• Kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang disusun pemeritahan saat ini dalam Rancangan APBN 2025, hanya merupakan dasar-dasar kebijakan sementara, hanya alokasi belanja kebutuhan rutin penyelenggara negara untuk triwulan pertama tahun 2025
• APBN tahun 2025 haruslah disusun oleh pemerintahan yang baru sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

• Mendorong Kementan untuk mensosialisasikan pangan alternatif seperti sorgum yang potensinya cukup besar dan dapat menjadi solusi/pengganti atas ketergantungan gandum impor
• Mendorong Pemerintah untuk menaikkan subsidi pupuk dalam rangka mendukung produktivitas dan produksi petani

• Meminta Pemerintah untuk segera mengalokasikan pupuk subsidi bagi pembudi daya ikankecil tradisional yang rentang terhadap guncangan ekonomi danmasih membutuhkan pupuk subsidi
• Mendorong KKP untuk menaikkan anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros serta menaikkan level jabatannya, mengingat wilayah kerjanya cukup luas dan beban kerjanya cukup berat

• Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus diberikan secara berkala kepada segenap elemen bangsa mulai dari Aparat Pemerintahan, Partai Politik, Organisasi Masyarakat terutama para Pelajar
• Hal tersebut penting dilakuan untuk menumbuhkan kesadaran betapa multikulturalnya negara Indonesia
• Dengan kesadaran tersebut, diharapkan akan tumbuh nilai toleransi yang tinggi sehingga setiap suku dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun berbeda bahasa, adat dan agama

• RUU KSDAHE yang sedang diusulkan oleh DPR disambut positif bagi masyarakat, salah satunya masyarakat adat dan lokal tidak lagi dpandang sebagai ancaman, melainkan sebagai aktor utama yang dapat berdampingan dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi
• Konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengatasi permaslahan perubahan iklim secara global
• Semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup dengan mengakui praktik konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya yang dilakukan oleh aktor lain

• Kegiatan sosialisasi empat pilar penting diberikan untukmengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saj abertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri.
• Dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar.
• Dengan pilar yang kuat, tentu harapannya Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semkain solid dan utuh.

• Meminta agar adanya keputusan penggabungan Bala Penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dicari jalan tengah dan tidak mengganggu kinerja para peneliti yang produk penelitiannya diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah-masalah disektor pertanian khususnya permasalahan jagung
• Mentradisikan komunikasi politik antara Anggota Dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya, dapat menyerap dan menjaring aspirasi dalam kerangka kepentingan masyarakat

• Mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Serelia (Balitsereal) milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (balitbangtan) Kementan, terkait dengan produktivitas produksi bibit jagung yang tinggi produksi
• Mendorong agar seluruh penelitian dapat terus berkembang dan tidak berhenti serta Ditjen Tanaman Pangan, BPPT dan seluruh komponen agar tidak memanfaatkan seluruh inovasi yang dihasilkan oleh Balitsereal

• Mendorong KLHK menjadikan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung menjadi obyek wisata alam unggulan serta pusat konservasi kupu-kupu serta menjadi sentra edukasi kepada masyarakat luas.
• Mengapresiasi upaya Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dalam melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dalam menjaga kawasan konservasi.
• Mendorong KLHK melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui program kemitraan, pendampingan dan bantuan ekonomi produktif

• Mengapresiasi upaya rehabilitas mangrove yang dilakukan oleh relawan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang-Saddang Sulawesi Selatan
• Mendorong KLHK menyediakan bibit-bibit mangrove berkualitas untuk mendukung kegiatan rehabilitas mangrove termasuk di dalamnya insentif untuk relawan dan kelompok pelaksana

• Meminta KKP agar segera mengaktifkan Pelabuhan Perikanan Untia dan mengusulkan pembentukan organisasi di Pealbuhan Perikanan Untia kepada KeMenPAN. Sehingga pelabuhan dapat dimanffatkan dengan baik dan mampu memberikan dampak ekonomi kepada Masyarakat Sulawesi Selatan
• Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi program-program kegiatan Kementerian mitra kerja Komisi IV DPR RI

• Mendukung KKP untuk segera merealisasikan kegiatan Kampung Nelayan Modern th 2024 di 10 titik lokasi sesuai dengan potensi perikanan di daerah
• Meminta KKP untuk segera melaksanakan sosialisasi juknis bantuan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2024 di lingkup Eselon I agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan berjalan baik dan berdampak positif kepada masyarakat
• Meminta KKP untuk tetap berkomitmen tidak merealokasi program dan kegiatan tahhun 2024, khususnya program prioritas dan program yang bersentuhan kepada masyarakat

• KKP menilai terdapat dua substansi pokok RUU Kelautan; Pertama akomodasi usulan DPD RI terkait penguatan Bakamla. Hal ini dilakukan melalui penajaman fungsi dan wewenang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta penggabungan lembaga antara Bakamla dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kemenhub; Kedua merupakan penguatan peran KKP dan sinergi antar kementerian salam aspek tata kelola kelautan
• Dari hasil pemantauan da  peninjauan DPD RI terhadap UU Kelautan, satuhal yang menjadi fokus dari DPD sebagai respons permasalahan kelautan yang dihadapi oleh Masyarakat di daerah ialah persoalan illegal fishing, tumpahan minyak di laut, degradasi mangrove, sampai ke dampak lingkungan akibat perubahan iklim, bahkan persoalan geopolitik strategis yaitu konflik Laut China Selatan

• Meminta KLHK untuk tetap berkomitmen tidak mengurangi target kinerja pada Th 2024 dan tidak mengurangi komitmen terhadap kegiatan berbasis masyarakat serta pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi
• Meminta KLHK untuk melakukan integrasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan BUMN maupun pihak swasta, agar pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilaksanakan secara optimal di berbagai daerah

• Meminta Pemerintah melalui Kementan untuk menyampaikan kepada Kementerian ESDM untuk melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan harga gas murah bagi 7 sektor, salah satunya pupuk yang akan menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani
• Menyetujui dan meminta Kemenkeu melalui Kementan untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan
• Meminta Kementan dalam merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komiditas andalan daerah, diantaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian

• Meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menugaskan Perum BULOG dan ID FOOD melakukan penyerapan pangan (diantaranya gabah/beras dan jagung), mengutamakan pengadaan dalam negeri guna menjaga harga di tingkat petani yang akan digunakan sebagai cadangan pangan Pemerintah
• Mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras setelah melalui hasil kajian yang komprehensif
• Meminta Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG agar mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh pasar tradisional serta tidak menjadikan pasar induk sebagai satu-satunya barometer stok dan harga

• Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus diberikan secara berkala kepada segenap elemen bangsa mulai dari Aparat Pemerintahan, Partai Politik, Organisasi Masyarakat terutama para pelajar
• Hal tersebut penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran betapa multikulturalnya negara Indonesia
• Dengan kesadaran tersebut, diharapkan akan tumbuh nilai toleransi yang tinggi sehingga setiap suku dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun berbeda bahasa, adat dan agama

• Berinteraksi dengan warga dan pedagang terkait dengan harga dan ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya
• Memantau harga sembako termasuk beras, telur, minyak dan gula. Seperti di Pasar Way Halim Bandar Lampung, di sana gerai-gerai yang bekerjasama dengan Bulog itu punya stok untuk menjual beras dengan harga yang diberikan oleh Pemerintah
• Untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), ada dua hal yang dipantau yaitu ketersediaan dan kepatuhan penjual pada harga eceran tertinggi (HET)
• Beras program SPHP yang digulirkan Pemerintah melalui penunjukan Perum Bulog Penyaluran beras SPHP dilakukan dalam bentuk kemasan 5kg dengan harga tertinggi ssesuai dengan ketentuan Zona

• Membahas rencana kegiatan di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024
• Disepakati akan diadakan RAKER dengan pemerintah terkait untuk mendengarkan; Penjelasan DPD RI mengai RUU perubahan ini, Pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap penjelasan DPD, Pandangan pemerintah terhadap penjelasan DPD RI
• Juga mengadakan RDP dengan Sekjen KKP, Dirjen (PRL) KKP, serta Dirjen (PSDKP) KKP, TNI AL sereta Polri/Direktorat Kepolisian Perairan (Polair) untuk mendengarkan masukan terhadap RUU perubahan ini

• Sosialisasi kali ini memfokuskan pada UU yang tengah dibahas oleh Komisi IV DPR RI, yaitu Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 ttg KSDAHE
• RUU KASDAHE yang sedang diusulkan oleh DPR disambut positif bagi masyarakat, salah satunya masyarakat adat dan lokal tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai aktor utama yang dapat berdampingan dengan pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi
• Ada dua dinamika sosial dan lingkungan yang penting dan endasari perlunya UU yang baru ini;
• Pertama, konservasi keanekaragaman hayati dan ekositem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim secara global
• Kedua, semakin meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi

• Meminta Pemerintah cq Kementan, PT Pupuk Indonesia dan Perum Bulog untuk meningkatkan sinegritas antar lembaga dalam rangka menjaga pasokan pangan dengan harga yang terjangkau, serta dalam upaya peningkatan produksi di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan
• Meminta kepada PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas, serta berkoordinasi dengan penegak hukum jika ada agen/kios yang melakukan penyimpangan 
• Meminta agar kegiatan agro solution diperluas cakupan kegiatannya terutama di sentra-sentra produksi padi

• Sosialisasi empat pilar diberikan kepada semua warga negara, untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentang dengannilai yang diembang oleh bangsa sendiri
• Dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakinkokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh warga negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Meminta PT Semen Tonasa untuk mengelola limbah dengan baik
• Menjaga agar pasir atau debu Batubara tidak terbang dan mengganggu aktivitas masyarakat
• Memastikan dana CSR tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran utamanya dalam perbaikan lingkungan

• Meminta PT HNI untuk memindahkan limbah yang menumpuk tinggi agar tidak longsor ke jalan serta polusi (debu) tidak mengganggu masyarakat
• Meminta untuk segera menjalankan MOU dengan UMKM terkait kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan limbah slag sebagai bahan baku batu ringan untukkonstruksi bangunan

• Meminta KLHK untukmenjaga sumber daya alam dengan baik
• Mendorong perlunya penegakkan hukum dan pemberian sanksi yang berat agar ada efek jera terhadap pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar
• Mendorong agar pemerintah untuk menyediakan area yang dapat dijadikan lokasi bagi burung Malio dan bertelur 

• Dilaksanakan dalam bentuk diskusi atau berkunjung langsung kelokasi masyarakat
• Kegiatan yang diisi dengan menjaring aspirasi masyarakat lintas sektor
• Berlangsung dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu serentak pada bulan Februari 2024 mendatang

• Mendorong pemerintah untuk meniakkan subsidi pupuk dalam rangka mendukung produktivitas dan produksi petani
• Meminta pemerintah untukmenyelsaikan permasalahan kelangkaan pupuk dan selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap data petani penerima pupuk subsidi, serta dilakukan perbaikan tata kelola pupuk subsidi
• Meminta pemerintah untuk memastikan ketersediaan bibit unggul bagi  petani utamanya pada saat menjelang masa tanam

• Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
• Sosialisasi empat pilar kebangsaan harus diberikan secara berkala kepada segenap elemen bangsa mulai dari aparat pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat terutama pelajar
• Penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran betapa multikulturalnya negara Indonesia
• Sehingga diharapkan akan tumbuh nilai toleransi yang tinggi sehingga setiap suku dapat hidup berdampingan secara rukun damai walaupun berbeda bahasa, adat dan agaman

• Dilaksanakan pada beberapa itik denganmetode yang berbeda-beda, baik dalam diskusi atau berkunjung langsung kelokasi masyarakat, dan dalam kegiatan ini diisi dengan menjaring aspirasi masyrakat lintas sektor
• Berlangsung dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu serentak pada bulan Februari 2024 mendatang

• Kunjungan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros (BRPBAP3) Sulawesi Selatan
• Menurut A-129 tidak bisa hanya menggantungkan sumber daya ikan di alam sehingga inovasi-inovasi perikanan budidaya harus didorong untuk lebih berkembang
• Bantuan pupuk perikanan harus segera di urus oleh KKP mengingat banyak petambak ikan yang sangat membutuhkan dan mengharapkan keberadaannya
• Alat tangkap destruktif harus di tertibkan karena sangat meresahkan dan menimbulkan konflik nelayan

• Pada tahun 2024 akan berlangsung Pemilu yang merupakan kesempatan bagi rakyat untuk dapat mengangkat harkat dan martabat hidupnya untuk lebih nyaman dan sejahtera
• Pada masa persidangan ini Anggota DPR tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya dalam merespons hal-hal yang sangat mendesak dan strategis
• APBN tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi dan berperan sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global, khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi

• Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, aspirasi-aspirasi yang berkembang dari sektor masyarakat sebagaimana dijelaskan  pada pokok-pokok aspirasi tersebut datang dari lapisan masyarakat  umum dan pihak Pemerintah
• Anggota akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam RAKER maupun RDP bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI

• Kegiatan reses sebagai piranti mentradisikan komunikasi politik antara Anggota Dewan dengan masyarakat di daerah pemeilihannya
• Dengan kegiatan ini pula sebagai tempat menyerap, dan menjaring aspirasi dalam kerangka kepentingan masyarakat

• Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melibatkan anggota MPR untuk menunjukkan adanya tanggungjawab bersama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa dan Ketetapan MPR kepada masyarakat
• Sebagai wujud dan tanggungjawab tersebut,maka setiap anggota MPR mendapat tugas untuk melakukan sosialisasi Putusan MPR di daerah pemilihannya

• Mengapresiasi atas capaian yang telah diraih dan meminta Balai Besar KIPM Makassar agar mempertahankan prestasinya serta terus mendorong peningkatan nilai ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan melalui pendmapingan dan pelatihan kepada masyarakat mulai dari penanganan hasil perikanan hingga ekspor
• Mendukung pelaksanaan program prioritas KKP di Sulawesi Selatan serta terus mendorong adanya penambahan anggaran KKP termasuk anggaran KKP di Sulawesi Selatan

• Kita sering mendengar istilah Pembukaan, Preambule, dan Mukassimah. Istilah mana yang secara resmi digunakan UUD 1945;
• Kata "pembukaan" merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan UUD NRI Th 1945. Istilah lain yang dapat dipakai adalah preambule sebagaimana tercantum dalam naskah asli UUD NRI Th 1945. Adapun Mukaddimah merupakan istilah yang digunakan dalam Piagam Jakarta

• Bagaimana cara penulisan UUD 1945 yang resmi
• Dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR menyepakati cara penulisan adendum yakni naskah asli UUD NRI Th 1945 tetap dibiarkan utuh sementara naskah perubahan diletakkan setelah naskah asli
• Dengan demikian naskah resmi UUD NRI Th 1945 adalah naskah yang terdiri atas lima bagian; (1) UUD NRI Th 1945; (2) Perubahan Pertama UUD NRI Th 1945; (3) Perubahan Kedua UUD NRI Th 1945; (4) Perubahan Ketiga UUD NRI Th 1945; (5) Perubahan Keempat uud nri tH 1945
• Agar UUD NRI Th 1945 dapat lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, disusun risalah UUD NRI Th 1945 dalam Satu Naskah yang berisikan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Namun UUD dalam Satu Naskah itu bukan merupakan naskah resmi UUD NRI Th 1945

• Penyampaian IHPS I Th 2023 beserta LHP Semester I Th 2023 oleh BPK RI
• Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) calon Hakim Agung dam Calon Hakim Ad Hoc HAM pada MA RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Laporan Komisi VI DPR RI terhadap hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPKN Periode 2023-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Laporan Komisi XI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Laporan Komsii XI terhadap hasil uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023-2028, dilanjutkan  dengan pengambilan keputusan
• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif BALEG DPR RI tentang Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
• Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan MP TT TS 2023-2024

• Pertemaun Dengan ENIT (Badan Pariwisata Italia)
• Untuk meningkatkan turis, maka semua pihak bersinergi mengidentifikasi kebutuhan baru pengunjung, untuk meningkatkan wailayah danmeluncurkannya kembali dengan kunci yang berkelanjutan
• Pengalaman perjalanan yang inovatif dan tentunya ramah lingkungan juga di promosikan
• Pergi ke pameran atau ke teatrer bergerak dengan cara hijau, dengan kendaraan yang tidak berpolusi, menggunakan produk yang dapat terurai secara hayati, menghormati peraturan kota tau taman dan memperbaikinya

• Pertemuan Dengan ENIT (Badan Pariwisata Italia)
• Italia adalah negara kelima yang paling banyak dikunjungi dalam kunjungan wisatawan internasional
• Menurut ENIT setelah pandemi COVID-19 hingga saat ini, Italia memiliki jumlah pengunjung dan sumber daya yang besar, terlepas dari kontroversi dan tindakan merugikan diri sendiri secara politik yang tidak dapat dimaafkan dan dipahami di luar negeri
• Pengeluaran internasional di Italia, yang meliputi kunjungan ke museum, pameran, ulasan dan konser telah meningkat walaupun berbagai kendala tetap harus diatasi

• Pertemuan Dengan ENIT (Badan Pariwisata Italia);
• Tugas-tugas ENIT meliputi;
• Mempromosikan Italia sebagai tujuan wisata yang menarik
• Menyediakan informasi tentang tempat wisata, acara dan kegiatan di Italia
• Meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Italia
• Meningkatkan kerjasama antara sektor pariwisata Italia dan sektor pariwisata internasional

• Pertemuan Dengan KBRI Roma;
• Diinfokan juga bahwa KBRI Roma bersama Perutusan Tetap Swiss di Roma-Italia menyoroti pentingnya dukungan pemuda dan petani muda dalam pengembangan keterampilan untuk mencapai sistem pangan yang berkelanjutan
• Melalui webinar ini, Indonesia ingin mengedepankan wawasan dan pengalaman lebih lanjut tentang penguatan peran pemuda dalam inovasi danpertanian berbasis digital, khususnya dalamkerangka KSST

• Pertemuan Dengan KBRI Roma;
• Potensi penguatan kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia-Italia masih sangat besar
• Pemerintah Indonesia saat ini sangat mendorong peningkatan iklim investasi melalui berbagai kebijakan
• Dengan kerja sama yang baik, investasi dan perdagangan kedua negara akan meningkat
• Meski demikian, kedua negara juga perlu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan yang ada, termasuk diskriminasi dankampanye negative minyak sawit - salah satu komoditas andalan Indonesia di pasar Eropa

• Pertemuan dengan KBRI ROMA;
• Penjelasan pihak KBRI Roma terus mempromosikan penguatan kerja sama Indonesia-Italia di berbagai kesempatan
• Di bidang perdagangan dan ivestasi, bilateral trade kedua negara pada 2020 saja sudah mencapai 3,3 miliar dollar AS, sementara investasi Italia di Indonesia mencapai 12,7 juta dollar AS. Jumlah tersebut sedikit turun dibandingkan pada tahun 2019 dikarenakan dampak pandemi COVID-19, danmulai mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya

• Negara demokratis tak memberikan ruang untuk kekuasaan absolut
• Konstitusi telah memberikan jaminan untuk menyempurnakan demokrasi mellaui pelaksanaan pemilu secara periodik untuk dapat menyelenggarakan prinsip check and balances atas kekuasaan negara
• DPR RI bakal tetap membahas RUU tanp aterganggu dengan tahapan pemilu

• Kegiatan kunjungan di daerah pemilihan sebagai piranti mentradisikan komunikasi politik antara Anggoat Dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya
• Dengan kegiatan ini pula sebagai tempat menyerap, dan menjaring aspirasi dalam kerangka kepentingan masyarakat
• Aspirasi-aspirasi yang berkembang dari sektor masyarakat sebagaimana dijelaskan pada pokok-pokok aspirasi tersebut datang dari kapisan masyarakat umum dan pihak Pemerintah

• Pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan rasa kemanusiaan yang tinggi, sehingga tercipta Masyarakat yang selaras, seimbang dalam menjalankan hak-hak serta kewajibannya
• Pemerintah menciptakan aparatur hukum yang bersih, dan tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya
• Memberikan sanksi yan gtegas bagi pelanggar HAM
• Penanaman nilai-nilai etika dan keagamaan pada semua lapisan masyarakat

• Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran dan  pengetahuan tentang Demokrasi Pancasila dan ikut serta dalam menjunjung tinggi dan mengimplementasikan Demokrasi Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan peran masing-masing di berbagai bidang

• Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, aspirasi-aspirasi yangberkembang dari sektor masyarakat sebagaimana dijelaskan pada pokok-pokok aspirasi tersebut datang dari lapisanmasyarakat sebagaimana dijelaskan pada pokok-pokok aspirasi tersebut datang dari lapisan masyarakat umum dan pihak Pemerintah
• Sehingga Anggota Dewan akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak baik dalam RAKER maupun RDP bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI

• Kegiatan reses di daerah pemilihan sebagai piranti mentradisikan komunikasi politik antara Anggota Dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya
• Dengan kegiatan ini pula sebagai tempat menyerap, danmenjaring aspirasi dalam kerangka kepentingan masyarakat

• Kementan dan Perum BULOG untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan hasil panen guna menunjang panen raya, diantaranya melalui dukungan Pembangunan Gudang beras dan Jagung di Provinsi Sulawesi Selatan
• Meminta Perum BULOG untukmelakukan audit investigasi atas kejadian hilangnya 500ton beras dan menindak tegas oknum pelaku pencurian beras di Gudang Perum BULOG Kabupaten
• Juga mengaudit dan mengevaluasi sistem pengawasan dan manajemen pergudangan di semua Gudang Perum BULOG di seluruh Indonesia

• Meminta kepada KKP untuk memberikan masukan dan solusi terkait pengelolaan PPI agar pengelolaan Pelabuhan dapat dikelola secara optimal dan bersama-sama oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
• Juga meminta untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten, diantaranya: permasalahan solar, penambahan cold storage tenaga surya dan penambahan petugas pendamping LPMLUKP utamanya di wilayah kepualauan, permaslaahan pupuk subsidi bagi petambak pendangkalan serta asuransi bagi nelayan dan petambak ikan

• Kegiatan kunjungan di daerah pemilihan sebagai piranti mentradisikan komunikasi politik antara Anggota Dewan dengan masyarakat di daerah pemilihannya
• Dengan kegiatan ini pula sebagai tempat menyerap, dan menjaring aspirasi dalam kerangka kepentingan masyarakat
• Dalam pelaksanaan kegiatan kali ini, aspirasi-aspirasi yang berkembang dari sektor masyarakat sebagaimana dijelaskan pada pokok-pokok aspirasi tersebut datang dari lapisan masyarakat umum dan pihak Pemerintah

• Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan seyogyanya diberikan kepada semua warga negara
• Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yangmengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yangterkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakinkokoh dan berkibar
• Dengan pilar y ang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Sosialisasi empat pilar kebangsaan harus diberikan kepada segenap elemen bangsa mulai dari aparat Pemerintah, Partai Politik, Ormas dan terutama para pelajar
• Hal tersebut penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran betapa multikulturalnya negara Indonesia
• Dengan kesadaran tersebut, diharapkan akan tumbuh nilai toleransi yang tinggi sehingga setiap suku dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun berbeda bahasa, adat dan agama
• Sosialisasi empat pilar bisa diintegrasikan dalam berbagai event sehingga bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran

• Mendukung KLHK untuk mengusulkan kembali relaksasi terhadap sisa Automatic Adjustment KLHK Th 2023 kepada KemenKeu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program percepatan perhutanan sosial, termasuk penambahan plafon program bang pesona, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, penguatan pengelolaan tapak di hutankonservasi, pendidikan dan latihan lapangan, dan dukungan manajemen untuk penguatan tenaga fungsional lapangan (PPPK)
• Meminta KLHK, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme RDP dan RAKER
• Mmeinta KLHK untuk melakukan evaluasi atas capaian realisasi anggaran KLHK yang masih di bawah target, untuk direalokasi kepada program/kegiatan lainnya, khususnya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan

• Meminta KKP, apabila terdapat perubahan alokasi anggaran yang berdampak pada kegiatan kelautan perikanan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme RDP dan RAKER
• Meminta KKP untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan pembangunan KP di kawasan perbatasan sebesar Rp 9.000.000.000,-, dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Th 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (KalBar), Motaain (NTT), dan Skouw (Papua) serta Perpres No 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Th 2020-2024

• Mendukung kegiatan pemberian bantuan pangan yang dilaksanakan oleh BPN melalui Perum BULOG dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD, di setiap Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan
• Meminta BPN, apabila terdapat perubahan anggaran atau kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme RDP

• Meminta Kementan apabila terdapat perubahan anggarandan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme RDP dan RAKER
• Meminta anggaran Kementan yangtidak terserap pada akhir TA 2023 untuk direalokasi antar Eselon I Kementan yang akan digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani

• Pembicaraan TK II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022
• Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana transfer ke daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal

• Pembentukan Badan Karantina Indonesia;
• Berperan aktif dalam penyusunan Kelembagaan Badan Karantina Indonesia
• Terlibat dalam tim transisi untuk pembahasan kelembagaan
• Proses Bisnis Badan Karantina Indonesia;
• Berdasarkan UU No 5 Th 1990 tentang KSDAHE dan UU Nomor 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Otoritas pengelolaan di pintu-pintu masuk dan/atau keluar antar negara pada tumbuhan dan satwa liar (TSL), PRG, SDG, Agensia Hayati dan JAI adalah di bawah kewenangan KLHK

• Meminta Kementan dalam menyusun RKP harus fokus kepada program nasional, program unggulan, serta fokus kepada program-program yang berdampak konkrit kepada petani dan peternak, antara lain program yangberkaitan dengan pencegahan penyakit hewan serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian mengacu kepada catatan, masukan, serta saran yang disampaikan
• Meminta Kementan melakukan realokasi anggaran Dukungan Manajemen di setiap Eselon I Kementan TA 2024 menjadi program-program yang lebih berdampak langsung pada petani dan peternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas
• Meminta Kementan dalam penyaluran bantuan jagung menggunakan bibit jagung yang unggul dan berkualitas terbaik (HU1)

• Memberikan dukungan kepada KLHK untuk mengajukan penambahan Pagu Anggaran Th 2024 kepada Kemenkeu untukmendukung program-program prioritas nasional
• Mendesak KLHK untuk mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan mangrove yang telah diterbitkan oleh kepala daerah, yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan peraturan perUU yang berlaku
• Mmeinta KLHK c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kejaksaaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal POLRI melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi KepRi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

• Meminta KLHK untuk menyampaikan program dan menu usulan baru pada RP JMN 2024-2029
• Meminta KLHK mengalokasikan seluruh tambahan pagu anggaran th 2024 KLHK dengan sumber pendanaan yang berasal dari PNBP SDA Non Migas, untuk program berbasis masyarakat
• Mendorong KLHK untuk meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi pada ekosistem mangrove kritis di seluruh Indonesia

• Meminta KKP untuk merealokasi bantuan pemerintah Th 2023 yangpenyerapannya di bawah 60% atau yang belum menyampaikan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) untuk dapat digunakan di wilayah lain
• Meminta Eselon I Teknis KKP di Tahun 2024 memberikan bantuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan perikanan, serta petambak garam dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia
• Meminta KKP untuk usulan tambahan alokasi anggaran di Th 2024 sebesar Rp 986.400.000.000,- diperuntukkan pada bantuan pemerintah yang bersentuhan denganmasyarakat agar pelaku usaha sektor kelautan perikanan bertambah dan merata di seluruh wilayah nusantara

• Meminta BPN untuk mengevaluasi seluruh anggaran dalam RKA Th 2024 sebelum diputuskan dalam Rapat berikutnya
• Meminta BPN agar dalam menyusun rencana kerja dan program tidak tumpang tindih dengan Kementerian teknis lainnya

• Menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan pertanian di wilayah perbatasan
• Meminta Kementan dalam menyusun kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sesuai kondisi danpotensi wilayah masing-masing dengan merealokasi anggaran dari kegiatan Food Estate atau sumber anggaranlainnya
• Meminta Kementan untukmelakukan kajian dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengembangan Food Estate di seluruh lokasi yang dikelola oleh Kementan
• Meminta Kementan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

• Kegiatan pelatihan KKP dengan tema "Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan"
• Kabupaten Bantaeng adalah daerah pesisir pantai yang punya potensi sangat besar untuk kita tumbuh kembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Kabupaten Bantaeng terus berupaya di tingkat nasional dan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

• Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 DPR RI dan Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023
• Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022
• Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2024 beserta Nota Keuangannya
• Laporan Badan Legislasi DPR RI atas hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Th 2023, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI

• RDPU dengan Para Direktur Utama Perusahaan Pengguna Kawasan Hutan dan Perusahaan Pengguna Lahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
• Tindak lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau
• Berdasarkan data, wilayah Provinsi Kepulauan Riau kehilangan sekitar 47% dari 382ribu hektar hutan yang dimiliki oleh Provinsi ini. Hilangnya hutan mangrove terutama disebabkan penimbunan kawasan untuk dijadikan sebagai kawasan tujuan yang eksploitasi berbagai kepentingan baik secara legal maupun secara ilegal diantaranya untuk kawasan industri pemukiman, perkebunan, pertanian, pertambakan hingga pertambangan
• Kerusakan hutan di Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan banyak kerugian dirasakan oleh masyarakat secara umum, salah satunya adalah kerusakan hutan di sekitar waduk yang dapat mengancam pasokan air bersih, dan kerusakan hutan mangrove yang dapat mengancam mata pencarian nelayan
• Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (4x) ditemukan produk alam ilegal di beberapa pulau yang bahan bakunya dari hutan mangrove, dengan usia pohon diperkirakan mencapai 50th. Produk mangrove tersebut potongan batang dalam kemasan dan disimpan didalam gudang, dan siap didistribusikan atau diekspor ke berbagai negara seperti Singapore,Malaysia, Jepang dll
• Ditemukan juga adanya indikasi perjanjian perusahaan yang belum jelas dan masih diragukan keabsahannya, sehingga ada kesan pelanggaran secara hukum

• Agenda kunjungan dan diskusi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Selatan, membahas Upaya Peningkatan Produksi Pertanian di Sul-Sel dalam menghadapi ancaman krisis pangan
• Dalam diskusi Bapak Azikin meminta kepada Kementan dengan adanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang hingga kini belum dikeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi/job description oleh MenPAN RB untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait agar BSIP dan unit dibawahnya dapat bekerja dengan maksimal dalam Upaya Peningkatan Produksi Pertanian diseluruh Indonesia utamanya di Sul-Sel dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dunia
• Bapak Azikin mendoorng seluruh personel di BPTO, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan agar adaptif terhadap segala perubahan tugas dan fungsi barunya. Selain itu emminta BPTP juga harus menyesuaikan invasinya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan komunitas-komunitas di sektor pertanian, sehingga standarisasi dan sertifikasi bisa dilakukan denga tepat untuk mendukung produktivitas pertanian

• Pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022
• Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi BPK yang telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan LHP atas pelaksanaan APBN tahun 2022 dengan tepat waktu. Hasil pemeriksaam BPK mengungkapkan temuan-temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 16 temuan pemeriksaan BPK yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti
• Dengan BPK dan pemerintah yang mendapatkan LKPP tahun 2022 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI. Namun perlu diingat bahwa WTP bukan segalanya untuk menggambarkan kinerja pemerintah. Pemerintah juga harus melihat secara detail dari penggunaan anggaran terutama aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut
• Mendorong pemerintah segera menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, danmemastikan penyelesaiannya mengambil tindakan hukum yang diperlukan serta emmastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN tahun anggaran ke depan

• Dengan Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN)
• PBLN membeberkan kajian dan temuan dari kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) alias benur yang berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan
• Salah satu nelayan yanghadir dari daerah Mandalika-Lombok NTT, membeberkan kondisi di wilayahnya saat ini sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang semestinya aman, namun kini malah semakin tidak aman. Hal ini terjadi karena penghasilan nelayan yang merosot. Nelayan yang sebelumnya mampu menghidupi kelaurga dengan baik, tiba-tiba kehilangan penghasilan. Tidak sedikit dari mereka yang ssebelumnya kredit kendaraan, tak mampu menyelesaikan cicilan
• Dalan hal ini Bapak Azikin menjelaskan, ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian, konservasi, kepentingan nelayan, dan kepentingan negara. Tiga kepentingan tersebut harus dipertemukan, namun dia juga menegaskan agar masyarakat kecil yang berprofesi nelayan jangan sampai dirugikan. PR besar saat ini adalah bagaimana mempertemukan antara kepentingan nelayan kecil di satu sisi, kepentingan konservasi di sisi kedua, dan kepentingan pendapatan negara. Bagaimana kita memediasi ini sehingga semua memberikan manfaat. Jangan hanya negara saja, terutama nelayan kecil, masyarakat keci; juga harus mendapatkan benefit

• Menerima Perangkat Desa se-Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan yang tergabung dalam APDESI
• Ditegaskan bahwa Pak Prabowo sejak lama telah memperjuangkan kesejahteraan desa, mulai dari Dana Desa melalui UU Desa sampai merealisasikan aspirasi-aspirasi dari Desa kepada para pejuang politik Partai Gerindra di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
• Adanya dana lurah yang tergabung dalam wadah PTIK, bahwa antara lurah dan kepala desa itu terjadi kepincangan dalam pelayanan, karena tidak ada dana kelurahan yang bisa dipakai sedangkan dana desa ada. Sehingga Fraksi Partai Gerindra selalu memperjuangkan sejak tahun 2018

• Melaksanakan kegiatan kunjungan reses dengan bersilaturahmi dan menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (ALSINTAN) jenis cultivator ke petani cabai dan kentang dari Kementerian Pertanian mitra kerja Komisi IV DPR RI
• Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sosialisasi program-program kegiatan Kementerian mitra kerja Komisi IV DPR RI diantaranya; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

• Meminta KLHK untuk dapat mengatasi, mengendalikan serta meminimalkan abrasi dan banjir rob melalui rehabilitasi hutan dan mengrove yang konprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga ke hilir
• Meminta KLHK untuk membantu masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan rehabilitasi hutan dan mangrove untuk mengatasi, mengendalikan serta meminimalkan abrasi abrasi dan banjir rob

• Meminta KKP c.q. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk membantu nelayan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak untuk megatasi permasalahan sedimentasi dan pendangkalan jalur pelayaran nelayan melalui normalisasi jalur pelayaran nelayan
• Meminta KKP untuk dapat membantu sarana dan prasarana nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak berupa perpanjangan breakwater, peninggian dermaga, pemasangan rambu suar atau sarana bantu navigasi pelayaran

• Mendorong sektor pertanian untuk terus menghadirkan inovasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian
• Meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan petani disebabkan masih terdapat beberapa keluhan dari petani terkait dengan impor bahan pangan, harga pupuk, serta harga komoditas pertanian yang rendah
• Meminta Pemerintah untuk mendukung pengembangan lahankedelai dengan memberikan bantuan alsintan berupa poma air dan irigasi
• Meminta Bapanas membuat kebijakan yang melindungi petani terkait dengan harga komoditas (harga yang ramah dan diinginkan baik di tingkat petani dan konsumen)

• Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Periode 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Dewan Komisioner OJK, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan;
• RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbaru
• RUU tentang KSDAHE
• RUU tentang Perubahan atas RUU No.5 Th 2014 tentang ASN
• RUU tentang Hukum Acara Perdata
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika
• RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.24 Th 2003 tentang MK
• Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan MP V TS 2022-2023

• Penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA.2024
• Rencana Kerja Pemerintah Th 2024 di Badang Anggaran DPR RI
• Hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP Th 2024 yakni mempercepat ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan
• RKP diarahkan untuk mengembalikan momentum melalui peningkatan produktivitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, ratio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca

• Memberikan sosialisasi dan pencerahan terkait isu-isu krusial di tahun politik serta masalah 4 (empat) Pilar Kebangsaan
• Ditekankan, sangat urgennya memahami sekaligus mengejawatahkan tujuan 4 Pilar Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Pengertian 4 Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindari dari berbagai macam gangguan dan bencana

• Menyerap aspirasi dari masyarakat terkait peningkatan program-program Pemerintah
• Meminta Kementan untuk membantu meringankan kendala yang dihadapi oleh para petani peternak dalam hal; Pembangunan penyimpanan jagung skala kecil dan pengering jagung; Meningkatkan teknologi, tata niaga dan tata kelola peternakan ayam petelur
• Mendukung peningkatan produktivitas jagung khususnya di Provinsi Sulawesi-Selatan
• Mengapresiasi peternak danpalsma ayam petelur dengan konsep peternak rakyat untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadlian, sehingga dapat dijadikan sebagai percontohan peternakan ayam di Kawasan Timur Indonesia
• Meminta pihak-pihak terkait untuk dapat meningkatkan nilai tambah kotoran dari ayam petelur, misalnya dijadikan pupuk kandang atau keperluan lainnya

• Laporam Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and  Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2028, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap;
• RUU tentang Hukum Adat Perdata;
• RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika;
• RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.24 Th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

• Meminta Kementan untuk melakukan evaluasi rancangan kerja program dan anggaran Kementan Th 2024. Selanjutnya meminta Kementan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif belanja Th 2024 per Eselon I dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, diantaranya untuk pencegahan hama dan penyakit, alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen), hingga sarana dan prasarana pertanian
• Meminta Kementan c.q. Dirjend PKH agar memberikan dukungan anggaran untuk pencegahan penyakit hewan seperti African Swine Fever (ASF), Rabies, Lumpy Skin Disease (LSD), dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk anggaran untuk mendukung operasional petugas serta pengawas di lapangan

• Meminta KLHK untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja TA.2024, dalam rangka memenuhi target-target program yang belum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diantaranya target rehabilitasi mangrove, target rehabilitasi lahan kritis, target peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta target perhutanan sosial dan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Hutan
• Meminta KLHK untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai progres penyusunan peraturan perundangan turunan dari PP No.98 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, terutama mengenai tata cara perdagangan karbon untuk mendukung beroperasinya Bursa Karbon pada bulan September 2023
• Meminta KLHK untuk menyusun kajian yang komprehensif guna mendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

• Mendukung KKP untuk berkoordinasi dengan Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka meningkatkan pagu anggaran KKP th.2024 minimal sebesar 1% dari APBN, mengingat potensi yang harus dikelola dan diawasi sangat luas. Selanjutnya meminta Anggota Komisi IV DPR RI yang bertugas di Banggar DPR RI untuk dapat memonitor kenaikan pagu anggaran KKP th.2024
• Meminta KKP untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur kampung nelayan maju (KALAJU) di sentra kelautan dan perikanan karena infrastruktur kalaju merupakan modal dasar ekonomi nelayan untuk tumbuh dan berkembang
• Meminta KKP untuk meningkatkan produksi garam rakyat dengan ditekan dan produksinya dapat bersaing dengan garam impor

• Meminta Badan PanganNasional agar merancang kegiatan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan UU No.18 th 2012 tentang Pangan dan PP No.66 th 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Selain itu, meminta agar program yang disusun tidak tumpang tindih dengan kementerina/lembaga teknis yang lain
• Meminta agar Badan Pangan Nasional agar menyusun peta-peta daerah penghasil komoditas pangan nasional dan penghasil komoditas pangan lokal. Selanjutnya peta tersebut akan menjadi basis dalam membuat kebijakan pangan nasional
• Meminta Badan Pangan Nasional menguatkan koordinasi dengan Perum BULOG dan ID FOOD untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan petani

• Tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro danpokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2024
• Dimana pada sebelumnya Fraksi GERINDRA menyampaikan bahwa target-target di dalam KEM PPKF relatif mencerminkan rasa percaya diri yang berlebihan. Apalagi periode 2022 sebagai baseline RAPBN 2023 masih dipenuhi dengan kondisi ketidakpastian akibat angka inflasi global, pengetatan oleh bank sentral Amerika Serikat, dan belum usai tensinya geopolitik konflik Rusia-Ukraina

• Pelaksanaan bimbingan teknis di Kab. Bantaeng
• Dengan tema peningkatan kapasitas petani atau pelaku usaha hortikultura
• Bersama 400 peserta yang hadir

• Rehabilitasi mangrove, perencanaan, pelaksanaan, kendala dan capaian
• Regulasi pengelolaan mangrove dan rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove
• kebijakan pemanfaatan mangrove dalam kawasan hutan
• penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove

• Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional TA. 2023 sudah masuk dalam DIPA BA125 sebesar Rp 361.251.151.000,- sehingga total pagu alokasi Badan Pangan Nasional TA. 2023 sebesar Rp 464.776.703.000,-. Dalam rangka pemantapan dan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pangan Nasional TA. 2023 membahas;
• anggaran, program dan kegiatan Badan Pangan Nasional th 2023
• rancangan program dan kegiatan th anggaran 2024
• isu aktual dan kegiatan aksi Badan Pangan Nasional

• Penyampaian pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM- dan PPKF) RAPBN TA 2024
• Dalam mencapai target pertumbuhan hingga sebesar 5,7% pada 2024, Fraksi P-GERINDRA DPR RI juga mendorong Pemerintah lebih serius melakukan revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian
• Pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak terpukul oleh tinggi inflasi, antara lain mellaui penyaluran Perlinsos yang tepat sasaran dan tepat waktu

• Tahun 2019 Air sungai berwarna hitam diduga akibat pencemaran limbah buangan PT BLG
• Tahun 2022 sekitar bulan Agustus hal sama terulang dimana kondisi air sungai berwarna hitam dan berbau menyengat
• Limbah cait PT BLG dibuang pada saat air laut surut, sehingga konsentrasi air limbah tinggi, air sungai menjadi berwarna hitam dan berbau
• Pemerintah Kabupaten meminta Kementan untuk meningkatkan atau tambahan anggaran sektor pertanian, serta bantuan ternak sapi bagi kelompok petani ternak di Kabupaten
• Pemerintah Kabupaten meminta Kementerian terkait bantuan penyediaan unit excavator amfibi untuk mengatasi masalah 54.000 Ha lahan pertanian di Kabupaten

• Penyampaian Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terhadap keranga ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2024
• Pengantar dan keterangan Pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional
• Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan dalam pembahasan pada pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN TA 2024 

• Sosialisasi Empat Pliar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semkain kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumbah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Pada MP V ini, agenda utama Alat Kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) untuk APBN TA 2024; yang meruupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN
• Selain pembahasan KEM PPKF ABPN TA 2024, agenda Alat Kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Akan melalukan pengawasan terhadap pelaksanaan sehingga memastikan bahwa Pemilu Tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur dan adil

• Kunjungan ke Peternakan Ayam, Kabupaten Bantaeng
• Aspirasi peternak dan plasma peternak ayam petelur
• Kendala yang dihadapi oleh peternak terkait pemasaran produk komoditas telur dan stabilitas harga produk komoditas telur ayam di pasar
• Harga pakan ayam petelur yang tidak stabil bahkan cenderung naik yang tidak seimbang dengan kenaikan harga produk komoditas telur yang dihasilkan
• Pada saat musim panen jagung, jumlah jagung melimpah namun yang menjadi kendala adalah penyimpanan pakan dalam hal ini gudang yang tidak mamdai, sehingga jagung hanya dapat disipan selama sebulan, lebih dari sebulan mak akualitas pakan akan menurun karena terserang jamur dan kutu, jika pakan tersebut tetap diberikan kepada ayam petelur, maka akan menurunkan kualitas dan kuantitas telur yang dihasilkan serta akan mengganggu kesehatan ayam petelur
• Larangan impor komoditas jagung, dimana komoditas jagung merupakan bahan pakan utama dari ayam petelur, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh petani ayam petelur ditengah banyaknya cukong komoditas jagung yang memainkan dan mengontrol harga komoditas jagung di pasaran
• Peternak ayam petelur merasa terbantu dengan adanya program pemerintah berupa bantuan sosial, dimana tingkat daya beli masyarakat meningkat yang berdampak pada penjualan hasil produk komiditi telur ayam yang juga ikut meningkat dengan harga yang kompetitif

• RUU KSDAHE yang sedang diusulkan oleh DPR disambut positif bagi masyarakat, salah satunya masyarakat adat dan lokal tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai aktor utama yang dapat berdampingan dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi
• Ada dua dinamika sosial dan lingkungan yang penting dan endasari perlunya UU yang baru ini
• Pertama, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengatasi permaslaahan perubahan iklim secara global
• Kedua, semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi

• Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantsipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Dugaan pencemaran PT BLG
• Permasalahan lingkungan yang terjadi diantaranya Air dan Udara
• Air; warga mengeluhkan kualitas fisik air yang meninbulkan bau busuk menyengat dan warna hitam pekat. Ada puluhan hektar sawah di Desa Malongi-longi dipastikan gagal panen. Tanaman padi warga desa tiba-tiba mati mendadak setelah emmpompa air dari suagai tersebut. Limbah pabrik BLG mempengaruhi jumlah tangkapan ikan warga
• Udara; terdapat aroma kurang sedap dari rumput laut menyebar dari lokasi pabrik saat tertiup angin, dan radiusnya bias cukup jauh

• Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove agar dalam melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat dapat memprioritaskan aspirasi di daerah, agar program yang diberikan dapat tepat sasaran dantepat guna. Untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan/program untuk menjamin keberhasilan program/bantuan yang diberikan
• Mendorong KLHK untuk melakukan percepatan penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai peraturan perUU yang berlaku
• Mendorong KLHK untuk melakuka evaluasi atas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah diberikan kepada pemegang persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

• Meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan mutu produk ekspor kelautan perikanan agar diterima oleh negara tujuan
• Meminta KKP untuk mengakselerasi teknologi garam rakyat tradisional agar produktivitas dan kualitas garam nasional meningkat sehingga dapat mengurangi volume garam impor
• Meminta KKP untuk meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan nasional dan menekan importasi produk kelautan perikanan

• Meminta Kementan agar menyerahkan data potensi lahan eksisting di masing-masing Unit Pelaksana Teknis atau satuan kerja milik Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, baik yang sudah dimanfaatkan sebagai kebun percobaan maupun sebagai pertanian komersil
• Meminta Kementan c.q. Itjen untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan internal Kementan
• Meminta Kementan untuk berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pembiayaan opersionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

• Meminta Badan Pangan Nasional dalam kebijakannya tidak hanya berbasis pada orientasi ketersediaan pangan saja tetapi juga berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan dengan pengembangan sumber pangan dalam negeri  diantaranya melalui diversifikasi pangan lokal
• Mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG untuk memenuhi stok beras minimal untuk cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penyerapan beras dalam negeri secara maksimal disaat panen raya

• Meminta KP untuk melakukan sosialisasi PP nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tersebut cepat terimplementasi dengan baik
• Meminta KKP untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang peruntukkannya untuk industri
• Meminta KKP c.q. Dirjen Perikanan Budidaya untuk memperbaiki kualitas dan ukuran benih ikan (lele dan nila) dalam paket bioflok (6 s.d 8 cm) yang disalurkan kepada masyarakat

• Mendorong KLHK untuk tetap menjaga konsistensi komitmen agar Automatic Adjustment pagu anggaran KLHK tidak mengurangi alokasi dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup
• Mendorong KLHK untuk segera mengambil langkah-langkah nyata atas Kebijakan Kemitraan Konservasi, mulai dari tigkat regulasi sampai dengan pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi stagnasi Kebijakan Kemitraan Konservasi

• Meminta Kementan agar program dankegiatan yang disusun fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian, diantaranya melalui pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/benih tanaman dan hewan yangberkualitas, yang didukung antara lain dengan pengembangan perbenihan/perbibitan, hingga penguatan prasarana dan sarana pertanian (irigasi, jalan usah atani, alat dan mesin pertanian serta pupuk)
• Meminta seluruh dijend teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mendukung pengembangan perbenihan/perbibitan, diantaranya melalui kegiatan priduksi dan perbanyakan benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang anggarannya bersumber dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian dan Dirjen teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah

• DAK adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah

• DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan
• Mencapai prioritas nasional
• Mempercepat pembangunan nasional
• Mengurangi kesenjangan layanan publik
• Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau
• Mendukung operasionalisasi layanan publik

• Kebijakan Pemerintah didasarkan pada
• Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RP JMN)
• Rencana kerja pemerintah (RKP)
• Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF)
• Arahan Presiden
• Ketentuan peraturan perundang-undangan

• Di bidang kelautan dan perikanna
• KKP menjelaskan bahwa terdapat 5 kelompok jenis rumput laut yang menyumbang sekitar 98% dari produksi rumput laut dunia. Dari 5 jenis rumput laut, terdapat 2 jenis yang telah dikemabngkan secara komersil di Indonesia yaitu Euchema dan Gracilaria
• selain itu tersedia sekitar 12 jual hektar potensi lahan budidaya rumput laut yang didukung kondisi iklim yang cocok bagi pengembagan industri rumput laut Indonesia
• sangat mengapresiasi atas adanya PT yang telah menyerap hasil produksi rumput laut masyarakat serta telah menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan. Dan meminta agar KKP untuk terus mendorong industri rumput dalam negeri dari hulu hingga hilir dengan dukungan teknologi serta akses pasar yang luas dan terjamin

• Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk menganisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang  terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi solid dan utuh

• Melaporkan berbagai progress dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberianbantuan dari Kementerian Mitra Komisi IV DPR RI di dapil masing-masing anggota
• Menetapkan pembagian jadwal jubir (juru bicara) pada setiap rapat Komisi yang akan datang
• Menerima masukan untuk menghadapi masa sidang

• Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV TS 2022-2023
• Berbagai dinamika dan permasalahan dalam penyelenggaraan negara mengemuka dan menjadi perhatian rakyat; Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk Menunda Pemilu, telah menimbulkan perdebatan konstitusional dan membutuhkan penyikapan politik hukum agar konstitusi UUD NRI 1945 tetap dipatuhi pada Pasal 22E mengamanatkan secara tegas bahwa pemilu harus dilakukan 5 tahun sekali
• Berbagai kasus yangmengemuka dari oknum pejabat ASN yang diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil jabatannya; dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, Rakyat dapat selalu melihat dan memantau segala bentuk kegiatan pejabat negara; baik kegiatan dalam menjalankan tugas maupun kegiatan di luar tugas; bahkan rakyat melalui pemantauan di media sosial juga mengamati ruang kehidupan pribadi dan keluarga

• RUU KSDAHE yang sedang diusulkan oleh DPR disambut positif bagi masyarakat, salah satunya masyarakat adat dan lokal tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai aktor utama yang dapat berdampingan dengan pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi
• Ada dua dinamika sosial danlingkungan yang penting dan endasari perlunya UU yang baru ini
• Pertama, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim secara global
• Kedua, semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kawasan konservasi

• Meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan sesuai dengan potensi perikanan sebanyak 36 orang
• Program tugas pembantuan sentra kuliner hasil-hasil perikanan
• Bantuan sarana dan prasarana pengolahan hasil-hasil perikanan
• Mengakomodir lahan-lahan tambak garam yang belum tersentuh oleh Program PUGaR dan berkelanjutan Program PUGaR

• Meminta penambahan pendingin pabrik es tenaga surya, SPBU dan SPDN di wilayah kecamatan
• Meminta adanya bantuan pupuk subsidi anorganik dan organik bagi pembudi daya ikan
• Meminta bantuan alat berat excafator and hand tractor untuk mengatasi masalah pendangkalan dan pengolahan tanah yang sudah jenuh akibat penumpukan pupuk kimia
• Bantuan jaminan perlindungan nelayan dan pembudi daya dalam bentuk asuransi

Masalah pokok yang dihadapi dalam rangka mengakselerasi pembangunan sektor perikanan, antara lain:

• para pelaku usaha perikanan baik nelayan, pembudi daya ikan maupun pengolah masih sulit mendapatkan BBM jenis solar dan pertalite, khususnya di wilayah kepulauan
• akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan juga menjadi masalah pokok karena sulitnya jasa perbankan dan LPMUKP (Lembaga Pembiayaan Mikro Usaha Kelautan Perikanan) untuk mengakses wilayah kepulauan
• tidak tersedianya pupuk anorganik dan organik sektor perikanan
• pendangkalan saluran tambak

• Meminta KLHK c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK untuk mengajukan dan memfasilitasi program keahlian baru bidang LHK Pendidikan Nasional dan Ristek.
• Memfasilitasi program link and match peningkatkan kapasitas SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui program pertukaran guru/magang guru bekerja sama dengan perusahaan dan industri terkemuka pengelola SDS di Indonesia serta sekolah unggulan luar negeri
• Meningkatkan fasilitas sarana prasarana sekolah seperti gedung olahraga dan pengembangan teaching factory serta peningkatan anggaran, khususnya untuk mendukung program jalur KH

• Meminta kepada BPN melalukan tata kelola pangan dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani
• Meminta BPN dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsug kepada masyarakat harus terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan
• Meminta Pemerintah untuk mengevaluasi HPP Gabah dan Beras mengingat adanya penyesuaian harga BBM, Pupuk Bersubsidi dan transportasi agar Perum BULOG dapat menyerap beras dalam negeri secara maksimal

- Pembahasan dan perumusan kebijakan perkebunan kelapa sawit nasional dengan tema " Upaya Percepatan Peremajaan, Perbaikan Infrastruktur dan Hilirisasi Kelapa Sawit Rakyat Melalui Dana Perkebunan"

• Mendorong upaya modernisasi pertanian secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kapasitas penyuluh, dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian (diantaranya benih/bibit berkualitas, jaringan irigasi, alsin pertanian prapanen dan pascapanen)
• Meminta Kementan untuk memberikan jaminan kepada petani mengenai pelayanan purna jual (After Sales Service) dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen. Selanjutnya Kementan bekerja sama dengan penyedia alsintan untuk membuat bengkel/workshop di lokasi pengembangan kawasan pertanian
• Meminta Kementan untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan komoditas pertanian. Meminta Kementan agar bantuan yang diberikan kepada masyarakay harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah

• Diskusi dan tanya jawab di bidang Pertanian terkait Ketersediaan Bahan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan serta isu-isu strategis pangan lainnya
• Meminta Pemerintah c.q. Kementan dan Perum Bulog untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan hasil panen guna menunjang panen raya diantaranya melalui dukungan pembangunan gudang beras dan jagung di Provinsi Sulawesi Selatan
• Meminta Perum Bulog untuk mengaudit danmengevaluasi sistem pengawasan dan manajemen pergudangan di semua gudang Perum Bulog di seluruh Indonesia

• Membahas mengenai berbagai upaya penguatan kerjasama bilateral antar dua negara dalam berbagai bidang, khususnya hubungan antar parlemen
• Sejumlah kerjasama sektor prioritas yang menjadi pembahasan diantaranya, bidang keamanan dan militer, pendidikan dan olahraga
• Parlemen Indonesia dan Perancis sama-sama mendukung percepatan negosiasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa,s ehingga dapat mendatangkan peluang investasi di masa mendatang

• Meminta kepada Pemerintah c.q. Kemenkeu untuk mencabut automatic adjustment anggaran belanja KKP Tahun 2023 karena akan berdampak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan serta pada pencapaian target PNBP
• Meminta KKP untuk melakukan langkah-langkah strategis secara cermat dan tepat serta erkomitmen tidak mengubah/memotong alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2023 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan pasca automatic adjustment
• Meminta KKP untuk segera menyelesaikan sosialisasi juknis bantuan Pemerintah di awal tahun kepada masyarakat agar program dankegiatan yang telah diproyeksikan dapat terdistribusi secara cepat, tepat dan terasa dampak positifnya kepada masyarakat

• Meminta Kementan dalam menyusun kegiatan dan program agar fokus kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah
• Memintaagar Kementan melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
• Meminta Kementan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengangkatan dalam jabatan struktural di seluruh Eselon lingkup Kementan, sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUU yang berlaku serta evaluasi kinerja ASN Kementan

• Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023
• Setidaknya terdapat lima isu permasalahan yang menjadi perhatian oleh DPR RI. Yakni, permasalahan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah akibat cuaca ekstrem, penyesuaian aktivitas masyarakat setelah kebijakan PPKM tidak berlaku, permasalahan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk anak, permasalahan tenaga honorer, dan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 oleh penyelenggara pemilu

• Konsolidasi dengan pengurus DPD, DPC Sulawesi Selatan guna mendukung dan memenangkan calon yang didukung oleh Partai GERINDRA pada pemilu tahun 2024  mendatang
• Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk measyarakat di daerah tidak utuh diterima. Tatap muka dengan para tokoh masyarakat perihal kelangkaan tabung gas bersubsidi termasuk harga gas 3kg yang tidak tetap/bervariasi, sehingga sangat diharapkan untuk melakukan sidak ke lapangan

• Beberapa wilayah mempunyai potensi cukup besar, meliputi padi sawah, padi ladang dan jagung, ketea pohon, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai. Potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena sebagian masyarakat masih terkendala alat untuk memanennya
• Khususnya yang sangat membutuhkan perbaikan dan penambahan jembatan atau jalan untuk memudahkan transportasi dari desa satu ke desa lainnya. 

• Masyarakat meminta bantuan ketersediaan sembilan bahan pokok bagi masyarakat khususnya pada kalangan menengah kebawah, berharap ada pengawasan ke eksekutif dalam menjalankan tugasnya yang terkhusus dalam menyambut hari-hari besar
• Penyerapan aspirasi bersama masyarakat Nelayan dan para Pedagang Pelelangan dalam melakukan penyerahan aspirasi dan permaslahannya. Menerima perwakilan komunitas pemuda nelayan dan tambak yang mana membahas tentang pendistribusian bibit udang dan import rumput laut

• Meninjau fasilitas pendidikan menengah kejuruan kehutanan Makassar serta berdiskusi dalam pengembangan SDM Kehutanan
• Menuju pelabuhan perikanan Kabupaten Pangkep peninjauan permasalahan sarana prasarana perikanan dan permasalahan nelayan
• Menuju gudang Bulog mengenai ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Pinrang, didampingi mitra kerja terkait

• Melaksanakan Kunker bersama Komisi IV DPR RI dalam rangka meninjau ketersediaan pangan ke Provinsi Banten
• Meninjau pasar induk RAU Serang, di penggilingan padi PT. Wilmar Padi Indonesia (WPI) untuk memastikan ketersediaan, harga beras, dan komoditi lain menjelang HKBN Natal dan Tahun Baru di dampingi mitra kerja terkait, Pemerintah Provinsi Banten beserta jajarannya

• Kegiatan sosialisasi penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat di Kabupaten Bantaeng yang melibatkan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) binaan, penyuluh perikanan, dan beberapa tokoh masyarakat sebanyak 60 peserta sosialisasi
• Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Komisi IV DPR RI dengan mitra KKP RI melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) pengakalan pengawasan SDKP Bitung

• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg KUHP
• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja sama Pertahanan
• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Indonesia dan Bidang Pertahanan

• Meminta BUMN Bidang Perkebunan dan Bidang Kehutanan untuk meningkatkan keinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan
• Meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta Perum Perhutani, PT Inhutani I, PT Inhutani V untuk berkolaborasi dalam program-program srategis Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan
• Mendorong Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Perssero) agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Negara di sektor perkebunan dengan tetap melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat sekitar

• Meminta Pemerintah c.q. Kementan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. selanjutnya Kementan menyatakan sangguo untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum BULOG dengan harga komersial

• Meminta Kepala Badan Pangan Nasional untuk menjabarkan konsep dan peta jalan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan secara terstruktur serta dalambantuk program
• Mendesak Pemerintah c.q. Kemenkeu untuk segera menyelesaikan hutang Pemerintah yang belum dibayarkan kepada Perum BULOG sebesar Rp 5.131.044.750.000,00 (lima triliun seratus tiga puluh satu miliar empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
• Mendesak Badan Pangan Nasional dan perum BULOG untuk memenuhi stok beras minimal untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta mengupayakan kepada Pemerintah untuk pasar hilirnya agar ada perputaran stok CPP

• Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Sosialisasi empat pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri.
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakian solid dan utuh

• Sosialisasi empat pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengundang ilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar. dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

• Dalam rangka mendukung pengembangan komoditi ekspor kopi Bantaeng yang ingin bisa dinikmati di mancanegara
• Terdapat 33 negara tujuan ekspor. Namun setelah diteliti, konsumsi kopi di skala lokal juga meningkat terlihat dari tumbuhnya warung-warung kopi
• Komoditi ini tentu membutuhkan dukungan kita semua dalam membimbing ekspor kopi ke luar negeri, kopi Bantaeng itu kualitasnya bagus. Ini yang akan kita dorong, mengingat ekspor Bantaeng yang masih relatif rendah

• Salah satu urgensi dari kegiatan ini adalah dengan menyelesaikan keterlanjuran aktivitas di dalam hutan
• Kegiatan ini digelar dalam rangkaian urgensi setelah terbitnya UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, kegiatan sosialisasi ini adalah awal dari rangkaian kegiatan yang akan ditempuh bersama-sama untuk kebaikan bersama pula
• Sosialisasi TORA yang merupakan hasil usulan atas berkas yang diberikan kepada Menteri Kehutanan. Tidak ada yang salah dengan kondisi saat ini, sosialisasi TORA ini akanmenjadi salah satu pertemuan untuk mencari benang merah dari permasalahan kawasan hutan di Bantaeng

• Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan II TS 2022-2023
• Dilanjutkan dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI sisa masa jabatan Tahun 2019-2024

• A-129 melaksanakan Bimtek Pengelolaan dan Perawatan Alsintan, kegiatan dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut dengan pesera Bimtek sekitar 300 orang di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (satu)
• Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Komisi IV DPR RI dengan Mitra Kerja Kementan RI Dirjend Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

• Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di adaerah tidak utuh diterima. Tatap muka dengan para tokoh masyarakat perihal kelangkaan tabunggas bersubsidi termasuk harga tabung gas yang tidak tetap/bervariasi, sehingga disinyalir ada warung/toko yang menimbun tabung gas tersebut. Sehingga sangat diharapkan untuk melakukan sidak ke lapangan
• Konsolidasi dengan pengurus DPD, DPC Sulawesi Selatan guna mendukung danmemenangkan calon yang didukung oleh Partai GERINDRA Pemilu Tahun 2024 mendatang

• A-129 menyampaikan jika ada masyarakat setempat yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum, maka laporkan kejadian tersebut kepada pejabat setempat. Apabila dalamhal laporan juga tidak ditindaklanjuti maka dapat dilaporkan langsung ke tim A-129
• Rezim UU Pemilukada sudah mengurangi tradisi politik dinasti sehingga ke depan tidak ada lagi politik dinasti khususnya di daerah-daerah. alasannya sederhana, harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menjadi pejabat piblik

• Kunjungan yang dihadiri oleh pejabat daerah setempat, gugru-guru, pegawai Kelurahan Kecamatan, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Beberapa aspirasi yang ereka sampaikan berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur desa
• Masalah listrik yang sering padam masih juga menjadi keluhan masyarakat, sehingga diharapkan agar pihak PLN dapat segera mendistribusikan listrik dan pembangkit listrik yang beroperasi kepada masyarakat

• Penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Sejumlah peserta meminta adanya bantuan fasilitas air bersih, karena masih ada beberapa desa yang masyarakatnya sangat kekurangan air bersih jika musim kemarau datang
• A-129 menyampaikan bahwa ada bantuan dari Kementan berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementan dan menunggu konfirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani. Namun dikarenakan sifat bantuan ini terbatas jumlahnya, bagi kelompok tani yang sudah mendapat traktor tidaklagi mendapat pupuk atau bibit dan begitu sebaliknya

• Rangkaian Bulan Mutu Karantina Tahun 2022 dengan tema "Dengan Semangat Bulan Mutu Karantina Kita Wujudkan Penjaminan Ikan Sehat dan Bermutu"
• Balai Besar KIPM Makassar akan melaksanakan kegiatan BKIPM Peduli Sosial dengan agenda pembagian paket ikan sehat bermutu kepada masyarakat dengan lokasi di Kabupaten Bantaeng
• Kegiatan yang dihadri oleh Bupati Bantaeng, Kepala Dinas KKP Propinsi Sulawesi Selatan, tokoh masyarakat, serta masyarakat kelautan dan perikanan

• Dalam rangka meningkatkan ketersediaan kapibiltas dan pangan rumah tanga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga
• Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk budidaya berbagai jenis tanaman melalui kebun bibit, demplot, pekarangan sekitar tempat tinggal dengan menggunakan polybag dan lainnya
• Di harapkan kegiatan ini dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan perekonomian masyarakat khususnya ibu rumah tangga

• Penyampaian IHPS I Tahun 2022 beserta LHP Semester I Tahun 2022 oleh BPK RI
• Laporan Komisi III DPR RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota Komnas HAM RI Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
• Pidato Ketua DPR RI pada penutupan MP I TS 2022-2023

• Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Pembahasan Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2022-202, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
• Penetapan Pasangan Krja Komisi IV DPR RI

• Meminta agar anggaran th 2023 yang meningkat 159% ini juga dapat digunakan untuk program-program yang mendukung ekonomi sirkuler membantu kewirausahaan, baik dari segi keleluasaan berusaha (regulasi), pendanaan, bantuan sarana prasarana, pembinaan, peningkatan kapasitas serta membantu komunikasi dengan pihak Pemerintah dan sektor Swasta sehingga dapat mendorong tumbuhnya UMKM dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
• Empat pokok kebijakan fiskal KLHK th 2023 salah satunya adalah mengurangi biaya aparatur dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Meminta penjelasan sejauh mana kesiapan sarana prasarana teknologi yang dimaksud, dan bagaimana kapasitas operator teknologi serta bagaimana dengan dukungan anggaran dan kesiapan regulasi untuk mendukung teknologi tersebut

• Penyerahan bantuan dari mitra Komisi IV DPR RI
• Berharap adanya pengawasan ke eksekutif dalam menjalankan tugasnya, yang terkhusus dalam menyambut hari-hari besar
• Penyerapan aspirasi bersama masyarakat Petani dalam mendengarkan permasalahan yang dialami
• Menerima perwakilan komunitas petani dalam membahas pendistribusian bibit, ekspor dan impor dibidang pertanian

• Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
• Semoga denga berpegang teguh pada konsep dan prinsip yag terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar
• Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

- Meminta Kementan melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan th  2022 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target

• Meminta KKP (Itjen) untuk melaksanakan kebijakan pengawasan secara internal di Lingkup Kementerian, dan berkoordinasi dengan Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Pemda khususnya pengawasan terhadap penggunaan DAK bidang Kelautan dan Perikanan th 2023
• Meminta KKP untuk konsisten dan fokus teradap pemulihan ekonomi, khususnya terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan rumput laut, petambak garam, pemasar dan pengolah hasil perikanan, serta ke masyarakat pesisir dan ke pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang banyak merekrut/menyerap tenaga kerja, terutama untuk peningkatan produksi dan ekspor komoditas unggulan agar importasi produk kelautan perikanan dapat ditekan
• Meminta KKP untuk mempercepat penerbitan Juknis bantuan Pemerintah untuk tahun 2023 di akhir tahun 2022 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar awal tahun 2023 bantuan Pemerintah sudah bisa terdistribusi dengan baik

- Meminta Kementan melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan th 2922 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target

• Meminta KKP untuk mempercepat target realisasi anggaran tahun 2022 agar penerapannya optimal melalui langkah-langjah konkrit secara sistematis, terukur, tepat sasaran dengan mellaui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptf pasca pandemi COVID-19
• Meminta KKP untuk memastikan kualitas dan mutu semua komponen bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada masyarakat, termasuk kemasan produk hasil perikanan di tahun 2023
• Meminta KKP untuk memberikan pendampingan dan kemudahan sistem penyaluran dana kelola pinjaman permodalan BLU-LPMUKP dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat terbantu serta merasakan kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan
• Meminta KKP untuk ikut berperan aktif melakukan aksi pengawasan bersama BUMN dalam pelaksanaan memperbaiki jalur distribusi BBM Bersubsidi untuk koperasi nelayan agar implementasinya dapat tepat sasaran dan harga BBM tidak dipermainkan oleh oknum yang berkepentingan, khususnya di tujuh lokasi yang akan menjadi pilot project "Program Solar untuk Koperasi Nelayan"

• Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove untuk mempercepat pencapain RKA Th 2022, yang dialkukan secara optimal melalui langkah-langkah konkrit yang sistematis, terukur, dan tepat sasaran, serta melalui pendekatan pemulihan ekonomi yang bersifat adaptif pasca pandemi COVID-19
• Mendorong KLHK untuk meningkatkan pagu anggaran pada Itjen KLHK untuk mendukung dan melaksanakan program/kegiatan pengawasan yang profesional guna menjamin mutu kinerja KLHK
• Meminta KLHK untuk mendorong penambahan alokasi, emnu, dan lokasi prioritas DAK Fisik Penugasan Bidang LHK untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis (RHL) di luar kawasan hutan, fasilitasi sarana dan prasarana ekonoi produktif masyarakat sekitar kawasan hutan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta pembangunan Taman Kehati

• Meminta Pemerintah (Kementan ) untuk mengkaji ulang terhadap program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Food Estate sesuai potensi, daya dukung, daya tampung, sumber daya, sosial ekonomi, dan tata ruang wilayah
• Meminta Kementan untuk melakukan mitigasi dan antisipasi ancaman krisis pangan melalui perancangan rencana kerja dan anggaran tahun 2023 secara terukur dan berorientasi kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani
• Meminta Kementan mengoptimalkan aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan melakukan produksi dan perbanyakan benih maupun bibit tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan untuk dimanfaatkan oleh Dirjen Teknis terkait

• Mendorong KLHK agar meningkatkan pagu anggaran program-program berbasis masyarakat tahun 2023 minimal 40% dari pagu anggaran total. Peningkatan pagu anggaran dimaksud selain digunakan untuk peningkatan kuantitas/jumlah program berbasis masyarakat yang sudah ada, juga untuk emmbangun taman-taman kehati di daerah, dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim
• Mendorong KLHK untuk terus meningkatkan realisasi PNBP yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan meupun yang tertunggak, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan negara

• Menyerahkan bantuan pengangkut sampah kendaraan roda tiga ke beberapa mesjid di Kabupaten Bantaeng
• Bantuan aspirasi kendaraan roda tiga sebanyak 5 (lima) unit terealisasi atas kerjasama Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja KLHK RI (Dirjen PSLB3)
• Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perngurus Mesjid fan masyarakat sekitar untuk menjaga kebersihan lingkungan 

• Kegiatan bimtek ini dilaksanakan atas kerjasama Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja Kementan RI Dirjen Perkebunan
• Dukungan Komisi IV DPR RI dalam peingkatan nilai tambah dan daya saing bagi kelompok tani terkhusus petani dan pelaku usaha kopi yang ada di Kabupaten Bantaeng
• Dengan adanya keiatan Bimtek ini ertujuan untuk meningkatkan dan memfasilitasi petani dan pelaku usaha kopi untuk meningkatkan produk dan kualitas hasil pertanian
• Bebrbagai jenis bantuan di sektor pertanian terkhusus di bidang perkebunan sudah di alokasikan di Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pendukung dalam peningkatan hasil pertanian

• Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya
• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)
• Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)

• Meminta KKP (Dirjen Perikanan Tangkap) untuk membenahi dan menerbitkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta
• Meminta KKP dapat merealokasi anggaran yang ada untuk membantu masyarakat pesisir merealokasi anggaran yang ada untuk membantu masyarakat pesisir apaila terjadi bencana di wilayah-wilayah Indonesia
• Meminta KKP (Dirjen Perikanan Tangkap) untuk menginventarisasi dan memetakan kebutuhan solar bersubsidi untuk nelayan di seluruh sentra-sentra pelabuhan perikanan Indonesia
• Mendukung KKP untuk mengusulkan kebutuhan solat bersubsidi bagi nelayan ke BPH MIGAS agar para nelayan dapat melanjutkan aktivitas penangkapan ikan seperti sediakala

• Mengusulkan peningkatan pagu anggaran tahun 2023 pada Kementan, KLHK serta KKP
• Meminta terkait pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional tahun 2023 agar segera ditindak lanjuti oleh KKP dalam bentuk pertauran perundang-undangan

• Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas RUU ttg Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU ttg APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya

• Kerangka Acuan RAKER dengan Mitra
• Rencana pokok bahasan dalam Panja PMK

• Penyampaian rencana kegiatan Anggota Fraksi Partai Gerindra di dalam masa sidang I ts 2022-2023
• Laporan kegiatan Anggota dalam penyerapan aspirasi dan pembagian bantuan di DAPIL masing-masing
• Membahas isu-isu dll

• Mendesak KLHK untuk memberikan keterangan bahwa berdasarkan PerUU yang berlaku pengelolaan Taman Nasional di seluruh Indonesia termasuk Taman Nasional Komodo merupakan tanggung jawab dan kewenangan KLHK
• Meminta KLHK untuk mengkaji ulang usulan kenaikan tarif wisata alam di Taman Nasional Komodo
• Meminta KLHK (Dirjen KSDAE) untuk menyampaikan data mengenai besaran, sumber pendanaan, dan penggunaan dana konservasi di Taman Nasional Komodo serta Taman Nasional lainnya di seluruh Indonesia

• Permintaan DAPIL adanya bantuan fasilitas air bersih
• Aspirasi yang diterima berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur desa
• Masalah listrik yang sering padam
• Tatap muka para orgaisasi pemuda, komunitas karang taruna dalam rangka partisipasi aktif menghadapi COVID-19
• Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima
• Konsolidasi dengan pengurus DPD, DPC di DAPIL guna mendukung dan memenangkan calon yang didukung oleh Partai Gerindra pada pemilu mendatang
• Menerima perwakilan komunitas pemuda nelayan dan tambak mengenai pendistribusian biit udang dan import rumput laut
• Agenda penyerahan bantuan Kementerian bidang Komisi iV DPR RI

• Capaian vaksinasi Indonesia terbesar kelima di dunia
• Inflasi dapat dikendalikan
• APBN surplus Rp 106 triliun
• Ekonomi Indonesia tumbuh positif
• Sumber daya alam diindustrikan
• Kepercayaan Internasional terhadap Indonesia meningkat
• Ekonomi Indonesia tumbuh merata
• Hilirisasi bauksit, tembaga dan timah
• Optimalisasi sumber energi bersih
• Beras tak lagi impor
• Pemberantasan korupsi jadi prioritas
• Reforma agraria dan bansos
• Dukungan kepada UMKM
• Pembangunan IKN

• Sidang Rapat Pimpinan Nasional
• Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bersedia kembali menjadi calon Presiden (capres) Partai Gerindra

1. Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya diberikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri
2. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semakin kokoh dan berkibar. Dengan pilar yang kuat, tentu Idonesia sebagai rumah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

1. Kegiatan kunjungan ini berlangsung dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak pada bulan Februari 2024 mendatang
2. Baik dalam bentuk diskusi dan berkunjung langsung kelokasi masyarakat, juga diisi dengan melakukan peninjauan.

1. Banyaknya bantuan-bantuan dari PP yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima. Tatap muka dengan para tokoh masyarakat perihal kelangkaan tabung gas bersubsidi termasuk harga gas 3kg yang tidak tetap/bervariasi, sehingga disinyalir ada warung/took yang menimbun tabung gas tersebut. sehingga sangat diharapkan untuk melakukan sidak ke lapangan
2. Konsolidasi pengurus DPD, DPC Sulawesi Selatan guna mendukung dan memenangkan calon yang didukung oleh Partai GERINDRA pada Pemilu Tahun 2024 mendatang

1. Rezim UU Pemilukada sudah mengurangi tradisi politik dinasti sehingga ke depan tidak ada lagi politik dinasti khususnya di daerah-daerah. alasannya sederhana, harus ada kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menjadi pejabat publik
2. tatap muka dari para organisasi pemuda, komunitas kepemudaan dan karang taruna dalam rangka partisipasi aktif menghadapi COVID-19 yang masih ada hingga sekarang

1. Beberapa aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur desa. Masalah listrik yang sering padam masih juga menjadi keluhan masyarakat, sehingga diharapkan agar pihak PLN dapat segera mendistribusikan listrik dan pembangkit listrik yang beroperasi kepada masyarakat
2. Disampaikan jika ada masyarakat setempat yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum, maka laporkan kejadian tersebut kepada pejabat setempat

1. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oeh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Sejumlah peserta meminta adanya bantuan fasilitas air bersih, karena masih ada beberapa desa yang sangat kekurangan air bersih jika musim kemarau datang
2. Menyampaikan bahwa ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementerian Pertanian dan menunggu konirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani

1. Melakukan peninjauan langsung Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kabupaten Donggala dan mendapat penjelasan langsung mengenai kondisi pelabuhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengenai; 1) Masalahan dan solusi perizinan; 2) Penangkapan ikan terukur; 3) Sistematika penerapan sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja secara berjenjang; 4) Permasalahan dan saran tindak bahan bakar minyak untuk nelayan; 5) Estimasi kebutuhan BBM jenis solar bagi kapal perikanan di WKUPP Pelabuhan Perikanan Donggala; 6) Kerusakan pelabuhan perikanan Donggala akibat bencana alam tahun 2018; 7)Rencana kebutuhan anggaran pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan Sulteng; 8) Tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Sulteng
2. Diskusi pegelaolaan lingkungan PT Vale Indonesia Blok Bahodopi, Kabupaten Morowali Sulteng. Yang dibahas; 1) Mmeinta semua stakeholder duduk bersama berdiskusi dan mengevaluasi terkait kebijakan izin lingkungan bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kab Morowali; 2) Meminta komitmen dan keberanian Ditjen GAKKUM KLHK untuk menegakkan peraturan lingkungan dan menindak perusahaan tambang yang merusak dan mencemari lingkungan
3. Kunjungan dan diskusi di Balai Karantina Provinsi Sulteng terkait pangan dan PMK

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan atas RUU ttg Pendidikan dan Layanan Psikologi
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan atas RUU ttg Pemasyaratan
3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI ttg Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IV DPR RI ttg KSDAHE, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
5. Pidati Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan V ts 2021-2022

1. Menerima audiensi dari Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THLTB-PPD)
2. Dengan agenda "Perkembangan pertanian sebagai upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian"

1. Menerima audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
2. Dengan agenda "Anjloknya Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit"

1. Dalam usaha menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan bertemu usaha menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya adalah dengan bertemu dan mendengarkan secara langsung dari konstituen
2. Membuka ruang partisipasi masyarakat menyampaikan permasalahan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pemerintahan Daerah, transparansi pelaksanaan fungsi perwakilan, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.
3. Konsolidasi dengan pengurus DPD, DPC Sulawesi Selatan guna mendukung dan memenangkan calon yang didukung oleh Partai GERINDRA pada Pemilu mendatang
4. Banyak beberapa wilayah mempunyai potensi pertanian cukup besar meliputi padi sawah, padi ladang dan jagunf, ketela pohon, ubi jala, kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai. potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena sebagian masyarakat masih terkendala alat untuk memanennya

1. Penyampaian Laporan Banggar DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan RKP Tahun 2023
2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU ttg Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas; 1. RUU ttg Provinsi Sumatera Barat; 2. RUU ttg Provinsi Riau; 3. RUU ttg Provinsi Jambi; 4. RUU ttg Provinsi NTB dan; 5. RUU ttg NTT
4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas; 1. RUU ttg Pembentukan Provinsi Papua Selatan; 2. RUU ttg Pembentukan Provinsi Papua Tengah; 3. RUU ttg Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
5. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dialnjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI

1. Bimbingan Teknis Manajemen Peternakan
2. Dengan tema "Gerakan Peternakan Terpadu sebagai Solusi Ekonomi Masyarakat"

1. Menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat yang perlu ditindaklanjuti secara langsung dan tidak langsung oleh Pemerintah. Hal ini diharapkan agar mampu mencegah ketimpangan kebijakan dan kesenjangan kehidupan sosial kemasyarakatan, serta bermanfaat dalam rangka mempererat silaturahmi antara Anggota Dewan dengan masyarakat pada umumnya dan menjadi perekat bagi Anggota DPR dengan konsituen yang diwakili
2. Kunjungan di Kabupaten Jeneponto yang dihadiri oleh pejabat daerah setempat, guru-guru, pegawai Kelurahan Kecamatan, wartawan, LSM dan masyarakat luas. Beberapa aspirasi yang mereka sampaikan berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur desa. Masalah listrik yang sering padam masih juga menjadi keluhan masyarakat, sehingga diharapkan agar pihakPLN dapat segera mendistribusikan listrik dan pembangkit listrik yang beroperasi kepada masyarakat
3. Di masa Pandemi COVID-19, dimana semakin naiknya harga sembako membuat masyarakat panik
4. Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima

1. Membahas Kajian stok ikan di WPP; Pemanfaatan sumber daya ikan di WPP dengan sistem kuota; Pengelolaan kawasan konservasi perairan beserta perijinannya
2. Meminta KKP mengusulkan kepada Kemenkeu untuk dapat menggunakan kembali anggaran Automatic Adjustment Tahun 2022 dalam rangka menjalankan program dan kegiatan prioritas
3. Meminta KKP untuk menjajaki kerja sama dengan negara tujuan ekspor dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya pengelolaan komoditas benih lobster yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, untuk mencegah adanya penyelundupan yang masih marak terjadi
4. Mendesak KKP untuk mempercepat penerbitan regulasi tentang Penangkapan Ikan Terukur agar ada kepastian usaha di sektor kelautan perikanan sehingga proses pelayanan administrasi perizinan kapal dapat segera diimplementasikan sesuai dengan peruntukkan pembagian zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Meminta KKP untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan tahun 2023 secara optimal dan tepat sasaran di tengah-tengah ancaman resesi global, khususnya yang terkait dengan kegiatan prioritas dan bantuan masyarakat dalam rangka melaksanakan amanat UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, agar roda perekonomian sektor kelautan perikanan dapat cepat pulih, tumbuh, dan berkembang menjadi motor penggerak ekonomi andalan bangsa Indonesia
3. Menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KKP Tahun 2023 sebesar Rp 4.325.000.000.000,00 (empat triliun tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp 6.104.421.837.000,00 (enam triliun seratus empat miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 10.429.421.837.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Mendorong KLHK serta BRG dan Mangrove untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dalam menghadapi musim kemarau pada bulan Agustus 2022 serta El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023
3. Menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar Rp 2.140.256.240.000,00 (dua triliun seratus empat puluh miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp 6.182.089.382.000,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 8.322.345.622.000,00 (delapan triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)
4. Meminta KLHK agar Pagu Indikatif tersebut digunakan untuk; a) menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan, pembedayaan, dan penyadartahuan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; dan b) meningkatkan ketahan bencana dan perubahan iklim, termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1. Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021 oleh BPK RI
2. Laporan Komisi II DPR RI atas Hasil Pembahasan Keanggotaan DKPP RI Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
4. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Menerima penjelasan dan mendukung terkait kebutuhan anggaran Tahun 2022 untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebesar Rp 4.415.730.025.000,00 (empat triliun empat ratus lima belas biliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah), yang diantaranya akan digunakan untuk vaksin, obat-obatan, disinfektan, penggantian ternak yang mati akibat terdampak PMK, dan operasional pendukungnya
3. Mendorong Kementan untuk mengajukan usulan kebutuhan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kepada Menteri Keuangan sesuai perauran perundang-undangan

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI, terutama terkait dengan;
3. a) Program/kegiatan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, selaku pelaksana penjagaan hutan di tingkat tapak;
4. b) Program/kegiatan nyata dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, termasuk dianatranya kegiatan penegakan hukum, penghentian pemberian izin penggunaan kawasan hutan kecuali untuk kepentingan publik selama tidak bertentangan dengan kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta kegiatan rehabilitas hutan dan lahan; serta
5. c) Program ketahanan bencana dan perubahan ilim, termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementan untuk mengalokasikan anggaran Automatic Adjustment tahap I sebesar Rp 680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan Automatic Adjustment Tahap II sebesar Rp 490.932.278.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta ratus tujuh puluh delapan rib urupiah) untuk penanganan PMK
3. Menerima usulan realokasi anggaran Kementan tahun 2022 sebesar Rp 180.779.500.000,00 (seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan princian; 1) Realokasi Internal Direktorat jenderal Peternakan sebesar, Rp 80.779.500.000,00 (delapan puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); 2) Realokasi Eksternal sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
4. Meminta Kementan untuk menindaklanjuti saran dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani

1. Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023
2. Meminta KKP untuk berkomitmen menindaklanjuti saran dan masukan anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan program dan kegiatan bantuan Pemerintah di setiap Eselon I teknis pada tahun 2023, khususnya yang menyangkut dengan Nilai Tukar Nelayan dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 menuju masa endemi

1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; Isu-isu aktual
2. Mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif KLHK Tahun 2023
3. Meminta KLHK untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanh dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas soial, sesuai dengab peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Meminta KLHK untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah mendapatkan Persetujuan, namun tidak melaksanakan kewajiban kepada negara berupa pembayaran pajak, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi DAS, reklamasi tambang, pemulihan fungsi lingkungan, serta berkinerja rendah sebagaimana luasan wilayah perizinannya yang berpengaruh terhadap kuota perizinan suatu wilayah

1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; Isu-isu aktual
2. Mendukung usulan tambahan anggaran Kementan tahun 2023, sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah)
3. Meminta Kementan untuk menyerahkan data/laporan, anatara lain mengenai; 1) Evaluasi kegiatan pengembangan Food Estate; 2) Rincian mengenai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023; 3) Sebaran penerima KUR di seluruh Indonesia tahun 2021-2022
4. Meminta Pemerintah untuk mengevaluasi importasi daging sapi/kerbau dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

1. Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023
2. Laporan Komisi VIII DPR RI terhadap Pemberhentian Pembahasan RUU ttg Penanggulangan Bencana, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
3. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap; 1) RUU ttg Hukum Acara Perdata; 2) RUU ttg Perubahan Kedua atas UU No.35 Th 2009 ttg Narkotika.
4. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; Isu-isu aktual
2. Meminta KKP untuk menindaklanjuti masukan dan saran dari Anggota Komisi IV DPR RI dalam Raker hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meminta KKP untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK mengenai ast yang mangkrak, antara lain; 1) Mesin Pembuat Pakan di Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan menyediakan sarana pendukung untuk operasionalnya atau direlokasi ke Satker lain; 2) Keramba Jaring Apung Offshore (KJA OS). Upaya yang perlu dilakukan misalnya dengan melakukan percepatan penyelesaian KJA OS dengan PT Perikanan Indonesia dan berkoordinasi dengan PT Rawajalu Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD

1. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM danmasyarakat luas. acraa mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir. Sejumlah peserta meminta adanya bantuan fasilitas air bersih, karena masih ada beberapa desa yang masyarakatnya sangat kekurangan air bersih jika musim kemarau datang
2. Menyampaikan bahwa ada bantuan dari Kementan berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementan dan menunggu konfirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani. Akan teapi sifat bantuan ini terbatas jumlahnya. bagi kelompok tani yang sudah mendapat traktor, tidak lagi mendapat pupuk atau bibit danbegitu sebaliknya
3. Penyerapan aspirasi bersama masyarakat Nelyan dan para pedagang pelelangan dalam melakukan penyerapan aspirasi danpermasalahannya. Menerima perwakilan komunitas pemuda nelayan dan tambak, yang mana membahas tentang pendistribusian bibit udang danimport rumput laut

1. Saat ini dirasakan terdapat pergeseran kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terkandung dalam empat pilar bangsa yaitu, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Agar terwujud masyarakat yang sadar konstitusi perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyentuh kepada generasi bangsa untuk sadar memahaminya. Untuk itu perlu diadakan kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI karena masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya
2. Melalui kegiatan yang menyeluruh diharapkan seluruh masyarakat dapat secara sadar memahami nilai-nilai empat pilar bangsa dan ketetapan MPR RI sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan ketatanegaraan. dengan demikian terdapat kesepahaman yang utuh untuk mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berkonstitusi

1. Realisasi PNBP sektor kelautan perikanan; Persiapan stok benih ikan di UPT untuk pondakan; Ekspor dan impor komoditas kelautan perikanan
2. Mendukung KKP meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan (pokdakan) dan masyarakat melalui pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya dengan dukungan pasokan benih ikan dan calon indukan yang unggul (berkualitas) agar tingkat kematian (mortalitas) dapat ditekan atau diminimalisir
3. Mendorong KKP untuk meningkatkan ekspor komoditas ikan unggulan ke beberapa negara tujuan di tahun 2022 dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekonomi masyarakat kelautan perikanan. Selanjutnya meminta KKP untuk melakukan penjajakan kesepakatan kerjasama (diplomasi) dengan negara tujuan ekspor agar bea masuk produk hasil kelautan perikanan tidak terlalu tinggi/diturunkan
4. Meminta KKP untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya akselerasi serta strategi yang matang dalam membuat Peraturan Menteri KP ttg Kontrak kerja sama dan membuat PP ttg Penangkapan Ikan Terukur agar kedepan tidak menimbulkan konflik di  masyarakat

1. Penyampaian IHSP II Tahun 2021 serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2021 oleh BPK RI
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg Perubahan Kedua Atas UU No.12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN TA 2023

1. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK); Isu-isu aktual
2. Merekomendasikan agar PMK ditetapkan sebagai wabah, sehingga dalam penanggulangannya dapat disusulkan kepada Pemerintah c.q. Kemenkeu untuk menggunakan anggaran tanggap darurat, yang diantaranya akan digunakan untuk mempercepat prosukai vaksin dan pemberian bantuan kepada pertnak yang terdampak termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit
3. Meminta Kementan untuk meningkatkan pengendalian serta penguatan biosecurity dan lalu lintas ternak/perdagangan hewan ternak antar daerah di seluruh wilayah Indonesia dan dari luar negeri
4. Meminta Kementan untuk menerbitkan rekomendasi impor terhadap semua komoditas pertanian maupun peternakan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan, dalam upaya melindungi prosukai pertanian dalam negeri
5. Mewajibkan Kementan untuk mempercepat produksi vaksin sesuai dengan serotipe virus PMK yang sedang mewabah dalam waktu 3 (tiga) bulan serta melakukan program vaksinasi PMK secara massal kepada hewan ternak di wilayah wabah di seluruh Indonesia

1. Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023
2. dll

1. Rencana kegiatan Komisi IV DPR RI MPR V Tahun Sidang 2021-2022
2. Lain-lain

1. Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022
2. dll

1. Pelaksanaan Bimtek Kapasitas Petani dan Penyuluh Pertanian di Kabupaten Takalar yang di hadiri Direktur Polbantan Gowa dan jajarannya, Kadis Pertanian Kabupaten Takalar dan jajarannya, peserta para penyuluh dan petani sekitar 100 orang.
2. Dalam paparannya salah satu pendukung peningkatan ekonomi masyarakat adalah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan dukungan Pemerintah terhadap pengembangan SDM sektor pertanian pada era modern dan peningkatan digitalisasi sangat penting untuk di kembangkan terutama dikalangan penyuluh dan petani khususnya petani milenial. Juga tak lupa untuk mengantisipasi dan penanganan penyakit hewan ternak yang dikenal saat dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah ditemukan di wilayah jawa dan sekitarnya

1. Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, bersama KKP menggelar Perluasan Safari Gemarikan yang idlangusngkan di Kantor Camat Mamajang, Kota Makassar
2. Ikan sangat baik untuk mencegah stunting, ikan bukan hanya yang segar saja tapi juga bisa diolah dalam beragam bentuk. Makassar memang tinggi angka konsumsi ikannya, namun nyatanya tidak merata. Karena itu Gemarikan menjadi penting sebagai media edukasi masyarakat terkait manfaat menkonsumsi ikan
3. Stunting adalah permasalahan nasional yang menjadi tanggung jawab bersama. Memperhatikan bonus demografi Indonesia pada tahun 2045, pengentasan stunting menjadi penting untuk mempersiapkan generasi penerus, calon-calon pemimpin bangsa yang cerdas, sehat dan kuat. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 500 paket berisi olahan ikan hasil produksi UMKM lokal

1. Dalam rangka percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan  menggelar Perluasan Safari Gemarikan bagikan 500 paket berisi olahan ikan hasil produksi UMKM lokal di Hotel Seruni, Kecamatan Bantaeng
2. Gemarikan memerlukan kerjasama lintas sektoral dan melibatkan seluruh komponen bangsa agar tingkat konsumsi ikan terus meningkat. Gemarikan merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya Pemerintah tapi juga pelaku usaha, dan terutama masyarakat untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat kuat dan cerdas
3. Stunting dan gizi buruk merupakan masalah nasional. Gemarikan merupakan program sinergi dengan Komisi IV DPR RI salah satunya ditujukan pemberantasan stunting sekaligus pemberdayaan pelaku usaha perikanan, dengan banyak mengonsumsi ikan ataupun olahan ikan dinilai dapat mengatasi gizi buruk

Kegiatan Bimbingan Teknis dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang dilaksanakan oleh Polbantan Gowa. Dihadiri Direktur Polbantan Gowa beserta jajarannya, pakar tanaman organik dankurang lebih 150 orang peserta dari berbagai kalangan termasuk beberapa penyuluh pertanian

1. Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Pembangunan IKN Nusantara Penajam Paser Utara
2. Peninjauan dan Diskusi di Desa Korporasi Sapi di Desa Labangka Barat, Babulu, Penajam Paser Utara dalam rangka pengembangan usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pasokan daging di masyarakat
3. Peninjauan dan Diskusi di Gudang BULOG, Klandasan llir Balikpapan, mengenai ketersediaan pangan serta pupuk bersubsidi
4. Kunjungan dan Diskusi di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan

1. Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Pembangunan IKN Nusantara Penajam Paser Utara
2. Peninjauan dan Diskusi di Desa Korporasi Sapi di Desa Labangka Barat, Babulu, Penajam Paser Utara dalam rangka pengembangan usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pasokan daging di masyarakat
3. Peninjauan dan Diskusi di Gudang BULOG, Klandasan llir Balikpapan, mengenai ketersediaan pangan serta pupuk bersubsidi
4. Kunjungan dan Diskusi di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan

1. Kunjungan dan Diskusi di Lokasi Pembangunan IKN Nusantara Penajam Paser Utara
2. Peninjauan dan Diskusi di Desa Korporasi Sapi di Desa Labangka Barat, Babulu, Penajam Paser Utara dalam rangka pengembangan usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pasokan daging di masyarakat
3. Peninjauan dan Diskusi di Gudang BULOG, Klandasan llir Balikpapan, mengenai ketersediaan pangan serta pupuk bersubsidi
4. Kunjungan dan Diskusi di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kelas I Balikpapan

Saat ini dirasakan terdapat pergeseran kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terkandung dalam empat pilar bangsa yaitu, Pncasila, UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Agar terwujud masyarakat yang sadar konstitusi perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyentuh kepada generasi bangsa untuk sadar memahaminya.

Banyak masukkan dan harapan masyarakat yang berpendapat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan memang sangat efektif tetapi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR RI harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham akan konstitusi.

Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan seluruh masyarakat dapat secara sadar memahami nilai-nilai empat pilar bangsa danketetapan MPR RI sebagai pedoman dalamkehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan demikian terdapat kesepahaman yang utuh untuk mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berkonstitusi

Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022

1. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit & proper test) terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2021-2025, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
2. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan (fit & proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
3. Pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI yaitu: 1) RUU tentang Papua Selatan; 2) RUU tentang Papua Tengah; 3) RUU tentang Pegunungan Tengah. dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
5. Laporan BURT DPR RI terhadap pembahasan RKA DPR RI Th 2023 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
6. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap: 1) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 2) RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Th 2014 tentang ASN; 3) RUU tentang Hukum Acara Perdata; 4) RUU tentang Praktik Psikologi; 5) RUU tentang Landas Kontinen

1. Meminta agar rencana kerja Kementan th 2023 yang disusun fokus kepada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dengan memperhatikan komoditas andalan, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah
2. Meminta Kementan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan bantuan kepada masyarakat serta memperbaiki mutu dan kualitas bantuan yang diberikan
3. Mendesak Pemerintah c.q. Kemenkeu melalui Kementan untuk meninjau ulang Peraturan Menkeu RI No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

1. Mendorong KLHK serta BRG dan Mangrove untuk meningkatkan program dan anggaran Rehabilitasi Mangrove, dengan sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui Kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri LHK tentang Pelepasan Kawasan Hutan Akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan
2. Mendorong KLHK untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana dari PP No.98 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan ekonomi karbon
3. Mendorong KLHK serta BRG dan Mangrove untuk melakukan langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk dan terutama di dalam Kawasan Konservasi. Selanjutnya mendorong untuk tetap memprioritaskan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, termasuk anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada Unit Pelaksana Teknis di daerah

1. Mendesak KKP untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi kelompok pembudi daya ikan tradisional (Ppokdakan) kepada Kementan. Meminta KKP untuk melakukan verifikasi ulang data tersebut untuk dijadikan dasar usulan alokasi anggaran pupuk bersubsidi pembudi daya ikan th 2022 kepada Kemenkeu
2. Meminta KKP untuk melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan RI dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari
3. Meminta KKP untuk meningkatkan aspek pengawasan di wilayah perairan yang rawan pencurian ikan oleh kapal asing serta meminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap bantuan Pemerintah, terutama penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil serta benih ikan dan ukurannya di beberapa daerah yang serig terjadi kematian saat distribusi menuju lokasi
4. Meminta KKP untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengurangi kuota impor garam industri sesuai dengan kebutuhan, mengingat produksi garam dalam negeri mengalami surplus dan terindikasi adanya kebocoran garam industri ke pasar-pasar

1. Meminta Kementan untuk mencabut Peraturan Mentan No.03 Th 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan dan dikembalikan seperti Pengembangan Mentan No.07 Th 2019 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
2. Mendesak Kemetan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per Provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat
3. Mendorong agar Perum BULOG diberikan kesempatan mendapatkan penugasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, seperti kedelai dengan pertimbangan Perum BULOG memiliki jaringan distribusi sampai tingkat kabupaten

Saat ini dirasakan terdapat pergeseran kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terkandung dalam empat pilar bangsa yaitu, Pncasila, UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Agar terwujud masyarakat yang sadar konstitusi perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyentuh kepada generasi bangsa untuk sadar memahaminya.

Banyak masukkan dan harapan masyarakat yang berpendapat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan memang sangat efektif tetapi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR RI harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham akan konstitusi.

Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan seluruh masyarakat dapat secara sadar memahami nilai-nilai empat pilar bangsa danketetapan MPR RI sebagai pedoman dalamkehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan demikian terdapat kesepahaman yang utuh untuk mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berkonstitusi

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Gudang BULOG Randugarut di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional di Provinsi Jawa Tengah. Secara nasional ketersediaan 12 komoditas pangan strategis sampai bulan Mei dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sudah aman dengan ditunjukkan adanya stok positif pada akhir Mei tahun 2022. Ketersediaan pangan strategis pada rentang bulan Januari sampai dengan April 2022 di Provinsi Jawa Tengah dari produksi dalam negeri menunjukkan surplus, kecuali untuk komoditas kedelai, bawang putih, gula pasir dan daging ruminansia.

Setelah peninjauan, dilanjutkan dengan pertemuan serta diskusi bersama Kementan, KKP, Perum BULOG, ID FOOD, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Disperindag provinsi Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah (Satgas Pangan Provinsi Jawa Tengah)

1. Laporan Komisi XI DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
2. Laporan Komisi I DPR RI atas penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

1. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI
2. Pogram prioritas th 2023

1. Meminta KLHK untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon, luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa, kecamatan, dan kabupaten/kota)
2. Meminta KLHK agar menyusun rencana program dan anggaran th 2023 yang memberikan manfaat lebih besar untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, meningkatnya kualitas sumber daya aparatur kementerian, serta pemenuhan komitmen global untuk mencegah perubahan iklim
3. Mendorong KLHK untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka melakukan pendalaman atas program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
4. Mendorong KLHK untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri LHK tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022

Penyerahan Bantuan 100 ribu Benih Ikan Air Tawar bersama KKP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di  Balai Benih Ikan (BBI), Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Sejumlah kelompok budidaya ikan air tawar yang tersebar di Kabupaten Bantaeng menerima bantuan bibit tersebut. Jika tahun lalu realisasinya hanya sebesar 10 persen atau 100 ribu ekor, maka tahun ini kami minta agar realisasinya bisa mencapai 100 persen atau minimal 80 persen dengan kerja sama yang baik dan memlaui banyak proses

1. Ketersediaan stok ikan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional
2. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV FPR RI
3. Program prioritas Th 2023

1. Meminta KKP untuk mengantisipasi dan menyiapkan berbagai langkah adaptif dalam bentuk program dan kegiatan prioritas berbagai langkah adaptif dalam bentuk program dan kegiatan prioritas serta reguler th 2023 secara efisien, berkualitas, terukur, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan dalam rangka menyongsong pemulihan pasca COVID-19 menuju masa endemi dan perbaikan sistem tata kelola usaha kelautan perikanan
2. Meminta KKP menindaklanjuti kepada Kemenkeu untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi kepada pembudi daya ikan tradisional, mengingat th 2022 merupakan masa transisi peralihan kewenangan dari Kementan kepada KKP
3. Mmeinta KKP untuk berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) untuk mengantisipasi dan menangani adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat yangbergizi tinggi
4. Meminta KKP berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar dan bensin

1. Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional
2. Strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2022
3. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI
4. Program prioritas th 2023

1. Meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional
2. Meminta Kementan meingkatkan kinerja pertanian TA 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor. Meminta Kementan untuk membuat tata kelola pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan panjang
3. Meminta Kementan untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementan
4. Meminta Kementan terkait rencana program-program prioritas tahun 2023. Meminta Kementan dalam menyusun rencana program dan anggaran th 2023 fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adptasi perubahan iklim secara berkelanjutan

Saat ini dirasakan terdapat pergeseran kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terkandung dalam empat pilar bangsa yaitu, Pncasila, UUD NRI Tahun 1945, bentuk NKRI dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR RI. Agar terwujud masyarakat yang sadar konstitusi perlu penyebaran pemahaman yang utuh dan menyentuh kepada generasi bangsa untuk sadar memahaminya.

Banyak masukkan dan harapan masyarakat yang berpendapat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan memang sangat efektif tetapi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR RI harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham akan konstitusi.

Melalui kegiatan sosialisasi yang menyeluruh diharapkan seluruh masyarakat dapat secara sadar memahami nilai-nilai empat pilar bangsa danketetapan MPR RI sebagai pedoman dalamkehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan demikian terdapat kesepahaman yang utuh untuk mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berkonstitusi

1. Rencana Kegiatan Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021
2. Isu-isu dan permasalahan Kunjungan Kerja Reses

Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022

Sosialisasi ini dilaksanakan karena banyak masuknya dari pakar agar merevisi UU No.41 Th 1999 tentang Kehutanan berlandaskan spirit, filosifis, serta sosiologis yang jelas terkait pengelolaan sumber daya alam terutama hutan. UU Hutan yang ada dinilai belum mampu memperbaiki kondisi hutan Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan.

Hal ini  mengemuka dalam sosialisasi yang diadakan dan dihadiri pakar Kehutanan Kota Makassar. "Kondisi hutan Indonesia darurat luar biasa untuk perbaikan. Sayangnya, UU Kehutanan belum bisa memperbaiki berbagai persoalan yang ada sehingga perlu penggantian UU bukan hanya perubahan pasal per pasal.

Laju deforestasi kawasan hutan di Idonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. hutan indonesia semakin menyempit akibat pembukaan atau konversi lahan. bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia yaitu dua juta hektar per tahun.

Oleh sebab itu dipandang perlu perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan. UU yang telah ada dinilai mereduksi konsep ekosistem hutan dalam fungsi-fungsi terpisah. Praktik pengelolaan hutan saat ini bersifat eksploitatif dan hanya bertumpu pada koorporasi, sementara kurang memberikan akses kepada masyarakat. seyogianya, ke depan pengelolaan hutan dilaksanakan berbasis ekosistem yang memfungsikan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan

Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Bakti Nelayan di Sentra Kuliner Ikan (SENKUL), Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng.

A-129 sangat mendukung pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantaeng terlebih dalam situasi ditengah Pandemi COVID-19. Salah satu bentuk dukungan tersebut, guna menjaga Nelayan Tetap Produktif di Tengah Covid dengan menyalurkan secara simbolis beberapa paket dari 1000 paket bantuan operasional melaut kepada nelayan. Bahwa perikanan tangkap memliliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara termasuk menggerakkan roda perekonomian yang lebih optimal. Dengan harapan kontribusi ini dapat tetap menjaha ketahanan pangan nasional dan menggerakkan roda perekonomian tetap maju dan optimal

Bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Sosialisasi Kebijakan Perikanan Budidaya di Sentra Kuliner Ikan (SENKUL) di Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng.

Sosialisasi ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait kebijakan serta tata cara pengajuan bantuan perikanan budidaya. kegiatan ini dihadiri kurang lebih seratus peserta penerima bantuan dan calon penerima bantuan yang memiliki minat dalam pengembangan ikan air tawar dan air payau.

sejak tahun 2020 sampai 2021 sudah bekerja sama dengan KKP telah merealisasikan bantuan aspirasi perikanan budidaya. beberapa bantuan tersebut antara lain 6 unit biflok, 200 ribu benih ikan dan pakan ikan 20 ribu kilogram

Melakukan kunjungan penerima bantuan budidaya ikan bioflok dan lokasi demplot pekarangan lestari, alsintan, dan bantuan bibit di Kabupaten Gowa - Sulawesi Selatan. Dalam bincang santai dengan beberapa tokoh masyarakat khususnya petani dan pembudidaya ikan menyampaikan beberapa aspirasi. Bantuan aspirasi Komisi IV dengan mitra kerja baik sektor pertanian, perikanan dan kelautan, maupun lingkungan hidup dan kehutanan sudah banyak dirasakan manfaatanya oleh masyarakat terkhusus daerah pemilihan Sulawesi Selatan salah satunya Kabupaten Gowa. Mudah-mudahan kedepan akanterus di tingkatkan dan dikembangkan

Silaturahmi dengan pengurus dan anggota media aktual (cetak online). Dalam pertemuan tersebut selain membahas terkait media, beberapa juga menyampaikan aspirasi di bidang pertanian dan perikanan/kelautan terutama alat tangkap dan benih ikan

1. Mendorong KLHK melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, temasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara
2. Meminta KLHK melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya
3. Meminta KLHK melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal
4. Meminta KLHK melakukan evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan terkait dengan persoalan pemindahan hak yang terjadi di lapangan

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:
2. - RUU ttg Provinsi Sulawesi Selatan
3. - RUU ttg Provinsi Sulawesi Utara
4. - RUU ttg Provinsi Sulawesi Tengah
5. - RUU ttg Provinsi Sulawesi Tenggara
6. - RUU ttg Provinsi Kalimantan Selatan
7. - RUU ttg Provinsi Kalimantan Barat
8. - RUU ttg Provinsi Kalimantan Timur
9. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU ttg Keolahragaan
10. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:
11. - RUU ttg Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 2014 ttg ASN
12. - RUU ttg Praktik Psikologi
13. - RUU ttg Hukum Acara Perdata
14. - RUU ttg Penanggulangan Bencana
15. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

Meminta KKP untuk berkomitmen menjaga sumber daya kelautan dan perikanan dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan, agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI

1. Meminta Kementan melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk 5 program utama Kementan sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani, yang disesuaikan dengan kebutuhan petani/peternak di daerah antara lain program vertical dryer 30 ton dan bengkel alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan pertanian, pupuk organik, pengembangan kawasan peternakan, pengembangan tanaman kelapa, dan pengembangan sayur, buah serta combine harvester
2. Meminta kepada kementan untuk menyampaikan data Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada sentra-sentra ternak sapi serta tindak lanjut kegiatan panen 100.000 pedet sapi belgian blue
3. Meminta Kementan untuk menyampaikan data-data importir yang belum menyelesaikan wajib tanam RIPH bawang putih pada tahun 2020
4. Meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi hanya dari lini I hingga kios

Syukuran HUT GERINDRA ke-14th

1. Mendesak KKP untuk melkaukan pendampingan kepada pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di BLU-LPMUKP dapat direalisasikan kepada sektor usaha
2. Mendorong KKP untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan terjadi IUU Fishing
3. Meminta KKP untuk menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya
4. Meminta KKP untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Ponjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan status pelaksanaannya
5. Meminta KKP untuk menjalankan bantuan Pemerintah tahun 2022 secara baik, sistematis, transparan, akuntabel, tepat sasaran, terukur, sinergi dan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing sehingga nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di masing-masing daerah dapat terbantu dan bantuannya tidak terbengkalai/mangkrak

1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kementerian Keuangan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
2. Laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Telk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyu-513 pada Kementerian Pertahanan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
3. Laporan Baleg DPR RI terhadap pembahasan RUU ttg Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Baleg DPR RI ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Pertauran Perundang-Undangan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusanmenjadi RUU Usul DPR RI
5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI yaitu:
6. - RUU ttg Provinsi Sumatera Barat
7. - RUU ttg Provinsi Riau
8. - RUU ttg Provinsi Jambi
9. - RUU ttg Provinsi NTB
10. - RUU ttg Provinsi NTT
11. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

1. Meminta KLHK untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan, sebelum diserahterimakan kepada pidak penerima bantuan dan/atau Pemerintah Daerah
2. Meminta KLHK menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta data lainnya

1.Meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan penilaian kinerja distributor dan pengecer di daerah dan mendesak PT PIHC untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi yang melakukan pelanggaran

2. Meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait

3. Meminta PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas kinerja alur distribusi pupuk bersubsidi dari lini I sampai IV

1. Meminta Kementan untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian (diantaranya, benih berkualitas dan pupuk organik) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani
2. Meminta Kementan untuk menyerahkan data-data antara lain, data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk bersubsidi tahaun 2020-2021
3. Meminta Kementan untuk segera menindaklanjuti selurug temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. Mendesak Kementan agar dalam melaksanakan kegiatan dan program dilakukan dengan cermat sesuai dengan kriteria teknis agar tidak terjadi penyimpangan, termasuk pada kegiatan penyaluran bantuan Pemerintah kepada petani

1. Meminta KKP untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan secara masif PP nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP, mengingat masih adanya gejolak masyarakat di berbagai daerah
2. Meminta KKP untuk menjalin komunikasi secara baik dengan Kemenkeu dan Bappenas agar tahun-tahun selanjutnya anggaran KKP dapat meningkat minimal 1% dari APBN, tentunya dengan menaikan PNBP di tahun 2022 sebagai potret keberhasilanKKP agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan dapat terasa dampak positifnya ke masyarakat
3. Mendorong KKP untuk melakukan penguatan integrasi, kolaborasi lintas sektor antar Pemerintah, BUMN, swasta dan stakeholder dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor kelautan perikanan yang akuntabel sebagai wujud upaya melakukan terobosan pencapain target-target program dan kegiatan yang dicanangkan agar program dankegiatan dapat sinergi
4. Meminta KKP untuk membenahi dan memperbaiki sistem tata kelola kelautan perikanan sebagai wujud terjaminnya iklim sistem bisnis usaha sektor keluatan perikanan yang produktif, kondusif, dan responsif sehingga menghadirkan kenyamaan investasi dan terciptanya kesejahteraan dan kelestarian SDA.

1. Meminta agar program dankegiatan yang terkena Pencadangan Anggaran ( Automatic Adjustment ) adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
2. Meminta KLHK untuk menyampaikan data terbaru nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
3. Mendorong KLHK untuk segera merealisasikan program/kegiatan berbasis masyarakat serta bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mulai awal tahun 2022

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa Pandemi COVID-19 ini, A-129 melakukan kegiatan dengan kunjungan secara langsung pada lokasi yang dianggap sangat membutuhkan perhatian secara cepat atau tanggap, selain itu juga melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan Pemerintah dan Masyarakat di Sulawesi Selatan I ( Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar ) sebagai daerah pemilihan A-129
2. Berkoordinasi/konsolidasi struktural dengan elemen pengurus Partai GERINDRA baik tingkat DPD hingga DPC se-Sulawesi Selatan

1. Meminta Perum Perhutani untuk memberikan penjelasan lebih detail dan gamblang mengenai dampak terhadap keberlanjutan usaha perusahaan maupun konsekuensi kepada kepastian status SDM Perum Perhutani yang harus dilakukan, pasca penetapan penataan kawasan hutan pada areal kerja Perum Perhutani untuk Program Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
2. Mendukung Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan  mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
3. Meminta kepada Perum Perhutani untuk tidak memberikan pertimbangan teknis atas semua permohonan pertambangan batuan (dahulu galian c), apabila berpotensi memberikan dampak kerusakan pada lingkungan

1. Meminta Perum BULOG dan ID FOOD agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
2. Meminta Perum BULOG agar menyiapkan sarana dan prasarana secara optimal dalam rangka penyerapan beras petani dengan poteni setap sebesar 4,14 juta ton beras hingga Triwulan I Tahun 2022, terutama pada periode bulan Februari-Maret 2022 yang diperkirakan merupakan masa surplus produksi
3. Meminta Perum BULOG dan ID FOOD untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangannasional serta pendapatan, kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Meminta ID FOOD untuk menjalin kerja sama, antara lain dengan UMKM dalam pemasaran dan pendistribusian produk

Evaluasi Penugasan Anggota Fraksi P-GERINDRA DPR RI di Komisi-Komisi

Membahas rencana kegiatan MP III tahun sidang 2021-2022

Meminta para TA/SAA untuk mengupdate berita terkait dengan bidang Pertanian, KLHK dan KKP.

Apabila ada aspirasi Anggota Dewan yang belum turun, mohon untuk segera diinfokan ke pimpinan.

Agar menjadi perhatian TA/SAA dalam mebuat bahan rapat harus lebih tajam lagi dalam memberikan kritisi dengan mitra.

Sebaiknya tiap minggu apabila ada berita terkait dengan isu lingkungan dll silahkan dishare di WAG Gerindra

1. Adanya pelabuhan di dapil yang tidak difungsikan karena belum ada koordinasi dengan Kementerian terkait
2. Mengenai reklamasi pantai losari, telah dikoordinasikan dengan KKP dan KLHK karena adanya permaslahan, tetapi masih belum ada solusi
3. Di Kab Bantaeng, ada pengambilan getah pinus tidak jelas izinnya dan dapat info dari KLHK akan merusak hutan
4. Permasalahan bibit yang didrop oleh Kementan impari 42 sangat dirasakan oleh masyarakat

Tatap muka dari para organisasi pemuda, komunitas kepemudaan dan karang taruna dalam rangka partisipasi aktif menghadapi varian Omicron Covid-19 yang sudah mulai mewabah di negara-negara tetangga.

Banyaknya bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tidak utuh diterima. tatap muka dengan para tokoh masyarakat perihal kelangkaan tabung gas, sehingga disinyalir ada warung/toko yang menimbun tabung gas tersebut.

Banyak beberapa wilayah mempunyai potensi pertanian cukup besar meliputi padi sawah, padi ladang dan jagung, ketela pohon, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dankacang kedelai. Potensi ini masih belum dapat dimaksimalkan karena sebagian masyarakat masih terkendala alat untuk memanennya.

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh pejabat daerah setempat, wartawan, LSM dan masyarakat luas.

Acara mendapat respon yang beragam dari peserta yang hadir.

Sejumlah peserta meminta adanya bantuan fasilitas air bersih, karena masih ada beberapa desa yang masyarakatnya sangat kekurangan air bersih jika musim kemarau datang.

Adapun aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan infrastruktur desa. Listrik yang sering padam masih juga menjadi keluhan masyarakat sehingga diharapkan agar pihak PLN dapat segera mendistribusikan listrik dan pembangkit listrik yang beroperasi kepada  masyarakat

Mengadakan pertemuan dengan camat dan beberapa lurah di Kota Makassar dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kota Makassar.

Menyampaikan bahwa kedepannya akan ada bantuan dari Kementerian Pertanian berupa alat traktor, pupuk dan bibit. Bantuan ini sudah diproses di Kementerian Pertanian dan menunggu konfirmasi jumlah bantuan yang diberikan untuk kelompok tani. Akan tetapi sifat bantuan ini terbatas jumlahnya. Bagi kelompok tani yang sudah mendapat traktor, tidaklagi mendapat pupuk atau bibit danbegitu sebaliknya.

Peninjauan Bantuan Rice Milling Unit (RMU) di Kabupaten Bantaeng.

Bantuan ini kerjasama anatara Komisi IV DPR RI dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI.

Dengan adanya RMU dapat membantu dan memaksimalkan pengolahan Gabah/Padi yang dihasilkan para petani terkhusus petani yang ada di kabupaten Bantaeng dan sekitarnya

1. Mendorong KKP c.q. Ditjen Pengawasan SDKP mendapat dukungan alokasi anggaran yang lebih besar, mengingat kjangkauan wilayah kerja dan tugasnya sangat berat melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia
2. Meminta Pemerintah c.q. KLHK untuk memberikan penjelasan lebih detail mengenai gambaran serta kajian lingkungan hidup atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk mendukung program Pembangunan Ibu KOta Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Karta Negara, Provinsi Kalimantan Timur
3. Mengaprasiasi keberhasilan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) 28 Sepinggan Raya, kelompok penerima manfaat program Badan Ketahanan Pangan tahun 2021. Selanjutnya mendorong agar keberhasilan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari oleh Kelompok Wanita (KWT) 28 Sepinggan Raya dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada kelompok penerima manfaat Program Pekarangan Pangan Lestari lainnya

Sosialisasi Empat Pilar seyogyanya dibrikan kepada semua warga negara. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi keanekaragaman budaya bangsa dan dalam mengantisipasi globalisasi yang mengusung nilai-nilai yang mungkin saja bertentangan dengan nilai yang diemban oleh bangsa sendiri. Semoga dengan berpegang teguh pada konsep dan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, NKRI menjadi semkain kokoh dan berkibar. Dengan pilar yang kuat, tentu Indonesia sebagai rumbah bagi seluruh Warga Negara bisa menjadi semakin solid dan utuh

1. Mendorong KLHK agar melakukan realokasi Pagu Anggaran Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana sertaperlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahian di kawasan konservasi, minimal sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
2. Meminta KLHK c.q. Dirjen KSDAE untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang pembangunan faslitas baru di luar kepentingan Taman Nasional
3. Mendorong KLHK untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai capaian target pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (persetujuan penggunaan kawasan hutan) dan kewajiban lain berupa kewajiban menyediakan lahan pengganti/lahan kompensasi dankewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai

1. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus diberikan kepada segenap elemen bangsa mulai dari Aparat Pemerintahan, Partai Politik, Organisasi Masyarakat terutama para Pelajar. Sosialisasi empat pilar bisa diintegrasikan dalam berbagai event sehingga bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
2. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan harus diberikan secara berkala kepada segenap elemen bangsa mulai dari Aparat Pemerintahan, Partai Politik, Organisasi Masyarakat terutama para pelajar. Hal tersebut penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran betapa multikulturalnya Negara Indonesia. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan akan tumbuh nilai toleransi yang tinggi sehingga setiap suku dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai walaupun berbeda bahasa, adat dan agama

1. Arahan Pimpinan Fraksi kepada para Anggota Dewan Fraksi di masa sidang MP II Tahun Sidang 2021-2022
2. Laporan Pimpinan/Kapoksi perkembangan di masing-masing Komisi

Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Panglima TNI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

1. Meminta KKP untuk mengevaluasi, mengkaji danmelakukan pendekatan secara masif terkait adanya aspirasi nelayan kecil serta pelaku usaha kapal perikanan pasca terbitnya PP No. 85 Tahun 2021 ttg Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KKP, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif
2. Meminta KKP untuk melakukan sosialisasi masif di seluruh wilayah-wilayah pesisir Indonesia terkait PP No. 85 Tahun 2021 ttg Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada KKP termasuk revisinya
3. Meminta KKP untuk melakukan pengecekan hasil usulan dari aspirasi masyarakat Tahun 2021 agar bantuan yang sudah diusulkan dapat segera direalisasikan

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan di masa Pandemi COVID-19 ini, A-129 melakukan kegiatan dengan kunjungan secara langsung pada lokasi yang dianggap sangat membutuhkan perhatian secara cepat atau tanggap, selain itu juga melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan Pemerintah dan Masyarakat di Sulawesi Selatan I ( Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar) sebagai daerah pemilihan A-129.
2. Berkoordinasi/konsolidasi struktural dengan elemen pengurus Partai GERINDRA baik tingkat DPD hingga DPC se-Sulawesi Selatan

Membahas Rencana Kegiatan MP II Tahun Sidang 2021-2022

1. Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022
2. Dilanjutkan dengan Pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu DPR RI

1. Penyerapan aspirasi dan sistem kinerja dengan mitra kerja Komisi ditngkat Provinsi dan Daerah serta usulan dan kendala-kendala serta penanganan masalah pada instansi terkait
2. Penyerapan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kecamatan dan Kelurahan, Kepala Lingkungan (RT/RW), PKK, Akademidi, Pengurus Partai dll
3. Sosialisasi tentanf produk UU dan kebijakan yang sedang ataupun yang telah dibuat dan dirumuskan oleh DPR atau Pemerintah
4. Sosialisasi tentang kegiatan dan kebijakan serta Program Kerja DPP Partau GERINDRA
5. Sebagai ajang silaturahmi antara Anggota DPR RI dengan masyarakat dan warga serta konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan khususnya
6. membentuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI yang mana sudah menipisnya kepercayaan itu ditengah masyarakat
7. Mmeberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Tugas dan Fungsi Anggota DPR RI yakni pembuat UU, Anggaran serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan sesuai dengan UU

1. Melaksanakan konsolidasi dan koordinasi pada pejabat Pemerintah Daerah, SKPD serta DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pada daerah pemilihan
2. Konsolidasi dan koordinasi kepartaian baik itu tingkat DPW, DPD, DPC serta DPRD di daerah pemilihan
3. Penyerapan aspirasi di bidang Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas Komisi IV DPR RI
4. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Tugas dan Fungsi Anggota DPR RI yakni pembuat UU, Anggaran serta pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan sesuai degan UU
5. Membentuk kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Anggota DPR RI yang mana sudah menipisnya kepercayaan itu ditengah masyarakat
6. Sebagai ajang silaturahmi antara Anggota DPR RI dengan masyarakat dan warga serta konstituen di daerah pada umumnya dan di daerah pemilihan khususnya
7. Sosialisasi tentang kegiatan dan kebijakan serta Program Kerja DPP Partai GERINDRA

-

1. Pengambilan Keputusan terhadap Pemberhentian Wakil Ketua DPR RI
2. Penetapan Penggantian Wakil Ketua DPR RI
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU ttg APBN TA 2022
4. Laporan Baleg DPR RI terhadap Hasil Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
5. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR RI ttg Pendidikan Kedokteran, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI
6. Persetujuan Perpanjangan Waktu terhadap Pembahasan

a. RUU ttg Landas Kontinen

b. RUU ttg Praktik Psikologi

c. RUU ttg Pelindungan Data Pribadi

7. Penetapan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

-

1. Mendorong KKP untuk memperkuat armada kapal pengawas dan menambah hari operasi berlayar armada kapal pengawas dan menamah hari operasi berlayar pada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka melindungi wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi pelanggaran dan pencurian (IUU Fishing), khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga
2. Meminta KKP untuk menghidupkan kembali teknologi pada Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Kabupaten Jembrana Provinsi Bali secara bertahap, selain teknologi untuk pendeteksian kapal yang berpotansi melakukan IUU Fishing dan teknologi memantau pencemaran minyak di laut (oil spill)
3. Meminta KKP untuk berkomitmen penuh melakukan optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2022 dengan menyiapkan langkah-langkah konkrit secara sistematis melalui pendekatan pemulihanekonomi yang terukur, tepat sasaran, dan mampu melakukan resiliensi yang sifatnya adaptif dan berkelanjutan di masa pandemi COVID-19

1. Mendorong KLHK untuk melakukan revisi/penambahan anggaran pada Dirjen KSDAE serta Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil revisi RKA KLHK Tahun 2022 kepada Banggar DPR RI sebagai bahan penetapan
2. Kembali mendorong KLHK untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan tata ruang di seluruh Indonesia
3. Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove untuk terus melibatkan Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan program/kegiatan pada program-program berbasis masyarakat di daerah, untuk memastikan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat untuk jangka panjang

1. Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
3. Laporan Komisi IX DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2021-2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan
4. Laporan Komisi III DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan

-

1. Melaksanakan kegiatan di masa Pandemi COVID-19 ini, A-129 melakukan kegiatan dengan unjungan secara laangsung pada lokasi yang dianggap sangat membutuhkan perhatian secara cepat atau tanggap, selain itu juga melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, kelompok atau organisasi kemasyarakatan pemuda, dan melaksanakan dialog serta diskusi dengan lembaga-lembaga yang dianggap berkompeten menyajikan solusi atas permasalahan Kebangsaan dan Kemasyarakatan khususnya elemen Pemerintah dan Masyarakat di Sulawesi Selatan I (Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar) sebagai daerah pemilihan A-129
2. Berkoordinasi/konsolidasi struktural dengan elemen pengurus Partai GERINDRA baik tingkat DPD hingga DPC se-Sulawesi Selatan

1. Meminta Kementan agar dalam menyusun rincian program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkata produksi dan pendapatan petani antara lain kegiatan pada :

a. Dirjen TP diantaranya untuk meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta alat mesin pascapanen

b. Dirjen HORTI diantaranya untuk meningkatkan produksi tanaman sayuran, cabai, pisang, bawang merah, bawang putih, jahe dan alpukat

c. Dirjen Perkebunan diantaranya untukmengembangkan kelapa dan pala, meningkatkan mutu produksi karet alam, serta pasca panen dan pengolahan

d. Dirjen PKH diantaranya untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain unggas, sapi dan domba

e. Dirjen PSP diantaranya melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, alat dan mesin prapanen

f. Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek

g. Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif kolaboratif, melalui kegiatan imbingan teknis dan perbenihan

1. Meminta Kementan untuk melakukan transformasi kelembagaan merujuk di bentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 ttg Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan PP Nomor 78 Tahun 2021 ttg Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memfokuskan pada standarisasi dan kebijakan pertanian serta menangani perbenihan pertanian
2. Meminta Badan Karantina Pertaian untuk melakukan penguatan pengawasan di pintu masuk dan keluar produk/komoditas pertanian guna mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), serta meminta pendampingan kepada petani maupun pelaku usaha pertanian dalam rangka mendukung akselerasi 

1. Mengkritisi alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh Unit Eselon I Kementan yang dinilai masih terlalu besar. untuk itu, meminta Kementan untuk merancang ulang anggaran dukungan manajemen dan merumuskan kembali kegiatan, program dan anggaranyang fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan peningkatan produksi pertanian sesuai dengan masukan dan saran pada RDP hari ini
2. Meminta Kemetan untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi komoditas pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing industri, diantaranya pengembangan karet alam, kelapa dan pisang melalui peningkatan budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil
3. Meminta Pemerintah mengurangi impor tepung telur, mengingat bahan baku industri tepung telur tersedia di dalam negeri dan dapat memberikan stimulus ekonomi kepada peternak lokal

1. Meminta KKP untuk berkomitmen melakukan tahapan-tahapan dan pendekatan pencapaian target PNBP pada Tahun 2024 sebesar Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah), yang telah direncanakan dalam rangka optimalisasi peningkatan sunber devisa negara yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pasca terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Menerima KKP untuk menginventarisasi aset-aset yang ada di setiap Eselon I, termasuk aset Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan yang beririsan dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar kedepan asetnya sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Menyarankan KKP dalam melaksanakan kegiatan dan menyalurkan bantuan Pemerintah bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti kegiatan GEMARIKAN, BAKTI NELAYAN, dan BAKTI MUTU KARANTINA, dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat

1. Meminta seluruh Eselon I KLHK serta BRG dan Mangrove untuk melakukan upaya untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing unit kerjanya, dalam rangka memenuhi komitmen melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020 sebesar 93,96%
2. Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran Tahun 2021 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhada[ upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
3. Meminta KLHK serta BRG dan Mangrove untuk melakukan realokasi anggaran Tahun 2022 menjadi kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sebagai dampak Pandemi COVID-19, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

1. Meminta Perum BULOG untuk meningkatkan pengawasan dan merumuskan sistem pengawasan penyaluran bantuan beras untuk mengantisipasi beras bantuan yang tidak layak mutunya
2. Mendukung peningkatan kualitas dan menjamin ketersediaan beras Nasional, agar Perum BULOG untuk segera memperbaiki sarana dan prasarana pendukungnya dan tetap memproritaskan pengadaan beras Pemerintah yang bersumber dari dalam negeri

1. Mengkritisi realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. untuk itu, meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%
2. Mendorong KLGK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, mengingat masih rendahnya progres dan keberhasilan pelaksanaan program dimaksud, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
3. Mendorong KLHK untuk melkaukan evaluasi atas kondisi penutupan hutan sebelum dan setelah dilaksanakannya program Perhutanan Sosial, mengingat banyaknya informasi kerusakan kawasan hutan akibat pelaksanaan program dimaksud

1. Menilai masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi sebesar 52,9%, untuk meminta Kementan melakukan langkah strategis dalam meningkatkan serapan pupuk bersusidi
2. Mengkritisi serapan anggaran Kementan Tahun 2021 yang belum optimal dan meminta Eselon I Kementan yang serapannya masih dibawah 60% segera mengambil langkah-langkah operasional untuk mempercepat penyerapan anggaran. Dan meminta Kementan melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2021 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2021
3. Meminta Kementan untuk melibatkan PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam mendukung pengembangan bibit, benih dan peternakan dalam negeri

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020

Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya

1. Meminta KKP untuk menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) bantuan Pemerintah tahun 2022 di akhir tahun 2021 (T-1) dan segera melakukan sosialisasi bimbingan teknis (bimtek) kepada masyarakat kelautan perikanan bersama Anggota Komisi IV DPR RI, agar pada triwulan pertama tahun 2022 bantuan Pemerintah dapat terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, KKP perlu memperbaiki pola pengadaan barang dan jasanya (PBJ) tahun 2022, misalnya dengan memakai konsep e-catalog, agar tercipta efisiensi biaya dan efisiensi waktu sehingga program pemulihan ekonomi masyarakat kelautan perikanan di masa pandemi COVID-19 dapat tersalurkan dengan cepat dan tidak terkesan lambat
2. Meminta KKP untuk memrioritaskan CPCL kelompok masyarakat yang sudah lolos verifikasi bantuan Pemerintah usulan aspirasi di tahun 2021, kemudian terkena refocusing anggaran agar dapat didahulukan diimplementasikan di tahun 2022 sehingga mampu memperbaiki tingkat kepercayaan publik
3. Meminta KKP untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendangkalanaedimentasi muara sungai di beberapa daerah Indonesia agar akses keluar masuk kapal nelayan tradisional ke pelabuhan perikanan dapat berjalan dengan lancar, termasuk perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanannya dimulai pada TA 2022 secara bertahap

1. Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 yang diajukan oleh Pemerintah
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya

1. Arahan Pimpinan Fraksi kepada para Anggota Dewan Fraksi di masa sidang MP I Tahun Sidang 2021-2022
2. Laporan Pimpinan/Kapoksi perkembangan di masing-masing Komisi

1. Upacara Penurunan Bendera

1. Pidato Ketua DPR RI Dalam Rangka Pembukaan MP I Tahun Sidang 2021-2022

Intinya, tegas Azikin Solthan, peningkatan SDM petani adalah hal mutlak mesti dilakukan daerah.Tujuan utama dari peningkatan SDM ini, imbuhnya lagi, tentu membangun kekuatan petani untuk mendorong terciptanya peningkatan produksi pertanian..

Azikin Solthan menyatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya saat ini kelompok nelayan tradisional di Pelabuhan Samudera Belawan mengeluhkan adanya kapal tangkap ikan yang lebih besar dengan teknologi yang lebih modern. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan tradisional pun berkurang dan mempengaruhi sisi perekonomian para nelayan tradisional..