama demokrasi saat ini adalah ketimpangan partisipasi politik. Mayoritas kebijakan publik masih didominasi oleh elit politik, sedangkan suara masyarakat sering terabaikan. 

"Oleh karena itu, langkah-langkah regulasi yang relevan perlu diterapkan oleh MPR RI untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat," terangnya.

Endang memaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang berpengaruh pada partisipasi politik dan budaya politik, yakni permasalahan pendidikan yang kurang memadai, ekonomi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan dan fasilitas kehidupan yang belum tercukupi.

"Partai politik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi demokrasi. Namun, praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan dana sering kali menciptakan celah untuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan berkurangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah langkah mendesak untuk memperkuat demokrasi," paparnya.

Endang menjelaskan, penguatan demokrasi Indonesia adalah kebutuhan mendesak, tiga elemen utama yang perlu diperhatikan adalah pertama meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, melalui edukasi politik dan pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat ditingkatkan.

"Kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Dengan transparansi pendanaan dan akuntabilitas kepercayaan publik terhadap partai politik dapat diperkuat," jelasnya.

"Ketiga adalah memperkuat lembaga pengawas demokrasi. Memberikan kewenangan dan sumber daya tambahan untuk memastikan pengawasan yang efektif

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Hj Endang Setyawati Thohari menggelar penyerapan aspirasi masyarakat II tahun 2024 di SKI Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Sabtu 14 Desember 2034 siang. Kali ini Endang Setyawati bersama Dr. Zaim Uchrowi membahas pengaturan pelaksanaan kewenangan MPR RI yang dihadiri oleh ratusan warga Kota Bogor.

Endang mengatakan, MPR RI adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), MPR RI memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan konstitusi negara.

"Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan MPR RI sering menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tumpang tindih peran dengan lembaga lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi MPR serta dinamika politik yang memengaruhi kinerja institusi," ungkap Endang kepada wartawan usai acara.

Endang menuturkan, oleh karena itu, penting untuk memahami pengaturan pelaksanaan kewenangan MPR, guna memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam kerangka negara demokrasi. Kewenangan MPR diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). 

"Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, terdapat tiga kewenangan utama yang dimiliki oleh MPR, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden serta memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD," tuturnya.

Endang menjelaskan, MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki sejumlah kewenangan yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena itu harus ada upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan MPR.

"Reformasi regulasi menjadi langkah awal yang fundamental untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan MPR. Kedua penguatan kapasitas anggota MPR dan ketiga dibutuhkan peningkatan komunikasi publik," jelasnya.

Endang membeberkan, adanya beberapa tantangan tersebut, ini menunjukkan bahwa meskipun MPR memiliki kewenangan yang signifikan, efektivitas implementasinya sering terhambat oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya harmoni antar-lembaga, ketiadaan koordinasi yang efektif dan minimnya edukasi publik. 

"Sebagai hasilnya, MPR perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan perannya dalam tata kelola negara,

Silaturahmi dengan PWRI BSP Kementan yang berlokasi di Talaga Seafood Cibubur. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi Persatuan Wredatama Republik Indonesia.

Agenda Penyaluran Bantuan terhadap korban bencana alam di Cianjur Selatan terus mengalir dan disalurkan. Tak sedikit juga yang turun langsung maupun melalui pihak lain untuk membantu.

Ribuan paket sembako dan kebutuhan penunjang disebar ke beberapa kecamatan di Cianjur Selatan yakni di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cijati dan Kecamatan Kadupandak. Penyaluran tersebut cukup memakan waktu, lantaran pendistribusian bantuan mengalami kesulitan untuk menjangkau titik-titik penyerahan bantuan. Hal tersebut dikarenakan akses yang dilewati cukup sulit. Saya setelah menerima kabar waktu terjadi bencana alam di Cianjur Selatan, langsung meminta tim untuk meninventarisir kebutuhan warga yang menjadi korban, sehingga kita bisa cepat menyalurkan bantuan. Selain kebutuhan bahan pokok, pihaknya menyerahkan beberapa perlengkapan lainnya dan juga makanan siap saji. Selain itu, bantuan untuk ibu-ibu dan bayi tak lepas dari fokusnya. Kami berharap, semua elemen turut berperan dan empati terhadap para korban. Sehingga saling bahu membahu dalam membantu kebutuhan warga di sana, meski tak banyak tapi itu sangat berarti

Agenda Penyaluran Bantuan terhadap korban bencana alam di Cianjur Selatan terus mengalir dan disalurkan. Tak sedikit juga yang turun langsung maupun melalui pihak lain untuk membantu.

Ribuan paket sembako dan kebutuhan penunjang disebar ke beberapa kecamatan di Cianjur Selatan yakni di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cijati dan Kecamatan Kadupandak. Penyaluran tersebut cukup memakan waktu, lantaran pendistribusian bantuan mengalami kesulitan untuk menjangkau titik-titik penyerahan bantuan. Hal tersebut dikarenakan akses yang dilewati cukup sulit. Saya setelah menerima kabar waktu terjadi bencana alam di Cianjur Selatan, langsung meminta tim untuk meninventarisir kebutuhan warga yang menjadi korban, sehingga kita bisa cepat menyalurkan bantuan. Selain kebutuhan bahan pokok, pihaknya menyerahkan beberapa perlengkapan lainnya dan juga makanan siap saji. Selain itu, bantuan untuk ibu-ibu dan bayi tak lepas dari fokusnya. Kami berharap, semua elemen turut berperan dan empati terhadap para korban. Sehingga saling bahu membahu dalam membantu kebutuhan warga di sana, meski tak banyak tapi itu sangat berarti

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Berikut catatan ringkas rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Tahun Sidang 2024-2029 menyetujui lima Calon Pimpinan KPK dan lima Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih untuk masa jabatan 2024-2025;
2. Komisi III menyepakati lima Calon Pimpinan KPK, yakni Setyo Budiyanto sebagai Ketua, Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua, Fitroh Rohcahyanto sebagai Wakil Ketua, Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua, dan Ibnu Basuki Widodo sebagai Wakil Ketua;
3. Sedangkan lima Calon Dewas KPK yang direkomendasikan Komisi III adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno;
4. Sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pemerintah baru, DPR RI telah melakukan penyesuaian struktur alat kelengkapan dewan (AKD). Penyesuaian ini meliputi penambahan Komisi DPR RI dari 11 menjadi 13 untuk memperluas cakupan isu strategis, serta pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI sebagai alat kelengkapan baru yang bertugas menjembatani suara publik langsung ke parlemen;
5. DPR RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada serentak ini menjadi bukti kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Diperlukan evaluasi pasca pilkada serentak demi menyempurnakan proses demokrasi di masa depan;
6. Berdasarkan data BNPB hingga awal Desember 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 530 bencana yang terjadi. Mulai dari, bencana dominan berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Wilayah terdampak terbesar Provinsi Jawa Tengah, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Fraksi Partai Gerindra DPR RI. Berikut catatan rapat internal Fraksi Partai Gerindra DPR RI;

1. Menyampaikan kepada masyarakat langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada satu bulan pertama setelah dilantik menjadi Presiden RI ke-8, yaitu; penghapusan hutang petani, nelayan dan UMKM, kanaikan gaji guru, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyerahan hibah 20 ribu hektar kawasan hutan untuk konservasi gajah Sumatera.
2. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 selama masa reses untuk terjun langsung kepada konstituen, menyerap aspirasi mayrakat di daerah pemilihan masing-masing dan memeberikan bantuan langsung berupa sembako maupun kebutuhan lainnya kepada korban becana jika bencana tersebut terjadi di dapilnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI, dengan agenda;

1. Membahas Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024;
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 (per Oktober);
3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan TA 2025; dan
4. Isu isu aktual.

Berikut catatan penting dan kesimpulan rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2023 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK RI tahun 2023 serta meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar pada tahun 2024 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk melakukan penyempurnaan tata kelola pupuk bersubsidi dengan penyederhanaan dalam perencanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk bersubsidi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja bersama dengan Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jumlah dan kesejahteraan penyuluh dengan meningkatkan BOP (Biaya Operasional Penyuluh) guna mendukung kinerja penyuluh;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja;
5. Perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Fokus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia, beragendakan PenguatanTata Kelola Subsidi Pupuk Untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional.

Dalam FGD tersebut Ibu Endang S. Thohari menyampaikan pandangannya, antara lain;

1. Perlu dilakukan pembaharuan sistem kinerja pengawasan. Khususnya dalam program Bantuan Langsung Pupuk (BLP) terbaru guna mencegah kelalaian, kecurangan, pengoplosan dan beragam jenis mafia pupuk lainnya;
2. Adanya penolakan data-data oleh tim verval pusat (Kementan RI) akan menjadi potensi kerugian Produsen Pupuk PT PIHC.

• Bagaimana hal ini akan diterapkan kepada Gapoktan, dengan tata kelola baru Pupuk nantinya?
• Apakah Gapoktan memiliki kemampuan upload ke aplikasi Ipubers? Dan jaringan internet di pelosok yang terbatas bahkan tidak tersedia

3. Gapoktan mempunyai tugas utama dalam bercocok tanam di lapangan akan menyita banyak waktu bilamana sistem ini menjadi beban kelompok. Perlunya pendampingan dan sosialisasi intens sebelum regulasi tersebut diterapkan Januari 2025.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI, beragendakan Penetapan anggota Badan Pengkajian MPR periode 2024-2029. Berikut catatan rapat pleno tersebut;

1. Penetapan pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR RI ini berdasarkan dengan Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 6 tahun 2024, tentang Komposisi dan Susunan Keanggotaan Badan Pengkajian MPR periode 2024-2029;
2. Badan Pengkajian MPR dapat melakukan diskusi-diskusi yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Seperti kajian konstitusional peran MPR dalam sistem kenegaraan serta isu-isu aktual yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian Lingkungan (SVLK) Kementerian Kehutanan RI. Dalam sambutannya Ibu Endang S. Thohari menyampaikan beberapa hal, antara lain;

1. Menyoroti ihwal penebangan pohon secara liar dan masif di Indonesia yang dapat merusak alam dan berdampak kepanjangan;
2. Hal tersebut juga terjadi di kabupaten Cianjur dengan memberikan bimbingan teknis Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) di hadapan pelaku usaha bidang kayu dan kelompok perhutanan kabupaten Cianjur;
3. Bimtek yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi praktik illegal logging yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hutan. SVLK yang dipaparkan bisa menjadi dasar dalam menjaga dan melindungi hutan, serta mempertahankan keanekaragaman hayati;
4. Melalui SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian Lingkungan) bisa lebih meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap produk kayu dari Indonesia, sehingga ini sangat perlu diberikan pengetahuan juga pelatihan kepada masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah calon walikota dan wakil walikota Bogor beserta calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024.

Ibu Endang S. Thohari yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI Ffraksi Partai Gerindra didampingi Bapak Machmud Thohari menggunakan Hak Pilih Suara di TPS 18  Katulampa, Bogor Timur.

Sebagai informasi bahwa Partai Gerindra mengusung Paslon Walikota-Wakil Walikota Bogor nomor urut 3 (Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin) dan Cagub-Cawagub Jawa Barat nomor urut 4 (Dedi-Mulyadi-Erwan Setiawan).

Dalam keterangannya Ibu Endang S. Thohari mengajak masyarakat unutk bersama-sama saling bahu-membahu mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai, demi mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja di Kota Bogor, dengan agenda;

1. Kunjungan dan Meninjau Rapat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Penyusunan Pedoman dan Kurikulum Pelatihan Paralegal Masyarakat dalam Ekosistem Mangrove);
2. Kunjungan Pertemuaun Pengkajian Keamanan Lingkungan PRG bersama PT Bayer Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut Ibu Endang S. Thohari menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan ini karena Penyusunan Pedoman dan Kurikulum Pelatihan Paralegal Masyarakat dalam Ekosistem Mangrove dan Kajian Keamanan Lingkungan PRG berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Saksi Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan Pilkada Serentak Kota Bogor dalam rangka memenangkan pasangan Paslon Walikota-Wakil Walikota Bogor nomor urut 3 (Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin) dan Cagub-Cawagub Jawa Barat nomor urut 4 (Dedi-Mulyadi-Erwan Setiawan).

Dalam sambutannya Ibu Endang S. Thohari berpesan dan meminta para saksi Partai Gerindra Kota Bogor bersama seluruh kader dan simpatisan Partai Gerinda bersatu, saling bahu membahu, dan solid untuk memenangkan Paslon Walikota-Wakil Walikota Bogor nomor urut 3 (Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin) dan Cagub-Cawagub Jawa Barat nomor urut 4 (Dedi-Mulyadi-Erwan Setiawan) yang diusung Partai Gerindra.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersilahturahmi dengan Ustadz dan Pengurus Masjid Al-Ikhlas komplek BSI Katulampa, Kota Bogor.

Dalam pertemuan tersebut Ibu Endang S. Thohari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, kerukunan, dan keamanan saat berlangsungnya pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pilihan boleh berbeda namun kita tetap saling menghargai perbedaan pilihan tersebut, lanjutnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) berdiskusi dengan Ketua PAC dan Struktur PAC Partai Gerindra Kota Bogor dalam rangka Koordinasi dan Konsolidasi Menjelang Pilkada Serentak 2024.

Koordinasi dan konsolidasi ini bertujuan untuk memastikan persiapan seluruh instrumen Partai Gerindra Kota Bogor saling bersinergi dan fokus untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 agar pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Gerindra memenangi Pilkada 2024 tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Doa Bersama untuk Pemenangan DEDIE-JENAL di Pilwakot Kota Bogor 2024 pasangan yang diusung Partai Gerindra Kota Bogor.

Acara ini digelar menjelang masa tenang Pilkada Kota Bogor 2024, sebagai wujud harapan atas keberhasilan pasangan Dedie-Jenal dalam kontestasi politik.

Para simpatisan ingin memastikan Pilkada berjalan damai dan lancar. Doa ini juga menjadi wujud harapan masyarakat agar Kota Bogor memiliki pemimpin yang amanah dan mampu membawa perubahan positif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) Petani Milenial Kota Bogor bertema “Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Pertanian Perkotaan di Kota Bogor“ dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani Dewasa (KTD), UMKM dan generasi milenial Kota Bogor. Mereka diberikan tutorial untuk mengembangkan usaha pertanian di perkotaan dalam upaya menumbuh kembangkan jiwa kewrausahaan sektor pertanian di wilayah perkotaan.

Berikut catatan bimtek tersebut;

1. Bimtek ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreunership). Dimana jiwa wirausaha ialah mampu menciptakan nilai tambah dari keterbatasan;
2. Dalam upaya menciptakan nilai tambah yaitu dengan menangkap peluang bisnis, serta mengelola sumber daya untuk mewujudkannya;
3. Selain itu dibutuhkan ide-ide inovatif dan kreatif yang dimiliki dalam mengembangkan dan mewujudkan segala visi dan misi;
4. Minat generasi muda yang berperan aktif di sektor pertanian masih sangat kurang. Kondisi inilah yang menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Pertanian dimana pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pertanian agar anak muda yang dinamis, menguasai teknologi dan pasar ikut andil dalam menggenjot produktivitas pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah. Adapun daerah yang dikunjungi yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Berikut catatan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut, antara lain;

1. Setiap hari peternak sapi perah membuang susu murni di Boyolali sebanyak 30-50 ribu liter senilai Rp400 juta gara-gara produksi mereka ditolak industri pengolah susu (IPS) karena ada pembatasan kuota.
2. Anggota Komisi IV DPR RI menyakini bahwa dengan dukungan political will yang baik, setidaknya 80 persen kebutuhan susu dalam negeri dapat dipenuhi oleh peternak sapi perah lokal;
3. Bahwa program makan bergizi gratis yang akan diluncurkan pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan produk susu lokal untuk memenuhi kebutuhan program Presiden Prabowo Subianto tersebut;
4. Pemerintah harus turun tangan guna menstabilkan harga pangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Harga kenaikan pangan diprediksi mencapai 75 persen;
5. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengantisipasi kenaikan harga jelang libur Nataru ini dengan memperkuat produksi dan melakukan pendataan ulang tentang produksi sebelum permintaan tinggi Natal dan tahun baru terjadi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Hadir sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra, berikut beberapa hal yang disampaikan, antara lain;

1. Meminta KKP untuk menindaklanjuti seluruh temuan atas hasil pemeriksaan BPK RI dengan tingkat penyelesaian sebesar 83,03 persen dan mendorong KKP untuk segera menindaklanjuti seluruh evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024 terutama terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berupa belanja, pengelolaan asset, dan pengelolaan PNBP;
2. Fraksi Partai Gerindra menyoroti Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2024 yang turun drastis di mana pertumbuhannya hanya 0,59 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang angka pertumbuhannya mencapai 5,63 persen;
3. Fraksi Partai Gerindra mendukung usulan tambahan anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp 7,64 triliun dengan catatan agar KKP melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satker KKP;
4. Fraksi Partai Gerindra mendukung Program Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas;
5. Fraksi Partai Gerindra perihatin dan berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa 11 ABK WNI menjadi korban dalam musibah tenggelamnya kapal Geumseongsusan Korea Selatan yang terjadi pada 8 November 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan RI. Berikut catatan rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendukung penuh program Kementerian Kehutanan terkait pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk memperluas program berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti hutan sosial, agroforestri, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan kayu dan non kayu;
2. Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Kehutanan dalam menyelesaikan kasus perkebunan kelapa sawit dan tambang ilegal di dalam kawasan hutan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Kasus Sawit dan Tambang Ilegal yang terdiri dari Kementerian Kehutanan dan bekerja sama dengan Penegak Hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Kementerian Keuangan;
3. Komisi IV DPR RI merekomendasikan dilakukannya perpanjangan masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda;

1. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
3. Penetapan Mitra Kerja Badan Penyelenggara Haji RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berikut catatan rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 mengesahkan penetapan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai mitra kerja Komisi VIII;
2. DPR RI mengesahkan revisi undang-undang (RUU) atas perubahan UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Empat pasal pada RUU DKJ mengatur tentang perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta pada anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilantik pada Pemilu 2024. Sementara satu pasal lainnya menyangkut nomenklatur gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta pada Pilkada serentak 27 November 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Lampung dalam rangka meninjau pelaksanaan pompanisasi dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ikut hadir pada kegiatan tersebut, antara lain;

1. Bupati Lampung Tengah;
2. Dirjen PSP, Kementerian Pertanian;
3. Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
4. Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian;
6. Dirjen BPPSDMP, Kementerian Pertanian;
7. Deputi Badan Pangan Nasional;
8. Direksi Perum Bulog;
9. Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero);
10. Direksi ID FOOD;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kunjungan tersebut ada beberapa hal yang menjadi fokus Anggota DPR RI Komisi IV, antara lain;

1. Bantuan irigasi perpompaan merupakan salah satu upaya besar Kementerian Pertanian dalam perbaikan infrastruktur guna mendukung percepatan produksi padi dan jagung melalui optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman padi pada lahan sawah;
2. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan mendukung penuh Lampung Tengah dalam mempertahankan status dan peningkatan produksi padi. Mengingat Lampung Tengah telah memberikan produksi padi terbesar di Provinsi Lampung sejak Tahun 2022 berdasarkan data SIScrop. Hal tersebut sesuai dengan Astacita Program Prioritas Presiden Prabowo untuk swasembada pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Berikut catatan rapat paripurna tersebut;

1. Komisi XI DPR RI menyampaikan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2024 yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu);
2. KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan menjadi KAP terpilih untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK Tahun 2024;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR RI atas usul BPK dan Kementerian Keuangan, yang masing-masing mengusulkan 3 (tiga) nama KAP.
4. DPR RI telah menyetujui Revisi UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi usul inisiatif DPR RI;
5. Dorongan revisi ini dilakukan diantaranya untuk antisipasi kepastian hukum mengenai nomenklatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kunjungan ke Masjid Al-Falah Pegambiran, Lemahwungkuk, Kota Cirebon dalam rangka silaturrahmi dengan pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) yang terletak di Jalan Kalijaga No.64, RW.03, Karangdawa Barat, Pegambiran, Jl. Kalijaga, Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Masjid Al-Falah Pegambiran ini merupakan wakaf dari ayahanda ibu Endang S. Thohari. Beliau merupakan tokoh Muhammadiyah kota Cirebon.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menyerahkan bantuan 3 (tiga) unit Motor Roda 3 KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3) di halaman Hotel Nusa Indah, desa Gadog, kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur.

Menurut penerima bantuan bahwa sarana pengangkut sampah motor tiga roda ini dimanfaatkan untuk mengangkut sampah pada jalan pemungkiman warga yang tidak bisa di lalui truk sampah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Penganugrahan Bogorku Bersih yang digelar di International IPB Convention Center (IICC), Botani Square, Kota Bogor. Lomba Bogorku Bersih tahun 2024 ini menarik 810 peserta dari berbagai kategori. Setelah melalui tahap seleksi yang ketat, terpilih 41 finalis yang berkompetisi di ajang ini. Kategori Pemukiman Teratur, Pemukiman Swadaya, dan Pemukiman Tepi Sungai memiliki hadiah utama Rp30 juta untuk juara pertama, Rp25 juta untuk juara kedua, dan Rp15 juta untuk juara ketiga. Sementara itu, untuk kategori SD, SMP, dan Bank Sampah, juara pertama akan mendapatkan Rp10 juta, diikuti Rp7,5 juta dan Rp5 juta untuk peringkat berikutnya.

Bogorku Bersih diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor bersama Radar Bogor dan melibatkan juri dari berbagai kalangan, termasuk dinas, tokoh masyarakat, pengusaha, dan ahli kebersihan lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menjadi fasilitator atas Surat Warga RW 05 Perumahan BSI Kalulampa Kota Bogor kepada PDAM Kota Bogor. Sebagaimana diketahui bahwa PDAM mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Kota Bogor beberapa minggu ini.

Hal tersebut disebabkan adanya pemasangan pipa saluran air PDAM karena ada relokasi saluran pipa air. Hal tersebut berdampak pada tergangunya distribusi air ke pelanggan PDAM khususnya warga RW 05 Perumahan BSI Katulampa.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri

Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, dengan materi pembahasan Transformasi Kelembagaan Bulog.

Amanat konstitusi atas pangan menggariskan bahwa pemerintah harus melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia melalui pangan yang cukup, tersedia dan terjangkau.

Saat ini Transformasi kelembagaan Perum Bulog diperlukan untuk mengakselerasi tercapainya Swasembada pangan di Indonesia dalam kurun 4-5 tahun ke depan. Diperlukan perubahan kebijakan terhadap positioning Perum Bulog yang sebaiknya berada langsung di bawah Presiden RI untuk memperluas ruang lingkup penugasan Bulog terhadap pengelolaan pangan.

Proses transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja Perum Bulog yang lebih kompetitif, berkelanjutan dan senantiasa mempersiapkan antisipasi terhadap berbagai perubahan di masa depan untuk tercapainya swasembada pangan nasional.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang beragendakan;

1. Perkenalan; dan
2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025.

Sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Ibu Endang S. Thohari menyampikan beberapa hal;

1. Menekankan pentingnya pemetaan ikan dan potensi laut guna meningkatkan PNBP, serta perlu memitigasikan pengelolaan anggaran KKP yang terbatas untuk mendukung ekosistem laut dan pemetaan karbon;
2. Mendorong KKP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Program Prioritas Nasional sebesar Rp 2,63 triliun dari Pagu Anggaran KKP Tahun 2025 sebesar Rp 6,22 triliun dalam rangka meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi);
3. Mendorong rencana KKP terhadap pemanfaatan Indonesia Coral Bond Project atau obligasi terumbu karang sebagai salah satu alternatif pembiayaan tata kelola kawasan konservasi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin), dengan agenda;

1. Perkenalan; dan
2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025.

Berikut catatan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2025 untuk kegiatan penyelenggaraan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah melalui bantuan pangan beras, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta outlet lainnya;
2. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelamatan Pangan;
3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Badan Karantina Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp397,5 miliar untuk pengembangan Badan Karantina Indonesia dalam bentuk kegiatan Penguatan Kompetensi SDM, Digitalisasi Layanan, Revitalisasi Laboratorium, One Borneo Quarantine Initiative, Direct Call Export melalui Twin-Port Quarantine One System (Tual), dan Klinik Karantina untuk Mendukung UMKM Ekspor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda Persetujuan Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu dan Estella Raquel Loupattij. Ketiganya merupakan pesepak bola keturunan Indonesia.

Naturalisasi ketiga atlet tersebut merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi berbagai pertandingan sepak bola kedepannya.

Sebagai informasi, naturalisasi ini dilakukan agar Indonesia semakin siap menghadapi FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Round 3 Tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027 serta untuk target ranking 100 besar FIFA (10 besar Asia)-FIFA Matchday.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI, dengn agenda;

1. Perkenalan; dan
2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025.

Berikut catatan penting rapat tersebut;

1. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto mengatakan seluruh elemen bangsa harus ikut serta dalam memberantas mafia impor sektor pangan dan tidak takut untuk melaporkan hal itu;
2. Komisi IV DPR RI mengusulkan agar segera ada FGD yang akan membedah terkait Renstra dari Kementerian Pertanian dalam rangka merealisasikan cita-cita Presiden menuju swasembada pangan antara 4 sampai 5 tahun ke depan;

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak jajaran Komisi IV DPR RI untuk mensukseskan program cetak sawah yang dikerjakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), dengan agenda;

1. Perkenalan; dan
2. Penjelasan Rencana Program Kerja Prioritas 2025.

Berikut catatan rapat tersebut, antara lain;

1. Bulog harus segera bertransformasi kelembagaannya setelah Bulog tidak lagi perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN;
2. Untuk mempersiapkan transformasi itu, perlu ada tim yang bertugas menyusun naskah akademik atau kajian urgensi transformasi Bulog. Tim ini telah bekerja selama enam bulan dan kini kajian itu telah dinyatakan siap;

Aturan yang dikaji ulang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang masih menempatkan Bulog sebagai BUMN.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan kegiatan kunjngan kerja di Kota Bogor beragendakan Diskusi dengan pemilik Toko Roti Tan Ek Tjoan mengenai Produk dari Bubuk Bekatul. Bekatul merupakan produk yang dihasilkan dari proses penggilingan padi. Jenis pangan ini adalah lapisan luar beras yang terletak antara butir beras dan kulit padi yang berwarna cokelat atau disebut juga dedak. Manfaat bekatul bisa diperoleh dari kandungan nutrisinya yang beragam.

Bekatul mengandung beberapa nutrisi antara lain; Protein, Lemak, Vitamin E dan B kompleks. Bekatul juga memiliki mineral, seperti zat besi, zinc, tembaga, mangan, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Hebatnya lagi, bekatul mengandung beragam senyawa aktif dan antioksidan yang tinggi, seperti flavonoid, antosianin, tricine, dan gamma oryzanol.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi IV yang beragendakan;

1. Permintaan Usulan RUU Dalam Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2024-2029; dan
2. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Rapat Dengar Pendapat tersebut menghadirkan mitra kerja Komisi IV DPR RI antara lain;

1. Sekjen kementerian Pertanian.
2. Sekjen Kementerian Kehutanan.
3. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Sekretaris utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
5. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional
6. Sekretaris utama Badan Karantina Indonesia
7. Direktur Utama Perum Badan Urusan logistik.

Komisi IV DPR RI memiliki tugas penitng yaitu mempercepat swasembada pangan sesuai arahan presiden, Indonesia harus mampu berswasembada pangan dalam waktu 4 tahun.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Roadshow Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, dengan agenda Konsolidasi Kader Pemenangan Pilgub Jawa Barat dan Pilkada Kota Bogor 2024.

Dalam sambutannya Ibu Endang S. Thohari berpesan agar seluruh kader dan simpatisan Partai Gerinda bersama-sama saling bersatu, bahu membahu, dan solid untuk memenangkan paslon Cagub-Cawagub Jawa Barat nomor urut 4 (Dedi-Mulyadi-Erwan Setiawan) dan Paslon Walikota-Wakil Walikota Bogor nomor urut 3 (Dedie A. Rachim-Jenal Mutaqin) yang telah direkomendasikan dan diusung oleh Partai Gerindra.

Hal ini penting, karena jika kepala daerah yang diusung Partai Gerinda menang, maka visi misi Presiden Prabowo akan lebih mudah dijalankan oleh kepala daerah tersebut yang diusung oleh partai Gerindra dan partai koalisi pendukung pemerintah”. lanjut beliau.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan Rapat Internal Tim Dapil Kota Bogor, dengan agenda Monitoring dan Evaluasi Kinerja tim Dapil Kota Bogor.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Tim Dapil agar tercipta soliditas dan keharmonisan dalam tim kerja.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jawa Barat III kabupaten Cianjur dalam rangka Serah Terima dan Simbolis Bantuan Alsintan Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Pertanian RI.

Adapun bantuan yang diserahkan oleh Ibu Endang S. Thohari kepada kelompok tani kabupaten Cianjur, berupa;

• Traktor Roda 2 sebanyak 15 unit
• Handsprayer sebanyak 90 unit
• Pompa Air sebanyak 3 unit

Ibu Endang S. Thohari dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh kelompok tani penerima bantuan Alsintan, antara lain;

1. Bantuan Alsintan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktsi pertanian di kabupaten Cianjur dan membantu para petani untuk meminimalisir biaya opersional pertanian;
2. Penerima bantuan Alsintan agar merawat dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya;
3. Bantuan Alsintan yang telah diterima jangan sampai diperjualbelikan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Koordinasi dan Pengarahan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, dengan agenda Pengarahan dan Pembagian Tugas Tenaga Ahli Anggota Tim Kajian Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

Sebagai informasi bahwa Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 yang ditempatkan di Komisi IV, antara lain;

1. Siti Hediati Soeharto, S.E. (Ketua Komisi)
2. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M., IPU. (Kapoksi)
3. Dwita Ria Gunadi
4. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.
5. H. T.A. Khalid, M.M.
6. Sabam Rajagukguk
7. Kartika Sandra Desi

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Berikut catatan penting paripurna tersebut, antara lain;

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Komisi IV DPR RI untuk menyusun dengan agenda;

1. Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;
2. Perkenalan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Berikut nama pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2024-2029;

1. Siti Hediati Soeharto (Ketua) Partai Gerindra;
2. Alex Indra Lukman (Wakil Ketua) PDI-P;
3. Panggah Susanto (Wakil Ketua) Partai Golkar;
4. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua) PKS; dan
5. Ahmad Yohan (Wakil Ketua) PAN

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ditetapkan oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa membidangi tugas mengkoordinasi ruang lingkup tugas Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Ramah Tamah bersama Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian RI Periode 2024-2029, dengan inti acara;

1. Laporan Plt. Sekretaris Jenderal Kementan RI;
2. Sambutan Wakil Menteri Pertanian RI;
3. Sambutan Menteri Pertanian RI; dan
4. Ramah Tamah.

Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono kembali melanjutkan amanah sebagai Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Dalam sambutannya Menteri Pertanian Amran menjelaskan bahwa swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, bersatu, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu” lanjutnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029. Berikut catatan sidang paripurna tersebut;

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Tunggal Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Masa Jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta;
2. Sidang Paripurna dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman;
3. sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah/janji, sesuai Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden  bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
4. Prosesi Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI dimulai, dengan pembacaan petikan Keputusan KPU Nomer 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Dalam Pemilu 2024 oleh Ketua KPU RI. Dilanjutkan dengan pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih dalam agama Islam di hadapan Sidang Paripurna MPR, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan;
5. Dalam pidato perdananya Presiden Prabowo Subianto menitikberatkan pemerintahannya ke depan untuk fokus pada swasembada pangan dan energi. Diyakini bahwa paling lambat 4 sampai dengan 5 tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) setelah mengikuti acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 melanjutkan kegiatannya dengan menyapa masyarakat pendukung Presiden Bapak H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sepanjang jalan Sudirman berbaur bersama warga bersukaria menyambut Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029 yang baru saja dilantik. Syukuran pesta rakyat ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk optimis menyonsong masa depan bangsa dalam 5 tahun ke depan menjadi lebih baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur) dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pemulihan Lahan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK RI dan Peninjauan Program Pemulihan Lahan dan Penanaman Tanaman Kayu Putih di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Berikut catatan kegiatan tersebut;

1. Upaya mencegah kerusakan lingkungan adalah;

• Melakukan reboisasi
• Melakukan 3R
• Menghemat penggunaan bahan bakar fosil
• Mencegah polusi
• Menghemat penggunaan energi

2. Reboisasi perlu dilakukan karena telah banyak hutan yang rusak dan hilang;
3. Upaya mencegah kerusakan lingkungan selanjutnya adalah melakukan 3R atau reduce, reuse, dan recycle;
4. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil seperti; gas alam, minyak bumi, dan batu bara mengemisikan polusi udara seperti karbon dioksida yang dapat merusak lingkungan
5. Mencegah polusi, baik polusi, air, tanah, dan juga udara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur) disela-sela kunjungan tersebut beliau bertemu dengan dr. Mohammad Wahyu Ferdian (Calon Bupati Kabupaten Cianjur) yang diusung partai Gerindra.

Sosok bakal calon Bupati Cianjur yakni dr. Mohammad Wahyu Ferdian berpasangan dengan Ramzi, artis sekaligus presenter kondang.

Ibu Endang S. Thohari pada pertemuannnya dengan dr. Mohammad Wahyu Ferdian menyampaikan bahwa Cianjur merupakan daerah yang perlu dibangun di segala bidang, khususnya sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan. Permasalahan lingkungan hidup seperti sampah, banjir, dan longsor serta maraknya alih fungsi lahan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi bupati terpiilih kedepannya. Ibu Endang S. Thohari berharap pasangan dr Wahyu dan Ramzi yang diusung partai Gerindra dan Nasdem memenangkan pilkada Cianjur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda Laporan Tim DPR RI tentang Pemberian Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atas Hasil Pembahasan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Berikut catatan rapat paripurna ke-4 tersebut;

1. DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Inteligen Negara menggantikan Kepala BIN sebelumnya, Budi Gunawan;
2. Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, tim DPR RI memutuskan bahwa calon Kepala Badan Inteligen Negara, Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan;
3. Sebagai informasi, Muhammad Herindra adalah purnawirawan tinggi TNI yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri pertahanan di bawah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Beliau menjabat wakil menteri pertahanan sejak 23 Desember 2020.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menjadi narasumber pada Webinar Wanita Tani HKTI Dalam Rangka Memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid bertema ”Sorgum untuk Ketahanan Pangan”.

Didapuk sebagai narasumber pada webinar tersebut, Ibu Endang S. Thohari memaparkan materinya terkait sorgum dengan fokus bahsan “Sorgum Sumber Pertumbuhan Baru Ketahanan Pangan dalam Prespektif Politik dan Anggaran”.

Pada webinar tersebut, Ibu Endang S Thohari menyampaikan beberapa hal terkait sorgum;

1. Sorbum masuk ke Indonesia sekitar tahun 1925 dan sampai saat ini tanaman sorgum belum bisa dikembangkan secara meluas di Indonesia
2. Sorgum Cukup populer sebagai sumber pangan alternatif di Indonesia dan daerah tropis lainnya;
3. Minimnya anggaran pemerintah untuk mendukung pengembang sorgum dan sorgum tidak masuk sebagai salah satu komoditas strategis Kementerian Pertanian RI.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. Berikut catatan rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati penambahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk DPR RI Periode 2024-2029. Penambahan dua komisi baru, sehingga kini terdapat 13 (tiga belas) komisi di DPR RI;
2. Selain penambahan komisi, DPR RI periode ini juga menyepakati penambahan AKD baru yakni Badan Aspirasi Masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat ini setidaknya memiliki 6 (enam) tugas, yakni menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, menghimpun dan menelaah terhadap aspirasi masyarakat, menyampaikan hasil penalaran kepada AKD terkait untuk ditindaklanjuti.
3. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI baru akan mengumumkan daftar mitra kerja dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI periode 2024-2029 setelah presiden terpilih dilantik dan mengumumkan kabinet pemerintahannya;
4. Tiap-tiap Komisi di DPR berisikan sekitar 44 sampai 45 anggota. Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI diisi oleh 90 anggota, sementara Bamus diisi oleh 58 anggota;
5. MKD diisi 17 anggota, BURT DPR diisi oleh 25 anggota, Banggar diisi oleh 105 anggota, dan Pansus diisi 30 Anggota;
6. BAKN diisi 19 anggota, BKSAP diisi 45 Anggota, dan Badan Aspirasi Masyarakat diisi 19 anggota.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat internal Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang dilaksanakan ruang rapat Fraksi Partai Gerindra Lantai 17 Gedung Nusantara 1. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bapak Budisatrio Djiwandono didampingi sekretaris fraksi Bapak Bambang Haryadi. Rapat internal ini dilaksanakan dalam rangka pemberitahuan awal Alat Kelengakapan Dewan/AKD yang mana jumlah Komisi bertambah menjadi 13 Komisi yang sebelumnya berjumlah 11 Komisi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja dan Siltaurrahmi di Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kota Bogor) dalam rangka mendampingi RW 05 pada Penilaian Bogorku Bersih (KWT Mawar Melati, Taman Kreasi dan Bank Sampah), bertempat di Perumahan BSI RW 05 Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor.

Peranan KWT sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi wanita tani. Melalui KWT, wanita tani memiliki akses lebih besar terhadap pelatihan-pelatihan, pembiayaan, dan pasar yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka untuk membantu ekonomi ataupun penghasilan keluarga.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) memenuhi undangan Peletakan Batu Pertama (Masjid Kauny Al-Quran University) yang berlokasi di Jl. Mekar Galih - Cinangsi, Mekargalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 43291

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Muslim, di mana umat dapat saling berkumpul untuk melaksanakan shalat, mengaji, dan beribadah lainnya. Pembangunan masjid bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik komunitas Muslim, tetapi juga memiliki manfaat yang mendalam secara spiritual dan sosial. Begitu juga dengan Masjid Kauny Al-Quran University memiliki fungsi untuk para santri yaitu;

1. Tiap hari dipakai untuk sholat baik sholat wajib ataupun sunnah oleh santri-santri dan jemaah lainnya. Sehingga tak ada waktu sepi dari aktivitas pesantren;
2. Dipakai untuk berdzikir, berdo'a oleh ratusan bahkan ribuan santri dan jemaah sehingga terasa makmur dan berkahnya;
3. Dipakai untuk membaca, menghafal dan mentadabburi Al-Quran.

Ibu Endang S. Thohari dalam pesannya menyampaikan bahwa Peletakan Batu Pertama Masjid Kauny Al-Quran University dijadikan momentum oleh para santri untuk meningkatkan ibadah serta ketaqwaaan kepada Allah SWT serta menanamkan kepada diri sendiri nilai-nilai akhlak yang tinggi.

“Masjid berperan sebagai pusat pendidikan agama dan pemahaman Al-Quran. Dalam masjid, tersedia program pengajian dan pengajaran Al-Quran yang membantu umat Muslim mempelajari ajaran Islam secara mendalam” lanjut Ibu Endang S. Thohari.

Selain itu, adanya pengajian di masjid juga memungkinkan umat untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan tentang agama. Hal ini membantu memperluas pemahaman agama dan memperkuat keyakinan spiritual.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Sidang Paripurna MPR RI ke-3 Masa Jabatan 2024-2029, dengan agenda;

1. Penetapan dan Pelantikan Pimpinan MPR RI; dan
2. Pembentukan Alat Kelengkapan MPR.

Berikut catatan penting persidangan tersebut, antara lain;

1. Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029 yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 8 orang Wakil Ketua perwakilan Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD di MPR, hari ini, Kamis (3/10/2024) resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Ke-III MPR, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta;
2. Rincian lengkap para Pimpinan MPR tersebut adalah, Ketua MPR Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), dan para Wakil Ketua, Bambang Wuryanto (Fraksi PDIP), Kahar Muzakir (Fraksi Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem), Rusdi Kirana (Fraksi PKB), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), M.Eddy Dwiyanto Soeparno (Fraksi PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD);
3. Usai pelantikan, agenda kemudian dilanjutkan dengan Prosesi Penyerahan Kepemimpinan MPR RI Periode 2024-2029, yang ditandai dengan penyerahan Buku Memori Jabatan Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 dan berita acara serah terima, serta penyerahan Palu Sidang yang diserahkan langsung oleh Ketua MPR sementara Guntur Sasono kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani;
4. Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan agenda kenegaraan penting yang dilakukan MPR setelah pelantikan Pimpinan MPR adalah melakukan tugas konstitusional MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Untuk itu Muzani mengharapkan kerjasama yang baik di antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, seluruh fraksi dan Kelompok DPD, untuk mensukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024;
5. Menurut Ahmad Muzani, Rumah Besar Indonesia dan Rumah Besar Pancasila harus tetap dijaga pada masa-masa yang akan datang;
6. Agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan MPR Nomor III/MPR/2024;
7. Soal eskalasi politik di Timur Tengah dan Palestina. Atas nama MPR, Ahmad Muzani meminta agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas kemana-mana.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR/MPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Sidang Paripurna MPR RI ke-2 Masa Jabatan 2024-2029, dengan agenda;

1. Pengesahan Rancangan Acara Sidang Paripurna; dan
2. Pembentukan Fraksi/Kelompok DPD.

Berikut catatan penting sidang paripurna tersebut, antara lain;

1. Kesepakatan dilaksanakannya rapat gabungan fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD unutk pengusulan nama calon Pimpinan MPR RI masa jabatan 2024-2029;
2. Rapat Gabungan MPR Putuskan Gelar Sidang Paripurna 3 Oktober 2024 untuk menetapkan Pimpinan MPR Periode 2024-2029;
3. Dalam Ragab, juga telah disepakati secara mufakat dan bulat bahwa calon Ketua MPR adalah calon yang diusulkan dari Fraksi Partai Gerindra yakni Ahmad Muzani;
4. Bapak Ahamd Muzani akan didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi partai politik di MPR dan Kelompok DPD;
5. Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menetapkan Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tengah, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mewakili kelompok DPD untuk menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR / MPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Pelantikan Anggota MPR / DPR / DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 beragendakan Pengucapan Sumpah / Janji Anggota MPR, DPR, dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029.

Ibu Endang S. Thohari terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) dengan perolehan 54.833 suara. Daerah pemilihan Jawa Barat III meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur pada pileg 2024 ini memperebutkan sebanyak 9 kursi DPR RI, berikut perolehan kursi DPR RI dari masing-masing Partai;

1. Partai Kebangkitan Bangsa 1 kursi
2. Partai Gerakan Indonesia Raya 2 kursi
3. Partai PDI Perjuangan 1 kursi
4. Partai Golongan Karya 2 kursi
5. Partai Nasdem 1 kursi
6. Partai PKS 1 kursi
7. Partai PAN 1 kursi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri dan menyaksikan pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan tahun 2024-2029. Acara pelantikan dilangsungkan dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024.

Prosesi pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan 2024-2029, diawali dengan pembacaan penetapan pimpinan sementara DPR, DPD, dan MPR RI oleh masing-masing sekretaris jenderal ketiga lembaga tersebut.

Prosesi pengucapan sumpah/janji para anggota DPR, DPD, dan MPR RI, dipimpin oleh masing-masing pimpinan sementara DPR, DPD, dan MPR RI. Sebelum pengucapan sumpah/janji, masing-masing Sekretaris Jenderal DPR, DPD, dan MPR RI membacakan Petikan Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPR, DPD, dan MPR RI Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Sebanyak 732 anggota DPR, DPD, dan MPR RI terpilih kemudian mengucapkan sumpah/janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Dari 732 orang tersebut jumlah anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 yang dilantik 580 anggota.

Prosesi pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh para wakil kelompok agama, Ketua Mahkamah Agung RI, dan para anggota DPR, DPD, dan MPR RI.

Pelantikan anggota MPR dilakukan setelah pelantikan anggota DPR dan anggota DPD. Sidang paripurna pelantikan anggota MPR 2024-2029 dipimpin oleh pimpinan sementara, Guntur Sasono (anggota MPR tertua) dan Larasati Moriska (anggota MPR termuda). Berikut ini sumpah/janji anggota DPR masa bakti 2024-2029:

“Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti rapat internal Fraksi Gerindra yang pertama kali digelar setelah selesainya prosesi pelantikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra periode 2024-2029 di Gedung Nusantara 1 Lantai 17.

Hadir pada rapat intern tersebut sejumlah petinggi Fraksi Partai Gerindra DPR RI antara lain H. Ahmad Muzani, ketua fraksi Partai Gerindra dan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda utama Pemilihan dan Penetapan Pimpinan DPR RI Periode 2024-2029, berikut catatannya;

1. Para pimpinan DPR yang telah resmi dilantik dan Puan Maharani kembali terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namun demikian, terdapat tiga nama baru yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, yakni Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB, dan Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem;
2. Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I, Ketua DPR RI terpilih menekankan pentingnya DPR yang modern, terbuka, dan aspiratif. Di hadapan pimpinan sementara, fraksi-fraksi, serta anggota DPR lainnya, Ketua DPR memaparkan visinya untuk mengubah wajah parlemen Indonesia menjadi lembaga yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. Peran DPR yang lebih dari sekadar lembaga legislatif; melainkan sebagai wadah untuk membangun kesejahteraan bangsa dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menjadi Undang-Undang;
2. Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang IV DPR RI tahun sidang 2022-2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
3. DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 11 (sebelas) Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Adanya pembentukan UU tersebut menjadi bukti komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi sekaligus bentuk kolaborasi yang baik dengan pemerintah;
4. DPR RI menetapkan 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Penetapan tersebut diputuskan berdasarkan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap 15 calon anggota dewan pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI;
5. Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapsistas Petani Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pelaksanaan bimtek ini berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pertanian. Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Kementan, dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM pertanian;
2. Penyuluh sebagai agen harus mengubah perilaku petani untuk dapat mengimplementasikan teknologi untuk menggenjot produktivitas;
3. BPPSDMP Kementan dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian yaitu melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang membahas tentang Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional dalam Rangka Bisnis Perum Bulog membahas Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional dalam Rangka Bisnis Perum Bulog. Berikut catatan penting FGD tersebut, antara lain;

1. Keberadaan Bulog sebagai lembaga yang mendapat penugasan pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dipandang strategis dalam penguatan tata kelola pangan nasional. Untuk itu Bulog harus terus melakukan transformasi agar menjadi agile dan beradaptasi dengan perubahan;
2. Upaya Perum Bulog dalam penguatan tata kelola pangan nasional terlihat yaitu dengan penyiapan infrastruktur sepanjang rantai pasok mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan;
3. Dalam rangka merespon kebutuhan konsumen, Bulog telah menghadirkan platform online yakni iPangananDotCom dalam rangka merespons dinamika pasar sehingga dapat memudahkan konsumen dalam mengakses bahan pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara di Rumah Aspirasi EST, Cimanggu, Kota Bogor. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Pentingnya pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara;
2. Dasar hukum sosialisasi 4 Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. Selain itu juga Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapsistas Petani Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting bimtek BPPSDMP tersebut;

1. Pelaksanaan bimtek ini berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pertanian. Kementerian Pertanian RI (Kementan) terus membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan Kementan, dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas SDM pertanian;
2. Penyuluh sebagai agen harus mengubah perilaku petani untuk dapat mengimplementasikan teknologi untuk menggenjot produktivitas;
3. BPPSDMP Kementan dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian yaitu melalui peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas);
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas);
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Tanaman Pangan dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Komoditi AKABI dan Aplikasi Elisitor Biosaka dilanjutkan dengan Pelantikan Ranting Mande secara virtual (Zoom Meeting).

Dalam sambutannya Ibu Endang S. Thohari menyampaikan kepada peserta untuk sungguh sungguh mengikuti kegiatan bimtek ini karena teknologi Elisiator Biosaka merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Metode tersebut sudah banyak dipalikasikan di beberapa daerah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pada rapat tersebut beliau bertindak sebagai jubir Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan penting rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan mutu produk ekspor kelautan perikanan agar diterima oleh negara tujuan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakselerasi teknologi garam rakyat tradisional agar produktivitas dan kualitas garam nasional meningkat sehingga dapat mengurangi volume garam impor;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan nasional dan menekan importasi produk kelautan perikanan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkonversi bantuan kincir air ke bantuan lainnya seperti kegiatan bimbingan teknis jika diperlukan oleh daerah masing-masing, terutama di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Perkebunan Nusantara. Berikut catatan penting Focus Group Discussion tersebut, antara lain;

1. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi;
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta Ha yang didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 42% atau sebesar 6,94 juta ha. Dengan demikian peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda;

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
3.  Rancangan Undang-Udang tentang Provinsi Sumatera Utara;
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan;
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat;
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah; dan
10. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali.
11. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen;
12. Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkaman Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
13. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2024, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
14. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil Pemantauan dan Peninjauan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus RUU tentang Desain Industri;
16. Persetujuan Perpanjangan waktu pembahasan terhadap;
17. RUU tentang Hukum Acara Perdata; dan
18. RUU tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementan mengenai rincian rencana dan program kerja Kementan Tahun 2023 pasca Raker tanggal 27 Maret 2023 dengan fokus kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian, yang didukung dengan penguatan sarana prasarana pertanian, pengembangan perbenihan, hingga penguatan SDM pertanian.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk menyerahkan data stok beras hasil panen di penggilingan seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya akhir Mei 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan c.q. Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan internal Kementan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pembiayaan operasionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Dirut PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional untuk turut mengoptimalkan produksi dan produktivitas komoditas dalam negeri. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi ketergantungan negara dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dalam impor;
2. Komisi IV DPR RI menolak kebijakan impor yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memenuhi ketersediaan pangan nasional. Penolakan ini terjadi karena saat ini tidak ada data yang valid lantaran data yang dimiliki pengelola pangan masih berbeda-beda untuk dijadikan acuan kebijakan;
3. Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sejumlah 2 (dua) juta ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya, saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Padahal pembentukan Badan Pangan ini filosofi pembentukannya yaitu untuk bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) kembali melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisitor Biosaka.

Dalam bimtek tersebut, beliau menyampaikan bebrapa hal, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI memiliki mitra kerja yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Bulog, BRGM, dan Bapanas;
2. BIOSAKA merupakan salah satu inovasi dalam pembuatan pupuk organik dari bahan rerumputan yang sudah diaplikasikan di beberapa daerah dengan hasil yang significant untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia;
3. Biosaka terdiri dari suku kata Bio dan Saka, Bio singkatan dari Biologi, dan Saka singkatan dari Soko Alam Kembali Ke Alam atau dari Alam Kembali ke Alam adalah inovasi yang telah dikembangkan oleh petani dari bahan baru-terbarukan yang tersedia melimpah di alam;
4. Teknologi biosaka mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan dan Aplikasi Elisiator Biosaka.

Berikut catatan penting bimtek tersebut, antara lain;

1. Biosaka adalah bahan dari larutan tumbuhan atau rerumputan yang diketahui mampu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan mampu menekan penggunaan pupuk mencapai 50-90 persen;
2. Biosaka adalah salah satu teknologi yang ramah lingkungan. Penggunaan biosaka mampu mengurangi penggunaan pemakaian pupuk kimia. Biosaka yang berperan sebagai elisitor bagi tanaman ini, selain ramah lingkungan, mudah cara pembuatan dan penggunaan, juga sangat ekonomis;
3. Seiring dengan perkembangan teknologi bioska, maka sosialisasi juga dilakukan oleh Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI. Mulai dari pengenalan manfaat biosaka, cara pembuatan, dan cara pengaplikasiannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah yang beragendakan;

1. Peninjauan Pasar Bulakamba Jalan Pantura No.38 Bulusari, Kec. Bulakamba; Jalan Taruna No.16 Bulakamba, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah; dan
2. Pertemuan dan diskusi mengenai kondisi ketersediaan pangan saat Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Pada kunjungan tersebut, bukan harga pangan tinggi yang dicurhatkan oleh pedagang, melainkan jumlah pembeli yang terhitung sepi selama bulan Ramadan. Melihat situasi kegiatan di Pasar Bulukamba, Brebes ini pendistribusian lancar, memang yang dikeluhkan masyarakat, saat puasa ini agak kurang pembelinya. Tapi biasanya mendekati lebaran akan ramai lagi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang membahas Rencana Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Berdasarkan pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2023 mencapai Rp1,23 triliun meningkat Rp100,58 miliar dari tahun sebelumnya. Bahwa penggunaan dana tersebut di antaranya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional hingga ketahanan pangan;
2. Kebijakan DAK fisik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mendukung ketahanan pangan, yang di dalamnya termasuk DAK bidang kelautan dan perikanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Menteri Kelautan dan Perikanan RI, serta menghadirkan PT. Perikanan Indonesia (Persero), dan PT. Garam (Persero). Berikut catatan kesimpulan raker tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tersebut cepat terimplementasi dengan baik;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang peruntukannya untuk industri;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan Paket Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pengganti program bantuan benih ikan yang saat ini tidak maksimal;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional mengingat Tahun 2022 tidak terealisasi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta menghadirkan Kepala BRGM, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT. Inhutani I, dan Dirut PT. Inhutani V. Ditunjuk sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan kesimpulan raker tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Automatic Adjustment anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar Rp458.603.392.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk tetap menjaga konsistensi komitmen agar Automatic Adjustment pagu anggaran KLHK tidak mengurangi alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata atas Kebijakan Kemitraan Konservasi, mulai dari tingkat regulasi sampai dengan pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi stagnasi Kebijakan Kemitraan Konservasi;
4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam waktu dekat, dalam rangka membahas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI serta menghadirkan Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Pupuk Indonesia, dan Dirut PT. Rajawali. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Dengar Pendapat 24 Januari 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang disusun fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian, diantaranya melalui pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/benih tanaman dan hewan yang berkualitas, yang didukung antara lain dengan pengembangan perbenihan/perbibitan, hingga penguatan prasarana dan sarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian serta pupuk);
3. Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dalam rangka mendukung pengembangan perbenihan/perbibitan, diantaranya melalui kegiatan produksi dan perbanyakan benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang anggarannya bersumber dari BSIP dan Direktorat Jenderal teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian RI, yang membahas Upaya Pembangunan Sektor Pertanian di Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
2. Target dari DAK Pertanian adalah meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, sehingga mendorong peningkatan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasio

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 (Empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara di Rumah Aspirasi EST, Cimanggu, Kota Bogor. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Pentingnya pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara;
2. Dasar hukum sosialisasi 4 Pilar MPR RI adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 11 C. Selain itu juga Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang tata Tertib MPR RI Pasal 6 huruf a dan b, Pasal 13 huruf C.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI tetap berjalan dengan kondusif dan aspiratif meski diwarnai penolakan atas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Rapat pun tetap berjalan sesuai dengan agenda meski Fraksi PKS walk out dari rapat, dan masuk kembali mengikuti agenda selanjutnya;
2. Rapat Paripurna ini juga telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya adalah keputusan untuk memasukkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR;
3. Rapat Paripurna DPR RI yang digelar menyetujui Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Persetujuan diberikan setelah Paripurna DPR menerima laporan Komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur BI;

Berdasarkan laporan pimpinan Komisi II DPR RI yang disampaikan pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 14 Maret 2023, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ASN nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sampai dengan masa persidangan kelima. Rapat paripurna telah menyetujui perpanjangan waktu terhadap pembahasan RUU Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mewakili Ketua DPR RI saat membuka Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, antara lain;

1. DPR RI kerap berupaya menjalankan politik bebas aktif dalam membangun dan menjalin diplomasi antarparlemen dunia. Terlepas munculnya berbagai konflik internasional, DPR RI tetap konsisten mendukung perwujudan diplomasi yang menjaga tatanan global yang lebih baik dan lebih adil. Hal tersebut dibuktikan dengan keaktifan Indonesia dalam sejumlah forum internasional;
2. DPR RI akan fokus pada 12 (dua belas) poin yang akan dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Dua belas hal ini berdasarkan kejadian yang berkembang di masyarakat. Yaitu mulai dari masalah keracunan makanan hingga kasus kekayaan oknum pejabat ASN di kementerian keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya;
3. Pertama, kejadian luar biasa masalah makanan. Kedua, maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak. Ketiga, permasalahan finalisasi penataan tenaga kerja non aparatur sipil (pegawai honorer). Kelima, pengawasan keamanan pangan yang belum terpadu. Keenam kenaikan harga beras dan pangan menjelang Bulan Ramadan dan Idulfitri, serta kenaikan harga BBM non subsidi di beberapa wilayah di Indonesia. Ketujuh, kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN). Kedelapan, percepatan perizinan kegiatan besar melalui digitalisasi. Kesembilan, kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Jakarta;
4. Kesepuluh, tentang polemik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu tahun 2024. Kesebelas, peningkatan partisipasi pemilihan umum 2024. Keduabelas masalah kekayaan oknum pejabat ASN di kementerian keuangan yang tidak sesuai dengan profilnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Capaian kinerja berdasarkan tiga fungsi dewan selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yaitu; Terkait Fungsi Legislasi, DPR bersama Pemerintah terus melanjutkan pembahasan 13 (tiga belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini sudah berada dalam Pembicaraan Tingkat I. DPR RI juga telah menetapkan RUU tentang Kesehatan menjadi RUU Inisiatif DPR RI;
2. Dalam Fungsi Anggaran, DPR RI melalui Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait telah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022 dan Program Kerja TA 2023;
3. Dalam Fungsi Pengawasan, DPR RI melalui AKD telah melakukan berbagai Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk membahas dan menindaklanjuti beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus DPR. Seperti penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah, perlindungan konsumen perumahan, dan pengawasan terhadap koperasi dengan sistem terbuka untuk menghindari terulangnya kasus penggelapan dana masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tentang Pengelolaan Taman Nasional dan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) berkolaborasi bersama Prof. Dr. Ir. H. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. dalam podcast yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi EST Cimanggu, Kota Bogor dengan topik “Gerakan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Pelestarian Lingkungan”.

Ada beberapa hal yang diangkat terkait topik tersebut, antara lain;

1. Progres Pemabahasan Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);
2. Pelestarian Mangrove;
3. Isu Manajemen Limbah Freeport;
4. Pelestarian Gajah di Aceh; dan
5. Replacement Hutan Kayu Putih dengan Tanaman Budidaya di Jawa Tengah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI secara sah menyetujui Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (Bl). Dalam laporan Komisi XI DPR RI mengungkapkan berdasarkan surat Badan Musyawarah DPR RI Nomor: T/ 106/ PW .01/02/ 2023, tanggal 7 Februari 2023 memutuskan bahwa pembahasan Calon Deputi Gubernur BI dilakukan oleh Komisi Xl DPR RI;
2. DPR RI setujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan sebagai RUU inisiatif dari DPR. Persetujuan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III TS 2022-2023. Delapan fraksi menyepakati RUU Kesehatan menjadi usul inisiatif DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang menolak RUU Omnibus Law Kesehatan menjadi RUU inisiatif DPR;
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan RUU tentang Kesehatan untuk menjadi RUU Inisiatif DPR RI. F-PKS menilai penyusunan RUU tentang Kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, teliti, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait sehingga tidak ada pengaturan yang luput dan kontradiksi agar nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan polemik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan silaturrahmi dengan keluarga besar Pesiunan Biotrop (Biological Tropica) dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan terima kasih kepada sahaba-sahabat lama di Biotrop atas waktu dan menyempatkan diri untuk hadir di Rumah Aspirasi EST Cimanggu, Kota Bogor. Menurut Ibu Endang S Thohari bidang pertanian menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan di Indonesia. Maka Biotrop memberikan perhatian lebih kepada pengembangan pertanian Indonesia yang seharusnya tidak hanya bergantung pada petani konvensional.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Pengobatan Gratis Dokter Keliling Gerindra Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-15 Partai Gerindra Kota Bogor. Layanan dokter keliling ini menghadirkan dokter umum dan spesialis penyakit dalam.

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya, (1) Memberikan penyuluhan kesehatan, (2) Meningkatkan pengetahuan kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat, (3) Memberikan pelayanan kesehatan dengan pengecekan GDS dan UA, dan (4) Memberikan pengobatan sesuai dengan penyakit.

Pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. bertempat di Rumah Aspirasi Anggota DPR RI ini dibarengi dengan pembagian 350 (tiga ratus lima puluh) paket sembako untuk masyarakat yang mengikuti pengobatan gratis. Paket sembako tersebut berisikan masing-masing; Beras melati sentra ramos 5 kg, Minyak goreng super 1 liter, Tepung terigu 1 kg, Gula kristal putih 1 kg, dan Marjan sirop 1 botol.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang membahas tentang  Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Mengingatkan kembali KKP terkait Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, agar benar-benar mensosialisasikan program tersebut secara luas kepada para nelayan dan pengusaha sektor perikanan tangkap karena kebijakan ini rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta dikhawatirkan memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan kita yang lemah. Perlu pra-kondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, serta ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu untuk diprioritaskan;
2. Meminta KKP agar bantuan program seperti bioflok, indukan, benih dan pakan, peralatan tangkap ataupun bantuan program masyarakat sejenis lainnya pada tahun anggaran 2023 untuk memeperhatikan kualitas bantuannya, karena tidak jarang masyarakat ataupun kelompok penerima bantuan enggan menerimanya disebabkan kualitas bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan rapat tersebut, antara lain;

1. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit & proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia pusat periode 2022-2025 yang telah dilaksanakan Komisi I DPR RI;
2. Disebutkan bahwa Sembilan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 yang terpilih yakni Aliyah, Amin Shabana, Evri Rizki Monarshi, I Made Sunarsa, Mimah Susanti, Mohammad Reza, Muhammad hasrul Hasan, Tulus Santoso dan Ubaidillah;
3. DPR RI dalam Rapat Paripurna memberikan persetujuan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito & Rekan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sebelumnya, DPR RI melalui Komisi XI telah melakukan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana yang dilaporkan oleh Ketua Komisi XI pada rapat tersebut;
4. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai pada masa persidangan IV;
5. Sementara itu revisi terkait RUU perubahan kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini ada enam poin;
6. Berikut enam poin tersebut; Pertama, zat psikoaktif Baru (New Psychoactive Substance). Kedua, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi. Ketiga, tim Asesmen terpadu. Keempat, Penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Kelima, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan. Keenam, penyempurnaan ketentuan pidana.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Peringatan HUT Partai Gerindra Ke-15 yang dilaksanakan di kantor DPP Partai Gerindra yang terletak di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. Berikut catatan penting perayaan HUT Partai Gerindra Ke-15 tersebut, antara lain;

1. “Dan jika kerja keras dan didongkrak terus partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi”. Kutipan pesan Jokowi Presiden RI;
2. Presiden Jokowi turut mengucapkan terimakasih kepada Partai Gerindra yang telah mendukung pemerintah menjalankan program kerja dan mengatasi sejumlah persoalan di masyarakat;
3. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan menjadi saksi bahwa Presiden Jokowi memang bekerja keras mewujudkan cita-cita untuk kemajuan bangasa Indonesia;
4. Prabowo Subianto mengatakan dirinya bukan sedang menjilat saat menyatakan menjadi saksi bahwa Presiden Jokowi bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Prabowo Subianto juga menyebut hanya menyatakan bahwa kebenaran harus diakui, bukan disangkal;
5. Bangsa Indonesia harus menjauhkan atau menghilangkan sifat yang kurang menghargai pemimpinnya sendiri. Padahal pemimpin yang bersangkutan memang bekerja dan terus terus bekerja untuk perbaikan bangsa;

Kader Partai Gerindra harus bisa menghormati dan menghargai pemimpin nya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI secara virtual. Rapat tersebut membahas Anggaran Automatic Adjustment KLHK 2023. Berikut catatan rapat, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyampaikan laporan masyarakat Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah yang atas pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat permasalahan limbah Tailing yang diakibatkan oleh operasional kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena itu, Komisi IV pun, tegasnya, mendesak KLHK untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
2. Komisi IV DPR RI menyampaikan temuan hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Komisi IV DPR RI di Kepulauan Riau terkait produk arang ilegal yang bahan bakunya dari kayu mangrove dan terdapat sebelas gudang arang yang beroperasi. Komisi IV DPR RI mempertanyakan perizinan yang diberikan KLHK terhadap aktivitas tersebut. Pemerintah membuat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tetapi di sisi lain tanaman mangrovenya ditebang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan acara senam bersama dalam rangka menyambut HUT Partai Gerindra Ke-15 bersama masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Gerindra Kota Bogor yang bertempat di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

Dalam sambutannya beliau menyapaikan bahwa Partai Gerindra selalu bersama rakyat dan hadir untuk membela kepentingan rakyat. Dalam rangka memeriahkan HUT Partai Gerindra ke-15 ini seluruh kader Partai Gerindra diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan sosial bakti rakyat dengan memberikan santunan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga dengan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga senam, jalan santai, pertandingan sepak bola, volly, dan lain sebagainya.

Endang S. Thohari juga mengingkatkan agar masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Gerindra untuk memilih Partai Nomor Urut 2 dan memenangkan Parabowo Presiden 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Adapun lokasi kunjungan kerja antara lain;

1. Penggilan Padi Gapoktan Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
2. Penggilingan Padi PT. Sinar Makmur, Jombang; dan
3. Kunjungan Kerja ke Pendopo Kabupaten Jombang.

Berikut catatan penting kunjungan kerja tersebut;

1. Pemerintah harus memberikan solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil dalam memproduksi gabah per harinya. Sebab, harga gabah saat ini sudah terlampau tinggi untuk dapat dibeli, tanpa adanya intervensi dari pemerintah maka harag gabah akan terus tinggi;
2. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sepanjang Desember 2022, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.624,00 per kg, naik 17,83 persen. Adapun, BPS mencatat harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.748,00 per kg atau naik 17,87 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Desember 2021. Sementara, rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp 6.166,00 per kg atau naik 21,75 persen dan di tingkat penggilingan Rp 6.278,00 per kg, naik 21,41 persen.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang membahas tentang laporan kerusakan lingkungan yang disebabkan Aktivitas PT. Freeport. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk tailing yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia. Sebab, permasalahan limbah itu sangat dirasakan dampak kerusakan lingkungannya oleh masyarakat di wilayah Timika;
2. Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan untuk mengetahui sejauh mana dampak kerusakan lingkungan dari limbah yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia di sekitar area pertambangan dan kawasan yang terdampak oleh limbah tailing.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. Rajawali Nusantara/ Holding Pangan/ID FOOD. Hadir sebagai jubir Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut, berikut catatan penting rapat, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai Road Map dan Rencana Program Kegiatan Tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Pangan Nasional melakukan tata kelola pangan dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.282.729.435.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat harus terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan;
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras mengingat adanya penyesuaian harga BBM, Pupuk Bersubsidi, dan transportasi agar Perum BULOG dapat menyerap beras dalam negeri secara maksimal.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta. Berikut catatan penting FGD tersebut, antara lain;

1. Diperlukan upaya percepatan PSR khususnya perbaikan kelembagaan pekebun. Oleh karena itu harus ada strategi Ditjen Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Perusahaan Perkebunan, Lembaga Koperasi Sawit, Asosiasi Petani Sawit dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kemitraan kelembagaan pekebun, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus serta pendampingan, pengelolaan administrasi hingga monitoring dan evaluasinya;
2. Fraksi Partai Gerindra meminta limbah peremajaan sawit rakyat ini harus dioptimalkan menjadi produk hilirisasi bernilai ekonomi, unggul kompetitif dan ramah lingkungan yaitu dengan mengalokasikan anggaran dari Dana Perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS untuk penanganan limbah PSR tersebut.

CIANJURTODAY.COM, CIANJUR – Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III, DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari tak hentinya melakukan silaturahmi kepada masyarakat di Dapil.

Hal tersebut, tentunya sebagai bukti bahwa kader Partai Gerindra, mengedepankan kepentingan masyarakat dalam membangun sebuah bangsa yang maju.

“Kali ini saya bersama tim kembali melakukan silaturahmi sekaligus monitoring ke Kelompok Tani (Poktan) Al-Qodiriyah Farm Pondok Pesantren Al Qodiriyah di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Cianjur,” kata Hj Endang, Jum’at (27/1/2023).

Baca Juga: Peduli Penyintas Gempa Cianjur, Hj Endang S Thohari Salurkan Puluhan Kasur Lipat di Cugenang

Monitoring yang dilakukan legislator partai yang digawangi Prabowo Subianto itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap penerima bantuan indukan sapi potong dari aspirasi yang telah disalurkan.

“Kami tahun 2022 merealisasikan aspirasi masyarakat dengan memberikan 20 ekor sapi dari Ditjen PKH Kementrian Pertanian,” ujar Hj Endang.

Hj Endang berharap, atas bantuan yang disalurkan itu, tentunya dapat terus dikembangkan bahkan maju, demi kepentingan kelompok tersebut dan masyarakat sekitar terlebih Poktan ini berdomisili di Pondok Pesantren Al Qodiriyah yang dapat menjadi wahana pembelajaran life skill serta kebutuhan Pangan para santri.

“Tentu dengan bantuan yang disalurkan itu bisa terus dikembangbiakkan secara optimal oleh Poktan penerima. Sehingga bermanfaat dan menjadi bagian dari penghasilan warga sekitar,” tutup Hj Endang. (*)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Pengurus RT, RW, dan Warga Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Saksi dan Warga Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam kunjungannya tersebut beliau perpesan agar saksi dan relawan untuk mensosialisasikan terkait program bantuan masyarakat yang telah terealisasi melalui aspirasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra khususnya aspirasi yang telah dibawa oleh Ibu Endang S. Thohari yang telah disalurkan kepada masyarakat petani, kelompok tani, nelayan, dan pembudidaya ikan di Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Dalam Rangka Silaturrahmi dengan Warga Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Dalam sambutannya beliau mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang penuh kekeluargaan dari warga kelurahan Kebon Pedes pada acara silaturrahmi ini. Berikut beberapa catatan pada kegiatan silaturrahmi tersebut;

1. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas suara yang telah diberikan pada pileg 2019 lalu, dan mohon do’a restunya untuk maju kembali pada pencalonan anggota lagislatif pada pileg 2024;
2. Meminta dukungan suara untuk Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pilpres 2024 dan juga dukungan suara untuk DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. agar kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI pada Pileg 2024 mendatang;
3. Tetap menjaga kesehatan agar dapat berkatifitas dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan Rancangan usulan Penyesuaian Automatic Adjustment Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 16 Januari 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong upaya modernisasi pertanian secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kapasitas penyuluh, dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian (diantaranya benih/bibit berkualitas, jaringan irigasi, alsin pertanian prapanen dan pascapanen);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan kepada petani mengenai pelayanan purna jual (After Sales Service) dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen. Selanjutnya Kementerian Pertanian bekerja sama dengan penyedia alsintan untuk membuat bengkel/ workshop di lokasi pengembangan kawasan pertanian.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah;
5. Komisi IV DPR RI mengkritisi kualitas data dan materi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Sekretaris Jenderal terlebih dahulu melakukan verifikasi data sebelum data tersebut disajikan;

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri

Acara Peresmian Kantor Sekretariat Bersama Partai GERINDRA-PKB yang terletak di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 1, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Gerindra-PKBpada Senin 23 Januari 2023. Peresmian sekretariat bersama ini menandakan kompak dan solidnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, menghadirkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dirut Perum Perhutani, Dirut PT. Inhutani 1 dan Dirut PT. Inhutani 5.

Berikut catatan penting rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar Rp458.603.392.000,00 sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang semula sebesar Rp6.912.784.958.000,00 menjadi sebesar Rp6.454.181.566.000,00;
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK tetap menjaga konsistensi komitmen agar automatic adjustment pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak akan mengurangi komitmen atas alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK agar program dan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi di setiap Eselon I memiliki Standar Operasiona Prosedur (SOP) dan pagu yang seragam dalam hal penganggaran sampai dengan pelaksanaan di lapangan;
4. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap Perusahan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang melakukan ekspansi kegiatan tambang di luar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, menghadirkan PT. Perikanan Indonesia dan PT. Garam (Persero). Berikut catatan penting dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 98,69% atau sebesar Rp5.397.133.953.671,00 dari pagu sebesar Rp5.468.879.184.000,00 dan mengapresiasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 sebesar Rp1.871.156.055.680,00.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk mencabut automatic adjustment anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 karena akan berdampak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pada pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tepat serta berkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2023 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan pasca automatic adjustment;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera menyelesaikan sosialisasi juknis bantuan Pemerintah di awal tahun kepada masyarakat agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terdistribusi secara cepat, tepat, dan terasa dampak positifnya kepada masyarakat;
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja hari ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk membahas beberapa hal penting diantaranya;

1. Persiapan peringatan HUT Partai Gerindra yang ke-15 yang harus dimeriahkan dengan memasang spanduk, baliho, dan bendera partai;
2. Konsolidasi membahas agenda pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 terkait usulan RUU, Perpu Cipta Kerja, dan beberapa hal penting di setiap Komisi dan AKD;
3. Persiapan pendaftaran Caleg DPR RI pada pileg 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Menteri Pertanian;
2. Dirut Perum Bulog;
3. Dirut PT. RNI/Holding Pangan ID FOOD; dan
4. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Automatic Adjustment Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00). Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan dan program agar fokus kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang sudah diputuskan dan disepakati melalui mekanisme Rapat Kerja;
3. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menerima audiensi KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Kota Bogor dalam rangka memberikan masukan dan aspirasi KTNA kepada Mitra Kerja Komisi IV DPR RI yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan di Kota Bogor. Petani nelayan di Kota Bogor diharapkan mampu mengubah petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian umumnya dan pengaruh usaha agribisnis di Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersilaturrahmi dengan PIRA (Perempuan Indonesia) dalam rangka konsolidasi memperkuat jaringan dengan perempuan khususnya di Kota Bogor untuk mensukseskan Pileg dan Pilpres 2024 yang mana Partai Gerindra telah resmi memberikan mandat dengan mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres yang diusung oleh Partai Gerindra pada Pilpres 2024 dengan jargon “Prabowo Presiden, Gerindra Menang”.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) bersama Tim Dapil menyerahkan bantuan berupa 30 buah Kasur Lipat kepada Korban Bencana Gempa di Desa Mangunkerta Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Seperti diketahui, gempa bumi terjadi pada Senin (21/11/2022) siang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa dengan magnitudo (M) 5,6 yang terasa hingga Jakarta ini menelan korban jiwa hingga 600 orang.

Penyebab gempa bumi di Cianjur juga telah diungkap oleh BMKG bahwa penyebab gempa Cianjur diduga akibat dari pergerakan Sesar Cimandiri.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog;
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; dan
6. Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan antara lain;

1. Pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023, selain menjadi stimulus perekonomian nasional, juga harus dapat antisipatif terhadap gejolak dan ketidakpastian global yang dapat berdampak pada ketahanan fiskal dan perekonomian nasional;
2. Pimpinan DPR RI berharap walaupun berada dalam tahun politik, parlemen tersebut tetap mengelola tugas dan fungsi konstitusionalnya sehingga berjalan dengan baik, untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
3. DPR RI melalui fungsi anggaran, akan memberikan perhatian pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada rakyat, dan memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor;
4. Demokrasi adalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan demokrasi. Oleh karena itu, dalam membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar semakin maju, maka diperlukan Pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
5. DPR RI pada tahun 2023 akan menjadi tuan rumah (host) pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44. DPR RI akan melanjutkan tongkat estafet Presidensi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) seiring beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia.

Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III, DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari kembali melaksanakan masa reses di wilayah Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur bagian selata .

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar III yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur itu, membahas program soal pertanian, kelautan, dan perikanan, sekaligus menyalurkan bantuan aspirasi berupa komoditas ayam dan puluhan ekor sapi.

Penyuluhan pun diberikan Hj Endang kepada para petani yang ada di wilayah tersebut. Sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan soal bagaimana program pemerintah bagi petani.

“Kami harapkan dengan adanya reses ini, warga di wilayah Leles dan Cianjur secara umum dapat lebih mengetahui soal pertanian dan bantuan-bantuan yang ada di pemerintah,” kata Endang.

Selain itu, Hj Endang berharap semua sektor, khususnya dalam bidang pertanian di Cianjur bisa bergerak untuk kedaulatan pangan, energi, dan air.

“Jadi program-program Kementerian Perikanan, KLHK dan Kementerian Pertanian ini kami akan optimalkan demi kedaulatan pangan, energi, dan air khususnya di kabupaten Cianjur,” kata Hj. Endang

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rancangan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi disahkan sebagai Undang-Undang (UU) dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna;
2. UU P2SK ini disusun menggunakan metode omnibus law dan menjadi payung hukum bagi sektor keuangan di Indonesia. UU ini terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. UU ini menggabungkan 17 undang-undang yang terkait sektor keuangan, beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 30 tahun;
3. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui sebanyak 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Persetujuan dilakukan setelah mendengarkan penjelasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI;
4. Baleg DPR RI telah menerima usulan sebanyak 102 RUU, yang terdiri atas 82 dari komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat; 13 dari Pemerintah; serta tujuh RUU dari DPD RI. "Terhadap 102 RUU tersebut, Baleg DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI sepakat untuk menggunakan parameter terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023;
5. sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, telah menjalankan prinsip checks and balances pada setiap cabang-cabang kekuasaan negara. Di mana DPR RI sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI mengambil persetujuan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi I DPR terkait pergantian Panglima TNI.
2. DPR RI resmi menyetujui Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan pensiun;
3. DPR berharap kinerja dari TNI semakin baik di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo Margono. TNI disebutnya harus bisa memperkuat dan memperbesar NKRI;
4. Disamping itu DPR juga mengingatkan agar TNI terus menjaga sinergitas dengan Polri. Sinergitas yang baik antara TNI dan Polri disebut dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara;
5. Selan itu yang tidak kalah pentingnya Panglima TNI yang baru agar dapat melanjutkan program-program strategis TNI yang telah dibuat sebelumnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan;

1. Sekjen KLHK;
2. Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan;
3. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
4. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara virtual. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai perlu membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus menangani kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pembentukan panja ini dinilai dapat mengakselerasi sinkronisasi data sekaligus sinergi data. Harapannya, bisa melahirkan rekomendasi pemerintah yang efektif dalam implementasinya;
2. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan ini, diketahui, berasal dari sejumlah perusahaan pertambangan. Karena itu, upaya pengendalian sekaligus pengawasan terhadap sejumlah perusahaan pertambangan secara berkelanjutan bernilai krusial;
3. Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karena sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat lalu menyepelekan pemerintahan daerah. Perlu pengetatat pengawasan dan penegakan sanksi administrasi;
4. Perusahan-perusahan besar melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prosedur yang memberikan dampak begitu dahsyat kepada urusan lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia, serta Pengusaha Pedagang Beras secara virtula. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Perlu penguatan aspek penegakan hukum serta pemberian sanksi bagi pelaku tindak kejahatan konservasi, termasuk tindak perusakan kawasan konservasi serta tindak perburuan dan perdagangan satwa dilindungi agar memberikan efek jera dan bukan sanksi emosional;
2. Para pakar juga memberikan masukan terkait dengan zonaisasi yaitu zona-zona konservasi sebaiknya tidak langsung dirubah, oleh karena itu ia harap agar hal ini bisa dimasukan ke norma RUU KSDAHE;
3. Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) nantinya harus memuat pasal tentang tindak tegas pelaku kriminal perusakan lingkungan;
4. Indonesia menjadi bagian dari negara pemilik keberagaman hayati terbesar di dunia. Sehingga, ke depan peraturan perundang-undangan harus dapat mendukung dan menjawab tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik lagi. Selain itu, penyempurnaan RUU KSDAHE ini masih perlu pengkajian lebih dalam terutama terkait peralihan konsep yang semula yaitu Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan menjadi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemulihan.

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan;

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Badan Pangan Nasional;
4. Dirut Perum Bulog;
5. Dirut PT. RNI/ID Food/Holding Pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian dan Pemangku Kepentingan sektor pangan secara virtual. Berikut catatan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan paparan Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG mengenai posisi stok beras dan komoditas pangan lainnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Direktur Utama Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan penyelarasan serta validasi data kebutuhan, konsumsi, ketersediaan beras, serta komoditas pangan pokok lainnya dengan fakta di lapangan;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau proyeksi area pertanaman padi untuk memastikan angka produksi pada saat panen raya di bulan Maret 2023 dan segera menyampaikan hasilnya kepada Komisi IV DPR RI, selambat-lambatnya akhir bulan Januari 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk melakukan penyerapan secara maksimal setiap panen untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 secara virtual. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Komisi III DPR RI dan Pemerintah secara resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) untuk disetujui menjadi UU. Komisi III DPR RI dan Pemerintah berpandangan bahwa pengesahan UU KUHP merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia yakni pembaruan hukum pidana nasional dan sebagai upaya untuk terlepas dari peninggalan kolonialisme sepenuhnya;
2. DPR RI, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, bersama Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji menjadi undang-undang;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang kerja Sama Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Singapura, dapat secara penuh menjaga kedaulatan antarkedua negara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perkebunan Nusantara beserta anak Perusahaan; Dirut Perum Perhutani; Dirut PT Inhutani I dan Dirut PT Inhutani V. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sepakat meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III, Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk saling berkolaborasi. Pasalnya, kolaborasi ini krusial dalam rangka pelaksanaan program strategis pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di dalam maupun sekitar wilayah kerja perusahaan;
2. Perkebunan jika dikelola sebaik-baiknya, berpotensi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
3. BUMN bidang perkebunan dan kehutanan menjaga sumber daya alam yang menjadi aset perusahaan.
4. Komisi IV DPR RI menekankan konflik lahan sekitar wilayah kerja harus segera diselesaikan dengan tanpa menimbulkan polemik berkepanjangan.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dengan;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
3. Menteri Pertanian RI,
4. Menteri Dalam Negeri RI,
5. Menteri Hukum dan HAM RI; dan
6. Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI terkait pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) secara virtual. Berikut catatan penting rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE). Melalui pembentukan panja ini, diharapkan melahirkan kebijakan yang mampu menindak tegas para pelaku kasus kerusakan wilayah konservasi alam hayati secara konkret;
2. Sesuai dengan Pasal 158 Peraturan Tata Tertib DPR RI dan Keputusan Rapat Kerja tanggal 22 November 2022 mengenai mekanisme pembahasan RUU KSDAHE, maka keanggotaan Panja RUU KSDAHE paling banyak separuh dari jumlah anggota Komisi IV DPR RI. Sehingga, dari total anggota Komisi IV DPR RI sebanyak 54 orang, maka anggota yang masuk dalam Panja RUU KSDAHE sebanyak 27 orang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) diwakili Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI menerima kunjungan robongan PP PIRA ke lokasi, yaitu;

1. Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor;
2. KWT Mawar Melati; dan
3. Bank Sampah BSI RW.05

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan bimtek (bimbingan teknis) Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan Kementerian Pertanian RI, Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Berikut catatan penting bimtek tersebut, antara lain;

1. Memenuhi ketahanan pangan Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, saat ini + 272 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, bahwa arah perekonomian Indonesia dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya;
2. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan;

1. Eselon I Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Dirut Perum Bulog; dan
4. Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan/Id Food.

Berikut catatan penting rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementan TA 2023 sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya, dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum BULOG dengan harga komersial dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI;
3. Menteri Pertanian RI,
4. Menteri Dalam Negeri RI,
5. Menteri Hukum dan HAM RI; dan
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Gabungan Komisi IV DPR RI secara virtual. Berikut kesimpulan raker gabungan terkait RUU KSDAHE tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menerima Pandangan Pemerintah dan Pandangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Rancangan Jadwal acara Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI menyetujui Mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK terkait Revisi RUU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara virtual. Berikut catatan FGD tersebut, antara lain;

1. Kawasan konservasi hutan menjadi benteng terakhir Indonesia untuk menjaga stok karbon agar keanekaragaman hayati beserta ekosistem terlindungi. Sehingga, RUU KSDAHE berpotensi mempercepat tercapainya Forestry and Other Land Use (FoLU) Net Carbon Sink 2030;
2. UU Nomor 5 Tahun 1990 dinilai belum menampung sekaligus mengatur penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia. Sehingga, RUU KSDAHE harus menjadi komitmen semua pihak, baik negara, masyarakat dan korporasi untuk melakukan “pertobatan ekologis” menuju “kesalehan ekologi”.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan;

1. Kepala Badan Pangan Nasional;
2. Dirut Perum Bulog;
3. Dirut PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food; dan
4. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Membahas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023; dan Isu-isu aktual lainnya. Berikut catatannya;

1. Badan Pangan Nasional ini dibentuk untuk membereskan seluruh carut-marut perpanganan nasional. (Bapanas) jadi kunci memainkan peran sebagai konduktor yang memimpin orkestra di bidang perpanganan nasional;
2. Salah satu kekuatan Bapanas adalah koordinasi dengan berbagai K/L terkait. Sehingga, wajar jika Bapanas menyatukan sekaligus mengawasi setiap berbagai program kerja pangan menuju pada satu tujuan yang telah ditetapkan;
3. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat membantu mengakselerasi koordinasi antar-K/L (Kementerian dan Lembaga) terkait dalam penanganan permasalahan pangan di Indonesia. Pasalnya, kini Indonesia sedang mengantisipasi krisis global yang akan berdampak pada sektor pangan Indonesia.
4. Pembentukan Bapanas berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Setelah 10 (sepuluh) tahun bergulir sejak disahkannya Undang-Undang tersebut, Bapanas lahir menjadi lembaga yang memiliki semangat mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, dengan agenda Membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian melalui program strategis dan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani, termasuk kegiatan yang merupakan aspirasi dari masyarakat;
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi anggaran Pupuk Bersubsidi;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data dan laporan seluruh kegiatan Food Estate sejak pertama kali dilaksanakan termasuk data anggaran dan produksi, selambat-lambatnya 3 hari setelah RDP ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Audiensi Komisi IV DPR RI dengan Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, berikut catatan RDPU tersebut, antara lain;

1. Salah satu isu yang disampaikan Komisi II DPRD Tabalong adalah adanya rasa ketidakadilan di dalam penguasaan lahan yang dirasakan oleh masyarakat setempat;
2. Rasa ketidakadilan yang menimbulkan konflik ini ditimbulkan lantaran perusahaan tidak memiliki alokasi khusus untuk bermitra dengan masyarakat setempat. Untuk itu, perlu ada perubahan dari sistem yang selama ini berlaku dengan tetap melihat aspek investasi tetap dibutuhkan;
3. Perlu adanya izin bagi investor dan aturan bagaimana perusahaan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah itu.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Intern Komisi IV DPR RI, membahas Progres Panja Pengawasan. Berikut catatan rapat intern tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sepakat untuk menutup dan memberhentikan Panja Pengelolaan Sawit Rakyat, dan Panja Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan, kemudian menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Panja kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti;
2. UU Cipta Kerja telah memberikan dampak yang sangat luas hingga berbagai sektor. Termasuk sektor kehutanan dan lingkungan. Kendati UU Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, UU sapu jagat ini memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Membahas Rencana Kegiatan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian LHK;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog;
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove; dan
6. Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Para Pakar/Pemerhati Lingkungan secara virtual, berikut catatan penting RDPU tersebut;

1. Komisi IV mengundang sejumlah Pakar Pemerhati Konservasi guna memperoleh masukan dan aspirasi untuk RUU KSDAE. Melalui pertemuan tersebut, penyelenggaraan konservasi di Indonesia harus terlaksana lebih optimal, dengan harapan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menyempurnakan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (RUU KSDAE), Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa semangat mewujudkan konservasi alam harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sehingga, RUU KSDAE ini tidak hanya sekadar utopia belaka.
3. Komisi IV DPR RI telah menyelesaikan penyusunan RUU KSDAE. RUU tersebut merupakan penyempurnaan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Juli 2022, RUU KSDAE telah disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidatonya Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan antara lain;

1. Pemerintah harus mengantisipasi ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia yang masih akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Ancaman resesi global terhadap Indonesia yang perlu diwaspadai. Ditambah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah yang dipicu oleh tekanan pada kinerja transaksi finansial;
2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI akan fokus pada beberapa isu dan permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini, antara lain: gagal ginjal akut pada anak, ancaman Omicron subvarian XBB, bencana alam akibat cuaca ekstrim, persiapan pemilu serentak tahun 2024, penegakan hukum tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang serta pengelolaan dan upaya transformasi sepak bola Indonesia, penegakan hukum kasus narkoba dan jejaring judi online yang ada di Indonesia;
3. DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI akan menyelesaikan pembahasan sebanyak 15 Rancangan Undang Undang (RUU) yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-9 juga melantik tiga Anggota Pengganti Antar-Waktu (PAW) DPR RI sisa masa jabatan tahun 2019-2022 yaitu Djenri Akting Keintjem (PDI-Perjuangan), Khairul Muchtar (PAN), dan Ongku P Hasibuan (Partai Demokrat).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. DPR RI menerima penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2022 oleh BPK. BPK juga menyampaikan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 telah mencapai sebesar 95 persen atau telah melampaui target 92 persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024;
2. DPR resmi mencabut Hakim Agung Republik Indonesia atas nama Sudrajat Dimyati, S.H., M.H. dari posisinya sebagai hakim agung di Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023;
3. Risiko global yang masih mengancam ketahanan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan perekonomian Indonesia. Ketidakpastian perekonomian dan tingginya risiko global tahun ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023;
4. P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Parlemen Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus ikut memberikan dorongan inisitaif gagasan dan komitmen pembahasan pertemuan G20 yang akan diimplementasikan;
5. Anggota DPR RI mengheningkan cipta untuk korban-korban Tragedi Kanjuruhan dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan I tahun sidang 2022-2023. Bahwa total ada 448 korban dalam Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober lalu, terdiri dari 302 orang mengalami luka ringan, 21 orang luka berat, dan 125 orang meninggal dunia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat intern Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara fisik, dengan agenda;

• Rapat Koordinasi & Konsolidasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Memasuki Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023; dan
• Persiapan Rencana Aksi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dalam Persiapan Pileg dan Pilpres 2024.

Turut hadir hadir, Sekjen DPP Partai Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bapak Ahmad Muzani, dan Pimpinan, serta Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menerima rombongan Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dalam rangka audiensi dengan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan penting audiensi tersebut;

1. Permasalahan pertanian Indonesia meliputi; subsidi pupuk, alih fungsi lahan, re-generasi petani, mekanisasi pertanian, kredit usaha pertanian, mafia pupuk, harga jual petani rendah, dan hal-hal kebijakan pemerintah yang membebankan petani;
2. Mendesak Menteri Pertanian RI untuk melibatkan generasi muda dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan pertanian berkelanjutan, serta melibatkan ISMPI dalam kegiatan pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang membahas; 1) Kebijakan Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; dan 2) Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan. Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Mengingatkan kembali kepada KKP untuk benar-benar melakukan persiapan dan kesiapan sebelum mengimplementasikan kebijakan terkait Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, karena hal tersebut rawan menimbulkan konflik sosial-ekonomi serta memicu penjarahan sumber daya ikan karena integritas dan kapasitas pengawasan yang lemah. Perlu pra-kondisi yang mendalam dan penyiapan infrastruktur, serta ujicoba sistematis untuk belajar sebelum suatu kebijakan ditetapkan secara permanen. Prinsip kehatian-hatian perlu untuk diprioritaskan;
2. Dengan adanya Kebijakan Penagkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota ini, jangan sampai menjadikan nelayan kecil kita termarjinalkan, dan hanya menajdi obyek kebijakan yang justru semakin mempersulit mereka untuk melaut. Akan tetapi sebaliknya, kebijakan tersebut harus berdampak positif bagi para nelayan kecil yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomin dan kesejahteraan mereka;
3. Potensi ekonomi dari komoditas ikan hias di Indonesia hingga saat ini masih belum digarap secara maksimal. Padahal, volume ikan hias yang dilalulintaskan antar provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,51 % pertahun.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melakukan silaturrahmi dengan Bupati Cianjur Bapak Herman Suherman yang dilaksanakan di Pendopo Bupati.

Pada kesempatan tersebut Ibu Endang S. Thohari menyampaikan salam dari Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto yang akan melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan RI, Bapak H. Prabowo Subianto ke Lahan Mande, Kabupaten Cianjur. Berikut catatan penting pada kegiatan tersebut;

1. Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto, berpesan kepada Bupati Cianjur Herman Suherman untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pertanian dan program Keluarga Berencana (KB);
2. Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, banyak program untuk kepentingan masyarakat dari Kementerian Pertahanan RI dan salah satunya program ketahanan pangan bagi petani;
3. Program ketahanan pangan ini salah satu program unggulan untuk mengentaskan persoalan di kalangan petani, terlebih Jawa Barat memiliki kualitas air yang paling bagus dengan intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga cadangan air pun dirasa cukup melimpah;
4. Selain itu Prabowo Subianto juga memberikan bantuan enam gulung karpet untuk beberapa musala, serta paket sembako.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan di Kota Bogor berdiskusi dengan DPD Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) Provinsi Jawa Barat di Rumah Aspirasi EST Cimanggu. Berikut catatan penting pada pertemuan tersebut;

1. Sistem Penyuluhan Perikanan yang meliputi kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pembiayaan yang merupakan amanat dari Undang-undang (UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, UU No. 7 Tahun 2016 Ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, dan UU No 23 tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah yang mengamatkan Peralihan Penyuluh Ke KKP) merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
2. Mempertanyakan alokasi anggaran Ditjen PSDKP, kaitanya dengan minimnya fasilitasi bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat pengawas dengan beban kerja.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (Pengalengan), Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mendiskusikan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Berikut catatan penting dalam diskusi tersebut, antara lain;

1. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk segera menyelesaikan standar operasional prosedur (SOP) peternakan rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar penyakit kuku dan mulut (PMK) tidak terulang kembali di Indonesia;
2. Tenaga penyuluh, tenaga medis dan paramedis, terutama para dokter hewan juga harus sampai pada level kecamatan dan desa. Mereka ibarat ujung tombak penanganan PMK. Mereka ini dekat dengan masyarakat sehingga bisa berkomunikasi dengan masyarakat, menjelaskan dengan lebih baik sebagai bentuk preventif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Obyek Wisata Nimo Highland Pengalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa;

1. Perkembangan agrowisata di Indonesia, seharusnya generasi muda tidak hanya sekadar mempertimbangkan dari aspek bisnis saja. Akan tetapi, agrowisata yang dibangun harus berlandaskan pada konservasi alam dengan mengedepankan kearifan lokal setempat;
2. Pemerintah harus memiliki political will, mulai dari presiden hingga ke akar rumput untuk melindungi kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Sehingga, baginya, harus ada kajian ulang kebijakan-kebijakan terkait kelestarian hayati.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI. Melalui persidangan tersebut, BPN secara sah menjadi mitra Komisi IV DPR RI, yang mendukung bidang pertanian, lingkungan hidup, dan kelautan;
2. Mulai saat ini, Komisi IV DPR RI memiliki enam mitra kerja. Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, dan Badan Pangan Nasional;
3. Pada rapat paripurna ini juga disampaikan laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027;
4. Pada rapat paripurna kali ini salah satu anggota DPR menginturpsi keberadaan anggota DPR hari ini harus lebih perhatian pada penderitaan rakyat. Karena parlemen saat ini seperti di zaman Orde Baru yang parlemennya distigma sebagai tukang cap atau stempel pemerintah saja.

Rapat Dengar Pendapat (RDP)/Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU Komisi IV DPR RI Panja Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan;

1. Dirut PT. Antam TBK;
2. Dirut PT. Freeport Indonesia;
3. Dirut PT. Rayon Utama Makmur;
4. Dirut PT. Prima Pasir Coal Indonesia/PPCI;
5. Dirut PT. Vale Indonesia; dan
6. Dirut PT. Amman Mineral Nusa Tenggara.

Agenda;

• Membahas pencegahan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan dampak operasional perusahaan tambang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran KLHK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar Rp6.912.784.958.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, agar pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI dapat tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Tahun 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak H. Prabowo Subianto ke kediaman beliau di Jl. Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut catatan dari pertemuan tersebut;

1. Bahwa keputusan Rapimnas Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 harus disosialisasikan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dengan menyampaikan keberhasilan Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI saat ini;
2. Seluruh anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra melakukan konsolidasi ke dapil masing-masing dengan membentuk tim relawan ataupun tim sukses untuk memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024;
3. Seluruh Pimpinan Pusat, DPD, dan DPC Partai Gerindra harus membaca dan memahami situasi dinamika politik yang terus berkembang dan dinamis, agar seluruh kader Partai Gerindra siap mengantisipasi situasi dan kondisi politk nasional.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RI, bertema “Bimbingan Teknis Prosedur, Budidaya, dan Hilirisasi Produk Hasil Pekarangan Pangan Lestari” di Hotel Palace, Cianjur. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pertanian di Kabupaten Cianjur memiliki begitu banyak potensi yang perlu digali. Apalagi dengan lahan pertanian jenis Holtikultura yang begitu melimpah, sehingga perlu dorongan bagi para petani supaya lebih optimal dalam segala hal;
2. Meminta Dirjen Holtikultura lebih peka dan menghargai tekhnologi dengan hilirnya untuk kelangsungan para petani saat ini. Terlebih dalam memajukan pemasaran hasil bumi yang ada;
3. Melalui bimtek ini diharapkan para KWT bisa mulai mengembangkan tanaman potensi lokal untuk dipasarkan secara baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan RI, bertema “Bimbingan Teknis Prosedur, Budidaya, dan Hilirisasi Produk Hasil Pekarangan Pangan Lestari” di Hotel Palace, Cianjur. Berikut catatan penting bimtek tersebut;

1. Pertanian di Kabupaten Cianjur memiliki begitu banyak potensi yang perlu digali. Apalagi dengan lahan pertanian jenis Holtikultura yang begitu melimpah, sehingga perlu dorongan bagi para petani supaya lebih optimal dalam segala hal;
2. Meminta Dirjen Holtikultura lebih peka dan menghargai tekhnologi dengan hilirnya untuk kelangsungan para petani saat ini. Terlebih dalam memajukan pemasaran hasil bumi yang ada.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Panen Jagung Ketan Ungu Kelompok Tani “Mekar Tani” Penerima Bantuan Aspirasi Alsintan Traktor Roda 4 Tahun 2022 melalui Aspirasi Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. yang dilaksanakan Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa;

1. Jagung ketan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik diantara jagung lainnya, karena dapat diolah menjadi makanan yang populer di kalangan binaragawan. untuk mempertahankan asupan energi, dan meningkatkan daya tahan tubuh;
2. Bantuan Alsintan yang telah diterima untuk dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok. Jangan diperjual belikan ataupun dipindahtangankan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, sebesar Rp6.767.656.876.000,00;
2. Komisi IV DPR RI mendorong KKP untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas dan memberikan penghargaan kepada awak kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang berprestasi memberantas pelaku IUU Fishing dan menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di seluruh perairan Indonesia;
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui KKP untuk mengembalikan Automatic Adjustment Tahun 2022 guna mendukung operasional kegiatan KKP.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan dan kesimpulan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp15.422.181.379.000, yang mengalami realokasi sebesar Rp103.525.552.000, sehingga menjadi sebesar Rp15.318.655.827.000,00 (lima belas triliun tiga ratus delapan belas miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Wakil Ketua MPR RI/Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak H. Ahmad Muzani dalam rangka kunjungan kerja dan silaturrahmi ke Rumah Pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa, Cikidang, Cianjur; dan Nuritech Damiri Koi, Desa Sadamaya, Kecamatan Cibeber, Cianjur.

Berikut beberapa catatan penting dalam kegiatan tersebut;

1. Bapak Ahmad Muzani Sekjen DPP Partai Gerindra menyampaikan bahwa silaturrahmi dengan pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren At-Taqwa untuk memperat hubungan persaudaraan yang telah terjalin baik selama ini;
2. Selain melahirkan banyak pahlawan nasional seperti KH Wahid Hasyim, KH Ahmad Dahlan, atau K.H Hasyim Asyari, pesantren juga melahirkan tokoh santri yang mendunia karena karya-karyanya;
3. Nuritech Damiri Koi Farm semakin dikenal setelah menyabet penghargaan berturut-turut sebagai breeder atau pengembangbiak ikan koi terbaik yang diakui secara nasional;
4. Tak hanya di Jawa Barat atau pulau Jawa, nama Damiri Koi Farm sudah menjadi bahan perbincangan di tengah para pencita komunitas ikan koi Indonesia karena bibitnya yang berkualitas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mendampingi Wakil Ketua MPR RI/Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak H. Ahmad Muzani dalam rangka Pelantikan dan Konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur di Hotel Cianjur, Cipanas. Turut hadir pada kegiatan tersebut Bapak Taufik Hidayat, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Sekjen DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur, dan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Cianjur.

Acara konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat simpul-simpul Partai Gerindra di daerah agar dapat memenangkan Partai Gerindra di Pileg 2024 mendatang serta Probowo Subianto menjadi Presiden 2024.

Selain itu, diharapkan keberadaan kader Partai Gerindra yang mewakili rakyat di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat pripurna tersebut;

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. UU ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia;
2. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) secara keseluruhan pengaturannya belum komprehensif mengingat cakupan sektor keuangan yang begitu luas dan dinamis.
3. Lewat mekanisme Rapat Paripurna DPR RI, akhirnya penjualan barang milik negara (BMN) berupa kapal Floating Storage and Offloading (FSO) Ardjuna Sakti disetujui. Kapal yang sudah mengalami rusak berat dan tidak mungkin bisa diperbaiki lagi ini dimiliki Kementerian ESDM;
4. Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F. Paulus menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (Dewas BPKH) periode tahun 2022-2027 dari unsur masyarakat;
5. Rapat Paripurna DPR RI secara sah memberikan persetujuan perpanjangan waktu terhadap pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU). Ketiga RUU tersebut yakni pertama tentang RUU tentang Hukum Acara Perdata, kedua RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga RUU tentang Landas Kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
6. Sesuai hasil pembahasan Komisi III dan Komisi X DPR RI yang memutuskan menyetujui Pemberian Pertimbangan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Jordi Amat Maas dan Sandy Harry Walsh.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI tentang Kesiapan Ditjen Tanaman Pangan Menghadapi Krisis Pangan Global. Berikut catatan penting FGD tersebut;

1. Memantapkan penguatan komoditi lokal untuk kemandirian pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani serta mengantisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia;
2. Untuk mengantisipasi dampak krisis pangan global kita perlu memperkuat pertanian modern, langkah extra ordinary harus dilakukan. Smart farming, pemanfaatan inovasi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 seperti pemanfaatan Internet of Things (IoT), Drone, Robot Construction, Artificial Intelegent (AI).

Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen PHK dan Ditjen Hortikultura Kementan RI;

1. Pukul 10.30 WIB. FGD Kesiapan Ditjen PKH Menghadapi Krisis Pangan.

2. Pukul 14.00 WIB. FGD Kesiapan Ditjen Hortikultura Menghadapi Krisis Pangan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Ditjen PHK dan Ditjen Hortikultura Kementan RI yang bertemakan tentang ketahanan pangan. Berikut catatan FGD tersebut;

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Untuk mendukung terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Pemerintah harus melakukan perlindungan lahan pertanian pangan dengan mengendalikan alih fungsi lahan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI di SMK Bina Informatika, Kota Bogor. Berikut catatan penting kegiatan tersebut;

1. Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dilakukan guna meningkatkan kesadaran para siswa tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara terutama siswa SMK Bina Informatika;
2. 4 Pilar Kebangsaan antara lain; Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Isi dari Empat Pilar Kebangsaan adalah Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Ranting Partai Gerindra Tanah Serial di Rumah Aspirasi Endang S. Thohari, Cimanggu, Kota Bogor.

Hal ini dilakukan untuk persiapan menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dan membawa kembali kemenangan Partai Gerindra dan Prabowo Presiden serta menjadikan ibu Endang S. Thohari menjadi Anggota DPR RI 2024-2029.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Hutan Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. Berikut beberapa catatan dari kunjungan kerja tersebut, antara lain;

1. Desa adat di Bali ini perlu kita kembangkan karena banyak positifnya, jadi tidak semua masyarakat adat itu dalam mengelola hutan itu jelek;
2. Pemerintah perlu menjaga kearifan lokal dengan merevisi atau menerbitkan perundang-undangan baru, karena masyarakat adat tidak harus digeneralisir tapi dinasionalisasikan dan harus dilihat juga mana yang menguntungkan pemerintah.
3. Perlu adanya bantuan anggaran untuk masyarakat adat ini, untuk lebih bisa memanfaatkan hutannya dengan aturan-aturan yang telah mereka buat dengan sangat ketat, karena aturan-aturan yang ada ini tentu saja belum didukung oleh undang-undang jadi baru dengan turun-temurun;
4. Desa Hutan Adat Tenganan di Karang Asem ini perlu dilestarikan dan dipertahankan kelestariannya bahkan dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki kesamaan seperti di Desa Hutan Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPR RI dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam hal restorasi ekosistem gambut dan mangrove, yang merupakan ekosistem penyimpan karbon tinggi. Dengan tugas melaksanakan restorasi gambut pada lahan 1,2 juta hektare dan rehabilitasi mangrove pada lahan seluas 600.000 hektare hingga 2024, BRGM diharapkan dapat secara signifikan mendukung tercapainya target NDC (Nationally Determined Contribution) Indonesia;
2. Terkait persoalan perubahan iklim ada tiga isu prioritas utama yaitu; pertama, mendukung pemulihan lingkungan yang berkelanjutan; kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan target pengendalian perubahan iklim; dan ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan target pengendalian perubahan iklim;
3. Pada tahun 2021, BRGM bersama KLHK telah melaksanakan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) seluas 34.911 Ha di 32 provinsi. Program PRM ini dilakukan melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersifat swakelola, yakni bekerja dengan masyarakat dalam aktivitas rehabilitasi mangrove, mulai dari pembibitan, persiapan lokasi, hingga penanaman. Total, realisasi anggaran sebesar Rp 618 Miliar dapat secara langsung dimanfaatkan oleh 34.594 tenaga kerja di 32 provinsi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta KLHK melakukan penyempurnaan untuk perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan/program Perhutanan Sosial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan hasil evaluasi atas Izin Perhutanan Sosial yang sudah diterbitkan setiap 6 (enam) bulan sekali;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk menambah jumlah kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang semula berjumlah 456 (empat ratus lima puluh enam) menjadi minimal sebanyak 700 (tujuh ratus) kegiatan;
4. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan penyempurnaan langkah-langkah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KKP dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.767.656.876.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/ 2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan kebijakan pengawasan secara internal di Lingkup kementerian, dan berkoordinasi dengan inspektorat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah khususnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat penerbitan Juknis bantuan pemerintah untuk tahun 2023 di akhir tahun 2022 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awal tahun 2023 bantuan pemerintah sudah bisa terdistribusi dengan baik.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting pada rapat kerja tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp15.422.181.379.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I yang telah ditetapkan;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai Pagu DAK Kementerian Pertanian Tahun 2023, sebesar Rp2.600.091.000.000,00 (dua triliun enam ratus miliar sembilan puluh satu juta rupiah);
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan peningkatan dan percepatan produksi benih melalui pemberdayaan/optimalisasi aset BPTP di seluruh Indonesia untuk dimanfaatkan oleh Eselon I teknis terkait;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target, diantaranya realokasi kegiatan pengembangan sorgum dan/atau pengembangan jagung.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting rapat dengar pendapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran KKP dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.767.656.876.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menghitung ulang dan memastikan agar para nelayan mendapatkan bantuan kompensasi sebagai akibat dampak dari kenaikan harga BBM;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kepada pembudi daya rumput laut dan petambak garam agar produksi dan mutu meningkat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan BRGM. Berikut catatan rapat dengar pendapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI meminta KLHK serta BRGM untuk mempercepat pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, yang dilakukan secara optimal melalui langkah-langkah konkrit yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, serta melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi Covid-19;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor S.617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mendorong penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonomi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pembangunan Taman Kehati.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp18.476.753.423.000,00. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan realisasi kegiatan dan program Tahun 2022;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti semua tanggapan dan masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI agar disampaikan secara tertulis sebelum rapat kerja untuk menjadi bahan pembahasan rapat kerja berikutnya;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mengoptimalkan aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan melakukan produksi dan perbanyakan benih maupun bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal teknis terkait;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data, rencana kerja, serta pelaksanaan vaksinasi PMK menuju zero case pada awal tahun 2023, yang disampaikan secara berkala kepada Komisi IV DPR RI setiap bulannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna (Khusus) DPR RI dan Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang Undang (RUU). DPR RI juga terus berupaya bekerja dengan menganut prinsip transparansi publik;
2. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi melaporkan bahwa seluruh fraksi menyetujui atau menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU;
3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya sejak tahun 2016, pemerintah berhasil mempertahankan status WTP meskipun dihadapkan pada berbagai situasi dan tantangan yang sangat luar biasa, extraordinary, unprecedented, dan tidak mudah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran KLHK dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp6.912.784.958.000,00 (enam triliun sembilan ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor S.617/MMK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penertiban dan evaluasi pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di daerah-daerah dengan kuota yang telah melampaui;
4. Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan literasi publik dan penyadartahuan tentang kelestarian lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dapil dalam rangka Senam Sehat dengan Konstituen di Komplek Baranangsiang Indah (BSI), Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Berikut catatan pada kunker spesifik tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera turun tangan dalam mengambil alih fungsi di Pelabuhan Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, mengingat demikian crowded-nya kapal-kapal yang masuk di pelabuhan ini;
2. Komisi IV DPR RI juga menerima aspirasi dari para nelayan mengenai kemungkinan terjadinya kebakaran di pelabuhan dan sekitarnya. Komisi IV DPR RI berharap KKP dapat memenuhi kebutuhan para nelayan dengan memperlengkapi sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran di pelabuhan Tegalsari;
3. Komisi VI DPR RI menilai KKP perlu melakukan sosialisasi alat tangkap dan sosialisasi menyangkut rencana implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur kepada para nelayan di Pelabuhan Tegalsari. Sedangkan terkait dengan pelayanan untuk para nelayan, KKP perlu memfasilitasi dengan membuat Kedai Perizinan yang bertujuan untuk mempermudah para nelayan dalam mengakses berbagai hal perizinan dan keperluan lainnya, sebagai bentuk implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian dan insentif bagi penyuluh dan Tenaga Honor yakni Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Penyuluh dan THL-TBPP memiliki peran mengenai ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan yang semestinya mendapat apresiasi dari pemerintah;
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi Permentan Nomor 10 Tahun 2022. Pasalnya, kebijakan yang mengatur soal tata kelola pupuk subsidi, membuat para petani Indonesia semakin sulit memperoleh pupuk subsidi akibat kelangkaan pupuk;
3. Komisi IV DPR RI menekankan kepada Kementan agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus dioptimalkan dengan melakukan vaksinasi lebih awal, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengutamakan pencegahan penularan PMK.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR RI atas berbagai masukan, saran, pandangan serta dukungannya terhadap RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023;
2. Menanggapi tanggapan seluruh Fraksi DPR RI mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, pemerintah sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 harus tetap dijaga sebagai momentum pemulihan perbaikan kesejahteraan rakyat yang inklusif dan adil serta merata. Asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 yang disusun telah mencerminkan hasil pembahasan pendahuluan dengan DPR dan pada saat yang sama, telah mempertimbangkan perubahan lingkungan dan tantangan ekonomi global yang sangat dinamis;
3. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK CEPA) menjadi Undang-Undang (UU).
4. Kementerian Pertanian meninjau kembali regulasi pencabutan subsidi pupuk. Mengingat, alokasi tersebut salah sasaran dimana seharusnya alokasi subsidi pupuk yang awalnya diberikan oleh Pemerintah untuk KKP namun justru alokasi masuk ke Kementerian Pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting dari rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Keuangan, bersama dengan Badan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mempertimbangkan penambahan anggaran KKP. Harapannya, ke depan, KKP bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimiliki untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban dengan dukungan anggaran yang proporsional;
2. Fraksi Partai Gerindra menyayangkan keterlambatan pemerintah menyikapi kelangkaan BBM untuk nelayan. Kami meminta kepada KKP untuk berkoordinasi dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM serta Pertamina untuk mengambil langkah yang tepat dan solusi kongkrit dalam mengatasi kesulitan nelayan memperoleh BBM untuk melaut;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untukmelaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi IVDPR RI terkait dengan Strategi Peningkatan PNBP, Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Budidaya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian RI, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan BRGM. Pada rapat kerja tersebut Endang S. Thohari menjadi juru bicara Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan rapat kerja tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra memberikan apresiasi terhadap opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI terhadap laporan realisasi anggaran tahun 2021 yang diterima oleh 3 (tiga) kementerian mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu; Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Komisi IV DPR RI mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Komisi IV DPR RI meminta terkait pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindak lanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
4. Fraksi Partai Gerindra menyoroti terkait kelangkaan solar untuk nelayan dan permasalahan pupuk bersubsidi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan Senam Pagi dan mendampingi kunjungan tim KLHK ke Bank Sampah BSI 05 Kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) tentang prosedur, budidaya, dan hilirisasi produk hasil Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI di Gumati Resto, kota Bogor. Berikut catatan bimtek tersebut;

1. Program Pekarangan Pangan Lestari merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pekarangan Pangan Lestari dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan akses, pemanfaatan pangan dan menambah pendapatan keluarga;
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, P2L dilakukan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, serta dukungan dari adanya bimbingan teknis tentang kegiatan budidaya berbagai jenis tanaman dengan memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah, atau lahan kosong yang tidak produktif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti kunker spesifik Komisi IV DPR RI ke Pusat Persemaian Modern Rumpin yang berlokasi di Jalan Prada Samlawi, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut catatan penting dari kunker spesifik tersebut;

1. Pusat Persemaian Rumpin berdiri pada lahan seluas 128 hektare. Lahannya dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
2. Pusat Persemaian Rumpin diresmikan pada 2022. Bibit-bibit yang ditanam yaitu pohon sengon dan eukaliptus;
3. Komisi IV mendorong agar Pusat Persemaian Rumpin ini dimanfaatkan untuk memitigasi perubahan iklim. Dengan bibit-bibit tanaman yang ada, pemerintah dan masyarakat nantinya dapat merehabilitasi dan merestorasi lahan.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Audiendi Komisi IV DPR RI dengan;

1. inas Perikanan Pemerintah Kab. Lamongan;
2. Himpunan Mitra Produksi Organik;
3. Perhimpunan Petani Padi Karawang;
4. Asosiasi Petani Hortikultura;
5. Paguyuban Suplier Bahan Pupuk Organik Blitar;
6. Kelompok Tani Terpadu Sugih Hardja;
7. Kontak Tani Nelayan Andalan Madiun;
8. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kab. Pamekasan;
9. Dewan Pimpinan Daerah APTRI;
10. Kontak Tani Nelayan Andalan Tasikmalaya;
11. DPW Gerakan Petani Mandiri Indonesia Provinsi Jawa Barat;
12. Forum Komunikasi Petani Jawa Timur;
13. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/Jember; dan
14. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri scaear virtual Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Audiendi Komisi IV DPR RI dalam rangka pembahasan pupuk bersubsidi, dan industri hasil tembakau. Berikut catatan RDPU tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyerap sejumlah masukan dan aspirasi perwakilan petani yang terdampak sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Sebagian besar perwakilan petani meminta untuk meninjau ulang dan mencabut Permentan tersebut;
2. Terdapat empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam Permentan 10/2022 tersebut, yaitu;

Pertama, petani yang tergabung ke dalam kelompok tani yang telah terdaftar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, holtikultura dan atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektare permusim tanam;

Kedua, pupuk subsidi diperuntukkan untuk 9 (sembilan) komoditas pokok dan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao;

Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK;

Keempat, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan), dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B)

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023. Berikut catatan penting dari rapat paripurna tersebut;

1. Pemerintah menyampaikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh seluruh fraksi melalui juru bicaranya. Catatan dan pandangan dari F-PDIP, F-Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai NasDem, F-PKB, F-Partai Demokrat, F-PKS, F-PAN dan F-PPP mengenai perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro sepanjang tahun 2022, pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan seluruh Anggota Dewan yang sangat konstruktif terkait asumsi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021. Pencapaian inflasi 2021, sebesar 1,87 persen (yoy) meningkat dari angka 2020 yang tercatat sebesar 1,68 persen (yoy);
2. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. Dalam paparannya Fraksi Partai Gerindra DPR RI melihat positif tema kebijakan fiskal 2023, yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Rincian belanja negara dalam RAPBN 2023 yang direncanakan sebesar Rp3.014,7 Triliun, yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun, perlu dievaluasi. Kalau dilihat dari postur anggaran sampai 2.230 triliun untuk belanja pemerintah pusat, ini sudah menjadi seperti sangat sentralistik;
4. Anggota Komisi VI DPR RI Muslim secara tegas menolak rencana Pemerintah Pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah untuk segera mencari alternatif kebijakan lain sebagai bagian dari integral kebijakan fiskal atau moneter negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang berdampak ketidakpastian, keamanan dan ekonomi global.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri rapat intern Komisi IV DPR RI dengan agenda;

1. Kerangka Acuan Rapat Kerja dengan Mitra; dan
2. Rencana pokok bahasan dalam Panja Penyakit Mulut dan Kaki (PMK).

Rapat intern Fraksi Gerindra DPR RI secara fisik dengan agenda;

1. Rapat Koordinasi & Konsolidasi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023; dan
2. Laporan Pimpinan dan Ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

Kegiatan DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Gerindra, dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-77 MPR RI secara Virtual.

Peringatan Hari Konstitusi Indonesia mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai) sehari pasca-kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) merancang isi UUD 1945 sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945. Saat itu, Soekarno menjabat Ketua BPUPKI, sementara Wakil Ketua adalah Drs. Moh, Hatta.

BPUPKI terdiri dari 19 anggota, di mana ada 11 orang perwakilan dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, serta masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda kecil.

Sejumlah tokoh berperan penting dalam merumuskan isi UUD 1945 adalah antara lain Dr. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas (Sumatra), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pudja (Bali), AH. Hamidan (Kalimantan), R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hasan (Sumatra).

Sejak ditetapkan sebagai konstitusi Indonesia, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama, substansi materi yang dikandung, maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya. Rincian waktu perubahan UUD 1945 sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000)
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001)
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 November 2001 - 10 Agustus 2002)
8. Undang-undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Rapat intern Komisi IV DPR RI pada awal masa sidang kali ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI yaitu;

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bulog; dan
5. Badan Restorasi Gambut & Mangrove.

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945; Pukul: 10.17 WIB.

Teks Proklamasi Kemerdekaan RI: 

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1945

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta."

Upacara Penurunan Sang Saka Merah Putih HUT Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2022. Berikut catatan penting Sidang Tahunan MPR RI tersebut, antara lain;

1. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengapresiasi seluruh anak bangsa yang telah membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ini merupakan berkat kerja bersama dan gotong royong Bangsa Indonesia;
2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa IKN telah menjadi amanat yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan, tahapan pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus. Sehingga seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa turut mendukung terciptanya IKN;
3. Tugas membangun bangsa dan negara Indonesia ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Saat ini dunia tengah masih menghadapi ketidakpastian situasi pandemi Covid-19, konflik geopolitik, pemulihan ekonomi global di tengah kerentanan pangan, energi, pengangguran, tekanan moneter global, degradasi lingkungan hidup, serta ancaman bencana alam;
4. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dengan kekuatan dan peluang besar mempunyai kesempatan untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat;
6. Pemerintah juga melakukan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau;
7. Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat;
8. Pemerintah harus memberi dukungan kepada UMKM agar bisa segera naik kelas;
9. Pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Sebab, IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

Setelah selesai mengikuti Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2022, DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. juga menghadiri Pidato Ketua DPRRI dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dan Pidato Presiden dalam Rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Berikut beberapa catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan. Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan;
2. Presiden mengungkapkan, arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi. APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus;
3. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pemerintah telah mematok Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Angka itu naik dibanding APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel.
4. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen dan laju inflasi pada kisaran 2 persen hingga 4 persen. Kemudian pendapatan negara diperkirakan berada pada besaran 11,19 persen PDB hingga 12,24 persen PDB, dengan pendapatan perpajakan sebesar 9,3 persen PDB hingga 10 persen PDB. Lalu belanja negara sebesar 13,8 persen PDB hingga 15,1 persen PDB, serta defisit berada pada besaran 2,61 persen PDB hingga 2,85 persen PDB
5. Pertemuan P20 dengan tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang akan berlangsung pada Oktober mendatang dinilai sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Dalam P20 akan dibahas empat isu prioritas yakni soal akselerasi pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta tantangan ekonomi, kemudian mengenai parlemen yang efektif dan demokrasi dinamis, hingga terkait inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting dari rapat pripurna tersebut;

1. DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi (RUU PLP) menjadi undang-undang. RUU PLP awalnya memiliki sebanyak 673 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian DIM tetap 117 buah, DIM diubah redaksi 124, DIM diubah substansi 87, DIM penambahan Substansi 86, dan DIM dihapus 259. Hetifah menjelaskan, RUU PLP pada awalnya berjudul RUU Praktik Psikologi. Dalam pembahasannya, terjadi dinamika dan perubahan substansi, sehingga terjadi perubahan judul RUU menjadi Pendidikan dan Layanan Psikologi yang disepakati dalam rapat panja pada tanggal 23 Mei 2022;
2. Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (RUU PAS) untuk disahkan menjadi UU dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU PAS. RUU PAS dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan hukum dan menegaskan kembali peran dan kedudukan Sistem Pemasyarakatan dalam mendukung pencapaian tujuan dari penegakan hukum sebagaimana dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akhirnya disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI. Komisi II DPR RI yang menginisiasi RUU ini selanjutnya diberi mandat untuk membahas RUU hingga provinsi baru di Papua itu resmi terbentuk;
4. Sembilan Fraksi DPR RI menyerahkan salinan Pendapat atas Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Melalui salinan tersebut, seluruh Fraksi DPR RI menyatakan dukungan penuh untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE, yang menjadi RUU Usul DPR RI;
5. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan mengungkapkan capaian DPR dalam bidang legislasi kali ini, dimana diantaranya telah mengesahkan 11 RUU menjadi UU pada Masa Persidangan V. Kesebelas RUU yang telah disetujui menjadi UU yaitu RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Provinsi Sumatera Barat, RUU tentang Provinsi Riau, RUU tentang Provinsi Jambi, RUU tentang Nusa Tenggara Barat, RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, dan RUU tentang Pemasyarakatan;
6. Sementara empat RUU menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI, antara lain: RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri audiensi/RDPU Komisi IV DPR RI dengan Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THLTB-PPD). Berikut catatan audiensi tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI akan mendesak pemerintah untuk membuat skema yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan THLTB-PPD. Keberpihakan jangan hanya diberikan kepada guru saja, masih banyak tenaga honorer yang perlu diperhatikan salah satunya THL TBPPD. Jangan hanya mengenal narasi pengabdian tetapi lupa cara mensejahterakan;
2. Mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera mengangkat honorer THLTB-PPD menjadi tenaga P3K, karena penyuluh pertanian adalah ujung tombak dalam pembangunan ketahanan pangan. Keluhan para penyuluh yaitu kontrak kerja hingga intensif yang bermasalah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti rapat Komisi IV DPR RI menerima Audiensi dari DPRD Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah yang Membahas Anjloknya Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit. Berikut catatan audiensi antara lain;

1. Komisi IV DPR RI sebelumnya telah menyampaikan kepada Kementerian Pertanian untuk meminta data luasan lahan sawit dan hasil produktivitas sawit di masing-masing wilayah. Menurutnya data tersebut akan menjadi rekomendasi dalam rapat selanjutnya bersama kementerian terkait guna menyelesaikan harga penjualan kelapa sawit yang anjlok;
2. Permasalahan harga jual terjadi karena efek domino yang terjadi seperti keputusan cabut ekspor yang kemudian dibuka kembali. Sehingga permasalahan ini perlu diselesaikan dengan mengajak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting dari rapat pripurna tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara resmi menyampaikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Namun, pemerintah perlu diingatkan bahwa WTP bukanlah segalanya;
2. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi pula penurunan inflasi. Pada 2021 angka inflasi tercatat 1,87 persen. Realisasi inflasi 2021 di bawah kisaran inflasi yang ditetapkan pemerintah sendiri sebesar 3 persen. Di satu sisi laju inflasi lebih rendah dari perkiraan;
3. DPR RI juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap;

1) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP); dan

2)  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kundapil) Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan agenda;

1. Monitoring dan evaluasi Bank sampah RW 05 BSI, berokasi di RW 05 Baranangsiang Indah, Bogor Timur.
2. Monitoring dan evaluasi KWT Mawar Melati, berlokasi di KWT Mawar Melati BSI, Bogor Timur.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Pembentukan Anak Ranting Partai Gerindra Bogor Barat dan Evaluasi Program Aspirasi DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) tahun 2021 senilai Rp1,2 miliar. Dalam sambutannya beliau menyampaikan antara lain;

1. Bantuan melalui aspirasi Anggota DPR RI yang disalurkan kepada masyarakat oleh mitra kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan KKP untuk terus dikawal agar perlohen suara Partai Gerindra pada pemilu 2024 meningkat;
2. Bantuan yang telah diterima oleh kelompok atau CPCL harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disalahgunakan maupun dijual. Karena bantuan tersebut nantinya akan dimonitoring oleh petugas dinas terkait.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan nama-nama Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) terpilih periode tahun 2021-2022 sebagaimana hasil laporan dan pembahasan Komisi III DPR RI. Adapun nama-nama terpilih tersebut yaitu Calon Hakim Agung Kamar Perdata Dr. Nani Indrawati S.H., M.Hum. dan Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Dr. Cerah Bangun. S.H., M.H., serta Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H. dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.;
2. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU ini bertujuan agar anak sebagai generasi penerus bangsa bisa bertumbuh kembang secara baik. Pengesahan RUU KIA sebagai inisiatif DPR dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, usai sembilan fraksi di DPR telah menyampaikan pendapatnya terkait RUU KIA;
3. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan;
4. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Laporan tersebut secara ringkas disampaikan berdasarkan hasil pembahasan empat Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Badan Anggaran bersama pemerintah pada 31 Mei-27 Juni 2022;
5. Empat panja tersebut adalah (1) Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2023; (2) Panja RKP dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2023; (3) Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN TA 2023; (4) Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN TA 2023. Salah satu hasil dari pembahasan. Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Defisit dan Pembiayaan RAPBN TA 2023 adalah menjadikan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai salah satu prioritas nasional dalam RAPBN TA 2023 guna perkuat ketahanan ekonomi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pembahasan Pemulihan Ekosistem terkait Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Pengelolaan Sampah dan limbah B3. Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Perlu ada pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah yang meliputi update data lahan terkontaminasi melalui identifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi Limbah B3;
2. Pengawasan kegiatan yang berpotensi menyebabkan lahan terkontaminasi Limbah B3; dan
3. Law enforcement terkait kegiatan yang menyebabkan lahan terkontaminasi Limbah B3;
4. Perlu membahas penyusunan strategi nasional pemulihan lahan terkontaminasi dan tanggap darurat Limbah B3 melalui sinkronisasi program kerja dan pembagian peran pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemulihan dan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3 antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Indonesia. Berikut catatn penting dari RDPU tersebut, antara lain;

1. UU Cipta Kerja telah memberikan dampak yang sangat luas hingga berbagai sektor. Termasuk sektor kehutanan dan lingkungan. Kendati UU Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, UU sapu jagat ini memiliki konsekuensi terhadap keberlangsungan lingkungan hidup;
2. Komisi IV menaruh atensi pada keberlangsungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan mengusulkan revisi UU 5 Tahun 1990 yang sudah masuk prolegnas;
3. Ketua APKASI Bima Arya Sugiarto menyampaikan poin perubahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, diantaranya mudahnya perizinan pemanfaatan kawasan hutan, mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta hilangnya AMDAL sebagai gerbang terakhir penyelamatan lingkungan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pembahasan terkait Pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut catatan penting dari FGD tersebut;

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan di tahun 2023 di targetkan Rp5,4 triliun, naik 3,8 persen dari tahun 2022;
2. Realisasi PNBP di tahun 2021 mencapai Rp5,66 triliun dengan capaian 95,4 persen penerimaan PNBP berasal dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan dengan nilai Rp5,4 triliun. Perolehan penerimaan PNBP SDA ini berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar 45,7 persen, Dana Reboisasi (DR) sebesar 31,3 persen, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 21,3 persen, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar 1,7 persen. Tren penerimaan PNBP Fungsional LHK selama tahun 2017-2021 meningkat;
3. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian KLHK dalam tantangan penerimaan PNBP di tahun 2023 yaitu; Pertama, perlunya mengidentifikasi subjek hukum perkebunan sawit, pertambangan, dan aktivitas lainnya yang berada di dalam kawasan hutan tetapi tanpa izin bidang kehutanan, dan memproses penyelesaiannya, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kedua, memproses penyelesaian potensi PNBP penggunaan kawasan hutan. Ketiga, menyusun roadmap penyelesaian aktivitas perkebunan sawit, pertambangan, dan kegiatan lain yang tanpa izin berada dalam kawasan hutan. Keempat, perlu melakukan perbaikan terhadap system di SI-PNBP. Kelima, perlunya evaluasi hasil hutan agar kedepannya lebih tertib penatausahaan pencatatan PNBP kehutanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero). Berikut catatn dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian terkait usulan anggaran untuk penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui anggaran PEN Tahun 2022, sebesar Rp4.658.655.223.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya, Operasional vaksin, Pendataan Ternak, Bantuan Penggantian Ternak, serta Penanganan dan Pencegahan Penyebaran PMK;
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data-data secara rinci antara lain kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan data populasi ternak serta data peternak yang terdampak PMK per provinsi dan kabupaten/kota yang akan dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri FGD (Focus Group Discussion) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tema Penataan Lingkungan dan Penyediaan Kawasan untuk IKN (Ibu Kota Negara).

Berikut catatan penting dari FGD tersebut, antara lain:

1. Sesuai Visi Indonesia Tahun 2045, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya mencapai target Indonesia sebagai negara maju;
2. Fokus perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara akan dititikberatkan pada upaya mempertahankan dan merestorasi hutan dengan menggunakan pendekatan landscape yang terintegrasi. Bentang landscape berstruktur hutan di IKN dan wilayah sekitarnya akan dipertahankan dan direstorasi untuk menciptakan gaya hidup baru IKN yang berdampingan dengan alam.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Pelantikan Pimpinan Cabang Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Kota Bogor Masa Bakti 2021-2026. Dalam sambutannya pada cara tersebut beliau menyampaikan, antara lain;

1. Bahwa SATRIA adalah organisasi sayap Partai Gerindra yang menjaring masyarakat, yang hendak membantu sesama secara sukarela, terutama dalam penanggulangan bencana;
2. SATRIA artinya prajurit yang gagah berani. Maksudnya berani melawan yang salah dan berani membela yang benar. Jangan sampai terbalik menjadi berani membela yang salah dan berani membela yang bayar;
3. Peran SATRIA adalah sebagai sumber kader partai. Hingga saat ini, Satria menjadi organisasi sayap Partai Gerakan Indonesia Raya yang berjuang demi tegaknya Pancasila, UUD 1945, dan utuhnya NKRI;
4. SATRIA harus mengawal pemenangan Partai Gerindra dan memenangkan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra menjadi Presiden 2024, serta bisa berperan dalam membantu penyelenggaraan negara yang jujur, berkualitas, berdaya guna dalam lingkup Pancasila dan UUD 1945.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan; KTD Garuda 01 penerima bantuan Domba Garut, dan KTD Silanja penerima bantuan Domba Ruminansia 25 ekor. Berikut catatan penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut;

1. Bantuan Pemerintah yang telah diterima oleh kelompok untuk dirawat dan dijaga serta dikembangkan agar bisa berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan penerima bantuan;
2. Bantuan dari Pemerintah jangan sampai dijual karena akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan Kota Bogor Dalam Rangka Silaturrahmi dan Konsolidasi dengan; Anak Ranting Situgede, dan Penerima P2L KWT Tunas Mekar, Kelurahan Curug Mekar. Berikut catatan pada kegiatan kunjungan kerja tersebut;

1. Menata dan memperkuat hubungan silaturrahmi untuk terus bersama-sama bergerak, bekerja untuk memenangkan Partai Gerindra dan Prabowo sebagai presiden pada Pileg dan Pilpres serentak tahun 2024;
2. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerjasama yang baik agar tujuan dan cita-cita kita dapat tercapai salah satunya dengan memperkuat tim di semua tingkatan dari DPP, DPD, DPC, PAC, dan Ranting. Kita telah memasuki tahun politik seluruh partai politik telah bersiap-siap menghadapi tahun 2024, tak terkecuali Partai Gerindra;
3. Seluruh kader Partai Gerinda harus peka terhadap isu dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Tim kerja anggota dewan bersama-sama mengawal bantuan aspirasi yang telah disalurkan dan yang sedang diproses untuk direalisasikan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekjen KKP, Dirjen PRL, Dirjen PSDKP, Dirjen Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kapala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk melakukan langkah-langkah tindakan preventif dan perbaikan tata kelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan sejak dini agar sumber daya sektor kelautan perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs);
2. Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
3. Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih bening lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan di Kempinski Ballroom West Mall Lantai 11, Jakarta. Berikut catatan FGD tersebut;

1. Pemerintah sejak Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari, dan dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip: manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal dan adaptif;
2. Pada PP No 23/2021, Pasal 112 ayat (1), secara jelas mengatur tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten;
3. Penetapan KHDPK dilakukan dengan ketentuan: (a). tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan; (b). tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung atau Hutan Produksi; dan (c). penutupan Hutannya bukan berupa Hutan primer.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Alumni SMAN 1 Cirebon yang dilaksanakan di Apita Resort Beber, Kuningan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membahas upaya penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dalam rangka menjaga pasokan Sapi, khususnya menghadapi Idul Adha di Kabupaten Klaten. Berikut catatan kunjungan kerja spesifik tersebut;

1. Penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan yang sangat cepat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menimbulkan kekhawatiran dan keresahan peternak, pedagang, dan masyarakat. Hewan ternak sapi yang suspek PMK di daerah itu terus bertambah. Hingga saat ini sapi suspek PMK mencapai 664 ekor. Sapi itu tersebar di 13 kecamatan dari 26 kecamatan di Klaten.
2. PMK perlu tindakan penanganan yang strategis sehingga tidak meluas. Jika tidak ditangani secara optimal, peternak kecil menjadi korban, apalagi ini sudah mendekati Idul Adha;
3. Terkait pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mi soun di Tulung, Bupati Klaten Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada 2015 ada rencana bantuan dari Denmark untuk mengatasi pencemaran terebut. Saat itu, Kedubes Denmark di Jakarta datang ke desa Daleman, kecamatan Tulung, menyampaikan bahwa pihaknya akan membantu pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) mie soun dengan nilai Rp17 miliar;
4. Pada 2017 dimulai pembangunan IPAL dan pemasangan pipa instalasi biogas ke 600 rumah warga. Namun, pada 2019 berhenti dan mangkrak hingga saat ini. Bupati Klaten Sri Mulyani memohon kepada pimpinan Komisi IV DPR RI untuk membantu mengomunikasikan dengan Kedubes Denmark di Jakarta, agar pembangunan IPAL di Desa Daleman bisa segera dilanjutkan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Seminar Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berikut catatan penting seminar tersebut;

1. Dalam setiap melahirkan undang-undang segala hal ini memang perlu diperhatikan secara baik dan secara menyeluruh supaya kalau digugat di MK argumentasinya dalam mempertahankan undang-undang tersebut jelas adanya;
2. Dalam RUU tersebut juga diatur mengenai pemanfaatan untuk tujuan komersial dan non komersial dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, dan perikanan, atau pertanian atau perkebunan sesuai dengan kewenanganya;
3. Hal lain yang juga penting dalam revisi undang-undang ini adalah pemanfaatan keanekaragaman ekosistem dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KKP Tahun 2023 sebesar Rp4.325.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10.429.421.837.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 secara optimal dan tepat sasaran di tengah-tengah ancaman resesi global, khususnya yang terkait dengan kegiatan prioritas dan bantuan masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, agar roda perekonomian sektor kelautan perikanan dapat cepat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi andalan bangsa Indonesia.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar Rp2.140.256.240.000,- (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.182.089.382.000,- (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp8.322.345.622.000,- (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK serta BRGM untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dalam menghadapi musim kemarau pada bulan Agustus 2022 serta siklus El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. DPR RI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Realisasi belanja negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun atau 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021 sebesar Rp1.743,64 triliun;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBT) menjadi RUU usulan DPR RI;
3. Laporan Komisi II DPR RI mengenai pembahasan usulan tiga nama calon anggota DKPP Masa Tugas 2022-2027. Rapat Paripurna DPR RI menetapkan dan menyetujui ketiga orang calon anggota DKPP usul DPR RI yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo dan Muhammad Tio Aliansyah;
4. DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen;
5. Empat Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR RI di lantik dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Keempatnya adalah Bahtra menggantikan Khairul Saleh dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sulawesi Tenggara, Difriadi menggantikan Muhammad Nur dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Kalimantan Selatan II, Riswan Tony menggantikan Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar Dapil Lampung II, dan Ravindra Airlangga menggantikan M. Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat V.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/ 2022 dan B.301/M.PPN/D.8/ PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,- (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI menyutujui usulan realokasi anggaran Kementan Tahun 2022 sebesar Rp180.779.500.000,- (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Dirjen PKH;
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran Tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp4.415.730.025.000,-(empat triliun empat ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), yang diantaranya akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Pengurus Ranting Bogor Selatan dalam rangka konsulidasi internal Pengurus Ranting Partai Gerindra. Dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan pentingnya mempererat hubungan pengurus ranting Partai Gerindra Bogor Selatan untuk mengangkat perolehan suara partai tahun 2024.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan Pensiunan Litbang Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan di jalan Kumbang No.29 Bogor. Pada pertemuan tersebut beliau berpesan agar silaturahmi dan halal bihalal pensiunan Litbang Pertanian dapat mempererat hubungan kekeluargaan antar pensiunan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri langsung Pelantinan dan Rakernas DPP Pemuda Tani Indonesia Periode: 2021-2026 yang bertempat di Hotel Leuweung Geledegan Ecolodge, Bogor.

Berikut catatan penting pada acara tersebut;

1. Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa regenerasi petani harus dilaksanakan mengingat jumlah petani yang memasuki usia non produktif alias “kolotnial”. Saat ini ada 33,4 juta petani di Indonesia. 30,7 juta usia TUA dan 2,7 juta petani usia MUDA/MILENIAL.
2. Menteri Pertanian RI, Prof. DR. Syahrul Yasin Limpo mengajak Pemuda Tani Indonesia untuk terjun langsung memajukan pertanian Indonesia, karena peluang ekonomi nya sangat besar.
3. Pemuda Tani terjun langsung menjadi petani dengan inovasi sebagai motor penggerak pertanian.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Acara Silaturahmi dan Halal Bihalal dengan pensiunan BSP Kementerian Pertanian RI. Pada pertemuan tersebut beliau menyampikan beberapa hal;

1. Sektor pertanian memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia serta terbukti tangguh dan resilien di masa pandemi Covid-19. Di saat sektor lain ekspornya mengalami penurunan dan pertumbuhan minus, hanya sektor pertanian yang mengalami peningkatan bahkan surplus;
2. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk membina para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) sektor pertanian agar menjadi pondasi yang kuat dalam mendukung ekonomi Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menggelar pelatihan manajemen agrobisnis untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan KLHK dan BRGM mengenai Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan KLHK serta BRGM mengenai usulan tambahan Pagu Anggaran Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar Rp2.140.256.240.000,00 (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana alokasi anggaran yang semula sebesar, Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar, Rp8.322.345.622.000,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani;
3. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran Automatic Adjustment tahap I sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Automatic Adjustment Tahap II sebesar Rp490.932.278.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan agenda membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Berikut catatan dan kesimpulan dari rapat tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/ 2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan anggota komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya yang menyangkut dengan Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menuju masa endemi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, serta isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian LHK mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/ 2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan acara Silaturahmi dan Peresmian Rumah Aspirasi Pak Dodi Muljawan, S.H. M.Pd. Figur Bogor Barat. Rumah aspirasi merupakan kantor sekretariat anggota DPRD di daerah pemilihannya. Dengan adanya rumah aspirasi anggota DPR RI/DPRD dimanfaatkan untuk menampung, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di dapilnya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dengan membagikan sembako di beberapa tempat di kota Bogor, antar lain;

1. KWT Asri GWKP penerima aspirasi P2L / Perkarangan Pangan Lesatari 2021.

     Lokasi: Bogor Barat

2. KTD Mitra Jaya penerima bantuan aspirasi Dirjen Hortikultura 1 unit motor roda 3.

     Lokasi: Sukadamai, Tanah Sereal.

3. Anak Ranting dan Warga.

     Lokasi: Sukaresmi, Tanah Sereal.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri undangan Upacara Pembukaan Diklat Anggota DPRD Angkatan ke-I Tahun 2022 di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor.

Para caleg DPRD Partai Gerindra harus dibekali dengan substansi-substansi yang cukup tentang politik. Dengan demikian, maka para caleg dapat memahami secara seksama tugasnya nanti ketika menjadi anggota DPRD. Diklat yang dilakukan partai diperlukan sebagai bagian dari peningkatan kualitas kader, khususnya para caleg. Diklat memudahkan caleg bekerja jika terpilih sebagai rakil rakyat. Partai Gerindra menyiapkan dan membekali kadernya sebelum terjun langsung pada kancah pileg.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan silaturahmi dalam ragka kunjungan kerja di daerah pemilihan Kota Bogor dengan membagikan sembako kepada KTD (Kelompok Tani Dewasa) di kelurahan Rancamaya, kecamatan Bogor Selatan, kota Bogor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) melaksanakan silaturahmi ke Harjasari figur Rika dalam ragka pengukuhan anak ranting Partai Gerindra Bogor Selatan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023, serta isu-isu aktual lainnya. Berikut kesimpulan dan catatan raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebesar Rp13.725.351.356.000,00 (tiga belas triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data/laporan Evaluasi kegiatan pengembangan Food Estate.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
4. Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023, sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturrahmi Pengurus dan Anggota HKTI yang dialksanakan di kediaman Ketum HKTI, Jl. Jatipadang Poncol No. 19 Pasarminggu, Jakarta Selatan. Berikut yang beliau sampaikan pada cara tersebut, antara lain;

1. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia merupakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani. Organisasi ini hadir sebagai wadah untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi perempuan tani dalam peran serta dan tanggung jawabnya, demi terciptanya pertanian yang tangguh dan masyarakat yang sejahtera;
2. HKTI juga turut serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dengan sinergitas yang baik seluruh pihak dapat mengembangkan pertanian, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang akan dikelola melalui manajemen professional berbasis agribisnis;
3. Hal itu dapat dimulai dari pembangunan hulu subsistem budidaya, hingga hilir pertanian dengan didukung berbagai unsur penunjang.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan untuk menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan surat Pimpinan Komisi III kepada Ketua DPR RI Nomor B 41 tanggal 18 Mei 2022 perihal perpanjangan pembahasan RUU maka rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 23 Mei 2022 memutuskan untuk memberi perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023 yang akan datang;
3. Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana. Pemberhentian pembahasan RUU penanggulangan bencana ini dilakukan lantaran tidak tercapainya kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Pada raker tersebut disampaikan beberapa pandangan dan masukkan Fraksi Partai Gerindra, antara lain;

1. Melihat perbandingan Pagu Indikatif Belanja KKP tahun 2022 sebesar Rp. 6,115 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6,104 triliun, artinya terjadi pengurangan anggaran sekitar Rp 15 miliar. Dengan pagu anggaran tersebut, Fraksi Partai Gerindra meragukan kemampuan KKP untuk mencapai sasaran dan target program Tahun Anggaran 2023, diantaranya: menstabilkan dan meningkatkan Nilai Tukar Nelayan/NTN pada kisaran 106-107. Fraksi Partai Gerindra mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp. 2,15 Trliun sehingga secara keseluruhan menjadi Rp. 8,254 Triliun yang kami anggap wajar dan dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional paska pandemi Covid-19.
2. Dalam Usulan Rencana Kerja DJPT TA 2023, Fraksi Partai Gerindra belum melihat adanya usulan rencana kerja berupa bantuan kapal berukuran kecil (dibawah 5 GT), sementara dalam beberapa Raker dan RDP sebelumnya telah disampaikan berulangkali terkait kapal berukuran kecil yang banyak dibutuhkan oleh nelayan kecil.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) meghadiri langsung rapat intern Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Berikut catatan rapat intern tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra akan merotasi Anggota DPR RI pada tiap-tiap AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yaitu Komisi, Banggar, Baleg, Bamus, dan BURT.
2. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra harus rajin turun ke Dapil untuk mensosialisasikan Partai Gerindra dan Bapak Prabowo Subianto sebagai Capres Gerindra 2024.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri kegiatan Pendidikan Politik bagi seluruh Pengurus Pusat PIRA (Perempuan Indonesia Raya) dengan tema “PIRA BERJUANG UNTUK KEMENANGAN GERINDRA DI PEMILU 2024”. Berikut catatan penting kegiatan tersebut;

1. Pemilu di Indonesia dipandang juga sebagai wahana pendidikan politik yang dapat dipakai sebagai indikator sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat di bidang politik. Pendidikan politik yang dimaksudkan meliputi sedikit banyaknya informasi masalah-masalah kenegaraan yang diterima masyarakat;
2. Bagaimana sosialisasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara serta strategi menggiring masyarakat untuk bergabung dengan Partai Gerindra;
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau bergabung dengan Partai Gerindra perlu dipelajari oleh para kader PIRA;
4. Stigma politik sebagai sesuatu yang kotor yang bersifat polusi, penuh pertentangan dan sebagainya itu, makin lama makin terhapus dan tumbuh pengertian yang wajar dan sehat tentang politik di masyarakat;
5. Peningkatan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dengan perkataan lain peningkatan kesadaran politik rakyat, perlu dilakukan melalui usaha sadar dan terencana.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekjen, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen PDSPKP, dan Kepala BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sebagai juru bicara, berikut beberapa hal yang disampaikan;

1. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi Realisasi PNBP tahun 2022 yang mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berdasarkan data per 23 Mei 2022 Realisasi PNBP KKP telah mencapai Rp. 657,09 miliar atau 34,56 Persen dari target. Akan tetapi Fraksi Partai Gerindra juga meminta agar KKP tidak sekedar mengejar target realisasi PNBP tetapi bagaimana hasil PNBP bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk program penanggungan pasca Covid-19 yang berdampak langsung kepada kesejahteraan nelayan kecil diseluruh Pelosok Tanah air;
2. Fraksi Partai Gerindra meminta perlu adanya parent stock/indukan di Unit Pembenihan Rakyat yang merata di sentra budidaya ikan, terutama jenis-jenis herbivore fish (seperti a.l: gurami, nila, bandeng, dan ombro) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pakan impor;
3. Fraksi Partai Gerindra meminta Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme pengadaan dan kualitas sarana bioflok yang bahan materialnya sangat rentan terhadap cuaca dan mudah roboh jika diterpa hujan ataupun angin seperti yang terjadi di Desa Nagran Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Kejadian seperti ini juga mungkin terjadi di beberapa lokasi pengadaan bioflok yang baru beberapa hari selesai dibangun kemudian roboh karena kualitas materialnya tidak baik.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri secara fisik Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting pada rapat paripurna tersebut;

1. Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR lewat juru bicaranya Anggota DPR RI Sri Meliyana menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah pada tahun 2023 di kisaran 5,3-5,9 persen dinilai terlalu berlebihan. Dengan kata lain, angka tersebut mencerminkan percaya diri yang berlebihan pula. Padahal, pemerintah harusnya bercermin dulu pada capaian angka pertumbuhan tahun lalu;
2. Menurut catatan BPS, pada kuartal I-2019 ekonomi terkontraksi -0,52 persen (qtq), kuartal I-2020 terkontraksi -2,41 persen (qtq), kuartal I-2021 terkontraksi -0,94 perseb (qtq), dan kuartal I-2022 terkontraksi -0,96 persen;
3. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU P3) bahwa RUU ini menghasilkan 19 angka perubahan, perubahan penjelasan umum, lampiran I, dan lampiran II. Adapun rincian dari perubahan tersebut yaitu pertama perubahan penjelasan pasal 5 huruf G, yang mengatur mengenai penjelasan asas keterbukaan. Kedua, perubahan pasal 9 mengatur mengenai penanganan pengujian peraturan perundang-undangan. Ketiga, penambahan bagian ketujuh dalam bab IV UU P3. Empat, penambahan pasal 42A mengatur mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ). Berikut catatan dan masukan dari audiensi tersebut;

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Akan tetapi, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi;
2. Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI. Berikut catatan penting terkait Raker tersebut;

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri;
2. Komisi IV DPR RI mewajibkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia;
3. Komisi IV DPR RI merekomendasikan agar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat diusulkan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) ikut menghadiri langsung acara diskusi MPI (Majulah Perempuan Indonesia) dengan tema “Mengokohkan Solidaritas Gerakan Perempuan untuk Mengawal Agenda Penguatan Keterwakilan Perempuan”. Berikut catatan dari diskusi tersebut;

1. UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat;
2. Berdasarkan data KPU hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI;
3. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik lebih akomodatif dan substansial.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ). Berikut catatan dan masukan dari audiensi tersebut;

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan. Akan tetapi, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi;
2. Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) menghadiri acara Halal bi halal Fraksi Partai Gerindra dan Rapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang dilaksanakan di Rumah Aspirasi Desmond J. Mahesa, Jl. Komplek Depag Ciwaru Blok B9 Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Acara tersebut dihadiri pimpinan Gerindra diantaranya Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan sebagian besar anggota DPR RI. Berikut catatan pada halal bi halal tersebut;

1. Seluruh kader Gerindra akan bersatu dan berjuang untuk mendukung bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuju presiden 2024;
2. Tidak hanya menjadi keinginan kader Gerindra melainkan juga masyarakat Indonesia secara umum ingin Prabowo memimpin bangsa ini;
3. Sosok Prabowo Subianto menjadi figur yang paling banyak diperbincangkan publik melihat trend kecenderungan publik menginginkan sosok figur yang mampu melakukan tenun kebangsaan.

DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS.,M.Sc. Anggota DPR RI (A-84) Komisi IV Dapil Jabar III (Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur) hadir secara langsung pada acara Bimbingan Teknis bersama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan RI, dengan tema "Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Wilayah Koordinasi Polbangtan Bogor, Provinsi Jawa Barat" bertempat di Kota Bogor. Pada acara bimtek tersebut beliau menyamapikan;

1. Penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan pertanian, yang artinya penyuluh pertanian adalah garda terdepan dalam pembangunan pertanian, dimana kinerja penyuluh harus betul betul tajam dan keras untuk dirasakan oleh petani;
2. Kegiatan Bimtek ini adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI dalam upaya peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, serta regenerasi petani, diharapkan peserta menjadi petani dan penyuluh pertanian yang siap kerja di lapangan salah satunya dengan mengadopsi inovasi pertanian yang sudah ada untuk membantu peningkatan produksi pertanian sehingga kesejahteraan petani dapat terwujud.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri langsung Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan RI "Peningkatan Kualitas dan Mutu Komoditas Pertanian Mewujudkan Merdeka Ekspor". Pada kegiatan tersebut beliau menyampaikan;

1. Bangsa dan negara harus memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan multi dimensi yang meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dengan ini, ekspor memiliki peran penting untuk meningkatkan ketahanan pangan;
2. Program Gratieks merupakan gerakan bersama antar pemangku kepentingan agribisnis untuk meningkatkan ekspor pertanian tiga kali lipat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kepada petani, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekspor.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, dengan agenda Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1.   Rapat Paripurna DPR RI mendengarkan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah catatan penting terkait isu terkini dan RAPBN 2023;
2. Menkeu turut mengapresiasi kolaborasi dengan DPR dan pihak terkait lainnya yang berhasil dalam mengelola pandemi yang begitu sulit. Apresiasi tersebut dalam rangka menghadapi perubahan risiko global yang harus menjadi fokus perhatian untuk dikelola secara tepat langkah dan tepat waktu, hati-hati dan efektif;
3. Ada dua tantangan besar lain yang perlu terus diwaspadai dan antisipasi, yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat perang Rusia-Ukraina, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat (AS).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri secara fisik Rapat Intern Komisi IV DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Pada rapat intern Komisi IV DPR RI membahas rencana kerja dan kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan dari rapat intern tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menilai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit sejumlah hewan ternak di Indonesia tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, perlu langkah strategis untuk bisa melokalisir wabah tersebut, mengingat penyebarannya yang sangat mudah dan cepat;
2. Komisi IV DPR RI menyesalkan tindakan aparat keamanan yang melakukan penangkapan terhadap puluhan petani sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Tindakan ini dinilai memperuncing konflik lahan antara petani dan perusahaan yang telah berlangsung belasan tahun dan tak kunjung selesai

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022. Dalam pidatonya Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan antara lain;

1. DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 mengagendakan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen, baik bilateral, regional, maupun internasional;
2. Kegiatan diplomasi parlemen ini antara lain pertemuan GOPAC Executive Committee di Doha, Qatar yang akan dilakukan pada 25-26 Mei 2022, Sidang The 13th AIPA Caucus pada 7 Juni 2022, Pertemuan ke-4 Asia-Europe Political Forum (AEPF) di Praha, Republik Ceko pada 10-12 Juni 2022, Sidang The Eight IPU Global Conference of Young Parlementarians di Mesir pada 15-26 Juni 2022, dan Sidang Parliamentary Forum at the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development di New York pada 10-14 Juli 2022;
3. DPR RI bersama pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah. Tahun Anggaran 2023 ini direncanakan APBN yang akan diselenggarakan dalam konsolidasi fiskal, di mana batas defisit kembali maksimum 3 persen dari PDB;
4. DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan penuntasan pembahasan RUU yang saat ini berada dalam pembahasan Pembicaraan Tingkat I. Dalam pembentukan Undang-Undang melalui berbagai pembahasan, semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022;

1. DPR RI selama Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah melakukan sejumlah pertemuan internasional dan menyelenggarakan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 untuk perkuat diplomasi parlemen Indonesia dengan negara lain. IPU ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 21-24 Maret 2022, dihadiri oleh 121 negara anggota;
2. DPR RI berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan produk legislasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsi legislasinya, DPR RI telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan melakukan pengambilan keputusan terhadap tiga RUU sebagai usul inisiatif DPR RI;
3. Pemerintah agar segera menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi IV DPR RI Menerima Audiensi dari Serikat Karyawan Perum Perhutani secara virtual melalui zoom meeting. Berikut catatn dari RDPU tersebut;

1. Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Serikat Karyawan Perum Perhutani terkait adanya Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK KLHK) 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 mengenai pengambilalihan hutan negara seluas satu juta hektar yang dikelola Perhutani. Dalam audiensi ini, Komisi IV DPR RI kecewa terhadap Serikat Karyawan Perum Perhutani yang bersikap tidak mewakili karyawan dan Komisi IV tetap konsisten menolak surat keputusan Kementerian LHK 287;
2. Serikat Karyawan Perum Perhutani yang dianggap tidak mencerminkan spirit dan mendalami dampak yang dialami oleh para karyawan yang ditimbulkan dengan terbitnya SK Kementerian LHK 287.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 secara virtual melalui zoom meeting. Berikut catatan penting dari rapat paripurna tersebut;

1. Lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P tahun 2022 tanggal 30 maret 2022 tentang peresmian pergantian antar waktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024, Siti Nurizka Puteri Jaya resmi menjadi Anggota DPR RI sekaligus menggantikan rekan satu partainya, Reni Astuti dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
2. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025. Ketujuh nama tersebut adalah Arya Sandiyudha, Dony Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulin, Samrotun Nadjah Ismail, dan Syawaludin;
3. Setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan selama dua hari yakni pada tanggal 28-29 Maret 2022, dengan mengacu pada UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi I DPR RI berhasil menetapkan tujuh nama, ditambah ketiga nama cadangan;
4. Dengan memperhatikan tata tertib pasal 92 ayat 3 bahwa BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan besaran kebutuhan anggaran DPR RI tahun 2023 yang hanya 0,33 persen dari APBN tahun 2022, yaitu Rp2.714,2 triliun ini dapat segera disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
5. Persetujuan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) pada Rapat Paripurna DPR RI mendapatkan apresiasi dari elemen dan organisasi perempuan. Sesaat setelah palu sidang diketuk oleh Ketua DPR RI sebagai penanda RUU TPKS telah disetujui, Ruang Rapat Paripurna DPR RI riuh dengan tepuk tangan dan sorak sorai membahana;
6. Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 sepakat menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah menjadi usul inisiatif DPR.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian RI secara virtual melalui zoom meeting. Berikut kesimpulan rapat kerja tersebut;

1. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaranKementerian Pertanian TA 2022;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rencana kerjaKementerian Pertanian tahun 2023 dan meminta agar rencana yangdisusun fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambahdan daya saing produk pertanian, dengan memperhatikan komoditasandalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah.Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaranKementan tahun 2023;
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementan untuk memperbaikikinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat sertamemperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan;
4. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri lanjutan RDP tanggal 6 April 2022. Berikut catatan dan kesimpulan rapat tersebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I KLHK serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove tahun 2023, yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK serta BRGM untuk meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan;
3. Komisi IV DPR RI mendorong KLHK segera melakukan penetapan seluruh Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) dan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II A dan II B) secara definitif, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk melakukan penetapan pejabat pengganti bagi pejabat yang memasuki masa purna tugas dan jabatan yang belum terisi.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir menjadi jubir pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Berikut tanggapan dan masukan dari Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut;

1. Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK untuk mengadakan program pendampingan terhadap masyarakat terkait pengolahan limbah dan program bang sampah di setiap Kota/Kabupaten yang belum ada alat pengolahan limbah. Dan dapat ditingkatkan pada tahun 2023;
2. BRGM telah membuat proyeksi kehilangan mangrove pada tahun 2024 dan 2030, dengan skenario net deforestasi tahun 2024 seluas 51.273 hektar dan tahun 2030 seluas 128.180 hektar. Partai Gerindra meminta penjelasan BRGM dan KLHK terkait upaya perlindungan dan pengaturan seperti apa yang akan dilakukan sehingga potensi kehilangan mangrove tersebut dapat dihindari;
3. Fraksi Partai Gerindra meminta perlu ada edukasi mengenai potensi kawasan hutan mangrove sebagai tujuan wisata agar dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan melalui program bimbingan teknis diharapkan masyarakat semakin teredukasi dan berpartisipasi;
4. Fraksi Partai Gerindra meminta agar penanganan konflik antara satwa liar dengan manusia ditingkatkan. Demikian pula dengan penanganan perburuan satwaliar dilindungi yang disinyalir makin meningkat. Baik mulai dari pengawasan, patroli rutin, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Termasuk jumlah personil dilapangan dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Berikut catatan penting rapat teresebut, antara lain;

1. Terkait potensi daerah penghasil garam, dalam hal ini KKP belum mampu mekasimalkan potensi garam rakyat untuk keperluan kesehatan dan kecantikan yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat petambak garam;
2. Perlu dukungan KKP untuk perlindungan, budidaya, dan konservasi ikan hias yang disebut ikan soro (kancra) yang saat ini sudah mulai punah dan hanya beberapa orang yang mengetahui, sehingga perlu juga edukasi untuk para milenial pembudidaya ikan hias;
3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai usulan rancangan anggaran dan kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat berikutnya sesuai dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan secara serius memperjuangkan alokasi anggaran program dan kegiatan tahun 2023 sebesar Rp15 triliun kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan mengedepankan potensi kelautan perikanan, khususnya laut sebagai poros maritim dunia sebagaimana visi besar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) hadir mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian RI. Berikut catatan penting rapat teresebut, antara lain;

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Eselon I Kementerian Pertanian mengenai program kerja dan anggaran tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yan tidak berjalan sesuai target, untuk dibahas pada rapat selanjutnya;
2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai rancangan pagu anggaran dan kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat;
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI;
5. Komisi IV DPR RI mendorong agar Perum BULOG diberikan kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) ikut menghadiri acara “Damai Indonesiaku” TV One dengan tema “Ramadhan Bulan Taubat” di Masjid Al-Ikhlas, Komplek BSI (Baranangsiang Indah).

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Bimtek Sosialisasi “Teknologi Prasarana dan Sarana Pertanian Untuk Pertanian Modern 4.0” Program Kegiatan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI melalui Zoom Meeting. Berikut catatan terkait bimtek tersebut;

1. Inovasi dan pengembangan teknologi harus terus menerus untuk dikembangkan, dan peserta bimtek jangan alergi terhadap perkembangan teknologi pertanian, karena dengan teknologi pertanian kita bisa bertahan untuk kedaulatan pangan, energi, dan air;
2. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan (ekstensifikasi) sulit diterapkan di Indonesia, di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian semakin meluas;
3. Aanya peran teknologi pertanian maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, serta memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Akan tetapi teknologi pertanian di beberapa wilayah mungkin masih belum sesuai untuk diterapkan secara keseluruhan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) memberikan santunan anak yatim dan pembagian sembako dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1443 H. Hal tersebut dimaksudkan untuk berbagi kepada anak yatim dan warga yang membutuhkan di saat melonjaknya harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci ramadhan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Bimtek Sosialisasi “Teknologi Prasarana dan Sarana Pertanian Untuk Pertanian Modern 4.0” Program Kegiatan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI melalui Zoom Meeting. Berikut catatan terkait bimtek tersebut;

1. Sektor pertanian merupakan kunci dalam penciptaan tenaga kerja.
   Namun permasalahan yang dihadapi dari sisi tenaga kerja adalah sebagian besar petani yang ada saat ini adalah petani konvensional yang berusia relatif lanjut;
2. Petani milenial merupakan harapan bangsa Indonesia di masa depan. Milenial tidak hanya sebutan untuk mereka yang berusia muda, tetapi juga mereka yang memiliki semangat perubahan yang besar dalam menghadapi era industri 4.0;
3. Pengelolaan alat dan mesin pertanian diharapkan dapat melibatkan kaum muda untuk terjun di bidang pertanian untuk mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang. Pada kesempatan tersebut DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan usulan agar Bulog harusnya bisa berinovasi dengan memproduksi makanan siap saji, padahal kemampuan Bulog cukup besar untuk melakukan terobosan tersebut, dan Bulog dapat bekerjasama dengan Litbang Pertanian ataupun mengandeng pihak swasta. Berikut catatan penting Kunker Spesifik Anggota Komisi IV DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah;

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Randugarut di Semarang, guna memantau ketersediaan bahan pangan dan harga komoditas pangan menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran nanti.
2. Tim Kunspek Komisi IV DPR RI juga meninjau salah satu pasar di Kota Semarang yang situasi pengunjungnya tidak terlalu ramai dan sesak. Semua stok aman, kebutuhan-kebutuhan lain juga relatif cukup. Pasarnya juga tidak terlalu sesak, relatif landai. Hanya saja problemnya daya beli masyarakatnya yang harus didorong, karena banyak pekerjaan yang belum normal sampai dengan saat ini.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum) Anggota Komisi IV DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Berikut beberapa catatan penting RDPU tersebut;

1. Kelangkaan minyak goreng yang telah melanda Indonesia sejak awal 2022 lalu salah satunya diakibatkan regulasi yang belum dikaji secara matang oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, kebijakan yang plin-plan ini menyebabkan kelangkaan dan distribusi minyak goreng yang macet;
2. Adanya fluktuasi harga yang tidak terkendali ini akibat bentuk pasar di Indonesia cenderung oligopoli bahkan monopoli, dan kita menyaksikan pemerintah tidak mampu memperbaiki mekanisme pasar sehingga harus tunduk pada kekuatan pasar, inilah yang saya sebut pemerintah telah melanggar konstitusi karena kebijakannya tidak mampu melindungi kepentingan rakyat malah kalah dengan kepentingan pasar;
3. Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang memberi mandat pada pemerintah bahwa penggunaan semua sumberdaya di negara Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. Berikut catatan penting rapat paripurna tersebut;

1. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengesahkan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) periode 2022-2027 yaitu Isma Yatun dan Haerul Saleh. Sebelumnya, dua nama terpilih tersebut telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI;
2. Sebelum disetujui dalam Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menyampaikan laporan Komisi XI DPR RI tentang hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota BPK RI. Dijelaskan bahwa proses seleksi calon anggota BPK RI dimulai sejak masa pendaftaran pada 29 November-8 Desember 2021 dengan jumlah pendaftar sebanyak 16 orang. Hingga pada tanggal 17-18 Maret 2022, Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan terhadap 13 orang, lantaran 3 orang yang mengundurkan diri;
3. Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah memutuskan untuk menyetujui laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI;
4. Komisi I DPR RI sebelumnya telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 3 Februari 2022 untuk membahas persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan.

DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor & Kabupaten Cianjur) menghadiri RDPU (Rapat Dengan Pendapat Umum) Anggota Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan RDPU dengan Ketua Akar Bhumi Indonesia Prov. Kepulauan Riau dan Ketua WALHI Prov. Riau.

Pada RDPU tersebut DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc. menyampaikan;

1. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem baik di laut dan darat yang kita lihat saat ini bukan saja terjadi Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, namun hal tersebut juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia;
2. Keperihatinan juga terjadi di pelabuhan Kejawanan Cirebon yang mana tanah tersebut merupakan wakaf pemberian dari almarhum ayah beliau. Saat ini kondisi pelabuhan tersebut memperihatinkan dan terjadi pendangkalan. Pelabuhan tersebut perlu direvitalisasi oleh pemerintah.