G.BUDISATRIO DJIWANDONO
Kembali / Data Kegiatan
| No | Tgl Kegiatan | Agenda/ISU | Perjuangan/Hasil | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maret 2024 | Penyusunan Revisi UU No 5 Tahun 1990 | Kembali melanjutkan pembahasan revisi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. kali ini pembahasan antara tim perumus/tim sinkronisasi dari komisi IV, dengan pemerintah dan komisi II DPD untuk merumuskan dan menyelaraskan RUU tersebut sehingga kepastian hukum terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan segera di sahkan |
 |
| 2 | 08 Februari 2024 | Perayaan HUT Gerindra di Kalimantan Timur | Bendera Gerindra berkibar di Kalimantan Timur! Selamat Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke 16! Dirgahayu! Kampanye akbar Gerindra di Samarinda kali ini berlangsung dengan meriah dengan hadirnya teman-teman dari seluruh penjuru Kaltim serta Mantan Gubernur Bapak Isran Noor, Walikota Samarinda Bapak Andi Harun, serta rekan-rekan caleg se-Kaltim. |
 |
| 3 | 02 Februari 2024 | Pertemuan dengan Warga Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. | Desa Seniung Jaya, Kabupaten Paser untuk bertemu dengan para warga yang sudah menunggu dengan antusias. Saya melihat langsung kemampuan desa ini untuk berkembang dengan meningkatkan sektor perikanan dan pertanian. Maka dari itu, saya turut memberikan benih ikan dan bibit tanaman bagi masyarakat, guna meningkatkan produktivitas daerahnya. Kami berupaya untuk terus menyediakan fasilitas dan dukungan lainnya agar wilayah Paser dan Kaltim secara keseluruhan semakin maju |
 |
| 4 | 29 Januari 2024 | Mengunjungi Petani di Makroman Samarinda | Hamparan sawah yang hijau dan asri memperindah kegiatan kami siang ini saat bertemu dengan beberapa Kelompok Tani di Makroman, Samarinda. Kali ini, saya kembali untuk melihat perkembangan kegiatan pertanian di sana yang sudah tumbuh pesat, sekaligus memberikan bantuan alsintan guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Saya berharap bantuan fasilitas ini dapat mendukung pencapaian target produksi ke depannya serta memajukan sektor pertanian di sekitar Samarinda. |
 |
| 5 | 28 Januari 2024 | Pertemuan dengan penerima alsintan di samarinda utara | Mengadakan pertemuan dengan petani penerima alsintan di kecamatan samarinda utara dan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut kaitannya dengan bengkel alsintan yang belum ada alokasi di Kota Samarinda |
 |
| 6 | 18 Desember 2023 | Mengunjungi pasar tradisional di Kota Samarinda | Guna mengetahui harga-harga bahan pangan dan ketersediaannya serta mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi Masyarakat. Selain itu kunjungan ke pasar tradisional sebagai support dari DPR-RI agar pasar tradisional semakin hidup dan bergeliat, saya berharap pasar tradisional juga menjadi potensi ekonomi yang luar biasa serta menjadi destinasi wisata. Karena Prinsipnya pasar itu adalah potensi ekonomi luar biasa. Sebab di pasar tidak hanya pedagang yang mendapatkan sumber penghasilan, tapi ada kuli angkut, dan pelaku usaha yang lain.
|
 |
| 7 | 14 Desember 2023 | Penyerahan Alat-alat pertanian, UPT Pertanian, Rempanga, Tenggarong, Kutai Kartanegara. | Penyerahan Alsintan aspirasi dari Bapak G. Budisatrio Djiwandono untuk Gapoktan dan kelompok tani di Kutai Kertanegara, penyerahan alsintan ini diantaranya berupa Traktor Roda 4 (3 unit), Traktor Roda 2 (9 unit), Cultivator (5unit), Power traser (1 unit), Motor Roda 3 (2 unit) dan Handsprayer. Penyerahan alsintan ini dihadiri oleh Bupati Kutai Kertanegara harapannya adalah peralalatan ini membatu produktivitas petani dalam Bertani.
|
 |
| 8 | 08 November 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pangan |
 |
| 9 | 06 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan |
|
| 10 | 05 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran |
|
| 11 | 04 September 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan |
|
| 12 | 04 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian |
|
| 13 | 31 Agustus 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan |
|
| 14 | 31 Agustus 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan |
|
|
| 15 | 30 Agustus 2023 | Raker dengan Menteri Pertanian | Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa |
|
| 16 | 10 Juli 2023 | Panja KSDHAE |
|
|
| 17 | 13 Juni 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp441.617.725.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar merancang kegiatan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Selain itu, meminta agar program yang disusun tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga teknis yang lain. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional menguatkan koordinasi dengan Perum BULOG dan ID FOOD untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang berbasis sumber dan produksi pangan dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan petani. |
|
| 18 | 12 Juni 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja TahunAnggaran 2024, dalam rangka memenuhi target-target program yangbelum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana
Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kajian yang komprehensif gunamendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta |
|
| 19 | 06 Juni 2023 | Pertemuan dan meninjau KPUD Samarinda | KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan Wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu 2019, polarisasi masyarakat menguatkan tajam akibat politik identitas. Politik identitas tersebut, terus diimplifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar menjadi konflik di tengah masyarakat. Sebagai Wakil Ketua Komisi IV G. Budisatrio Djiwandono menekankan bahwa dengan adanya potensi dan tantangan tersebut maka, kita perlu terus membangun sistem relaksasi |
 |
| 20 | 05 Mei 2023 | Bimbingan Teknis Urgensi Penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan di Samarinda, Kalimantan Timur | Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap produksi pangan dan ketersediaan pangan di masa depan maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Guna mengatasi kasus alih fungsi lahan pertanian, Kontribusi masyarakat juga diperlukan dalam upaya menjaga lahan pertanian. Masyarakat dapat membentuk kelompok tani dan kelompok pengawas lingkungan untuk memonitor kegiatan alih fungsi lahan dan menentang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang |
 |
| 21 | 04 Mei 2023 | Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung Pemenuhan Calon Ibu Kota Negara (IKN) | Produk hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, baik produk hortikultura yang tergolong produk buah buahan, sayur sayuran, obat obatan maupun tanaman hias. Pengembangan produk hortikultura merupakan produk yang sangat dibutuhkan secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia khusunya di Kalimantan Timur ini dalam rangka menyongsong IKN diperkirakan 2-3 juta orang akan pindah ke Kaltim ini maka permintaan domestic hortikultura termasuk tanaman obat (Bio Farmaka) akan meningkat apalagi tren masyarakat saat ini tanaman obat semakin digandrungi sebagai pengobatan alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah hingga mengobati penyakit secara mandiri sebagai tindakan penanganan pertama. |
 |
| 22 | 03 Mei 2023 | Bimtek peningkatan ekspor kalimantan timur | Guna peningkatan kapasitas para petani bahwa sektor pertanian membutuhkan 2 |
 |
| 23 | 02 Mei 2023 | Mengunjungi masyarakat loa tebu kukar | Pertemuan dengan Warga Loa Tebu Kabupaten Kutai Kartanegara, |
 |
| 24 | 06 April 2023 | RDP Komisi IV dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Automatic Adjustment |
|
| 25 | 29 Maret 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk |
|
| 26 | 27 Maret 2023 | Raker dengan Menteri Pertanian | Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian Automatic .Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian |
|
| 27 | 03 Maret 2023 | Pertemuan Masyarakat di Kampung Nelayan, Manggar Baru |
|
 |
| 28 | 02 Maret 2023 | Kunjungan Kelompok Tani, Kel. Lamaru – Balikpapan Timur |
|
|
| 29 | 02 Maret 2023 | Meninjau Kawasan Hutan Lindung dan Labolatorium Hutan di Balikpapan | - Kawasan hutan ini direncakan untuk menjadi ecowisata nantinya, Kawasan hutan ini masih orisinil belum pernah terjadi kebakaran maupun kerusakan hutan lainnya. - Kami sangat kekurangan polisi hutan, akan tetapi setelah sekian lama keluhan ini kami sampaikan, akhinya ada atensi khusus dari Menteri LHK sehingga kami mendapat bantuan pembangunan fasilitas yang langsung diberikan dari pusat tanpa mengganggu anggaran yang ada. |
 |
| 30 | 01 Maret 2023 | Kunjungan ke Pengrajin Eco-Batik, Balikpapan | Ibu Anggi : Bulan lalu kain eco-batik kami baru saja ikut dalam pergelaran busana di Jakarta. Semoga ada bantuan dari pemerintah untuk kami agar bisa produksi lebih banyak lagi. Peminatnya cukup banyak, kami terkendala dengan alat dan bahan yang seadanya dan juga cenderung mahal. - Pak Alif : Mudah-mudahan kain eco-batik kami bisa segera masuk ke pasar internasional. Mohon kiranya jika ada bantuan untuk ekspor, kami sangat berterimakasih sekali. |
 |
| 31 | 01 Maret 2023 | Meninjau dan Diskusi dengan Yayasan Borneo Orangutan Survival, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) | - Orangutan yang diselamatan akan mendapatkan perawatan dan kemudian disekolahkan agar dapat kembali ke habitat asal. - Beruang madu yang di-rescue setelah mendapatkan perawatan tidak bisa dikembalikan ke habitat lepas karena mereka sudah bergantung dengan manusia. |
 |
| 32 | 28 Februari 2023 | Pertemuan di Titik Nol IKN Deputi Otorita dan Perwakilan KLHK |
|
 |
| 33 | 27 Februari 2023 | Kunjungan Pasar Segiri, Samarinda |
|
 |
| 34 | 27 Februari 2023 | Pertemuan dengan 8 Kades di Kec. Sepaku dan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kab. PPU | - Bapak Kasdinar (Kepala Desa Bumi Harapan) : Kami berharap penyelesaian kendala di luar pembangunan yaitu debu lalu Lalang transportasi yang membawa logistic ke kawasan pembangun IKN agar ditindak lanjuti segera karena debu ini sudah mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitaran ini. - Rauf Muin (Anggota DPRD Kab. PPU) : Kami dari DPRD Kab. PPU sangat mendukung pembangunan IKN dan siap bersinergi dan berkolaborasi. Segala persoalan / kendala yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau menjembatani ke pihak Otorita. |
 |
| 35 | 27 Februari 2023 | Pertemuan dengan Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Kalimantan Timur | -Ibu Dona (Ketua KADIN Kaltim) : Pembangunan IKN masih membutuhkan banyak investor, banyak peluang bisnis untuk swasta dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dll. - Ibu Ayu (Asosisasi pengusaha Muslimah Indonesia) : Kami banyak membangun Kerjasama dengan swasta maupun BUMN, akan tetapi BUMN sering kali mengalami keterlambatan pembayaran sehingga itu mengganggu jalan nya usaha kami yang mana uang nya harus kami gunakan untuk perputaran usaha kami. Mohon kiranya pak Budi dapat menyampaikan keluhan kami ini. - Asosiasi Pengusaha Kayu : Perlu adanya kejelasan terhadap aturan dan penjelasan yang jelas dan tepat tentang Carbon Trade. Kami jadi agak sulit bergerak karena aturan yang berubah-rubah dan tidak pasti. |
 |
| 36 | 26 Februari 2023 | Pertemuan dengan Warga Gunung Lingai, Samarinda |
|
 |
| 37 | 25 Februari 2023 | Pertemuan dengan Kelompok Wanita Tani, Kukar |
|
 |
| 38 | 30 Januari 2023 | Penyerahan bantuan Cultivator Kelompok Wanita Tani Makmur di Lempake, Samarinda. |
Puji syukur permintaan cultivator Ibu Sri Jumiati KWT Tani Makmur dapat terealisasikan di bulan Desember ini. Senang sekali bisa melihat kegiatan pertanian Ibu Sri dan teman-teman KWT lainnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan produk tani yang bermanfaat. Ke depannya akan terus kami koordinasikan alsintan dan bantuan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan masyarakat. Bersama-sama kita sejahterakan para petani di Kaltim untuk Indonesia yang semakin Maju. KWT ini sejak tahun 1999 sudah berdiri berulang kali mengajukan proposal dan baru kali ini pada tahun 2023 mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui aspirasi dari Bapak Budisatrio. Cultivator ini bisa meningkatkan produktivitas dan menghemat tenaga kami dalam mengolah hortikultura sayuran yaitu cabe, kangkung, terong dll kedepan kami dipermudan memperoleh akses bibit serta pupuk.
|
 |
| 39 | 09 Desember 2022 | Bimtek dengan Ditjen PSP Kementerian Pertanian | Bimtek Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian” yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022, di Hotel Horison, Samarinda Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang produktif guna peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif dan menghasilkan, yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Kami berharap Prasarana dan Sarana pertanian di Indonesia dengan adanya intervensi teknologi modern dan tepat bisa berperan sebagai katalisator perubahan yang mengarah pada percepatan yang dapat mendorong proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam bidang ketersediaan pangan sehingga pertanian tidak selalu identik dengan menunggu panen, mengolah tanah yang sulit tergantung dengan cuaca. saat ini kita menghadapi tantangan serius bahwa saat ini sebagian besar petani kita berusia 50 tahun keatas berdasarkan hasil sensus. pertanian dianggap tidak menarik bagi para pemuda karena identik dengan berbagai macam masalah, kerja yang cukup keras, kotor dan tidak prestisius karena bagi para pemuda saat ini lebih menarik kerja kantoran. kami mendorong lahirnya petani terutama petani muda yang sukses dengan menggunakan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih maju, dari segi mesin, pengendalian hama penyakit sampai panen dan pasca panen |
|
| 40 | 06 Desember 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Penjelasan kepada Bapak Menteri Pertanian Setiap tahun selalu terjadi kenaikan harga diakhir tahun, Salah satu penyebabnya karena menurunya hasil panen dari setiap Musim tanam II Pemerintah seharusnya sudah melakukan antisipasi, apalagi Indonesia baru saja mendapatkan penghargaan swasembada beras jadi sangat ironi kalo dilaksanakan impor. Kami juga meminta penjelasan kepada Bapak Menteri Pertanian terkait kesiapan penggilingan di 24 provinsi untuk memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton sampai dengan akhir Desember 2022?, dan sudah berapa persen penyerapan oleh Bulog? jangan sampai data tersebut hanya diatas kertas dan sekedar memantik perdebatan karena tidak sesuai dengan kenyataan, karena beberapa pemilik penggilingan mengaku tidak tahu kalau ada tenggat waktu pengiriman 15 Desember 2022 dan banyak yang meralat komitmen pasokannya. Mohon penjelasan. bagaimana BPS menyajikan data 3 tahun terakhir rata-rata produksi beras 31,3 juta ton pertahun dan Indonesia tidak melakukan impor. Namun di 2024 data tersebut menjadi diragukan validitasnya? BPS agar memberikan penjelasan bagaimana data survei ketersediaan beras CBP dan Komersil periode juli - desember tahun 2022? serta data ketersediaan stok untuk komoditas pangan esensial lainnya seperti jagung, kedelai, gula, cabai merah, bawang putih, bawang merah, daging sapi, ayam, telur untuk kemudian data tersebut disinkronkan dengan pemangku kepentingan lainnya
|
|
| 41 | 23 November 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Data yang disampaikan Ditjen PSP dalam RDP tanggal 15 November 2002 terkait areal lahan Perhutanan Sosial Kementerian LHK yang bisa dimanfaatkan bagi pertanian yakni seluas 875.000 ha dengan klasifikasi 63.000 pertanian eksisting; lahan terbuka 11.265 ha; areal semak belukar 171.000 ha; dan sisanya areal hutan alami. Fraksi Gerindra meminta agar dapat dioptimalkan sebagai lahan pengembangan pangan seperti kedelai, shorgum, ladang jagung hibrida, ataupun untuk kegiatan perkebunan rakyat dengan konsep agroforestry didukung SK dari KLHK. Namun demikian tidak menggunakan areal hutan alaminya. Program hortikultura untuk intensifikasi bawang putih dan bawang merah tidak sama di setiap daerah, seperti Kaltim tidak ada bawang putih disana, mengapa tidak diganti saja dengan tanaman obat |
|
| 42 | 22 November 2022 | Panja dengan RUU Landas Kontinen | Rapat Panja meminta kepada Pemerintah (Kemenkumham) untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan Ahli Hukum Laut Internasional untuk merumuskan frasa “wajib dan harus” agar komprehensif, karena kata “wajib” dalam Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan sanksi. Rapat Panja meminta kepada Pemerintah (Kemenkumham) untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan Ahli Hukum Laut Internasional untuk merumuskan mengenai Bab Ketentuan Pidana.Tenaga Ahli Hukum Laut Internasional dan Ahli Bahasa tetap mendampingi dalam Rapat Panja dan Rapat Timus/Timsin selanjutnya. |
|
| 43 | 21 November 2022 | FGD dengan KLHK Isu KSDAE | Konservasi |
|
| 44 | 17 November 2022 | Bimtek dengan Ditjen PSP Kementerian Pertanian | Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang produktif guna peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif dan menghasilkan, yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Kami berharap Prasarana dan Sarana pertanian di Indonesia dengan adanya intervensi teknologi modern dan tepat bisa berperan sebagai katalisator perubahan yang mengarah pada percepatan yang dapat mendorong proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam bidang ketersediaan pangan sehingga pertanian tidak selalu identik dengan menunggu panen, mengolah tanah yang sulit tergantung dengan cuaca. |
|
| 45 | 16 November 2022 | RDP Komisi IV dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian |
|
|
| 46 | 16 November 2022 | Bimtek Perikanan Budidaya KKP | Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman dikonsumsi bagi kesehatan dalam upaya peningkatan katahanan pangan dan gizi masyarakat Dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat atas sumber pangan tersebut terlebih potensi Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga akan menghadirkan nilai pasar yang berlimpah. Mari kita pastikan agar para pembudidaya perikanan diKalimantan Timur dapat menangkap potensi tersebut dan tidak hanya menjadi penonton saja di tempat kita sendiri. Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan air tawar yang cukup popular sekarang ini, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme. Teknik ini apabila dilakukan dengan tepat mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Selain itu sejumlah keuntungan budidaya dengan sistem bioflok. Selain mempercepat masa panen, sistem ini juga memiliki keunggulan dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan.dan terpenting, hemat biaya operasional serta irit lahan dengan kualitas ikan yang tetap sehat. Oleh karena itu pada Tahun 2022 ini saya menurunkan 11 program Bioflok di Kalimantan Timur masing-masing di Berau, Kutai Kartanegara,PPU, Paser, Samarinda, Kutai Barat, dan Balikpapan semoga bisa bermanfaat dan segera bisa panen raya. |
|
| 47 | 15 November 2022 | Bimtek Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Perikanan Budidaya | Temu Lapang Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” yang akan dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 16 November 2022, di Tepian Pandan, Kec Tenggarong, Kab Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. kegiatan ini dapat terlaksana atas inisiatif yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara optimal berkolaborasi dengan komisi IV DPR-RI sehingga dapat tercapai sinergi antara pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak dalam hal budidaya perikanan air tawar. kegiatan Temu lapang perikanan budidaya air tawar ini adalah para pelaku budidaya perikanan air tawar dapat pemahaman tentang cara budidaya ikan sistem Bioflok yang sesuai dengan prosedur sehingga hasil yang akan didapatkan bisa lebih maksimal. Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme. Teknik ini apabila dilakukan dengan tepat mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Apalagi kedepan Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara ke pulau kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Tentu kebutuhan produk pangan bagi menjadi penting dan kita tidak hanya menjadi penonton saja di tempat kita
|
|
| 48 | 14 November 2022 | Bimtek Hortikultura Calon Ekportir menyongsong IKN | seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke pulau kalimantan, tepatnya kalimantan timur. hal tersebut tentu kita sebagai warga kalimantan timur harus siap menjadi tuan rumah pusat pemerintahan indonesia ini adalah tantangan besar kita, ini kerja besar kita, ini langkah besar bangsa ini untuk pembangunan ibu kota yang mempunyai visi kota dunia untuk semua, kota paling berkelanjutan didunia, simbol identitas nasional serta penggerak ekonomi di masa depan. walaupun banyak kritik yang diberikan tetapi juga banyak harapan terhadap pemindahan ikn tersebut. selain itu pemerintah juga melakukan banyak persiapan untuk ikn ini mulai dari berbagai instrumen peraturan, grand desain ikn, hingga memulai pembangunan fisik semuanya adalah upaya mendorong pembangunan ikn yang lebih baik termasuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang benar-benar dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia dan warga kalimantan timur khususnya dengan tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. perlu kita ketahui bersama bahwa pada kondisi pandemi covid 19 yang kita hadapi bersama justru nilai ekspor pertanian kita meningkat dari rp 390,16 trilyun di tahun 2019 naik 16,8% menjadi rp 451,77 triyun di tahun 2020 kemudian meningkat kembali 38,7 % menjadi rp 625 trilyun di tahun 2021. tentu hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata pertanian menyumbang devisa negara ditengah sektor lain yang terpuruk akibat covid 19. saat ini berdasarkan data dari bps lapangan pekerjaan di menduduki peringkat tertinggi dengan 29,76% disusul sektor perdagangan 19,23% dan sektor-sektor lainnya industri pengolahan, jasa, pertambangan dan lain sebagainya. artinya sektor pertanian memberikan lapangan kerja yang cukup besar. melihat tingginya angka ekspor pertanian peran badan karantina pertanian cukup penting untuk ekspor produk pertanian karena badan karantina bisa memastikan standart dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tujuan. maka dalam bintek ini harapakan kami badan karantina pertanian bisa memberikan pemahaman maksimal kepada para calon eksportir pertanian, terutama dalam mengakselarasi ekspor. saat ini karena banyak potensi ekspor dari kaltim untuk produk pertanian seperti biji lada, sarang walet, pisang kepok, nanas, dan produk turunan sawit yang potensial untuk di ekspor ke pasar mancanegara, tentu para pelaku ekspor ini butuh dukungan dan pendampingan untuk mengakselerasi ekspor pertanian dari badan karantina pertanian. |
|
| 49 | 14 November 2022 | SOSIALISASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) MELALUI KEGIATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTKH) PADA WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | proses tora ini tidak mudah dan mulus saja jalanya tentu ada kendala-kendala yang dihadapi seperti di antaranya:
mudah-mudahan pada sosialisasi ini dari pihak pemerintah memberikan gambaran dan jawaban dari banyaknya kendala yang ada di lapangan agar tidak menjadi kebingungan di masyarakat. kami juga menyoroti permasalahan tora yang banyak diajukan ke oleh masyarakat, mohon lebih cermat dan tepat, untuk kasus tora harus memprioritaskan lahan-lahan yang digunakan sebagai fasilitas sosial seperti puskesmas, rumah ibadah, sekolah atau lahan untuk pertanian bukan lahan untuk fasilitas komersil seperti rumah makan, toko bahkan pompa bensin. |
|
| 50 | 02 November 2022 | RDPU Konservasi berbasis Nilai | KPK menyebutkan sedikitnya 1,4 juta hektar perkebunan sawit di provinsi Riau tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak kepada negara. KPK menduga sebagian besar dari perusahaan tersebut yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara selama beroperasi menguasai hutan . Hal i.ni menyebabkan daerah mengalami potensi kehilangan pendapatan dan kerugian negara |
|
| 51 | 25 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Masyarakat sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) | Masyarakat sekitar TPA tidak keberatan dengan akan dibangunnya TPA di sekitaran wilayah mereka. Jarak TPA yang akan dibangun dengan pemukiman warga cukup jauh. Akan tetapi, demi menjaga Kesehatan dan kenyamanan warga, agar kiranya setalah TPA tersebut dibangun, diharapkan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, benar, dan sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai dampaknya menjadi merusak lingkungan poemukiman. |
|
| 52 | 25 Oktober 2022 | Penyerahan Bangtuan Pasca Panen Karet - Balikpapan | Kepala Bidang Perkebunan – Bapak Mujito : bantuan pasca panen karet ini sangan bermanfaat bagi masyarakat di Balikpapan. Semoga bantuan jalan usaha tani juga dapat disalurkan di wilayah ini agar semakin melancarkan semua usaha petani.
|
|
| 53 | 24 Oktober 2022 | Pertemuan dengan penerima Mesin Pakan Ikan, Kutai Kertanegara | Sulaiman – Pak Kades
Minar - Gapoktan Sebulu
Kami mengusulkan adanya bantuan berupa perbaikan JUT yang juga akan dinikmati 11 kelompok tani. |
|
| 54 | 23 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Bulog Kota Samarinda untuk memantau persediaan pangan sampai dengan akhir tahun |
Minyak goreng dan Tepung terigu saat ini adalah item yang sangat banyak dicari |
|
| 55 | 22 Oktober 2022 | Pertemuan dengan PPL perikanan dan pertanian Kalimantan Timur | Mirsa – PPL Kota Balikpapan
Rini – PPL Kukar
Bahtiar – PPL Perikanan di kabupaten PPU
Warsito – PPL Kubar
|
|
| 56 | 22 Oktober 2022 | Pertemuan dengan masyarakat Pesisir | Kelompok meminta bantuan kapal karena sangat dibutuhkan. Kapal yang diminta berbahan kayu dan bukan fiber, karena cocok dengan peroairan mereka. Jika menggunakan fiber bisa tiba-tiba pecah Ketika melaut |
|
| 57 | 21 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Organisasi Kepemudaan Kota Samarinda | Garin – Ketua TIDAR Kota Samarinda
Siswanto
Zai – Karang Taruna Samarinda Kota
|
|
| 58 | 18 Oktober 2022 | Pertemuan dengan kelompok penerima UPPO | Aisyah – Kelompok P2L
Shidiq - Warga RT 05
Riko
|
|
| 59 | 17 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Kelompok Tani Babulu |
|
|
| 60 | 19 Juli 2022 | 11 PERTEMUAN DI MASA RESES ANGGOTA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TIMUR MASA PERSIDANGAN V TAHUN 2021-2022 TANGGAL 19-27 JULI 2022 | A. PENDAHULUAN Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat 1 menyatakan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi ini merupakan suatu keharusan bagi DPR RI dalam kerangka representasi wakil rakyat. Ketiga fungsi ini memberikan ruang gerak yang cukup signifikan bagi terciptanya cek and balances antara pemerintah dan DPR RI sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu yang sangat diperlukan adalah peningkatan kualitas representasi DPR RI yang selama ini masih dalam tahapan representasi procedural, bukan representasi substantif yaitu sebuah keterwakilan rakyat yang dilaksanakan melalui perumusan suatu kebijakan public yang berpihak pada rakyat. Disamping itu, DPR RI selain sebagai sentra demokrasi, juga merupakan simpul strategis dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi menuju terciptanya system politik demokrasi yang ideal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggota DPR RI terhadap konstituen maupun partainya maka dilaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tiga fungsi tersebut. Tanggungjawab sebagai wakil rakyat mengharuskan mereka untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi. Dengan komunikasi politik yang baik, para wakil rakyat akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan. Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota dewan, maka akan terjadi kemacetan dalam system politik yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat pada muncunya cara- cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan metode lain seperti demonstrasi bahkan cara-cara yang melibatkan kekerasan. Dalam sebuah sistem politik yang berjalan baik, para wakil rakyat akan mampu melakukan fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan konstituen yang diwakilinya sebagai in-put dalam proses melaksanakan fungsinya di dewan. Out-put yang dihasilkan dari proses pengolahan kebijakan di parlemen mencerminkan proses tawar menawar dalam perdebatan di parlemen sebagai wujud kinerja wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen yang diwakilinya. Out- put dapat berarti pula peningkatan pemahaman konstituen tentang agenda dan bagaimana pemerintahan bekerja, pengetahuan tentang program pemerintah dan kemana konstituen dapat memperoleh bantuan dan mendapat akses yang diperlukan, pemahaman kemana dapat memberikan masukan terhadap program pemerintah, dan mendapatkan asistensi atau rujukan terhadap permasalahan legal maupun social yang dihadapi. Disini mekanisme umpan balik (feed-back) memainkan peran penting agar proses politik dapat berjalan secara kontinyu. Kunci keberhasilan dari mekanisme ini adalah apabila wakil rakyat berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan konstituen yang diwakilinya. B. TUJUAN C. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk: telah ditetapkan. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA D. HASIL KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia A- 127 menjelaskan tentang kegiatan selama masa sidang di komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BULOG serta Badan Restorasi Gambut. Hasil kegiatan di dapil dalam rangka kunker/reses perorangan sebagai berikut : 1. Pertemuan dengan Kelompok Wanita Tani, dan DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Gerindra Ibu Suliah KWT 16 Desa Bukuan • Memohon untuk dukungan program P2L sehingga dapat mandiri secara pangan di wilayah kami, dan meminta cultivator apakah bisa diakomodir untuk wilayah kami. Edizilah Kelompok Tani Bukuan
2. Pertemuan dengan kelompok tani • Kami mendapatkan bantuan bibit cabai apakah kami bisa mendapatkan bantuan pendampingannya dan apakah bisa kami mendapatkan bantuan bibit sayur- sayuran untuk memperkuat ketahanan pangan kami, dan akses bantuan alat pertanian. Shidiq - Kelompok Jaya Bersama
Agus Bei – Pokmaswas Mangrove Center Dalam kegiatan ini perlu penguatan anggota pokwasmas diantaranya perlunya pembekalan dan bagi kami untuk menjalankan tugas-tugas pemantauan kami mohon bisa didukung diantaranya :
Zakaria - Pokwasmas Mina Bersama Pokwasmas di wilayah kami sudah dimulai sejak 1999 kami merasa jenuh dengan KKP karena laporan yang kami laporkan seperti tidak ditanggapi. Benar di wilayah kami juga masih banyak kapal yang melakukan penangkapan menggunakan troll padahal secara aturan tidak bisa dibenarkan hal tersebut, tapi kami Lelah juga melakukan pelaporan tidak kunjung diproses 5. Pertemuan dengan PPL, Kelompok Tani Syaiful Hakim desa Bantuas Saat ini para petani kebingungan terkait permasalahan pupuk, karena pupuk subsidi tidak ada atau sulit ditemukan, apabila ada sulit di akses dan kadang tidak tepat sasaran, kami mendengar informasi terkait pengelolaan UPPO apakah kami bisa mengakses bantuan tersebut. Irwan Purwoko Penyuluh Pertanian P3K Menginformasikan saat ini ada 15 orang tenaga harian lepas yang belum diangkat statusnya padahal mereka sudah lama mengabdi, informasinya kementan sudah mengusulkan 13.000 ribu formasi kepada MenPanRB dan formasi tersebut sudah dibuka, mohon dukungan Bapak untuk bisa berkomunikasi mengawal hal ini karena justru Badan Kepegawaian Daerah tidak mau memverifikasi para THL ini, mohon kami bisa dibantu kami juga menyerahkan kepada Bapak berkas para THL ini Ratna diana PPL Gunung Rejo Kami bisa dibantu untuk alsintan pasca panen di kelompok dampingan kami, saat ini bantuan dari Bapak beruap UPPO sangat kecil jumlahnya dengan kelompok tani yang ada harapan kami bisa ditingkatkan tahun berikutnya. 6. Pertemuan dengan Petani MIlenial dan Pemuda Tani Ginanjar - Petani Muda Milenial Saat ini kami mendampingi pondok pesantren di wilayah Samarinda, pertanian mulai dari melakukan penanaman di lahan pekarangan kami upayakan melalui para santri-santri yang ada untuk ketahanan pangan bagi para santri dan juga warga sekitar pesantren, ketika kami ingin meng akses bantuan kami selalu terganjal masalah administrasi misalnya untuk terdaftar di simultan harus ada 10-20 orang karena mayoritas para santri tidak berdomisili di wilayah tersebut Wahyu Kurniayanto - Duta Petani Milenial Loa Hulu Kami petani milenial berhasil memproduksi bokasi dan permintaan akan bokasi ini cukup tinggi produksi kami saat ini 500 sak dan sudah habis terjual, apakah kami bisa mendapatkan UPPO untuk bisa juga memproduksi produk pupuk organik yang lain. Kelemahan kami petani milenial adalah lahan, karena Sebagian besar lahan yang kami garap adalah warisan dari orang tua saat ini kami dapat bantuan bibit jagung 1 hektar tapi kami juga mendapat bibit jahe merah 1 hektar padahal lahan kami hanya ada 1 hektar, mungkin akan kita kembalikan atau belum tau Langkah selanjutnya akibat keterbatasan lahan dari kami. Saran kami apakah mungkin lahan bekas tambang yang masih dibuka bisa diserahkan ke masyarakat untuk di kerjasamakan. 7. Pertemuan dengan Masyarakat Samarinda Ilir Mangundirizal - Ketua Purnawiran Samarinda Apakah bisa lahan bekas tambang di kerjasamakan dengan masyarakat untuk dilakukan penanaman atau pertanian Lurah Selili • Terima kasih bantuan Bapak 1 motor sampah di wilayah kami, bermanfaat sekali di daerah kami belum ada tempat pengelolaan sampah, jadi masih konvensional saja pengelolaan sampah kumpulkan, angkut kemudian di buang, mohon bimbingan Bapak untuk bisa ada pengelolaan sampah seperti bank sampah atau co composting bagi kami.
8. Pertemuan dengan Masyarakat Desa Loa Janan, Kutai Kartanegara Nanda suseno - KUB Satria 16 Terima kasih Pak Budisatrio sudah mengunjungi kelompok kami dan memberikan bantuan mesin pakan serta modal, dengan bantuan dari Pak Budi kami bisa berjalan dan merekrut beberapa kepala keluarga untuk bisa bekerja di tempat kami, sehingga kami bisa bermanfaat dan membuka lapangan kerja. Untuk kedepan kami mohon bantuan untuk pelatihan bagi kami terutama promosi atau pengemasan produk sehingga produk yang kami buat ini lebih menarik dan mampu bersaing di pasaran. Kami juga mohon kiranya bisa mendukung bantuan transportasi roda 3 untuk mendukung pengelolaan pupuk kompos kami. Ibu Rani - KWT Loa Janan Mohon bantuan bapak untuk program P2L untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kami. M. Arzad Kades - Loa Hulu Adanya jalan pertanian yang rusak di wilayah kami tidak hanya jalan tetapi juga jembatan yang rusak di wilayah kami, kami juga mengaharapkan adanya bantuan UPPO atau sapi di wilayah kami, karena kadang sudah ada sudah kami persiapkan tetapi sapinya yang belum ada, apakah kami bisa mengusulkan hal ini? 9. Pertemuan dengan PPL Tenggarong, Kutai Kartanegara dan Kelompok Tani Betambulu - PPL Tenggarong Seberang Mohon kiranya distribusi bantuan dari Bapak Budisatrio bisa merata karena daerah sekitar kami dapat tapi kami belum pernah dapat. Ari Wahyudi - KUB Satria 16 Kami berterima kasih bantuan Bapak sebelumnya kepada kami untuk pengelolaan madu sehingga dapat berkembang, saat ini kami sedang membangun saluran untuk air bersih yang digunakan oleh warga sekolah dan masjid, kami sudah membangun bak untuk penampungan maupun pemipaannya sudah kami kerjakan, tetapi masalahnya adalah sumber air yang ada di atas ternyata setelah di uji lab tidak layak minum dan tercemar karena lokasinya ada perusahaan dan dekat holding road, apakah Bapak bisa membantu memfasilitasi agar perusahaan bisa berkontirbusi terhadap ketersediaan air bersih tersebut. Nurtin - Penyuluh Pertanian Lapangan Tenggarong Kota ada KWT yang kami dampingi untuk mendapatkan program P2L tahun lalu tetapi kekurangan persyaratan berupa demplon plot sehingga dinyatakan gagal, kami ingin mencoba lagi agar bisa mendapatkan aspirasi P2L tersebut. Diwilayah kami juga sering terjadi banjir apakah ada jalan keluar untuk kami terkait masalah banjir tersebut. 10. PertemuandenganPenerimaUPPO Tumin – Muntai Raya
E. PENUTUP
|
 |
| 61 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Pokdakan Kampung Budidaya Perikanan | Udin – Pokdakan Sinar Alam
Joko – Pokdakan Karya Sehati
Kasmin – Pokdakan Tawar Berkah
|
 |
| 62 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Penerima UPPO | Tumin – Muntai Raya
|
 |
| 63 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Penerima Mesin Pakan Pak Hasri | Pak Hasri
|
 |
| 64 | 13 Mei 2022 | Pertemuan dengan Elemen Muda Seminar SOS UU IKN | Deni – Mahasiswa UNMUL
Michael
Husen firdaus- kordinator pusar sekalimantan
Yayasan gerak selaras – hendi sekertas fakultas hukum syariah seindonesia
Afan aswin – ketua BEM fakultas kedokteran
Bagaimana komunikasi pemerintah saat ini terhadap warga asli sekitar IKN jangan hanya karena sudah memanggil tokoh- tokoh kesultanan tokoh masyarakat pemerintah menganggap komunikasi sudah selesai |
 |
| 65 | 13 Mei 2022 | Pertemuan dengan penerima PJUTS, PISEW, dan Mesin Pakan Ikan Kades Cipari Makmur |
Bunar – Desa Giri Agung gapoktan Sebulu
Bu Camat – Muara Kaman
|
 |
| 66 | 11 Mei 2022 | 4. Pertemuan dengan Petani Milenial dan dinas Pertanian dan ketahanan pangan Propinsi Kalimantan Timur. | Kadistan Pemprov Kaltim
Hamdi – petani milenial samarinda
Ardiansyah – KTNA Samboja
Kami berharap petani wilayah IKN tidak terisolir, kami juga berharap adanya holtik estate. Wahyu – petani milenial kukar
Marasidi – poktan maju jaya
Duta petani mileneal
Wahyu – Loa kulu
Bayu – Sekjen DPM
Ratna Diana – Petani Samarinda Utara
|
 |
| 67 | 10 Mei 2022 | 5. Pertemuan dengan Pengurus pondok pesantren yayasan Nadhlatul Wathan | Pertemuan dengan Pengurus pondok pesantren yayasan Nadhlatul Wathan
Kiayi Musli Ponpes
Ketua pok tan pak ramli
Pimpinan Pondok Pesantren Ust. Zainudin
|
 |
| 68 | 08 Mei 2022 | 1. Pertemuan dengan Penerima ternak Sapi tahun 2021 beserta PPL Kota Samarinda | Zainal Abidin – PPL Samarinda Utara
Sarmanto – Kelompok tani Tegar rejo (kelola lahan ex. Tambang)
|
 |
| 69 | 11 April 2022 | Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, | Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
Sehingga anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 berubah, yang semula sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp14.665.652.051.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:
|
|
| 70 | 05 April 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi kelompok pembudi daya ikan tradisional (Pokdakan) kepada Kementerian Pertanian. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Layanan Umum LPMUKP untuk membuat selebaran singkat mengenai skema pembiayaan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. |
 |
| 71 | 04 April 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | meminta Kementerian Pertanian dalam waktu 2 (dua) bulan untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan dan dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI. |
|
| 72 | 28 Maret 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon, luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa,kecamatan, dan kabupaten/kota). kalimantan Tengah 31 Mei 2022 dan Riau 30 Juli 2022. mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satukewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan hutan. |
|
| 73 | 23 Maret 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | mendukung penambahan anggaran program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi sebesar 15 triliun rupiah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) untuk mengantisipasi dan menangani adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat yang bergizi tinggi. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. |
|
| 74 | 22 Maret 2022 | Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, | Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar eskpor. meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian Pertanian. meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng sekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan Gerakan Nasional Kelapa |
|
| 75 | 17 Februari 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendataan serta verifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat tapak. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan terkait dengan persoalan pemindahan hak yang terjadi di lapangan. |
|
| 76 | 15 Februari 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan |
|
| 77 | 09 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pendemi COVID-19. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya dan akan diputuskan pada rapat kerja yang akan datang. mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan terjadi IUU Fishing. mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di BLULPMUKP dapat direalisasikan kepada sektor usaha. |
|
| 78 | 07 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove | meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan, sebelum diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan dan/atau meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta data lainnya. |
|
| 79 | 03 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian; 2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company. | Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data spasial dari luasan tanam komoditas yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya diajukan usulan penerima oleh Gubernur dan Bupati berdasarkan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
|
|
| 80 | 02 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian (diantaranya, benih berkualitas dan pupuk organik) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data-data antara lain, Data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. |
|
| 81 | 26 Januari 2022 | Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022 | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan secara optimal hasil rekomendasi Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan secara masif Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat masih adanya gejolak masyarakat di berbagai daerah. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki petunjuk teknis bantuan benih ikan yang sesuai dengan standar agar meminimalisir kematian benih ikan sampai ke kelompok pembudi daya ikan (pokdakan) |
|
| 82 | 24 Januari 2022 | Raker dengan Menteri Pertanian | Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjusment Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Automatic Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran sesuai hasil i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, |
|
| 83 | 18 Januari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V | RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d. V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. |
|
| 84 | 17 Januari 2022 | RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama BUMN Klaster Pangan, membahas Ketersediaan dan Harga Pangan d | Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka mendukung Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar hutang kepada Perum BULOG sebesar Rp3.924.652.692.654,44 sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. |
|
| 85 | 06 Januari 2022 | Pembahasan Timus RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas penyempurnaan rumusan DIM RUU, menyepakati/menyetujui bahwa sehubungan dengan adanya usulan-usulan baru dari Pemerintah terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara maka DPR, Pemerintah dan DPD bersepakat agar Rapat Timus dalam rangka penyempurnaan rumusan di tunda terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada Anggota Timus melakukan konsultasi kepada fraksinya masing-masing. |
 |
| 86 | 25 Desember 2021 | Penyerahan Ambulance dengan Yayasan Nurul Hidayah di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong sebrang yang dihadiri oleh Kepala Yayasan Nurul Hidayah | Penyerahan ambulans dengan Yayasan Nurul Hidayah dihadiri oleh berbagai komunitas masyarakat. Disamping itu, hadir beberapa poktan yang menerima aspirasi berupa hand traktor, pompa air, combain harvester, dan cultivator serta poktan penerima irigasi dan jalan usaha tani. |
 |
| 87 | 24 Desember 2021 | Pertemuan Komunitas Sasak (Suku Lombok) di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang. | 1. Sulaimin - RT. 25 |
 |
| 88 | 22 Desember 2021 | 1. Penyerahan Pembagian Sembako di Madarasah Ibtidayah Darussalam Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Sempaja Selatan kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. | Penyerahan Pembagian 3000 Paket Sembako di Madarasah Ibtidayah Darussalam Kota Samarinda, yang dihadiri oleh Pak Mursalim selaku Ketua Yayasan, Pak Helmi Abdullah Ketua DPC, dan peserta penerima bantuan paket sembako. |
 |
| 89 | 17 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Forum Dayak Bersatu) yang memberikan masukan dan pandangan antara lain sebagai berikut:
|
 |
| 90 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara. |
 |
| 91 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara. |
 |
| 92 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara |
|
| 93 | 14 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara Bab II Pasal 3 | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara menyepakati/menyetujui
|
|
| 94 | 13 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
|
|
| 95 | 13 Desember 2021 | Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara materi Konsideran, Bab I Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara DIM 1-34 materi Konsideran, Bab Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah. |
|
| 96 | 13 Desember 2021 | Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara materi Konsideran, Bab I Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara DIM 1-34 materi Konsideran, Bab Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah. |
|
| 97 | 13 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
|
|
| 98 | 12 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 (tujuh) orang pakar yang memberikan masukan dan pandangan. |
|
| 99 | 11 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 4 (empat) orang pakar yang memberikan masukan dan pandangan. |
|
| 100 | 09 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara | Bahwa berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 ayat (2) yang menyatakan bahwa “jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR sebanyak 30 (tiga puluh) orang” dan bunyi Pasal 105 ayat (2) yang menyatakan “pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam 1 (satu) paket yang yang bersifat tetap dan berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyarah untuk mufakat”. Maka Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan untuk melakukan perubahan keanggotan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2021. |
|
| 101 | 08 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar memberikan masukan dan pandangan diantaranya sebagai berikut: Wicipto Setiadi, M.H., S.H. (Perspektif Hukum Tata Negara), |
 |
| 102 | 07 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut:
|
|
| 103 | 07 Desember 2021 | Pengesahan Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021- 2022 | Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara disetujui untuk dapat dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. |
|
| 104 | 07 Desember 2021 | Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN; Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah; Pandangan DPD RI; Tanggapan Pemerintah; Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU; Pembentukan Panja. | Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan DPD RI dan Pemerintah pada telah menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :
|
|
| 105 | 07 Desember 2021 | Pengesahan Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021- 2022 | Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara disetujui untuk direvisi sesuai dengan masukan dari Anggota Pansus dan akan disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dan acara rapat-rapat pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. |
|
| 106 | 29 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP tanggal 22 November 2021 dengan Eselon 1 KLHK | Menerima penjelasan atas Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 per tanggal 25 November 2021 sebesar 81,15%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi Cagar Alam Mutis di Pulau Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendesak Pemerintah c.q. Meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru; a. Data nama-nama perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. b. Data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). |
 |
| 107 | 22 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP dengan Eselon 1 KLHK | Meminta penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan melakukan realokasi Pagu Anggaran Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi, minimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang pembangunan fasilitas baru di luar kepentingan Taman Nasional. Meminta kementerian untuk memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk |
 |
| 108 | 15 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP dengan Eselon 1 Kementan RIl | 1. Mendapatkan penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua 2. Menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022, 3. Meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada TA 2021 menjadi lebih optimal diantaranya, kegiatan Bantuan Ternak, Bantuan Benih, Bantuan Motor Roda 3, hingga Bantuan Alat Mesin Pertanian dan menggarisbawahi salah satu permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan yaitu penyediaan bibit berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat serta meminta Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi dan ketersediaan benih unggul dengan |
 |
| 109 | 09 November 2021 | Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual Lainnya dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian | Mengkritisi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dinilai tidak fokus dan tidak terukur dan meminta untuk menyusun ulang program kerja dan anggaran dengan capaian target yang jelas. Disamping itu Kementan harus meninjau ulang Program dan Anggaran yang dapat dialihkan dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal teknis, terutama kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan petani dan berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi, diantaranya Pekarangan Pangan Lestari, Bimtek, Demplot/Demfarm, dan diseminasi hasil inovasi. |
 |
| 110 | 08 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan | Menerima penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,00 (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Meminta untuk mengevaluasi, mengkaji, dan melakukan pendekatan secara masif terkait adanya aspirasi nelayan kecil serta pelaku usaha kapal perikanan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meminta untuk |
 |
| 111 | 14 Oktober 2021 | Meninjau Jalan Usaha Tani | Menyampaikan Aspirasi: sebelumnya kami berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Bapak, saat ini kami sedang semenisasi parit-parit (RJIT) dengan panjang 162M. masih ada sekitar 200Ha lahan pertanian dan 5 poktan yang masih perlu dibantu, jadi kami masih mengharapkan bantuan semenisasi parit. Kamipun mencoba mengusulkan bantuan embung, yang lokasinya lumayan jauh dari sumber air tetapi bisa dialihkan ke bawah ke sumber air terdekat. Saat ini belum adanya di sorot Desa Pariaman yang dimana terdapat Dusun terpencil yaitu Dusun Sepayang, Dusun ini Sering sekali terkena musibah banjir, jalan yang rusak parah serta ukuran jalan hanya 3M, untuk Masyarakat sendiri siap hibah pelebaran jalan dengan panjang 8KM serta membeli agregat C dan warga siap untuk Swakelola bila seandainya ada perencanaan konsultan. |
 |
| 112 | 14 Oktober 2021 | Meninjau Penggunaan Alat Traktor Roda 4 | Di Kukar banyak yang belum mendapatkan kartu Tani ini sangat menjadi tantangan, belum lagi karakteristik lahan pertanian di Kaltim yang masih banyak butuh perhatian. Infrastruktur Pertanian masih banyak di Kukar yang perlu perhatian seperti JUT, JIT, Embung. Tantangan yang paling besar untuk Pertanian Kaltim adalah fungsi lahan, termasuk Illegal Mining. Salah satu upaya komisi IV dan kementrian untuk meningkatkan SDM Pertanian yaitu dengan diadakan Bimtek ini. |
 |
| 113 | 13 Oktober 2021 | Pertemuan Kelompok Benih Jagung dan Padi | Menyampaikan Aspiras: Kami menginginkan kepastian harga yang cukup besar dari hasil panen yang didapat, selain itu kami perlu efesiensi untuk menggarap lahan yang kami butuhkan letaknya air di Alsintan pra dan Pasca Panen. Kami berharap adanya alat mesin panen jagung (Combine Harvester Multiguna) dan alat mesin rumput, selain itu kami juga berharap adanya mesin pengering (Dryer), dan terpal (30 lembar). Karena kendala pengairan yang intensif, kami berharap adanya juga bantuan pompa air untuk menarik air dari sumber air. |
 |
| 114 | 13 Oktober 2021 | Pertemuan KTH Anugrah Alam (Madu Kelulut) |  |
|
| 115 | 07 Oktober 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 | - |
 |
| 116 | 04 Oktober 2021 | FGD PSP Pertanian |  |
|
| 117 | 04 Oktober 2021 | Rapat Panja/Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 | - |
 |
| 118 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Bimtek Budidaya Cabai/ Peninjauan dan Perkembangan Aspirasi | Kami ucapkan Terima kasih kepada Bapak Budisatrio atas bantuan yang diberikan, bantuan ini sangat membantu kelompok kami untuk pengembangan budi daya cabe di Kukar. Semoga untuk kedepannya program bantuan lain bisa di turunkan di daerah kami. Menyampaikan Aspirasi : Saya sudah mengajukan usulan Handtraktor sejak 2019, tetapi belum ada kabar bahwa akan menjadi penerima, Apakah ada harapan dan masih bisa dibantu untuk menjadi penerima Handtraktor? |
 |
| 119 | 03 Oktober 2021 | Meninjau P2L/ Meninjau dan Motivasi untuk Pra-Anggota Kelompok | Program P2L ini sangat membantu Ibu KWT manfaat program bantuan ini menjadi wadah pengembangan beberapa jenis tanaman dan menjadi penolong bagi warga sekitar lingkungan kami, karena hasil nya bisa di manfaatkan. |
 |
| 120 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Bioflok | Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar dan membantu kami sebagai penghasilan tambahan. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar- besar nya, kami akan jaga serta berupaya dalam budidaya sistem Bioflok. Menyampaikan Aspirasi: Terima Kasih atas kehadiran bapak Budisatrio saya akan dukung perjuangan Bapak agar program bantuan yang diperjuangkan selaras. Semoga Tuhan mengabulkan perjuangan Bapak, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak dengan adanya didirikan Musholla di Madrasah Dianiyah. |
 |
| 121 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Pemuda dan Kelompok Anggana | Kami memohon Bantuan untuk Nelayan di Desa Sepatin, Muara Pantuan, dan Tani Baru berupa Alat Tambak dan Kapal Nelayan, serta kawasan KBK yang ingin bisa dikelola oleh masyarakat kawasan tersebut, para Pembudidaya disana tidak memiliki surat atau pun Sertifikat lahan. Di Ring 1 PHM (Pertamina HuluMahakam) terdapat 3 kawasan Desa yang dimana masih memakai genset, serta air bersih masih belum tersedia, dan jaringan internet pun masih belum maksimal di desa, kami membutuhkan Refiter (Alat Penguat Sinyal) dari Kominfo RI karena Alat yang Tersedia hanya ada di Kantor Desa dan berlaku pada jam kerja saja. |
 |
| 122 | 30 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI |  |
|
| 123 | 23 September 2021 | Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 (KONSINYERING) |  |
|
| 124 | 22 September 2021 | Bimtek Pertanian Kota Samarinda/ BALITBANG | Mengajak untuk para petani untuk tetap semangat untuk mengembangkan inovasi dalam bidang pertanian |
 |
| 125 | 22 September 2021 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 24September 2021 untuk ditetapkan) Catatan: Menghadirkan Kepala BRGM dan Dirut BUMN terkait. 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 6 September2021) 2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021 3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) 4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan 5. Isu-isu Aktual lainnya. Catatan: Menghadirkan Dirut BUMN terkait. | Meminta mentri untuk tetap memperhatikan program-program yang baik untuk lingkungan dan hutan. Demi kelestarian lingkungan Indonesia. |
 |
| 126 | 21 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ Laporan komisi III tentang hasil uji kelayakan calon kapolri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan |  |
|
| 127 | 20 September 2021 | Rapat Internal Fraksi Gerindra/ Pembahasan panja-panja Komisi IV dan Tim pemulihan ekonomi nasional |  |
|
| 128 | 17 September 2021 | Kunker Panja |  |
|
| 129 | 16 September 2021 | Bimtek Pertanian Kab Berau/ Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian Balitbangtan | Mengajak para petani agar dapat mengimplementasikan teknologi dalam bidang pertanian agar dapat meningkatkan hasil panen kemudian haru |
 |
| 130 | 16 September 2021 | Rapat Pansus RUU Landas Kontinen |  |
|
| 131 | 15 September 2021 | RDPU RUU KSDAHE (Panja) dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi | Mengajak untuk sama-sama mengawal RUU yang sedang dirancang untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. |
 |
| 132 | 15 September 2021 | Rapat Pansus RUU Landas Kontinen |  |
|
| 133 | 14 September 2021 | Bimtek Pertanian Kab. Paser/ Budidaya Tanaman Padi Sistem Jarwo Super | Mengapresiasi dan mengajak untuk tetap bersemangat dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi |
 |
| 134 | 14 September 2021 | FGD RUU Panja Pupuk | Meminta seluruh stakeholder untuk dapat sama-sama memperjuangankan pupuk bagi petani agar kemajuan petani dapat lebih baik saat panen |
 |
| 135 | 13 September 2021 | Bimtek pertanian kab Kutai Timur (Balitbang)/ Hilirisasi inovasi teknologi Pertanian | Diharapkan petani kutai timur dengan adanya bimtek dapat bertambah wawasan untuk lebih baik dalam bertani dan hasil melimpah pada saat musim panen |
 |
| 136 | 13 September 2021 | RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi | Mengapresiasi dan mengajak untuk sama-sama memberikan yang terbaik dalam hal semngat hingga insight untuk RUU ini sehingga kedepannya akan berdampak positif bagi Indonsesia. |
 |
| 137 | 11 September 2021 | Bimtek penguatan kapasitas petani dan penyuluh balikpapan/ Bimbingan Teknis pertanian sekota Balikpapan | Diharapkan dengan adanya bimbingan teknis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta semangat petani dan penyuliuh untuk bertani. |
 |
| 138 | 10 September 2021 | Pertemuan dengan Pemuda Tani/ Silaturahmi | Mengapresiasi para pemuda yang tergabung dalam pemuda tani serta semangatnya untuk meregenerasi petani milenial |
 |
| 139 | 08 September 2021 | Rapat dengar pendapat dengan Sekjen dan Eselon I Kementrian Pertanian/ 1. RKA K/L Tahun 20222. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. | Meminta untuk fokus kepada program yang sifatnya berdampak kepada pertanian dibandingan infrastruktur. |
|
| 140 | 07 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ 1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I RUU tentang P2 APBN 2. Pernyataan Persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna 3. Penyampaian Pendapat akhir Pemerintah. |  |
|
| 141 | 02 September 2021 | Kunker Komisi IV ke Jawa Barat |  |
|
| 142 | 01 September 2021 | Rapat dengar pendapat dengan Sekjen dan Eselon 1 Lingkungan Hidup dan kehutanan/ 1. RKA K/L Tahun 2022 2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. | Mengapresiasi untuk hal-hal yang sudaj dilalukan, akan tetapi tetap harus memperhatikan masalah hutan dan limgkungan yang terjadi seperti pertambangan liar dst. |
 |
| 143 | 01 September 2021 | Pansus RUU Landasan Kontinen - RAKER dengan Menteri Energi dan Sumber Dara Mineral RI | Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam didalam wilayah landasan kontinen indonesia harus dijalankan dengan prinsip dan upaya untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem laut Indonesia. |
 |
| 144 | 30 Agustus 2021 | Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Fraksi-fraksi dan pimpinan AKD |  |
|
| 145 | 27 Agustus 2021 | Doa Bersama komisi IV Gerindra | Mengajak untuk sama-sama mendokaan kesembuhan pak kapoksi dan bersama-sama agar tetap menjaga protokol kesehatan. |
 |
| 146 | 26 Agustus 2021 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 6 September2021) 2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021 3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) 4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan 5. Isu-isu Aktual lainnya. Catatan: Menghadirkan Dirut BUMN terkait. | Kementrian LK dapat lebih memperhatikan isu lingkungan yang marak terjadi bencana dalam beberapa waktu belakang. Serta memperhatikan kawasan hutan yang banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. |
 |
| 147 | 19 Agustus 2021 | Rapat Paripurna/1. Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 yang diajukan oleh Pemerintah 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya |  |
|
| 148 | 19 Agustus 2021 | Rapat Internal Fraksi Gerindra |  |
|
| 149 | 18 Agustus 2021 | Hari Konstitusi dan HUT 76 MPR RI |  |
|
| 150 | 18 Agustus 2021 | Rapat Internal Komisi IV/Rencana Kegiatan Komisi |  |
|
| 151 | 16 Agustus 2021 | Pidato Kenegaraan Presiden |  |
|
| 152 | 27 April 2021 | Kunjungan Kerja Meninjau gudang Bulog, dikawasan Pergudangan Ir. Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang. | Diharapkan pemerintah dapat mencetak sawah-sawah baru setiap tahunnya. Ini perlu dipikirkan dari sekarang, karena berkaitan dengan nasib ketahanan pangan,” pungkas Budi. |  |
| 153 | 09 April 2021 | Penyerahan Bantuan 500 Paket Berbahan Ikan di Samarinda | Budisatrio Djiwandono membagikan 500 paket bantuan terkait program Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) |  |
| No | Tanggal Kegiatan | Agenda/ISU | Perjuangan/Hasil Kegiatan | Foto Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Maret 2024 | Penyusunan Revisi UU No 5 Tahun 1990 | Kembali melanjutkan pembahasan revisi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. kali ini pembahasan antara tim perumus/tim sinkronisasi dari komisi IV, dengan pemerintah dan komisi II DPD untuk merumuskan dan menyelaraskan RUU tersebut sehingga kepastian hukum terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan segera di sahkan |
|
| 2 | 08 Februari 2024 | Perayaan HUT Gerindra di Kalimantan Timur | Bendera Gerindra berkibar di Kalimantan Timur! Selamat Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke 16! Dirgahayu! Kampanye akbar Gerindra di Samarinda kali ini berlangsung dengan meriah dengan hadirnya teman-teman dari seluruh penjuru Kaltim serta Mantan Gubernur Bapak Isran Noor, Walikota Samarinda Bapak Andi Harun, serta rekan-rekan caleg se-Kaltim. |
|
| 3 | 02 Februari 2024 | Pertemuan dengan Warga Desa Seniung Jaya, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser. | Desa Seniung Jaya, Kabupaten Paser untuk bertemu dengan para warga yang sudah menunggu dengan antusias. Saya melihat langsung kemampuan desa ini untuk berkembang dengan meningkatkan sektor perikanan dan pertanian. Maka dari itu, saya turut memberikan benih ikan dan bibit tanaman bagi masyarakat, guna meningkatkan produktivitas daerahnya. Kami berupaya untuk terus menyediakan fasilitas dan dukungan lainnya agar wilayah Paser dan Kaltim secara keseluruhan semakin maju |
|
| 4 | 29 Januari 2024 | Mengunjungi Petani di Makroman Samarinda | Hamparan sawah yang hijau dan asri memperindah kegiatan kami siang ini saat bertemu dengan beberapa Kelompok Tani di Makroman, Samarinda. Kali ini, saya kembali untuk melihat perkembangan kegiatan pertanian di sana yang sudah tumbuh pesat, sekaligus memberikan bantuan alsintan guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Saya berharap bantuan fasilitas ini dapat mendukung pencapaian target produksi ke depannya serta memajukan sektor pertanian di sekitar Samarinda. |
|
| 5 | 28 Januari 2024 | Pertemuan dengan penerima alsintan di samarinda utara | Mengadakan pertemuan dengan petani penerima alsintan di kecamatan samarinda utara dan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut kaitannya dengan bengkel alsintan yang belum ada alokasi di Kota Samarinda |
|
| 6 | 18 Desember 2023 | Mengunjungi pasar tradisional di Kota Samarinda | Guna mengetahui harga-harga bahan pangan dan ketersediaannya serta mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi Masyarakat. Selain itu kunjungan ke pasar tradisional sebagai support dari DPR-RI agar pasar tradisional semakin hidup dan bergeliat, saya berharap pasar tradisional juga menjadi potensi ekonomi yang luar biasa serta menjadi destinasi wisata. Karena Prinsipnya pasar itu adalah potensi ekonomi luar biasa. Sebab di pasar tidak hanya pedagang yang mendapatkan sumber penghasilan, tapi ada kuli angkut, dan pelaku usaha yang lain.
|
|
| 7 | 14 Desember 2023 | Penyerahan Alat-alat pertanian, UPT Pertanian, Rempanga, Tenggarong, Kutai Kartanegara. | Penyerahan Alsintan aspirasi dari Bapak G. Budisatrio Djiwandono untuk Gapoktan dan kelompok tani di Kutai Kertanegara, penyerahan alsintan ini diantaranya berupa Traktor Roda 4 (3 unit), Traktor Roda 2 (9 unit), Cultivator (5unit), Power traser (1 unit), Motor Roda 3 (2 unit) dan Handsprayer. Penyerahan alsintan ini dihadiri oleh Bupati Kutai Kertanegara harapannya adalah peralalatan ini membatu produktivitas petani dalam Bertani.
|
|
| 8 | 08 November 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kepala Badan Pangan |
|
| 9 | 06 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan |
|
| 10 | 05 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran |
|
| 11 | 04 September 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan |
|
| 12 | 04 September 2023 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | 1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian |
|
| 13 | 31 Agustus 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan |
|
| 14 | 31 Agustus 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan |
|
|
| 15 | 30 Agustus 2023 | Raker dengan Menteri Pertanian | Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa |
|
| 16 | 10 Juli 2023 | Panja KSDHAE |
|
|
| 17 | 13 Juni 2023 | RDP dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-287/MK.02/2023 dan Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp441.617.725.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar merancang kegiatan dan program secara efektif dan efisien sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Selain itu, meminta agar program yang disusun tidak tumpang tindih dengan kementerian/lembaga teknis yang lain. Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional menguatkan koordinasi dengan Perum BULOG dan ID FOOD untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional yang berbasis sumber dan produksi pangan dalam negeri guna meningkatkan kesejahteraan petani. |
|
| 18 | 12 Juni 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan realokasi Pagu Indikatif Belanja TahunAnggaran 2024, dalam rangka memenuhi target-target program yangbelum tercapai sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Rencana
Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kajian yang komprehensif gunamendapatkan alternatif solusi dalam pencegahan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merupakan dampak dari usaha dan/atau kegiatan berisiko, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta |
|
| 19 | 06 Juni 2023 | Pertemuan dan meninjau KPUD Samarinda | KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan Wewenang, merencanakan penyelenggaraan pemilihan, menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan. Berkaca dari penyelenggaraan pemilu 2019, polarisasi masyarakat menguatkan tajam akibat politik identitas. Politik identitas tersebut, terus diimplifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar menjadi konflik di tengah masyarakat. Sebagai Wakil Ketua Komisi IV G. Budisatrio Djiwandono menekankan bahwa dengan adanya potensi dan tantangan tersebut maka, kita perlu terus membangun sistem relaksasi |
|
| 20 | 05 Mei 2023 | Bimbingan Teknis Urgensi Penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan di Samarinda, Kalimantan Timur | Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap produksi pangan dan ketersediaan pangan di masa depan maka diperlukan langkah konkrit yang dapat mencegah keberlanjutan konversi lahan sekaligus menjamin ketersediaan pangan. Guna mengatasi kasus alih fungsi lahan pertanian, Kontribusi masyarakat juga diperlukan dalam upaya menjaga lahan pertanian. Masyarakat dapat membentuk kelompok tani dan kelompok pengawas lingkungan untuk memonitor kegiatan alih fungsi lahan dan menentang praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang |
|
| 21 | 04 Mei 2023 | Bimbingan Teknis Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Mendukung Pemenuhan Calon Ibu Kota Negara (IKN) | Produk hortikultura merupakan salah satu komoditi pertanian yang mempunyai potensi serta peluang untuk dikembangkan sehingga menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia, baik produk hortikultura yang tergolong produk buah buahan, sayur sayuran, obat obatan maupun tanaman hias. Pengembangan produk hortikultura merupakan produk yang sangat dibutuhkan secara berkelanjutan oleh masyarakat Indonesia khusunya di Kalimantan Timur ini dalam rangka menyongsong IKN diperkirakan 2-3 juta orang akan pindah ke Kaltim ini maka permintaan domestic hortikultura termasuk tanaman obat (Bio Farmaka) akan meningkat apalagi tren masyarakat saat ini tanaman obat semakin digandrungi sebagai pengobatan alternatif yang dapat digunakan untuk mencegah hingga mengobati penyakit secara mandiri sebagai tindakan penanganan pertama. |
|
| 22 | 03 Mei 2023 | Bimtek peningkatan ekspor kalimantan timur | Guna peningkatan kapasitas para petani bahwa sektor pertanian membutuhkan 2 |
|
| 23 | 02 Mei 2023 | Mengunjungi masyarakat loa tebu kukar | Pertemuan dengan Warga Loa Tebu Kabupaten Kutai Kartanegara, |
|
| 24 | 06 April 2023 | RDP Komisi IV dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 1. Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan Automatic Adjustment |
|
| 25 | 29 Maret 2023 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk |
|
| 26 | 27 Maret 2023 | Raker dengan Menteri Pertanian | Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian Automatic .Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian |
|
| 27 | 03 Maret 2023 | Pertemuan Masyarakat di Kampung Nelayan, Manggar Baru |
|
|
| 28 | 02 Maret 2023 | Kunjungan Kelompok Tani, Kel. Lamaru – Balikpapan Timur |
|
|
| 29 | 02 Maret 2023 | Meninjau Kawasan Hutan Lindung dan Labolatorium Hutan di Balikpapan | - Kawasan hutan ini direncakan untuk menjadi ecowisata nantinya, Kawasan hutan ini masih orisinil belum pernah terjadi kebakaran maupun kerusakan hutan lainnya. - Kami sangat kekurangan polisi hutan, akan tetapi setelah sekian lama keluhan ini kami sampaikan, akhinya ada atensi khusus dari Menteri LHK sehingga kami mendapat bantuan pembangunan fasilitas yang langsung diberikan dari pusat tanpa mengganggu anggaran yang ada. |
|
| 30 | 01 Maret 2023 | Kunjungan ke Pengrajin Eco-Batik, Balikpapan | Ibu Anggi : Bulan lalu kain eco-batik kami baru saja ikut dalam pergelaran busana di Jakarta. Semoga ada bantuan dari pemerintah untuk kami agar bisa produksi lebih banyak lagi. Peminatnya cukup banyak, kami terkendala dengan alat dan bahan yang seadanya dan juga cenderung mahal. - Pak Alif : Mudah-mudahan kain eco-batik kami bisa segera masuk ke pasar internasional. Mohon kiranya jika ada bantuan untuk ekspor, kami sangat berterimakasih sekali. |
|
| 31 | 01 Maret 2023 | Meninjau dan Diskusi dengan Yayasan Borneo Orangutan Survival, serta Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia (RASI) | - Orangutan yang diselamatan akan mendapatkan perawatan dan kemudian disekolahkan agar dapat kembali ke habitat asal. - Beruang madu yang di-rescue setelah mendapatkan perawatan tidak bisa dikembalikan ke habitat lepas karena mereka sudah bergantung dengan manusia. |
|
| 32 | 28 Februari 2023 | Pertemuan di Titik Nol IKN Deputi Otorita dan Perwakilan KLHK |
|
|
| 33 | 27 Februari 2023 | Kunjungan Pasar Segiri, Samarinda |
|
|
| 34 | 27 Februari 2023 | Pertemuan dengan 8 Kades di Kec. Sepaku dan Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Kab. PPU | - Bapak Kasdinar (Kepala Desa Bumi Harapan) : Kami berharap penyelesaian kendala di luar pembangunan yaitu debu lalu Lalang transportasi yang membawa logistic ke kawasan pembangun IKN agar ditindak lanjuti segera karena debu ini sudah mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitaran ini. - Rauf Muin (Anggota DPRD Kab. PPU) : Kami dari DPRD Kab. PPU sangat mendukung pembangunan IKN dan siap bersinergi dan berkolaborasi. Segala persoalan / kendala yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau menjembatani ke pihak Otorita. |
|
| 35 | 27 Februari 2023 | Pertemuan dengan Asosiasi-Asosiasi Pengusaha Kalimantan Timur | -Ibu Dona (Ketua KADIN Kaltim) : Pembangunan IKN masih membutuhkan banyak investor, banyak peluang bisnis untuk swasta dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dll. - Ibu Ayu (Asosisasi pengusaha Muslimah Indonesia) : Kami banyak membangun Kerjasama dengan swasta maupun BUMN, akan tetapi BUMN sering kali mengalami keterlambatan pembayaran sehingga itu mengganggu jalan nya usaha kami yang mana uang nya harus kami gunakan untuk perputaran usaha kami. Mohon kiranya pak Budi dapat menyampaikan keluhan kami ini. - Asosiasi Pengusaha Kayu : Perlu adanya kejelasan terhadap aturan dan penjelasan yang jelas dan tepat tentang Carbon Trade. Kami jadi agak sulit bergerak karena aturan yang berubah-rubah dan tidak pasti. |
|
| 36 | 26 Februari 2023 | Pertemuan dengan Warga Gunung Lingai, Samarinda |
|
|
| 37 | 25 Februari 2023 | Pertemuan dengan Kelompok Wanita Tani, Kukar |
|
|
| 38 | 30 Januari 2023 | Penyerahan bantuan Cultivator Kelompok Wanita Tani Makmur di Lempake, Samarinda. |
Puji syukur permintaan cultivator Ibu Sri Jumiati KWT Tani Makmur dapat terealisasikan di bulan Desember ini. Senang sekali bisa melihat kegiatan pertanian Ibu Sri dan teman-teman KWT lainnya dapat berjalan dengan lancar dan mampu menghasilkan produk tani yang bermanfaat. Ke depannya akan terus kami koordinasikan alsintan dan bantuan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan masyarakat. Bersama-sama kita sejahterakan para petani di Kaltim untuk Indonesia yang semakin Maju. KWT ini sejak tahun 1999 sudah berdiri berulang kali mengajukan proposal dan baru kali ini pada tahun 2023 mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui aspirasi dari Bapak Budisatrio. Cultivator ini bisa meningkatkan produktivitas dan menghemat tenaga kami dalam mengolah hortikultura sayuran yaitu cabe, kangkung, terong dll kedepan kami dipermudan memperoleh akses bibit serta pupuk.
|
|
| 39 | 09 Desember 2022 | Bimtek dengan Ditjen PSP Kementerian Pertanian | Bimtek Kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian” yang akan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022, di Hotel Horison, Samarinda Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang produktif guna peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif dan menghasilkan, yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Kami berharap Prasarana dan Sarana pertanian di Indonesia dengan adanya intervensi teknologi modern dan tepat bisa berperan sebagai katalisator perubahan yang mengarah pada percepatan yang dapat mendorong proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam bidang ketersediaan pangan sehingga pertanian tidak selalu identik dengan menunggu panen, mengolah tanah yang sulit tergantung dengan cuaca. saat ini kita menghadapi tantangan serius bahwa saat ini sebagian besar petani kita berusia 50 tahun keatas berdasarkan hasil sensus. pertanian dianggap tidak menarik bagi para pemuda karena identik dengan berbagai macam masalah, kerja yang cukup keras, kotor dan tidak prestisius karena bagi para pemuda saat ini lebih menarik kerja kantoran. kami mendorong lahirnya petani terutama petani muda yang sukses dengan menggunakan teknologi atau inovasi di bidang pertanian yang lebih maju, dari segi mesin, pengendalian hama penyakit sampai panen dan pasca panen |
|
| 40 | 06 Desember 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Penjelasan kepada Bapak Menteri Pertanian Setiap tahun selalu terjadi kenaikan harga diakhir tahun, Salah satu penyebabnya karena menurunya hasil panen dari setiap Musim tanam II Pemerintah seharusnya sudah melakukan antisipasi, apalagi Indonesia baru saja mendapatkan penghargaan swasembada beras jadi sangat ironi kalo dilaksanakan impor. Kami juga meminta penjelasan kepada Bapak Menteri Pertanian terkait kesiapan penggilingan di 24 provinsi untuk memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton sampai dengan akhir Desember 2022?, dan sudah berapa persen penyerapan oleh Bulog? jangan sampai data tersebut hanya diatas kertas dan sekedar memantik perdebatan karena tidak sesuai dengan kenyataan, karena beberapa pemilik penggilingan mengaku tidak tahu kalau ada tenggat waktu pengiriman 15 Desember 2022 dan banyak yang meralat komitmen pasokannya. Mohon penjelasan. bagaimana BPS menyajikan data 3 tahun terakhir rata-rata produksi beras 31,3 juta ton pertahun dan Indonesia tidak melakukan impor. Namun di 2024 data tersebut menjadi diragukan validitasnya? BPS agar memberikan penjelasan bagaimana data survei ketersediaan beras CBP dan Komersil periode juli - desember tahun 2022? serta data ketersediaan stok untuk komoditas pangan esensial lainnya seperti jagung, kedelai, gula, cabai merah, bawang putih, bawang merah, daging sapi, ayam, telur untuk kemudian data tersebut disinkronkan dengan pemangku kepentingan lainnya
|
|
| 41 | 23 November 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Data yang disampaikan Ditjen PSP dalam RDP tanggal 15 November 2002 terkait areal lahan Perhutanan Sosial Kementerian LHK yang bisa dimanfaatkan bagi pertanian yakni seluas 875.000 ha dengan klasifikasi 63.000 pertanian eksisting; lahan terbuka 11.265 ha; areal semak belukar 171.000 ha; dan sisanya areal hutan alami. Fraksi Gerindra meminta agar dapat dioptimalkan sebagai lahan pengembangan pangan seperti kedelai, shorgum, ladang jagung hibrida, ataupun untuk kegiatan perkebunan rakyat dengan konsep agroforestry didukung SK dari KLHK. Namun demikian tidak menggunakan areal hutan alaminya. Program hortikultura untuk intensifikasi bawang putih dan bawang merah tidak sama di setiap daerah, seperti Kaltim tidak ada bawang putih disana, mengapa tidak diganti saja dengan tanaman obat |
|
| 42 | 22 November 2022 | Panja dengan RUU Landas Kontinen | Rapat Panja meminta kepada Pemerintah (Kemenkumham) untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan Ahli Hukum Laut Internasional untuk merumuskan frasa “wajib dan harus” agar komprehensif, karena kata “wajib” dalam Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan sanksi. Rapat Panja meminta kepada Pemerintah (Kemenkumham) untuk berkoordinasi dan berdiskusi dengan Ahli Hukum Laut Internasional untuk merumuskan mengenai Bab Ketentuan Pidana.Tenaga Ahli Hukum Laut Internasional dan Ahli Bahasa tetap mendampingi dalam Rapat Panja dan Rapat Timus/Timsin selanjutnya. |
|
| 43 | 21 November 2022 | FGD dengan KLHK Isu KSDAE | Konservasi |
|
| 44 | 17 November 2022 | Bimtek dengan Ditjen PSP Kementerian Pertanian | Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang produktif guna peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut menjadi suatu kegiatan yang produktif dan menghasilkan, yang pada akhirnya masyarakat mampu mengolah sumber daya alam tersebut menjadi sumber mata pencaharian yang berkesinambungan. Kami berharap Prasarana dan Sarana pertanian di Indonesia dengan adanya intervensi teknologi modern dan tepat bisa berperan sebagai katalisator perubahan yang mengarah pada percepatan yang dapat mendorong proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam bidang ketersediaan pangan sehingga pertanian tidak selalu identik dengan menunggu panen, mengolah tanah yang sulit tergantung dengan cuaca. |
|
| 45 | 16 November 2022 | RDP Komisi IV dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian |
|
|
| 46 | 16 November 2022 | Bimtek Perikanan Budidaya KKP | Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman dikonsumsi bagi kesehatan dalam upaya peningkatan katahanan pangan dan gizi masyarakat Dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat atas sumber pangan tersebut terlebih potensi Kalimantan Timur yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga akan menghadirkan nilai pasar yang berlimpah. Mari kita pastikan agar para pembudidaya perikanan diKalimantan Timur dapat menangkap potensi tersebut dan tidak hanya menjadi penonton saja di tempat kita sendiri. Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan air tawar yang cukup popular sekarang ini, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme. Teknik ini apabila dilakukan dengan tepat mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Selain itu sejumlah keuntungan budidaya dengan sistem bioflok. Selain mempercepat masa panen, sistem ini juga memiliki keunggulan dapat meningkatkan produktivitas budidaya ikan.dan terpenting, hemat biaya operasional serta irit lahan dengan kualitas ikan yang tetap sehat. Oleh karena itu pada Tahun 2022 ini saya menurunkan 11 program Bioflok di Kalimantan Timur masing-masing di Berau, Kutai Kartanegara,PPU, Paser, Samarinda, Kutai Barat, dan Balikpapan semoga bisa bermanfaat dan segera bisa panen raya. |
|
| 47 | 15 November 2022 | Bimtek Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Perikanan Budidaya | Temu Lapang Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur” yang akan dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 16 November 2022, di Tepian Pandan, Kec Tenggarong, Kab Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. kegiatan ini dapat terlaksana atas inisiatif yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara optimal berkolaborasi dengan komisi IV DPR-RI sehingga dapat tercapai sinergi antara pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga ke tingkat tapak dalam hal budidaya perikanan air tawar. kegiatan Temu lapang perikanan budidaya air tawar ini adalah para pelaku budidaya perikanan air tawar dapat pemahaman tentang cara budidaya ikan sistem Bioflok yang sesuai dengan prosedur sehingga hasil yang akan didapatkan bisa lebih maksimal. Bioflok adalah salah satu teknologi budidaya ikan, yakni suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan mengandalkan pasokan oksigen dan pemanfaat mikroorganisme. Teknik ini apabila dilakukan dengan tepat mampu menggenjot produktivitas panen yang lebih tinggi. Selain itu, metode bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air. Apalagi kedepan Pemerintah akan memindahkan Ibu Kota Negara ke pulau kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Tentu kebutuhan produk pangan bagi menjadi penting dan kita tidak hanya menjadi penonton saja di tempat kita
|
|
| 48 | 14 November 2022 | Bimtek Hortikultura Calon Ekportir menyongsong IKN | seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke pulau kalimantan, tepatnya kalimantan timur. hal tersebut tentu kita sebagai warga kalimantan timur harus siap menjadi tuan rumah pusat pemerintahan indonesia ini adalah tantangan besar kita, ini kerja besar kita, ini langkah besar bangsa ini untuk pembangunan ibu kota yang mempunyai visi kota dunia untuk semua, kota paling berkelanjutan didunia, simbol identitas nasional serta penggerak ekonomi di masa depan. walaupun banyak kritik yang diberikan tetapi juga banyak harapan terhadap pemindahan ikn tersebut. selain itu pemerintah juga melakukan banyak persiapan untuk ikn ini mulai dari berbagai instrumen peraturan, grand desain ikn, hingga memulai pembangunan fisik semuanya adalah upaya mendorong pembangunan ikn yang lebih baik termasuk dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang benar-benar dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia dan warga kalimantan timur khususnya dengan tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. perlu kita ketahui bersama bahwa pada kondisi pandemi covid 19 yang kita hadapi bersama justru nilai ekspor pertanian kita meningkat dari rp 390,16 trilyun di tahun 2019 naik 16,8% menjadi rp 451,77 triyun di tahun 2020 kemudian meningkat kembali 38,7 % menjadi rp 625 trilyun di tahun 2021. tentu hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata pertanian menyumbang devisa negara ditengah sektor lain yang terpuruk akibat covid 19. saat ini berdasarkan data dari bps lapangan pekerjaan di menduduki peringkat tertinggi dengan 29,76% disusul sektor perdagangan 19,23% dan sektor-sektor lainnya industri pengolahan, jasa, pertambangan dan lain sebagainya. artinya sektor pertanian memberikan lapangan kerja yang cukup besar. melihat tingginya angka ekspor pertanian peran badan karantina pertanian cukup penting untuk ekspor produk pertanian karena badan karantina bisa memastikan standart dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh negara tujuan. maka dalam bintek ini harapakan kami badan karantina pertanian bisa memberikan pemahaman maksimal kepada para calon eksportir pertanian, terutama dalam mengakselarasi ekspor. saat ini karena banyak potensi ekspor dari kaltim untuk produk pertanian seperti biji lada, sarang walet, pisang kepok, nanas, dan produk turunan sawit yang potensial untuk di ekspor ke pasar mancanegara, tentu para pelaku ekspor ini butuh dukungan dan pendampingan untuk mengakselerasi ekspor pertanian dari badan karantina pertanian. |
|
| 49 | 14 November 2022 | SOSIALISASI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA) MELALUI KEGIATAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTKH) PADA WILAYAH IBU KOTA NEGARA (IKN) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | proses tora ini tidak mudah dan mulus saja jalanya tentu ada kendala-kendala yang dihadapi seperti di antaranya:
mudah-mudahan pada sosialisasi ini dari pihak pemerintah memberikan gambaran dan jawaban dari banyaknya kendala yang ada di lapangan agar tidak menjadi kebingungan di masyarakat. kami juga menyoroti permasalahan tora yang banyak diajukan ke oleh masyarakat, mohon lebih cermat dan tepat, untuk kasus tora harus memprioritaskan lahan-lahan yang digunakan sebagai fasilitas sosial seperti puskesmas, rumah ibadah, sekolah atau lahan untuk pertanian bukan lahan untuk fasilitas komersil seperti rumah makan, toko bahkan pompa bensin. |
|
| 50 | 02 November 2022 | RDPU Konservasi berbasis Nilai | KPK menyebutkan sedikitnya 1,4 juta hektar perkebunan sawit di provinsi Riau tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak kepada negara. KPK menduga sebagian besar dari perusahaan tersebut yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga tidak ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara selama beroperasi menguasai hutan . Hal i.ni menyebabkan daerah mengalami potensi kehilangan pendapatan dan kerugian negara |
|
| 51 | 25 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Masyarakat sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) | Masyarakat sekitar TPA tidak keberatan dengan akan dibangunnya TPA di sekitaran wilayah mereka. Jarak TPA yang akan dibangun dengan pemukiman warga cukup jauh. Akan tetapi, demi menjaga Kesehatan dan kenyamanan warga, agar kiranya setalah TPA tersebut dibangun, diharapkan pengelolaannya dapat berjalan dengan baik, benar, dan sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai dampaknya menjadi merusak lingkungan poemukiman. |
|
| 52 | 25 Oktober 2022 | Penyerahan Bangtuan Pasca Panen Karet - Balikpapan | Kepala Bidang Perkebunan – Bapak Mujito : bantuan pasca panen karet ini sangan bermanfaat bagi masyarakat di Balikpapan. Semoga bantuan jalan usaha tani juga dapat disalurkan di wilayah ini agar semakin melancarkan semua usaha petani.
|
|
| 53 | 24 Oktober 2022 | Pertemuan dengan penerima Mesin Pakan Ikan, Kutai Kertanegara | Sulaiman – Pak Kades
Minar - Gapoktan Sebulu
Kami mengusulkan adanya bantuan berupa perbaikan JUT yang juga akan dinikmati 11 kelompok tani. |
|
| 54 | 23 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Bulog Kota Samarinda untuk memantau persediaan pangan sampai dengan akhir tahun |
Minyak goreng dan Tepung terigu saat ini adalah item yang sangat banyak dicari |
|
| 55 | 22 Oktober 2022 | Pertemuan dengan PPL perikanan dan pertanian Kalimantan Timur | Mirsa – PPL Kota Balikpapan
Rini – PPL Kukar
Bahtiar – PPL Perikanan di kabupaten PPU
Warsito – PPL Kubar
|
|
| 56 | 22 Oktober 2022 | Pertemuan dengan masyarakat Pesisir | Kelompok meminta bantuan kapal karena sangat dibutuhkan. Kapal yang diminta berbahan kayu dan bukan fiber, karena cocok dengan peroairan mereka. Jika menggunakan fiber bisa tiba-tiba pecah Ketika melaut |
|
| 57 | 21 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Organisasi Kepemudaan Kota Samarinda | Garin – Ketua TIDAR Kota Samarinda
Siswanto
Zai – Karang Taruna Samarinda Kota
|
|
| 58 | 18 Oktober 2022 | Pertemuan dengan kelompok penerima UPPO | Aisyah – Kelompok P2L
Shidiq - Warga RT 05
Riko
|
|
| 59 | 17 Oktober 2022 | Pertemuan dengan Kelompok Tani Babulu |
|
|
| 60 | 19 Juli 2022 | 11 PERTEMUAN DI MASA RESES ANGGOTA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TIMUR MASA PERSIDANGAN V TAHUN 2021-2022 TANGGAL 19-27 JULI 2022 | A. PENDAHULUAN Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat 1 menyatakan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ketiga fungsi ini merupakan suatu keharusan bagi DPR RI dalam kerangka representasi wakil rakyat. Ketiga fungsi ini memberikan ruang gerak yang cukup signifikan bagi terciptanya cek and balances antara pemerintah dan DPR RI sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu yang sangat diperlukan adalah peningkatan kualitas representasi DPR RI yang selama ini masih dalam tahapan representasi procedural, bukan representasi substantif yaitu sebuah keterwakilan rakyat yang dilaksanakan melalui perumusan suatu kebijakan public yang berpihak pada rakyat. Disamping itu, DPR RI selain sebagai sentra demokrasi, juga merupakan simpul strategis dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi menuju terciptanya system politik demokrasi yang ideal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anggota DPR RI terhadap konstituen maupun partainya maka dilaksanakan kunjungan kerja untuk melaksanakan tiga fungsi tersebut. Tanggungjawab sebagai wakil rakyat mengharuskan mereka untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai perubahan maupun permasalahan yang terjadi. Dengan komunikasi politik yang baik, para wakil rakyat akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan. Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota dewan, maka akan terjadi kemacetan dalam system politik yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat pada muncunya cara- cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan metode lain seperti demonstrasi bahkan cara-cara yang melibatkan kekerasan. Dalam sebuah sistem politik yang berjalan baik, para wakil rakyat akan mampu melakukan fungsinya untuk melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan konstituen yang diwakilinya sebagai in-put dalam proses melaksanakan fungsinya di dewan. Out-put yang dihasilkan dari proses pengolahan kebijakan di parlemen mencerminkan proses tawar menawar dalam perdebatan di parlemen sebagai wujud kinerja wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi konstituen yang diwakilinya. Out- put dapat berarti pula peningkatan pemahaman konstituen tentang agenda dan bagaimana pemerintahan bekerja, pengetahuan tentang program pemerintah dan kemana konstituen dapat memperoleh bantuan dan mendapat akses yang diperlukan, pemahaman kemana dapat memberikan masukan terhadap program pemerintah, dan mendapatkan asistensi atau rujukan terhadap permasalahan legal maupun social yang dihadapi. Disini mekanisme umpan balik (feed-back) memainkan peran penting agar proses politik dapat berjalan secara kontinyu. Kunci keberhasilan dari mekanisme ini adalah apabila wakil rakyat berhasil membangun komunikasi yang efektif dengan konstituen yang diwakilinya. B. TUJUAN C. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk: telah ditetapkan. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA D. HASIL KEGIATAN PENYERAPAN ASPIRASI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia A- 127 menjelaskan tentang kegiatan selama masa sidang di komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BULOG serta Badan Restorasi Gambut. Hasil kegiatan di dapil dalam rangka kunker/reses perorangan sebagai berikut : 1. Pertemuan dengan Kelompok Wanita Tani, dan DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Gerindra Ibu Suliah KWT 16 Desa Bukuan • Memohon untuk dukungan program P2L sehingga dapat mandiri secara pangan di wilayah kami, dan meminta cultivator apakah bisa diakomodir untuk wilayah kami. Edizilah Kelompok Tani Bukuan
2. Pertemuan dengan kelompok tani • Kami mendapatkan bantuan bibit cabai apakah kami bisa mendapatkan bantuan pendampingannya dan apakah bisa kami mendapatkan bantuan bibit sayur- sayuran untuk memperkuat ketahanan pangan kami, dan akses bantuan alat pertanian. Shidiq - Kelompok Jaya Bersama
Agus Bei – Pokmaswas Mangrove Center Dalam kegiatan ini perlu penguatan anggota pokwasmas diantaranya perlunya pembekalan dan bagi kami untuk menjalankan tugas-tugas pemantauan kami mohon bisa didukung diantaranya :
Zakaria - Pokwasmas Mina Bersama Pokwasmas di wilayah kami sudah dimulai sejak 1999 kami merasa jenuh dengan KKP karena laporan yang kami laporkan seperti tidak ditanggapi. Benar di wilayah kami juga masih banyak kapal yang melakukan penangkapan menggunakan troll padahal secara aturan tidak bisa dibenarkan hal tersebut, tapi kami Lelah juga melakukan pelaporan tidak kunjung diproses 5. Pertemuan dengan PPL, Kelompok Tani Syaiful Hakim desa Bantuas Saat ini para petani kebingungan terkait permasalahan pupuk, karena pupuk subsidi tidak ada atau sulit ditemukan, apabila ada sulit di akses dan kadang tidak tepat sasaran, kami mendengar informasi terkait pengelolaan UPPO apakah kami bisa mengakses bantuan tersebut. Irwan Purwoko Penyuluh Pertanian P3K Menginformasikan saat ini ada 15 orang tenaga harian lepas yang belum diangkat statusnya padahal mereka sudah lama mengabdi, informasinya kementan sudah mengusulkan 13.000 ribu formasi kepada MenPanRB dan formasi tersebut sudah dibuka, mohon dukungan Bapak untuk bisa berkomunikasi mengawal hal ini karena justru Badan Kepegawaian Daerah tidak mau memverifikasi para THL ini, mohon kami bisa dibantu kami juga menyerahkan kepada Bapak berkas para THL ini Ratna diana PPL Gunung Rejo Kami bisa dibantu untuk alsintan pasca panen di kelompok dampingan kami, saat ini bantuan dari Bapak beruap UPPO sangat kecil jumlahnya dengan kelompok tani yang ada harapan kami bisa ditingkatkan tahun berikutnya. 6. Pertemuan dengan Petani MIlenial dan Pemuda Tani Ginanjar - Petani Muda Milenial Saat ini kami mendampingi pondok pesantren di wilayah Samarinda, pertanian mulai dari melakukan penanaman di lahan pekarangan kami upayakan melalui para santri-santri yang ada untuk ketahanan pangan bagi para santri dan juga warga sekitar pesantren, ketika kami ingin meng akses bantuan kami selalu terganjal masalah administrasi misalnya untuk terdaftar di simultan harus ada 10-20 orang karena mayoritas para santri tidak berdomisili di wilayah tersebut Wahyu Kurniayanto - Duta Petani Milenial Loa Hulu Kami petani milenial berhasil memproduksi bokasi dan permintaan akan bokasi ini cukup tinggi produksi kami saat ini 500 sak dan sudah habis terjual, apakah kami bisa mendapatkan UPPO untuk bisa juga memproduksi produk pupuk organik yang lain. Kelemahan kami petani milenial adalah lahan, karena Sebagian besar lahan yang kami garap adalah warisan dari orang tua saat ini kami dapat bantuan bibit jagung 1 hektar tapi kami juga mendapat bibit jahe merah 1 hektar padahal lahan kami hanya ada 1 hektar, mungkin akan kita kembalikan atau belum tau Langkah selanjutnya akibat keterbatasan lahan dari kami. Saran kami apakah mungkin lahan bekas tambang yang masih dibuka bisa diserahkan ke masyarakat untuk di kerjasamakan. 7. Pertemuan dengan Masyarakat Samarinda Ilir Mangundirizal - Ketua Purnawiran Samarinda Apakah bisa lahan bekas tambang di kerjasamakan dengan masyarakat untuk dilakukan penanaman atau pertanian Lurah Selili • Terima kasih bantuan Bapak 1 motor sampah di wilayah kami, bermanfaat sekali di daerah kami belum ada tempat pengelolaan sampah, jadi masih konvensional saja pengelolaan sampah kumpulkan, angkut kemudian di buang, mohon bimbingan Bapak untuk bisa ada pengelolaan sampah seperti bank sampah atau co composting bagi kami.
8. Pertemuan dengan Masyarakat Desa Loa Janan, Kutai Kartanegara Nanda suseno - KUB Satria 16 Terima kasih Pak Budisatrio sudah mengunjungi kelompok kami dan memberikan bantuan mesin pakan serta modal, dengan bantuan dari Pak Budi kami bisa berjalan dan merekrut beberapa kepala keluarga untuk bisa bekerja di tempat kami, sehingga kami bisa bermanfaat dan membuka lapangan kerja. Untuk kedepan kami mohon bantuan untuk pelatihan bagi kami terutama promosi atau pengemasan produk sehingga produk yang kami buat ini lebih menarik dan mampu bersaing di pasaran. Kami juga mohon kiranya bisa mendukung bantuan transportasi roda 3 untuk mendukung pengelolaan pupuk kompos kami. Ibu Rani - KWT Loa Janan Mohon bantuan bapak untuk program P2L untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar kami. M. Arzad Kades - Loa Hulu Adanya jalan pertanian yang rusak di wilayah kami tidak hanya jalan tetapi juga jembatan yang rusak di wilayah kami, kami juga mengaharapkan adanya bantuan UPPO atau sapi di wilayah kami, karena kadang sudah ada sudah kami persiapkan tetapi sapinya yang belum ada, apakah kami bisa mengusulkan hal ini? 9. Pertemuan dengan PPL Tenggarong, Kutai Kartanegara dan Kelompok Tani Betambulu - PPL Tenggarong Seberang Mohon kiranya distribusi bantuan dari Bapak Budisatrio bisa merata karena daerah sekitar kami dapat tapi kami belum pernah dapat. Ari Wahyudi - KUB Satria 16 Kami berterima kasih bantuan Bapak sebelumnya kepada kami untuk pengelolaan madu sehingga dapat berkembang, saat ini kami sedang membangun saluran untuk air bersih yang digunakan oleh warga sekolah dan masjid, kami sudah membangun bak untuk penampungan maupun pemipaannya sudah kami kerjakan, tetapi masalahnya adalah sumber air yang ada di atas ternyata setelah di uji lab tidak layak minum dan tercemar karena lokasinya ada perusahaan dan dekat holding road, apakah Bapak bisa membantu memfasilitasi agar perusahaan bisa berkontirbusi terhadap ketersediaan air bersih tersebut. Nurtin - Penyuluh Pertanian Lapangan Tenggarong Kota ada KWT yang kami dampingi untuk mendapatkan program P2L tahun lalu tetapi kekurangan persyaratan berupa demplon plot sehingga dinyatakan gagal, kami ingin mencoba lagi agar bisa mendapatkan aspirasi P2L tersebut. Diwilayah kami juga sering terjadi banjir apakah ada jalan keluar untuk kami terkait masalah banjir tersebut. 10. PertemuandenganPenerimaUPPO Tumin – Muntai Raya
E. PENUTUP
|
|
| 61 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Pokdakan Kampung Budidaya Perikanan | Udin – Pokdakan Sinar Alam
Joko – Pokdakan Karya Sehati
Kasmin – Pokdakan Tawar Berkah
|
|
| 62 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Penerima UPPO | Tumin – Muntai Raya
|
|
| 63 | 14 Mei 2022 | Pertemuan dengan Penerima Mesin Pakan Pak Hasri | Pak Hasri
|
|
| 64 | 13 Mei 2022 | Pertemuan dengan Elemen Muda Seminar SOS UU IKN | Deni – Mahasiswa UNMUL
Michael
Husen firdaus- kordinator pusar sekalimantan
Yayasan gerak selaras – hendi sekertas fakultas hukum syariah seindonesia
Afan aswin – ketua BEM fakultas kedokteran
Bagaimana komunikasi pemerintah saat ini terhadap warga asli sekitar IKN jangan hanya karena sudah memanggil tokoh- tokoh kesultanan tokoh masyarakat pemerintah menganggap komunikasi sudah selesai |
|
| 65 | 13 Mei 2022 | Pertemuan dengan penerima PJUTS, PISEW, dan Mesin Pakan Ikan Kades Cipari Makmur |
Bunar – Desa Giri Agung gapoktan Sebulu
Bu Camat – Muara Kaman
|
|
| 66 | 11 Mei 2022 | 4. Pertemuan dengan Petani Milenial dan dinas Pertanian dan ketahanan pangan Propinsi Kalimantan Timur. | Kadistan Pemprov Kaltim
Hamdi – petani milenial samarinda
Ardiansyah – KTNA Samboja
Kami berharap petani wilayah IKN tidak terisolir, kami juga berharap adanya holtik estate. Wahyu – petani milenial kukar
Marasidi – poktan maju jaya
Duta petani mileneal
Wahyu – Loa kulu
Bayu – Sekjen DPM
Ratna Diana – Petani Samarinda Utara
|
|
| 67 | 10 Mei 2022 | 5. Pertemuan dengan Pengurus pondok pesantren yayasan Nadhlatul Wathan | Pertemuan dengan Pengurus pondok pesantren yayasan Nadhlatul Wathan
Kiayi Musli Ponpes
Ketua pok tan pak ramli
Pimpinan Pondok Pesantren Ust. Zainudin
|
|
| 68 | 08 Mei 2022 | 1. Pertemuan dengan Penerima ternak Sapi tahun 2021 beserta PPL Kota Samarinda | Zainal Abidin – PPL Samarinda Utara
Sarmanto – Kelompok tani Tegar rejo (kelola lahan ex. Tambang)
|
|
| 69 | 11 April 2022 | Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, | Komisi IV DPR RI menyetujui usulan restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebagai berikut:
Sehingga anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 berubah, yang semula sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp14.665.652.051.000,00 (empat belas triliun enam ratus enam puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I sebagai berikut:
|
|
| 70 | 05 April 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera meminta data penerima bantuan pupuk bersubsidi kelompok pembudi daya ikan tradisional (Pokdakan) kepada Kementerian Pertanian. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Badan Layanan Umum LPMUKP untuk membuat selebaran singkat mengenai skema pembiayaan bantuan pinjaman permodalan bagi pelaku usaha kelautan perikanan. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan uji kelayakan terhadap konsep kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di zona industri Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi pelaku usaha dan nelayan kecil agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. |
|
| 71 | 04 April 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | meminta Kementerian Pertanian dalam waktu 2 (dua) bulan untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, dikarenakan sebagian tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan dan dikembalikan seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. mendesak Kementerian Pertanian untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data pertanian diantaranya data produksi, luas lahan, dan kawasan pengembangan produksi pertanian per provinsi yang diperbaharui secara berkala serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. meminta Kementerian Pertanian agar dalam perekrutan petani milenial baru melibatkan Komisi IV DPR RI. |
|
| 72 | 28 Maret 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan komprehensif perihal penyelesaian pemukiman dalam kawasan hutan lindung di Desa Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dalam rangka menyelesaikan data kebun, dan tambang, serta penggunaan lainnya yang ilegal dalam kawasan hutan, yang dilengkapi dengan poligon, luasan, nama perusahaan/pengelola/pemilik, serta lokasi (desa,kecamatan, dan kabupaten/kota). kalimantan Tengah 31 Mei 2022 dan Riau 30 Juli 2022. mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Kewajiban Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dahulu IPPKH) dan Pemegang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat Tukar Menukar Kawasan Hutan, per 31 Maret 2022. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penjelasan kepada Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan tentang tindak lanjut pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang terindikasi merupakan Wilayah Hutan Adat Desa Kinipan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan wilayah lainnya, termasuk di dalamnya penjelasan mengenai kewajiban lahan pengganti yang merupakan salah satukewajiban yang harus dipenuhi dalam proses pelepasan kawasan hutan. |
|
| 73 | 23 Maret 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | mendukung penambahan anggaran program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 menjadi sebesar 15 triliun rupiah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan PT Perikanan Indonesia (Persero) untuk mengantisipasi dan menangani adanya peningkatan kebutuhan pasokan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri di setiap daerah dengan harga terjangkau, mengingat ikan merupakan salah satu sumber pangan utama masyarakat yang bergizi tinggi. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bagi nelayan, mengingat di beberapa daerah terjadi kelangkaan solar dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih memperhatikan kelestarian Wilayah Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (WPP PD) yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya untuk kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan. |
|
| 74 | 22 Maret 2022 | Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, | Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan ID FOOD dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar eskpor. meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian Pertanian. meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng sekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan Gerakan Nasional Kelapa |
|
| 75 | 17 Februari 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan perencanaan yang cermat dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, termasuk melaksanakan program dalam rangka meminimalisir dampak menurunnya kualitas tutupan lahan dan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan ibu kota negara. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan percepatan rehabilitasi lahan kritis di sekitar wilayah Ibu Kota Negara Nusantara melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Kewajiban Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, serta program kerja sama dengan sektor swasta lainnya. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pendataan serta verifikasi lapangan perkebunan kelapa sawit dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat tapak. Komisi IV DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sepakat untuk melakukan pembahasan dan pendalaman permasalahan kebun sawit dan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan yang tidak prosedural atau ilegal melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI. meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi program Tanah Obyek Reforma Agraria dari kawasan hutan terkait dengan persoalan pemindahan hak yang terjadi di lapangan. |
|
| 76 | 15 Februari 2022 | Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan | Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan |
|
| 77 | 09 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan | meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi sektor kelautan perikanan yang berkelanjutan di tahun 2022 dalam rangka penambahan PNBP, ekspor dan penyediaan pangan, serta peningkatan imunitas kesehatan masyarakat di masa pendemi COVID-19. meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk transparan terhadap program dan kegiatan yang berasal dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) terutama anggarannya, lokasi, dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan surat edaran melaut bagi kapal nelayan yang masih terkendala perizinannya dan akan diputuskan pada rapat kerja yang akan datang. mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan terjadi IUU Fishing. mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendampingan kepada pelaku utama kelautan perikanan agar akses bantuan pembiayaan permodalan di BLULPMUKP dapat direalisasikan kepada sektor usaha. |
|
| 78 | 07 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove | meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa seluruh pengadaan barang yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Alat Pengolahan Sampah) dapat berfungsi dengan baik dengan spesifikasi dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan, sebelum diserahterimakan kepada pihak penerima bantuan dan/atau meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahan-bahan dan data-data perkebunan kelapa sawit ilegal, tunggakan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan dan PNBP pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, data Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta data lainnya. |
|
| 79 | 03 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian; 2. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta 3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company. | Komisi IV DPR RI merekomendasikan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian berdasarkan data spasial dari luasan tanam komoditas yang mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Selanjutnya diajukan usulan penerima oleh Gubernur dan Bupati berdasarkan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. meminta Pemerintah untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) disemua tingkatan dalam meningkatkan pengawasan terhadap seluruh alur distribusi pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company, yang didukung dengan penegakan hukum yang diberlakukan kepada para pihak yang terkait.
|
|
| 80 | 02 Februari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji dan menyusun ulang kegiatan-kegiatan Tahun 2022, dari kegiatan non prioritas menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif dan bermanfaat bagi petani antara lain, kegiatan pekarangan pangan lestari, alat mesin pertanian (pra panen dan pasca panen), bantuan ternak, infrastruktur pertanian, sarana produksi pertanian (diantaranya, benih berkualitas dan pupuk organik) dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data-data antara lain, Data nama kelompok penerima (E-RDKK) subsidi pupuk bidang Perikanan dan seluruh data terkait pupuk Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan dan program. |
|
| 81 | 26 Januari 2022 | Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2022 | Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan secara optimal hasil rekomendasi Panja Sarana Prasarana dan Permasalahan Masyarakat Kelautan Perikanan. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang dan mensosialisasikan secara masif Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat masih adanya gejolak masyarakat di berbagai daerah. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki petunjuk teknis bantuan benih ikan yang sesuai dengan standar agar meminimalisir kematian benih ikan sampai ke kelompok pembudi daya ikan (pokdakan) |
|
| 82 | 24 Januari 2022 | Raker dengan Menteri Pertanian | Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, Automatic Adjusment Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Automatic Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran sesuai hasil i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, |
|
| 83 | 18 Januari 2022 | Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Direktur Utama PT Inhutani I s.d. V | RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani dan Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Perhutani untuk melanjutkan pelaksanaan 9 (sembilan) proyek strategis serta pengembangan multi usaha kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta kepada Perum Perhutani serta PT Inhutani I s.d. V untuk fokus mengembangkan usaha berbasis kehutanan dengan mengedepankan potensi daerah serta tetap memperhatikan prinsip kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. |
|
| 84 | 17 Januari 2022 | RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama BUMN Klaster Pangan, membahas Ketersediaan dan Harga Pangan d | Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD agar memiliki rencana bisnis yang jelas dan spesifik agar mampu menjalankan fungsinya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, melalui penyediaan pangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG dan ID FOOD untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam rangka mendukung Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar hutang kepada Perum BULOG sebesar Rp3.924.652.692.654,44 sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. |
|
| 85 | 06 Januari 2022 | Pembahasan Timus RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas penyempurnaan rumusan DIM RUU, menyepakati/menyetujui bahwa sehubungan dengan adanya usulan-usulan baru dari Pemerintah terhadap RUU tentang Ibu Kota Negara maka DPR, Pemerintah dan DPD bersepakat agar Rapat Timus dalam rangka penyempurnaan rumusan di tunda terlebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada Anggota Timus melakukan konsultasi kepada fraksinya masing-masing. |
|
| 86 | 25 Desember 2021 | Penyerahan Ambulance dengan Yayasan Nurul Hidayah di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong sebrang yang dihadiri oleh Kepala Yayasan Nurul Hidayah | Penyerahan ambulans dengan Yayasan Nurul Hidayah dihadiri oleh berbagai komunitas masyarakat. Disamping itu, hadir beberapa poktan yang menerima aspirasi berupa hand traktor, pompa air, combain harvester, dan cultivator serta poktan penerima irigasi dan jalan usaha tani. |
|
| 87 | 24 Desember 2021 | Pertemuan Komunitas Sasak (Suku Lombok) di Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang. | 1. Sulaimin - RT. 25 |
|
| 88 | 22 Desember 2021 | 1. Penyerahan Pembagian Sembako di Madarasah Ibtidayah Darussalam Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Sempaja Selatan kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. | Penyerahan Pembagian 3000 Paket Sembako di Madarasah Ibtidayah Darussalam Kota Samarinda, yang dihadiri oleh Pak Mursalim selaku Ketua Yayasan, Pak Helmi Abdullah Ketua DPC, dan peserta penerima bantuan paket sembako. |
|
| 89 | 17 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Audiensi Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Forum Dayak Bersatu) yang memberikan masukan dan pandangan antara lain sebagai berikut:
|
|
| 90 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara. |
|
| 91 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara. |
|
| 92 | 15 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara |
|
| 93 | 14 Desember 2021 | Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara Bab II Pasal 3 | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara menyepakati/menyetujui
|
|
| 94 | 13 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
|
|
| 95 | 13 Desember 2021 | Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara materi Konsideran, Bab I Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara DIM 1-34 materi Konsideran, Bab Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah. |
|
| 96 | 13 Desember 2021 | Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara materi Konsideran, Bab I Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah | Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara DIM 1-34 materi Konsideran, Bab Ketentuan Umum dan Bab II Kedudukan, Pembentukan dan Pemindahan Status, Fungsi, Prinsip dan Cakupan Wilayah. |
|
| 97 | 13 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
|
|
| 98 | 12 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 7 (tujuh) orang pakar yang memberikan masukan dan pandangan. |
|
| 99 | 11 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 4 (empat) orang pakar yang memberikan masukan dan pandangan. |
|
| 100 | 09 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara | Bahwa berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 ayat (2) yang menyatakan bahwa “jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh rapat paripurna DPR sebanyak 30 (tiga puluh) orang” dan bunyi Pasal 105 ayat (2) yang menyatakan “pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam 1 (satu) paket yang yang bersifat tetap dan berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyarah untuk mufakat”. Maka Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan untuk melakukan perubahan keanggotan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Desember 2021. |
|
| 101 | 08 Desember 2021 | Mendapatkan bahan masukan pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan 5 (lima) orang pakar memberikan masukan dan pandangan diantaranya sebagai berikut: Wicipto Setiadi, M.H., S.H. (Perspektif Hukum Tata Negara), |
|
| 102 | 07 Desember 2021 | Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara | Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara memutuskan dan menetapkan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut:
|
|
| 103 | 07 Desember 2021 | Pengesahan Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021- 2022 | Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara disetujui untuk dapat dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. |
|
| 104 | 07 Desember 2021 | Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang IKN; Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Pemerintah; Pandangan DPD RI; Tanggapan Pemerintah; Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU; Pembentukan Panja. | Rapat Kerja Panitia Khusus RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan DPD RI dan Pemerintah pada telah menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :
|
|
| 105 | 07 Desember 2021 | Pengesahan Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021- 2022 | Rancangan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara disetujui untuk direvisi sesuai dengan masukan dari Anggota Pansus dan akan disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dan acara rapat-rapat pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. |
|
| 106 | 29 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP tanggal 22 November 2021 dengan Eselon 1 KLHK | Menerima penjelasan atas Realisasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2021 per tanggal 25 November 2021 sebesar 81,15%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkomitmen untuk melakukan Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk mempertahankan status kawasan konservasi Cagar Alam Mutis di Pulau Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendesak Pemerintah c.q. Meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data terbaru; a. Data nama-nama perusahaan perkebunan di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan. b. Data nama-nama perusahaan yang belum membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). |
|
| 107 | 22 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP dengan Eselon 1 KLHK | Meminta penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove TA 2022 sebesar Rp7.120.421.454.000,00 (tujuh triliun seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan melakukan realokasi Pagu Anggaran Tahun 2022 yang akan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan kerja untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi, minimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk berkomitmen menjaga keutuhan dan fungsi kawasan konservasi dengan melakukan pelarangan pelebaran jalan (hanya untuk jalan patroli) maksimal lebar 2 (dua) meter termasuk melarang pembangunan fasilitas baru di luar kepentingan Taman Nasional. Meminta kementerian untuk memulai realisasi Anggaran Tahun 2022 untuk |
|
| 108 | 15 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual melanjutkan RDP dengan Eselon 1 Kementan RIl | 1. Mendapatkan penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000,00 (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua 2. Menerima usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2022, 3. Meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan akselerasi penyaluran bantuan pemerintah yang dialokasikan pada TA 2021 menjadi lebih optimal diantaranya, kegiatan Bantuan Ternak, Bantuan Benih, Bantuan Motor Roda 3, hingga Bantuan Alat Mesin Pertanian dan menggarisbawahi salah satu permasalahan mendasar yang masih belum terselesaikan yaitu penyediaan bibit berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat serta meminta Kementerian Pertanian melakukan percepatan peningkatan produksi dan ketersediaan benih unggul dengan |
|
| 109 | 09 November 2021 | Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual Lainnya dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian | Mengkritisi Program Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang dinilai tidak fokus dan tidak terukur dan meminta untuk menyusun ulang program kerja dan anggaran dengan capaian target yang jelas. Disamping itu Kementan harus meninjau ulang Program dan Anggaran yang dapat dialihkan dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Direktorat Jenderal teknis, terutama kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan petani dan berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi, diantaranya Pekarangan Pangan Lestari, Bimtek, Demplot/Demfarm, dan diseminasi hasil inovasi. |
|
| 110 | 08 November 2021 | Membahas Rencana Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan Isu-isu Aktual dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan | Menerima penjelasan atas Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.115.967.397.000,00 (enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Meminta untuk mengevaluasi, mengkaji, dan melakukan pendekatan secara masif terkait adanya aspirasi nelayan kecil serta pelaku usaha kapal perikanan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meminta untuk |
|
| 111 | 14 Oktober 2021 | Meninjau Jalan Usaha Tani | Menyampaikan Aspirasi: sebelumnya kami berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Bapak, saat ini kami sedang semenisasi parit-parit (RJIT) dengan panjang 162M. masih ada sekitar 200Ha lahan pertanian dan 5 poktan yang masih perlu dibantu, jadi kami masih mengharapkan bantuan semenisasi parit. Kamipun mencoba mengusulkan bantuan embung, yang lokasinya lumayan jauh dari sumber air tetapi bisa dialihkan ke bawah ke sumber air terdekat. Saat ini belum adanya di sorot Desa Pariaman yang dimana terdapat Dusun terpencil yaitu Dusun Sepayang, Dusun ini Sering sekali terkena musibah banjir, jalan yang rusak parah serta ukuran jalan hanya 3M, untuk Masyarakat sendiri siap hibah pelebaran jalan dengan panjang 8KM serta membeli agregat C dan warga siap untuk Swakelola bila seandainya ada perencanaan konsultan. |
|
| 112 | 14 Oktober 2021 | Meninjau Penggunaan Alat Traktor Roda 4 | Di Kukar banyak yang belum mendapatkan kartu Tani ini sangat menjadi tantangan, belum lagi karakteristik lahan pertanian di Kaltim yang masih banyak butuh perhatian. Infrastruktur Pertanian masih banyak di Kukar yang perlu perhatian seperti JUT, JIT, Embung. Tantangan yang paling besar untuk Pertanian Kaltim adalah fungsi lahan, termasuk Illegal Mining. Salah satu upaya komisi IV dan kementrian untuk meningkatkan SDM Pertanian yaitu dengan diadakan Bimtek ini. |
|
| 113 | 13 Oktober 2021 | Pertemuan Kelompok Benih Jagung dan Padi | Menyampaikan Aspiras: Kami menginginkan kepastian harga yang cukup besar dari hasil panen yang didapat, selain itu kami perlu efesiensi untuk menggarap lahan yang kami butuhkan letaknya air di Alsintan pra dan Pasca Panen. Kami berharap adanya alat mesin panen jagung (Combine Harvester Multiguna) dan alat mesin rumput, selain itu kami juga berharap adanya mesin pengering (Dryer), dan terpal (30 lembar). Karena kendala pengairan yang intensif, kami berharap adanya juga bantuan pompa air untuk menarik air dari sumber air. |
|
| 114 | 13 Oktober 2021 | Pertemuan KTH Anugrah Alam (Madu Kelulut) | |
|
| 115 | 07 Oktober 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ Pidato Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 | - |
|
| 116 | 04 Oktober 2021 | FGD PSP Pertanian | |
|
| 117 | 04 Oktober 2021 | Rapat Panja/Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 | - |
|
| 118 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Bimtek Budidaya Cabai/ Peninjauan dan Perkembangan Aspirasi | Kami ucapkan Terima kasih kepada Bapak Budisatrio atas bantuan yang diberikan, bantuan ini sangat membantu kelompok kami untuk pengembangan budi daya cabe di Kukar. Semoga untuk kedepannya program bantuan lain bisa di turunkan di daerah kami. Menyampaikan Aspirasi : Saya sudah mengajukan usulan Handtraktor sejak 2019, tetapi belum ada kabar bahwa akan menjadi penerima, Apakah ada harapan dan masih bisa dibantu untuk menjadi penerima Handtraktor? |
|
| 119 | 03 Oktober 2021 | Meninjau P2L/ Meninjau dan Motivasi untuk Pra-Anggota Kelompok | Program P2L ini sangat membantu Ibu KWT manfaat program bantuan ini menjadi wadah pengembangan beberapa jenis tanaman dan menjadi penolong bagi warga sekitar lingkungan kami, karena hasil nya bisa di manfaatkan. |
|
| 120 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Bioflok | Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar dan membantu kami sebagai penghasilan tambahan. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar- besar nya, kami akan jaga serta berupaya dalam budidaya sistem Bioflok. Menyampaikan Aspirasi: Terima Kasih atas kehadiran bapak Budisatrio saya akan dukung perjuangan Bapak agar program bantuan yang diperjuangkan selaras. Semoga Tuhan mengabulkan perjuangan Bapak, saya sangat mengharapkan bantuan Bapak dengan adanya didirikan Musholla di Madrasah Dianiyah. |
|
| 121 | 03 Oktober 2021 | Pertemuan Pemuda dan Kelompok Anggana | Kami memohon Bantuan untuk Nelayan di Desa Sepatin, Muara Pantuan, dan Tani Baru berupa Alat Tambak dan Kapal Nelayan, serta kawasan KBK yang ingin bisa dikelola oleh masyarakat kawasan tersebut, para Pembudidaya disana tidak memiliki surat atau pun Sertifikat lahan. Di Ring 1 PHM (Pertamina HuluMahakam) terdapat 3 kawasan Desa yang dimana masih memakai genset, serta air bersih masih belum tersedia, dan jaringan internet pun masih belum maksimal di desa, kami membutuhkan Refiter (Alat Penguat Sinyal) dari Kominfo RI karena Alat yang Tersedia hanya ada di Kantor Desa dan berlaku pada jam kerja saja. |
|
| 122 | 30 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI | |
|
| 123 | 23 September 2021 | Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 (KONSINYERING) | |
|
| 124 | 22 September 2021 | Bimtek Pertanian Kota Samarinda/ BALITBANG | Mengajak untuk para petani untuk tetap semangat untuk mengembangkan inovasi dalam bidang pertanian |
|
| 125 | 22 September 2021 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ Penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 24September 2021 untuk ditetapkan) Catatan: Menghadirkan Kepala BRGM dan Dirut BUMN terkait. 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 6 September2021) 2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021 3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) 4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan 5. Isu-isu Aktual lainnya. Catatan: Menghadirkan Dirut BUMN terkait. | Meminta mentri untuk tetap memperhatikan program-program yang baik untuk lingkungan dan hutan. Demi kelestarian lingkungan Indonesia. |
|
| 126 | 21 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ Laporan komisi III tentang hasil uji kelayakan calon kapolri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan | |
|
| 127 | 20 September 2021 | Rapat Internal Fraksi Gerindra/ Pembahasan panja-panja Komisi IV dan Tim pemulihan ekonomi nasional | |
|
| 128 | 17 September 2021 | Kunker Panja | |
|
| 129 | 16 September 2021 | Bimtek Pertanian Kab Berau/ Hilirisasi Inovasi Teknologi Pertanian Balitbangtan | Mengajak para petani agar dapat mengimplementasikan teknologi dalam bidang pertanian agar dapat meningkatkan hasil panen kemudian haru |
|
| 130 | 16 September 2021 | Rapat Pansus RUU Landas Kontinen | |
|
| 131 | 15 September 2021 | RDPU RUU KSDAHE (Panja) dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi | Mengajak untuk sama-sama mengawal RUU yang sedang dirancang untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. |
|
| 132 | 15 September 2021 | Rapat Pansus RUU Landas Kontinen | |
|
| 133 | 14 September 2021 | Bimtek Pertanian Kab. Paser/ Budidaya Tanaman Padi Sistem Jarwo Super | Mengapresiasi dan mengajak untuk tetap bersemangat dalam bidang pertanian khususnya tanaman padi |
|
| 134 | 14 September 2021 | FGD RUU Panja Pupuk | Meminta seluruh stakeholder untuk dapat sama-sama memperjuangankan pupuk bagi petani agar kemajuan petani dapat lebih baik saat panen |
|
| 135 | 13 September 2021 | Bimtek pertanian kab Kutai Timur (Balitbang)/ Hilirisasi inovasi teknologi Pertanian | Diharapkan petani kutai timur dengan adanya bimtek dapat bertambah wawasan untuk lebih baik dalam bertani dan hasil melimpah pada saat musim panen |
|
| 136 | 13 September 2021 | RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan Pemangku Kepentingan Kegiatan Konservasi | Mengapresiasi dan mengajak untuk sama-sama memberikan yang terbaik dalam hal semngat hingga insight untuk RUU ini sehingga kedepannya akan berdampak positif bagi Indonsesia. |
|
| 137 | 11 September 2021 | Bimtek penguatan kapasitas petani dan penyuluh balikpapan/ Bimbingan Teknis pertanian sekota Balikpapan | Diharapkan dengan adanya bimbingan teknis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta semangat petani dan penyuliuh untuk bertani. |
|
| 138 | 10 September 2021 | Pertemuan dengan Pemuda Tani/ Silaturahmi | Mengapresiasi para pemuda yang tergabung dalam pemuda tani serta semangatnya untuk meregenerasi petani milenial |
|
| 139 | 08 September 2021 | Rapat dengar pendapat dengan Sekjen dan Eselon I Kementrian Pertanian/ 1. RKA K/L Tahun 20222. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. | Meminta untuk fokus kepada program yang sifatnya berdampak kepada pertanian dibandingan infrastruktur. |
|
| 140 | 07 September 2021 | Rapat Paripurna DPR RI/ 1. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Tingkat I RUU tentang P2 APBN 2. Pernyataan Persetujuan/penolakan dari setiap Fraksi secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna 3. Penyampaian Pendapat akhir Pemerintah. | |
|
| 141 | 02 September 2021 | Kunker Komisi IV ke Jawa Barat | |
|
| 142 | 01 September 2021 | Rapat dengar pendapat dengan Sekjen dan Eselon 1 Lingkungan Hidup dan kehutanan/ 1. RKA K/L Tahun 2022 2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. | Mengapresiasi untuk hal-hal yang sudaj dilalukan, akan tetapi tetap harus memperhatikan masalah hutan dan limgkungan yang terjadi seperti pertambangan liar dst. |
|
| 143 | 01 September 2021 | Pansus RUU Landasan Kontinen - RAKER dengan Menteri Energi dan Sumber Dara Mineral RI | Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam didalam wilayah landasan kontinen indonesia harus dijalankan dengan prinsip dan upaya untuk menjaga kelestarian alam dan ekosistem laut Indonesia. |
|
| 144 | 30 Agustus 2021 | Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Fraksi-fraksi dan pimpinan AKD | |
|
| 145 | 27 Agustus 2021 | Doa Bersama komisi IV Gerindra | Mengajak untuk sama-sama mendokaan kesembuhan pak kapoksi dan bersama-sama agar tetap menjaga protokol kesehatan. |
|
| 146 | 26 Agustus 2021 | Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran tanggal 6 September2021) 2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021 3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) 4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan 5. Isu-isu Aktual lainnya. Catatan: Menghadirkan Dirut BUMN terkait. | Kementrian LK dapat lebih memperhatikan isu lingkungan yang marak terjadi bencana dalam beberapa waktu belakang. Serta memperhatikan kawasan hutan yang banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. |
|
| 147 | 19 Agustus 2021 | Rapat Paripurna/1. Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggung jawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 yang diajukan oleh Pemerintah 2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota Keuangannya | |
|
| 148 | 19 Agustus 2021 | Rapat Internal Fraksi Gerindra | |
|
| 149 | 18 Agustus 2021 | Hari Konstitusi dan HUT 76 MPR RI | |
|
| 150 | 18 Agustus 2021 | Rapat Internal Komisi IV/Rencana Kegiatan Komisi | |
|
| 151 | 16 Agustus 2021 | Pidato Kenegaraan Presiden | |
|
| 152 | 27 April 2021 | Kunjungan Kerja Meninjau gudang Bulog, dikawasan Pergudangan Ir. Sutami, Kecamatan Sungai Kunjang. | Diharapkan pemerintah dapat mencetak sawah-sawah baru setiap tahunnya. Ini perlu dipikirkan dari sekarang, karena berkaitan dengan nasib ketahanan pangan,” pungkas Budi. | |
| 153 | 09 April 2021 | Penyerahan Bantuan 500 Paket Berbahan Ikan di Samarinda | Budisatrio Djiwandono membagikan 500 paket bantuan terkait program Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) | |